Activity

  • Umi Farah Az-Zahra posted an update 1 month, 3 weeks ago

    Umi Farah Az-Zahra 175030101111015

    INOVASI PELAYANAN PUBLIK: E-GOVERNMENT (E-LAMPID)

    Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government yaitu “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other of government.” yang dapat dimaknai yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Disisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan secara lebih sederhana, yaitu “E-Government is the application of Information and Communicat-ion Technology (ICT) by government agencies.” Sedangkan definisi menurut beragam pemerintah, salah satu-nya oleh pemerintah federal Amerika Serikat yang mendefinisikan E-Government secara singkat, padat, dan jelas, yaitu: “e-Government refers to the delivery of government information and services online through the internet or other digital means.” Sementara itu, ketika mempelajari penerapan e-Government di Asia Pasifik, Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mendefinisikan e-Government sebagai berikut: “E-Government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public acces to informations, and make government more accountale tocitizens.”

    Dari beberapa definisi mengenai e-Government, ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi, yaitu: merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan. Secara jelas dalam pengimplementasian e-Government dapar menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya kondep e-Government bagi suatu negara, antar lain: Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance; Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari; Memberikan peluang bagi pemerintah utnuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawa berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis.

    Dari hasil penelitian para praktisi e-Government di beragai negara, secara pokok ada tiga tantangan tersebar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep e-Government di suatu negara, yaitu (1) tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal (saluran) akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah; (2) tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak-pihak on komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur e-Government yang dibutuhkan; dan (3) tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya interstasi dan operasional sehingga program manajemen perubahan e-Government ini dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan yang diinginkan.
    Sebuah hasil riset khusus di bidang e-government yang diadakan oleh University of Maryland bertujuan untuk mencari tahu elemen-elemen yang menjadi kunci keberhasilan dari berbagai proyek e-government yang sukses (best practices). Berdasarkan studi tersebut kemudian dirumuskan delapan elemen sukse di dalam melakukan manajemen proyek e-government menurut Indrajit (2002:61). Masing-masing elemen tersebut di uraikan antaralain sebagai berikut : (a) Political Environment. Keadaan atau suasana politik proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan. Berkaitan dengan political environment terdapat dua tipe proyek yaitu Top Down Projects (TDP) dan Bottom Up Projects (BUP). (b) Leadership. Factor kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan atau program. factor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang betugas sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek yaitu para manager proyek. (c) Planning. Perencanaan merupakan tahap awal sebelum dilakukan sebuah implementasi kebijakan atau proyek. Perencanaan merupakan tahap awal dmana gambaran menyeluruh dan detail dari rencana inisiatif e-government diproyeksikan. (d) Stakeholders. Merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau proyek dan untuk lebih memahami siapa yang termasuk stakeholders dalm proyek e-government. Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan proyek e-government terkait. Pihak-pihak yang di anggap sebagai stakeholders utama dalam proyek e-government antara lain : pemerintah (lembaga terkait seluruh perangkat manajemen dan kayawannya), sector swasta, masyarakat, lembagaswadaya masyarakat, perusahaan dan lain sebagainya. (e) Transparency/Visibility. Penerapan e-government tentunya diharapkan dapat mewujudkan adanya transparansi dala setiap prosesnya. Transparansi sebuah proyek e-government sangat erat kaitannya dengan keberadaan stakeholders, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses stakeholders yang beragam tersebut. Tersedianya akses informasi secamam status proyek, alokasi sumber daya, evaluasi pertahap proyek dan lain sebagainya bertujuan untuk menciptakan kredibilitas dan legitimasi yang baik bagi para penyelenggara proyek maupun stakeholders sebagai pihak yang melakukan monitoring. (f) Budgets. Berdasarkan kenyataan yang ada (Indrajit, 2002:66), besarnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah (dan kalangan lain semacam swasta atau bantuan dari luar negeri) sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait. (g) Technology. Spectrum teknologi informasi yang dipergunakan didalam proyek e-government sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang paling canggih (state-of-the-art). Sumber daya manusia (SDM) juga mempengaruhi perkembangan teknologi yang digunakan, semakin tinggi kualitas SDM maka semakin canggih pula teknologi yang mampu dikembangkan. Semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan, sehingga akan meningkatkan probalitas berhasilnya suatu proyek (dalam arti kata tercapainya manfaat yang ditargetkan). (h) Innovation. Elemen terakhir yang turut memberikan kontribusi terhadap berhasilnya tidaknya elektronik government adalah kemampuan SDM untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. Menurut Indrajit (2002:67), inovasi dalam e-government tidak terbatas pada kemampuan menciptakan produk-produk baru tertentu, tetapi mereka yang terlibat didalam proyek harus memiliki tingkat kreatifitas yang cukup, terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek e-government yang ada, sehingga berbagai hambatan yang kerap ditemui dalam sebuah proyek dengan mudah dihilangkan.

    Salah satu penerapan yang dapat kita ketahui yaitu e-Lampid. E-Lampid merupakan kependekan dari Kelahiran, Kematian, Pindah, Datang adalah Sistem Informasi Kependudukan terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Adanya E-Lampid ini warga kota Surabaya akan dengan mudah dalam pengurusan surat kependudukan, dimana didalam pengurusannya tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya melainkan mengurus secara online dan pemverifikasian hanya dilakukan di kelurahan tempat tinggal. Aplikasi jagoan Pemkot Surabaya ini merupakan yang pertama kali di Indonesia semenjak awal tahun 2015. Penggunaan E-Lampid tentunya berdampak pada perubahan tata cara kerja dan manajemen pada Kelurahan, Kecamatan, maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tergabung dalam program E-Lampid sehingga, pihak-pihak yang terkait dalam penyediaan jasa pelayanan publik tersebut dipaksa harus lebih mengerti dan memahami teknologi baru yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi e-Lampid ini juga disebut sebagai inovasi 6 in 1 yang inovasi ini termasuk dalam Top 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 pada saat pembukaan International “Public Sevice Forum” di Jakarta pada 7 November 2018 yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Reference:
    Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: Penerbit Andi.
    Zulmanda, Cita Amalia. 2018. Kualitas Pelayanan E-Lampid di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran dan Kematian). e-Journal.
    Rahmawati, Oktavia Dwi. 2015. Penerapan E-Lampid di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran). e-Journal.