Activity

  • Refor Naman posted an update 1 month, 3 weeks ago

    Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

    Kualitas Pelayanan Publik Menurut Deddy Mulyadi, dkk (2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi yakni, “
    1) prosedur pelayanan,
    2) waktu penyelesaian,
    3) biaya pelayanan,
    4) produk pelayanan,
    5) sarana dan prasarana,
    6) kompetensi petugas pemberi pelayanan.”
    Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :
    a. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
    b. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
    c. Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.
    d. Produk layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.
    e. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
    f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan

    Prinsip dan Tujuan Pelayanan Publik Prinsip pelayanan publik menurut Surjadi (2009) bahwa pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip yaitu. “
    1) kesederhanaan,
    2) kejelasan,
    3) kepastian dan ketapatan waktu,
    4) akurasi,
    5) tidak diskriminatif,
    6) bertanggungjawab,
    7) kelengkapan,
    8) kemudahan akses,
    9) kejujuran,
    10) kecermatan,
    11) kedisiplinan,
    12) keamanan dan kenyamanan
    Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Publik disebutkan bahwa pola penyelenggaran pelayanan publik terdiri atas: Fungsional, Terpusat, Terpadu, Gugus Tugas
    Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service)
    Pengertian Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik 9 Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan 10 Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Proses pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan besaran biaya serta kepastian waktu dalam proses dan penyelesaian pelayanan menjadi sorotan dan keluhan masyarakat umum.
    Perlunya srategi dan kebijakan pelayanan publik menjadi prioritas untuk dilakukan dalam upaya memberikan solusi dalam mengatasi buruknya pelayanan publik dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Menurut Trochidis dalam Budiman Rusli (2013) perlu dikembangkan model kelembagaan pelayanan publik yang dapat memudahkan masyarakat untuk berurusan dengan pemeritah. Salah satu konsep yang dikembangkan adalah model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan di satu lokasi. Model pelayanan publik ini memiliki berbagai istilah salah satunya seperti one stop service. Dengan model pelayanan seperti itu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih lebih nyaman, mudah diakses dan bersifat personal.

    Peranan sistem pelayanan terpadu (One-Stop Service) dalam pembentukan kebijakan investasi pemerintah pasca desentralisasi One Stop Service adalah bagian dari prioritas paket kebijakan yang harus dipersiapkan daerah dalam rangka investasi. Agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah daerah mengetahui perihal apa saja yang perlu dibenahi oleh daerah, dikarenakan banyaknya prioritas-prioritas yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah penguatan institusi dan kelembagaan serta kepastian hukum. Pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (one stop service)merupakan progam yang termasuk di dalamnya.