Archive for March, 2019

PENDEKATAN DAN DIMENSI/ LEVEL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Dr. H. Amin Ibrahim mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Dari definisi di atas, Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik.

 

Pengertian administrsi public yang beragam dan perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang wajar dikarenakan adanya perbedaan disiplin ilmu yang mempengaruhi tujuan dari administrasi public itu sendiri. Rosenbloom membagi pendekatan administrasi public menjadi tiga yaitu; pendekatan politik, managerial, dan pendekatan legal (hukum).

 

Pendekatan Politik dalam Layanan Publik

Pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa “Penetapan doktrin organisasi (ortodoksi), dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi dan kekuasaan.

 

Struktur Organisasi dalam pendekatan politik Administrasi Publik diorganisir dengan nilai-nilai politik, yakni representasi, responsif, dan akuntabilitas. Pendekatan politik menekankan perluasan dan keuntungan pluralisme politik dengan Administrasi Publik. Secara Individu Pendekatan politik terhadap Administrasi Publik cenderung mengagregasi individu-individu ke dalam suatu kelompok masyarakat (sosial), ekonomi atau politik yang luas.

 

Dalam Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran), Pendekatan politik memandang ilmu pengetahuan sebagai suatu jalan yang sesuai dalam membangun atau mengembangkan pengetahuan aktual. Dalam hal Pembiayaan/Anggaran (Budgeting) Perspektif politik Administrasi Publik memandang pembiayaan atau anggaran sebagai politik dibandingkan bisnis dan dokumen-dokumen.

 

Pendekatan politik cenderung menyukai suatu model incremental dalam pengambilan/pembuatan keputusan yang sering disebut dengan “muddling through”, yang mengasumsikan bahwa pluralisme politik, keterbatasan rasionalisasi, dan tekanan waktu dan sumberdaya pada para Administrator Publik merupakan kendala yang signifikan dalam pengambilan atau pembuatan keputusan

 

Pendekatan Manajerial

Dalam upaya memaksimumkan pencapaian nilai, pendekatan manajerial tradisional mengajukan struktur organisasi yang secara universal diidentifikasi sebagai birokrasi.  Birokrasi menekankan pada kebutuhan untuk pembagian pekerjaan tenaga kerja yang memungkinkan para pegawai untuk dispesialisasikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pimpinan Hierarki menciptakan suatu rantai kewenangan untuk mengelola (manage) Kewenangan yang tumpang tindih akan menimbulkan konflik. Pendekatan manajerial dalam New Public Management  menyusun struktur organisasi secara kompetitif seperti pada perusahaan

 

Secara Individual Pendekatan manajerial tradisional terhadap Administrasi Publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu (impersonal dan rasional). Pendekatan tradisional jarang menganggap/mempertimbangkan anggota publik menjadi pelanggan. Pendekatan New Public Management  lebih menganggap individu adalah konsumen. Dalam Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran) Pendekatan manajerial tradisional menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan/pengembangan pengetahuan.

 

Pendekatan Legal

Dalam pendekatan legal, Struktur yang lebih disenangi bagi Administrasi Publik adalah prosedur lawan atau yang berlawanan (adversary procedure), yang melibatkan hakim dan juri sebagai wasit.

 

Secara Individual, Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik.

 

Struktur yang lebih disenangi dari pendekatan hukum bagi Administrasi Publik adalah prosedur lawan atau yang berlawanan (adversary procedure), yang melibatkan hakim dan juri sebagai wasit.

 

Secara Pandangan Individual, Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik.

 

Dlam Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran), Pendekatan hukum menyukai keputusan hakim sebagai metode pembangunan/pengembangan pengetahuan. Fakta dibangun melalui prosedur lawan atau yang berlawanan dan aturan-aturan kesaksian/bukti yang memeriksa dengan teliti informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat/pengambil keputusan.

 

Dalam hal Pembiayaan/Anggaran (Budgeting), pendekatan ini lebih menekankan integritas konstitusi dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak.

 

Pembuatan/Pengambilan Keputusan hukum secara umum bersifat incremental. Fakta dari setiap kasus yang baru dievaluasi dalam menerangi penerapan prinsip-prinsip hukum yang diturunkan dari keputusan-keputusan sebelumnya.

 

 

LEVEL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pada umumnya manajemen dalam pelayanan public mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama, yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian. akantetapi jika dilihat dari sisi level manajemen atau tingkatan manajemen dalam pelayana public dapat dibagi kedalam tiga jenjang manajemen sesuai fungsi dan tugasnya, yaitu:

 

Level Kebijakan

  • Merupakan Manajer Puncak (Top Manager) terdiri dari kelompok yang relative kecil.
  • Dikenal pula dengan istilah executive officer.
  • Manager puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi.
  • Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan.
  • Contoh level kebijakanadalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). Sektor Publik: Presiden, Bupati, Sekda, dan setingkat.

 

Level Manajerial

  • Merupakan Manajer menengah (Middle Manager), yakni meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi.
  • Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya kadang-kadang juga karyawan operasional.
  • Mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya.

 

Level Operasional

  • merupakan manajemen lini garis-pertama (first line), yakni tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional.
  • Merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi.
  • Tidak membawahi manajer yang lain.

 

Beragamnya definisi, tujuan dan fungsi dari administrasi public dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan pendekatan yang dipakai. Rosenbloom membagi administrasi public ke dalam tiga kelompok besar, yaitu pendekatan pendekatan politik, managerial, dan pendekatan legal (hukum). Masing masing pendekatan memiliki kelebihan dan keunggulan masing masing.

 

Pembagian dalam tiga kelompok di atas akan mempermudah memahami tujuan dan karakteristik, memahami arti dari adminitrasi public itu sendiri dan juga dapat dijadikan sebagai pijakan dan tolak ukur bagi masyarakat, pejabat public, dan administrator dalam pembuatan kebijakan public dan untuk mengatasinya.

 

Referensi

Rosenbloom, David H. 1979. Administrative Law for Public Managers 2nd Edition.  Englewood Cliffs : Rosenbloom Groupe Inc. Printing

Ibrahim, Amin, M.A Dr H. 2008. Administrasi public & Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Samuel Ariwardoyo

Peran pemerintah dan organisasi dalam pelayanan publik sangat besar. Sebgai seorang warga negara, Disadari atau tidak, kita selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintah, oleh karenanya, pelayanan publik menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan birokrasi akan menyentuh ke berbagai segi kehidupan masyarakat, demikian luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah maka mau tidak mau pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik.

Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat terus berkembang mengimbangi munculnya paham atau pandangan tentang filsafat Negara. Hal ini diungkapkan oleh Djaelangkara (2014), yang menyatakan bahwa: Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karenanya, fungsi dari pemerintahan yang semula sebatas keamanan dan keadilan kemudian bertambah dengan fungsi lainnya yang mempunyai sifat melayani.

Sifat melayani yang merupakan salah satu fungsi pemerintah, apabila ditelisik lebihjauh mempunyai kaitan erat dengan tujuan dibentuknya pemerintahan itu sendiri. Rasyid (1997) bahwa: Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Pemerintahan pada saat ini pada hakekatnya adalah pelayanan (service) kepada masyarakat. Pemerintahan dibentuk bukan untuk melayani kepentingan pemerintahan sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama.

Lebih lanjut Rasyid (1997) mengemukakan bahwa pelayanan pada hakekatnya adalah “salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan.

Apabila kita cermati lebih mendalam, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan birokrasi yang diselenggarakan pemerintah. Pertama hal ini  disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan ditingkat bawah. Yang kedua adalah  faktor prinsip dari organisasi pemerintah yang berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban formal saja, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas. Gaya manajemen yang berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggung-jawaban formal menimbulkan rasa takut akan melakukan kekeliruan dalam melaksanakan tugas sehingga berpengaruh terhadap kreativitas pegawai, karena terkadang keadaan yang ada dilapangan berbeda dengan peraturan yang dibuat. Oleh karena itu, semangat melayani kepentingan masyarakat seharusnya dijadikan dasar dari motivasi individu yang bekerja di bidang pemerintahan, serta memiliki komitmen pengabdian dan pelayanan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Untuk saat ini, kemudahan akses dan proses dalam layanan publik yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu aspek yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Hidayat dan Sucherly (1986) mengemukakan bahwa: Pada umumnya organisasi pemerintah sering menghadapi tiga masalah yang meliputi kurang efektif, kurang efisien dan mutu pelayanan yang kurang.

Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi saat ini. Budaya yang berorientasi kepada target lama kelamaan membentuk suatu sikap pandang yang berorientasi pada kegiatan (activity) dan pertanggungjawaban (accountability). Kelemahan dari kedua sikap tersebut adalah bahwa aspek hasil dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan porsi sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, terungkap bahwa sikap pandang praktek manajemen yang kurang mengacu kepada hasil, serta budaya yang pencapaian target telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, sikap pandang yang terlalui berorientasi kepada kegiatan dan pertanggungjawaban perlu dikombinasikan dengan orientasi kepada mutu pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

 

 

 

Daftar pustaka

Djaelangkara, R. (2014). Tinjauan Kritis Konsep dan Implementasi Pelayanan Publik Di Indonesia. Academica, 2(1)

Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. Birokrasi pemerintahan dan politik Orde Baru. Yarsif Watampone.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Rineka Cipta.

Hidayat, dan Sucherly, Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintahan Dan Pegawai Negeri; Kasus Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1986.