Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Reinventing Kepemimpinan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Monday, April 12th, 2021

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik pada dasarnya merupakan seseorang yang mampu memotivasi dan menanamkan rasa percaya diri serta tanggung jawab kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemimpin juga harus mampu menggerakkan orang lain yang menjadi bawahannya untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Untuk itu pemimpin dituntut untuk bisa lebih fleksibel dalam menggunakan kepemimpinannya yang berorientasi pada tugas dan hubungan antar manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan bawahannya. Seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu menciptakan suasana dinamis serta mampu meningkatkan semangat kerja bawahannya.

Kepemimpinan yang efektif dalam sektor publik menjadi vital dalam suatu perubahan dunia yang cepat. Namun, saat ini jarang dijumpai seorang pemimpin yang mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun sektor publik yang efektif bagi kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. Menciptakan iklim yang kondusif dalam sektor publik memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pemimpin sektor publik harus mengetahui dan mengakomodasikan struktur eksternal dan internal yang ada untuk dapat bekerja dengan efektif. Dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh pemimpin melalui kepemimpinan publik yang kredibel dan dipercaya.

Perubahan lingkungan yang cepat untuk mewujudkan good governance di sektor publik menuntut tipe dan kualitas pemimpin yang baru. Good governance akan mengalami kegagalan jika dalam perwujudannya tidak menerapkan kepemimpinan yang baik. Berdasarkan sumber-sumber yang telah penulis dapatkan, dapat dikatakan bahwa masih banyak pemimpin sektor publik yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Pertama, pada umumnya pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahannya masih digerakkan oleh peraturan yang sangat kaku, dan bukan berdasarkan visi dan misi. Kedua, kewenangan formal yang dipegang oleh pemimpin dijadikan sebagai kekuatan dalam menggerakkan bawahannya. Ketiga, rendahnya kompetensi pemimpin birokrasi publik. Keempat, rendahnya kemampuan manajerial dalam mengolah sumber daya organisasi yang dipimpinnya. Dan kelima, lemahnya transparansi pertanggung-jawaban publik atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

 

Realita Kepemimpinan di Sektor Publik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafi’i (2012), kepemimpinan yang mendorong proses reformasi birokrasi ke arah pelayanan publik ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan ini bukan hanya dari faktor figur seorang pemimpin, tetapi sistem yang melahirkan kepemimpinan tidak mampu melahirkan kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat.

Masih belum adanya upaya pemerintah untuk menjalankan kepemerintahannya sesuai dengan prinsip good governance. Tata laksana kepemerintahan masih jauh dari akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, partisipatif, dan law enforcement. Pegawai sektor publik hanya dituntut untuk mengerjakan pekerjaan rutin sesuai prosedur yang ditetapkan, sehingga cenderung berjalan lamban, berbelit-belit, dan mahal.

Masih banyak keluhan masyarakat yang diterima menunjukkan bahwa pemerintah sebagai organisasi publik masih belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem pelayanan yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi publik dan keengganan masyarakat untuk berurusan dengan birokrasi.

Lemahnya pelayanan publik tidak terlepas dari lemahnya sistem nilai dan kepemimpinan. Kecenderungan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lazim dilakukan mengindikasikan betapa lemahnya sistem nilai yang dianut dalam hubungannya dengan pekerjaan.

 

Reinventing Kepemimpinan di Sektor Publik

Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang di dalamnya terdapat proses transaksi atau pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan transaksional sangat dominan diterapkan pada organisasi sektor publik dibandingkan dengan model kepemimpinan lainnya. Kepemimpinan transaksional ini lebih didasarkan pada otoritas birokratis dan legitimasi di dalam organisasi dan menekankan pada standar kerja, penugasan dan tugas berorientasi tujuan, dan cenderung fokus pada penyelesaian tugas dan pemenuhan pegawai dan mengandalkan pada imbalan dan hukuman organisasi untuk mempengaruhi kinerja pegawai.

Para pemimpin transaksional cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan baginya dalam hubungannya dengan berbagai pihak. Benar atau salahnya keputusan yang diambil bukanlah fokus utama dari pemimpin tersebut. Pemimpin transaksional akan menyediakan barang-barang yang diinginkan oleh bawahannya dan memberikannya kepada mereka ketika mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan ini berfokus pada pertukaran dari satu imbalan dari pemimpin atas usaha tertentu dari pengikut. Dan karena adanya kesepakatan di antara pemimpin dan pengikut menyebabkan rasa saling percaya di antara mereka sangat rendah.

Kepemimpinan yang paling efektif adalah apabila di dalamnya setiap anggota saling mempercayai. Dan hal ini dapat terwujud jika pemimpin sektor publik dapat menerapkan kepemimpinan transformasional dalam kepemerintahannya. Kepemimpinan transformasional memiliki keunggulan dalam memulihkan, memelihara dan membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan transformasional dapat memainkan peran pemimpin yang perhatian dan mampu membangun hubungan yang baik antara elit politik, administratif, dan masyarakat. Esensi yang ada dalam kepemimpinan transformasional adalah untuk menghasilkan perubahan ke arah yang lebih luas dan mendalam, sehingga setiap keputusan yang adalah seberapa banyak pihak dapat berubah dan berkembang. Jadi, pemimpin transformasional mampu menyakinkan bawahan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki tujuan yang lebih dari sekedar kepentingan pribadi pemimpinnya.

Pemimpin transformasional mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perubahan dalam visi, strategi, dan kultur organisasi yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi dari para pengikut. Pemimpin transformasional juga mampu memberikan teladan kepada para pengikutnya dengan cara merespon kebutuhan-kebutuhan para pengikut. Hasil dari kepemimpinan transformasional ini adalah pengikut dapat menjadi pemimpin dan pemimpin dapat menjadi pengikut.

Selain kepemimpinan transaksional, pemimpin sektor publik juga dapat mengadopsi model kepemimpinan yang berpusat pada masyarakat sekaligus kepada pemerintah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dengan berbagai resiko yang ada. Masyarakat akan menjadi loyal jika pemimpin sesuai dengan harapan mereka dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka. Tetapi bukan berarti, ketika pemimpin berfokus kepada masyarakat, maka mereka harus abai kepada kepentingan pemerintah. Pemimpin sektor publik dapat memberikan perhatian tinggi baik kepada kepentingan pemerintah maupun kepada kepentingan masyarakat. Dua kepentingan tersebut dapat diakomodasi oleh pemimpin sektor publik ketika membuat keputusan kebijakan publik.

 

Daftar Pustaka

Priyastiwi. (2017). Karakteristik dan Gaya Kepemimpinan Organisasi Sektor Publik, Jurnal Kajian Bisnis, 25 (1), 1-12.

Rifani, Muhammad. (2016). Karakter Pemimpin dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pada Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Pemerintahan Integratif, 4 (1), 113-123.

Sadat, Anwar. (2017). Peranan Camat dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Jurnal Publik, 11 (2), 81-90.

Silalahi, Ulber. (2011). Reinventing Kepemimpinan di Sektor Publik Untuk Membangun Kepercayaan Warga Kepada Pemerintah, Jurnal Ilmu Administrasi, 8 (3), 261-274.

Syafi’i. (2012). Model Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Jember, Jurnal Administrasi Publik, 10 (2), 1-15.

Zulkarnain, Deska & Mitrayanti. (2020). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6 (1), 119-134.

Hello world!

Thursday, April 8th, 2021

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!