Information Governance Policy Development

Tata kelola informasi, (Information governance) atau IG, adalah strategi keseluruhan untuk informasi di suatu organisasi. Tata kelola informasi menyeimbangkan risiko yang disajikan informasi dengan nilai yang diberikan informasi. Tata kelola informasi membantu kepatuhan hukum, transparansi operasional, dan mengurangi pengeluaran terkait dengan penemuan hukum. Suatu organisasi dapat membangun kerangka kerja yang konsisten dan logis bagi karyawan untuk menangani data melalui kebijakan dan prosedur tata kelola informasi mereka. Kebijakan-kebijakan ini memandu perilaku yang tepat mengenai bagaimana organisasi dan karyawan mereka menangani informasi yang disimpan secara elektronik.

 

Tata kelola informasi mencakup lebih dari sekadar manajemen catatan tradisional. Ini mencakup keamanan dan perlindungan informasi, kepatuhan, tata kelola data, penemuan elektronik, manajemen risiko, privasi, penyimpanan dan pengarsipan data, manajemen pengetahuan, operasi dan manajemen bisnis, audit, analitik, manajemen TI, manajemen data master, arsitektur perusahaan, intelijen bisnis, data besar, ilmu data, dan keuangan.

 

Manajemen catatan berhubungan dengan pembuatan, penyimpanan dan penyimpanan serta pengaturan catatan. Catatan dapat berupa fisik, objek berwujud, atau informasi digital seperti database, data aplikasi, dan email. Daur hidup secara historis dipandang sebagai titik penciptaan untuk pembuangan catatan. Ketika generasi data meledak dalam beberapa dekade terakhir, dan peraturan dan masalah kepatuhan meningkat, manajemen catatan tradisional gagal mengimbangi. Platform yang lebih komprehensif untuk mengelola catatan dan informasi menjadi perlu untuk mengatasi semua fase siklus hidup, yang mengarah pada munculnya tata kelola informasi.

 

Pada tahun 2003 Departemen Kesehatan di Inggris memperkenalkan konsep tata kelola informasi berbasis luas ke dalam National Health Service, menerbitkan versi 1 alat penilaian kinerja online dengan panduan pendukung. NHS IG Toolkit yang sekarang digunakan oleh lebih dari 30.000 NHS dan organisasi mitra, didukung oleh platform e-learning dengan sekitar 650.000 pengguna.

 

Pada tahun 2008, ARMA International memperkenalkan Principles Recordkeeping Principles, atau “The Principles” yang diterima secara umum dan selanjutnya Model Kematangan Tata Kelola Informasi “The Principles”. “Prinsip” mengidentifikasi ciri kritis tata kelola informasi. Dengan demikian, mereka berlaku untuk semua ukuran organisasi, di semua jenis industri, dan di sektor swasta dan publik. Organisasi multi-nasional juga dapat menggunakan “Prinsip” untuk membangun praktik yang konsisten di berbagai unit bisnis. ARMA International mengakui bahwa pernyataan yang jelas tentang “Prinsip-prinsip Pembukuan yang Diterima Secara Umum” (“The Principles”) akan memandu CEO dalam menentukan cara melindungi organisasi mereka dalam penggunaan aset informasi; Legislator dalam menyusun undang-undang dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban organisasi; dan Profesional manajemen catatan dalam merancang program manajemen catatan yang komprehensif dan efektif.

Tata kelola informasi melampaui retensi dan disposisi untuk memasukkan privasi, kontrol akses, dan masalah kepatuhan lainnya. Dalam penemuan elektronik, atau penemuan elektronik, data yang relevan dalam bentuk informasi yang disimpan secara elektronik dicari oleh pengacara dan ditempatkan pada ruang hukum. IG mencakup pertimbangan tentang bagaimana data ini disimpan dan dikendalikan untuk e-discovery, dan juga menyediakan platform untuk disposisi dan kepatuhan yang dapat dipertahankan. Selain itu, metadata sering menyertai data yang disimpan secara elektronik dan dapat sangat bermanfaat bagi perusahaan jika disimpan dan dikelola dengan benar.

 

Dengan semua pertimbangan tambahan ini yang melampaui manajemen catatan tradisional, Itjen muncul sebagai platform bagi organisasi untuk mendefinisikan kebijakan di tingkat perusahaan, di berbagai yurisdiksi. IG kemudian juga memberikan penegakan kebijakan-kebijakan ini ke dalam berbagai repositori informasi, data, dan catatan.

 

show link paper:
https://drive.google.com/open?id=1zatcUx_BBH0bLqnMFNcCrxIm23s6-wVa

Capacity Building

 

Capacity Building Disusun oleh :

 

Paper ini mengkaji tentang sains, teknologi, inovasi dan pengembangan kapasitas. Di latar belakangi pada negara maju dan negara berkembang yang sama-sama mengalami ketidak merataannya teknologi. Tidak hanya itu juga berkembangnya inovasi pun tidak berjalan dengan baik karena ketidak merataan teknologi tersebut, maka dari itu dibutuhkannya penelitian, pengembangan dan penemuan baru yang memerlukan inovasi besar dengan peningkatan yang bertahap. Salah satu yang juga harus diperhatikan yaitu kemampuan suatu negara tidak hanya bergantung pada akses yang tumbuh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada kualitas interaksi antara satu inovasi dengan inovasi lainnya yang dikombinasikan agar membuat suatu eksperimen yang berhasil pagi kemajuan setiap bangsa. kurangnya dari sebuah sistem inovasi untuk memudahkan interaksi antara kunci aktor, lebih kompleks karena itu melibatkan para resmi sektoral perusahaan, universitas, lembaga penelitian, pemerintah dan keuangan sistem bersama dengan non-pemerintah organisasi dan informal sektor, termasuk akar rumput inovator, dan pengetahuan lokal dan adat. Sebuah inovasi yang efektif dengan cara memperbaiki sistem yaitu mendorong lebih besar interaksi antara kelompok. Maka dari itu lah yang dapat membuat kemajuan investasi dan teknologi-teknologi canggih kemudian menjangkau maupun memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang ada diberbagai negara berkembang maupun maju.

 

 

Link PPt
https://drive.google.com/file/d/1a9FvwVf1CP4gCbXS7oezsiN2axU32njp/view?usp=sharing
Link Makalah Docx
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQSi2k6RqIXKI369PXnBVliQBQ23LsNXqCbCyZt0YuvM3vrDj9m2GW7Iv1tPkGW-A/pub

Kemajuan teknologi di zaman sekarang tidak dapat dipungkiri lagi teknologi selalu ada dalam setiap hidup kita dan pekerjaan sehari-hari yang berbagai orang kerjakan. Sejarah pun telah mencatatat semua kemajuan teknologi tersebut hingga sekarang, sedangkan informasi menurut Dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi Jogianto mengemukakan bahwa informasi merupakan data yang telah diolah kedalam bentuk yang lebih berarti, berguna atau bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Hasil pengolahan data tersebut menggambarkan kejadian (event) yang nyata (fact) yang dapat digunakan untuk membuat atau mengambil keputusan. Teknologi Informasi itu pun kemudian menyatu dan berkembang pesat di masyarakat dan salah satunya ialah untuk pelayanan publik. Pelayanan Publik sendiri memiliki arti yaitu istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Agung kurniawan (2005:6), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Inovasi pelayanan publik terus dilakukan juga dengan dukungan teknologi informasi yang sudah maju sekarang sangatlah berguna untuk meningkatkan keefektifan dalam melayani dimanapun instansi tertentu atau lembaga negara yang Selalu berhubungan dengan yang dinamakan pelayanan publik, pelayanan publikm sendiri bukan hanya asal melayani mereka melayani juga supaya konsumen mendapatkan sebauh kepuasan ataupun kenyamanan dari tempat pelayanan publik tersebut. Maka salah satunya yaitu inovasi yang telah dilakukan pemerintah yaitu mall pelayanan publik, mall pelayanan publik ini ada di beberapa kota dan provinsi yaitu di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi, Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo. Mall Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, juga sudah terdapat Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, juga sebagai upaya pelayanan publik yang terintregasi dalam satu komplek perkantoran dilakukan sebagai upaya pelayanan prima kepada masyarakat dan mencegah pungutan liar di birokrasi pemerintahan. Selain itu Mall Pelayanan Publik ini berisi dengan banyak hal, yaitu Mall pelayanan publik ini dapat melayani kurang lebih 30 bentuk pelayanan, seperti masalah pertanahan, perizinan usaha, surat nikah, surat cerai, BPJS, dll.

SAMBAT(Solusi Aman Informasi Bersahabat) dengan sambat kita sebagai pustakawan di era millennial, hendaknya menjadi penyedia atau distributor informasi yang akurat. Dengan adanya aplikasi “sambat” masyarakat dapat mencari informasi perihal keefektifan dalam melayani yang ada pada mall pelayanan publik. SAMBAT sendiri yang kita lakukan untuk meningkatkan keefektifan dalam melayani juga memiliki berbagai fitur dalam mewujudkan tujuannya itu. Dibuat lah sebuah aplikasi dan aplikasi ini dilengkapi dengan denah mengenai mall pelayanan publik yang biasanya pada mall pelayanan publik dibedakan dengan petunjuk warna yang berbeda. Fitur nomor antrean untuk masyarakat yang hendak mengurus kepentingan di mall pelayanan publik namun terbatas oleh waktu. Aplikasi ini pun ditempatkan yaitu adanya fitur kritik dan saran untuk menghindari pungli pada birokrasi. Maka dari itu harapan dari aplikasi ini adalah agar masyarakat mampu ikut serta dalam menilai kinerja brikorasi serta dengan adanya inovasi ini dapat mendukung dan memotivasi pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan yang ada di masyarakat terurama keefektifan dalam melayani.

 

REFERENSI

Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

 

 

 

 

 

PENDEKATAN DAN DIMENSI/ LEVEL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Dr. H. Amin Ibrahim mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Dari definisi di atas, Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik.

 

Pengertian administrsi public yang beragam dan perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang wajar dikarenakan adanya perbedaan disiplin ilmu yang mempengaruhi tujuan dari administrasi public itu sendiri. Rosenbloom membagi pendekatan administrasi public menjadi tiga yaitu; pendekatan politik, managerial, dan pendekatan legal (hukum).

 

Pendekatan Politik dalam Layanan Publik

Pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa “Penetapan doktrin organisasi (ortodoksi), dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi dan kekuasaan.

 

Struktur Organisasi dalam pendekatan politik Administrasi Publik diorganisir dengan nilai-nilai politik, yakni representasi, responsif, dan akuntabilitas. Pendekatan politik menekankan perluasan dan keuntungan pluralisme politik dengan Administrasi Publik. Secara Individu Pendekatan politik terhadap Administrasi Publik cenderung mengagregasi individu-individu ke dalam suatu kelompok masyarakat (sosial), ekonomi atau politik yang luas.

 

Dalam Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran), Pendekatan politik memandang ilmu pengetahuan sebagai suatu jalan yang sesuai dalam membangun atau mengembangkan pengetahuan aktual. Dalam hal Pembiayaan/Anggaran (Budgeting) Perspektif politik Administrasi Publik memandang pembiayaan atau anggaran sebagai politik dibandingkan bisnis dan dokumen-dokumen.

 

Pendekatan politik cenderung menyukai suatu model incremental dalam pengambilan/pembuatan keputusan yang sering disebut dengan “muddling through”, yang mengasumsikan bahwa pluralisme politik, keterbatasan rasionalisasi, dan tekanan waktu dan sumberdaya pada para Administrator Publik merupakan kendala yang signifikan dalam pengambilan atau pembuatan keputusan

 

Pendekatan Manajerial

Dalam upaya memaksimumkan pencapaian nilai, pendekatan manajerial tradisional mengajukan struktur organisasi yang secara universal diidentifikasi sebagai birokrasi.  Birokrasi menekankan pada kebutuhan untuk pembagian pekerjaan tenaga kerja yang memungkinkan para pegawai untuk dispesialisasikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pimpinan Hierarki menciptakan suatu rantai kewenangan untuk mengelola (manage) Kewenangan yang tumpang tindih akan menimbulkan konflik. Pendekatan manajerial dalam New Public Management  menyusun struktur organisasi secara kompetitif seperti pada perusahaan

 

Secara Individual Pendekatan manajerial tradisional terhadap Administrasi Publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu (impersonal dan rasional). Pendekatan tradisional jarang menganggap/mempertimbangkan anggota publik menjadi pelanggan. Pendekatan New Public Management  lebih menganggap individu adalah konsumen. Dalam Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran) Pendekatan manajerial tradisional menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan/pengembangan pengetahuan.

 

Pendekatan Legal

Dalam pendekatan legal, Struktur yang lebih disenangi bagi Administrasi Publik adalah prosedur lawan atau yang berlawanan (adversary procedure), yang melibatkan hakim dan juri sebagai wasit.

 

Secara Individual, Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik.

 

Struktur yang lebih disenangi dari pendekatan hukum bagi Administrasi Publik adalah prosedur lawan atau yang berlawanan (adversary procedure), yang melibatkan hakim dan juri sebagai wasit.

 

Secara Pandangan Individual, Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik.

 

Dlam Pandangan Kognitif (sejarah pemikiran), Pendekatan hukum menyukai keputusan hakim sebagai metode pembangunan/pengembangan pengetahuan. Fakta dibangun melalui prosedur lawan atau yang berlawanan dan aturan-aturan kesaksian/bukti yang memeriksa dengan teliti informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat/pengambil keputusan.

 

Dalam hal Pembiayaan/Anggaran (Budgeting), pendekatan ini lebih menekankan integritas konstitusi dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak.

 

Pembuatan/Pengambilan Keputusan hukum secara umum bersifat incremental. Fakta dari setiap kasus yang baru dievaluasi dalam menerangi penerapan prinsip-prinsip hukum yang diturunkan dari keputusan-keputusan sebelumnya.

 

 

LEVEL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pada umumnya manajemen dalam pelayanan public mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama, yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian. akantetapi jika dilihat dari sisi level manajemen atau tingkatan manajemen dalam pelayana public dapat dibagi kedalam tiga jenjang manajemen sesuai fungsi dan tugasnya, yaitu:

 

Level Kebijakan

  • Merupakan Manajer Puncak (Top Manager) terdiri dari kelompok yang relative kecil.
  • Dikenal pula dengan istilah executive officer.
  • Manager puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi.
  • Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan.
  • Contoh level kebijakanadalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). Sektor Publik: Presiden, Bupati, Sekda, dan setingkat.

 

Level Manajerial

  • Merupakan Manajer menengah (Middle Manager), yakni meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi.
  • Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya kadang-kadang juga karyawan operasional.
  • Mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya.

 

Level Operasional

  • merupakan manajemen lini garis-pertama (first line), yakni tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional.
  • Merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi.
  • Tidak membawahi manajer yang lain.

 

Beragamnya definisi, tujuan dan fungsi dari administrasi public dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan pendekatan yang dipakai. Rosenbloom membagi administrasi public ke dalam tiga kelompok besar, yaitu pendekatan pendekatan politik, managerial, dan pendekatan legal (hukum). Masing masing pendekatan memiliki kelebihan dan keunggulan masing masing.

 

Pembagian dalam tiga kelompok di atas akan mempermudah memahami tujuan dan karakteristik, memahami arti dari adminitrasi public itu sendiri dan juga dapat dijadikan sebagai pijakan dan tolak ukur bagi masyarakat, pejabat public, dan administrator dalam pembuatan kebijakan public dan untuk mengatasinya.

 

Referensi

Rosenbloom, David H. 1979. Administrative Law for Public Managers 2nd Edition.  Englewood Cliffs : Rosenbloom Groupe Inc. Printing

Ibrahim, Amin, M.A Dr H. 2008. Administrasi public & Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Samuel Ariwardoyo

Peran pemerintah dan organisasi dalam pelayanan publik sangat besar. Sebgai seorang warga negara, Disadari atau tidak, kita selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintah, oleh karenanya, pelayanan publik menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan birokrasi akan menyentuh ke berbagai segi kehidupan masyarakat, demikian luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah maka mau tidak mau pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik.

Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat terus berkembang mengimbangi munculnya paham atau pandangan tentang filsafat Negara. Hal ini diungkapkan oleh Djaelangkara (2014), yang menyatakan bahwa: Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karenanya, fungsi dari pemerintahan yang semula sebatas keamanan dan keadilan kemudian bertambah dengan fungsi lainnya yang mempunyai sifat melayani.

Sifat melayani yang merupakan salah satu fungsi pemerintah, apabila ditelisik lebihjauh mempunyai kaitan erat dengan tujuan dibentuknya pemerintahan itu sendiri. Rasyid (1997) bahwa: Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Pemerintahan pada saat ini pada hakekatnya adalah pelayanan (service) kepada masyarakat. Pemerintahan dibentuk bukan untuk melayani kepentingan pemerintahan sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama.

Lebih lanjut Rasyid (1997) mengemukakan bahwa pelayanan pada hakekatnya adalah “salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan.

Apabila kita cermati lebih mendalam, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan birokrasi yang diselenggarakan pemerintah. Pertama hal ini  disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan ditingkat bawah. Yang kedua adalah  faktor prinsip dari organisasi pemerintah yang berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban formal saja, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas. Gaya manajemen yang berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggung-jawaban formal menimbulkan rasa takut akan melakukan kekeliruan dalam melaksanakan tugas sehingga berpengaruh terhadap kreativitas pegawai, karena terkadang keadaan yang ada dilapangan berbeda dengan peraturan yang dibuat. Oleh karena itu, semangat melayani kepentingan masyarakat seharusnya dijadikan dasar dari motivasi individu yang bekerja di bidang pemerintahan, serta memiliki komitmen pengabdian dan pelayanan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Untuk saat ini, kemudahan akses dan proses dalam layanan publik yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu aspek yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Hidayat dan Sucherly (1986) mengemukakan bahwa: Pada umumnya organisasi pemerintah sering menghadapi tiga masalah yang meliputi kurang efektif, kurang efisien dan mutu pelayanan yang kurang.

Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi saat ini. Budaya yang berorientasi kepada target lama kelamaan membentuk suatu sikap pandang yang berorientasi pada kegiatan (activity) dan pertanggungjawaban (accountability). Kelemahan dari kedua sikap tersebut adalah bahwa aspek hasil dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan porsi sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, terungkap bahwa sikap pandang praktek manajemen yang kurang mengacu kepada hasil, serta budaya yang pencapaian target telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, sikap pandang yang terlalui berorientasi kepada kegiatan dan pertanggungjawaban perlu dikombinasikan dengan orientasi kepada mutu pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

 

 

 

Daftar pustaka

Djaelangkara, R. (2014). Tinjauan Kritis Konsep dan Implementasi Pelayanan Publik Di Indonesia. Academica, 2(1)

Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. Birokrasi pemerintahan dan politik Orde Baru. Yarsif Watampone.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Rineka Cipta.

Hidayat, dan Sucherly, Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintahan Dan Pegawai Negeri; Kasus Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1986.

Pemahan dan Penjabaran Manajemen Pelayanan Publik

 

Pemahan dan Penjabaran Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan publik ada sejak tahun 1887, yaitu Woodrow Wilson sebagai penulis “The Study of  Administration”. Management sendiri memiliki pengertian, menurut Ricky W. Griffin yaitu mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolaan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata tidak dapat diraba yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan(Ivancevich, Lorenzi, Skimmer dan Crospy:1997).

Pelayanan pun juga memiliki hakekatnya masing-masing, maka hakekatnya yaitu pelayanan sangat erat dengan kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, kehidupan seorang manusia dan lahir sampai mati tidak dapat lepas dari pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Dalam undang-undang ada yang tercantum bahwa bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik juga memiliki tujuannya yaitu dalam sinambela(2010:6), secara teoritis pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. Pelayanan publik memiliki ruang lingkup yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, pelayanan administratif, contoh lain dari ruang lingkup dengan berbagai bidang yaitu ruang lingkup pendidikan, energi, perbankan, sumber daya alam, pariwisata, sektor strategis, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Pelayanan publik dengan berbagai macam asas yaitu kepentingan umum yaitu pelayanan didasarkan untuk semua orang tanpa terkecuali dan tanpa memihak kepentingan para penguasa dan semua disetarakan, kepastian hukum bahwa pelayanan publik semua ada dasar hukumnya dan hukum disini tidak berpihak siapa pun dan lebih mengutamakan sebuah pelayanan yang baik, kesamaan hak yaitu hak-hak yang didapatkan setiap pelanggan dalam pelayanan publik semua dilayani tanpa mengambil hak-hak mereka bahkan tidak menyinggung hak mereka yang sebagai pelanggan, keprofesionalitas yaitu sebagai seorang pelayan publik kita diminta harus bersikap professional dalam menghadapi customer yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda, kecepatan waktu dalam melayani customer dengan cakap dan tidak membuat risih customer yang ingin dilayani dan lebih tidak membuang waktu customer tersebut untuk menunggu, dan keterbukaan yaitu pelayan publik harus selalu terbuka dan tidak menutupi kesalahan atau pun kerusakan maupun pertanyaan yang rinci dalam setiap pelanggannya

Maka dari itu manajemen pelayanan publik tidak semudah yang orang lain kira karena setiap apa yang dikerjakan harus sigap, cakap, penuhkesabaran, termasuk juga tingginya profesionalitas yang membuat manajemen pelayanan publik hanya dapat digenggam atau dikuasai segelintir orang saja.

 

 Daftar Pustaka

Dr. Taufiqurokhman, A.ks., S.Sos., M.Si dan Dr. Evi Satispi, SP.M.Si. (2018).Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik.

Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si. dan Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si.(2015). Manajemen Pelayanan Publik.

 

Hello world!

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!