Activity

  • Oline thasya harahap posted an update 1 month ago

    GOVERNANCE
    Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Klasifikasi Pelayanan Publik terdiri dari beberapa macam yaitu :
    1. Pelayanan yang berbasis pada orang yang dibedakan menurut kecakapannya :
    a. Pelayanan Amatir
    b. Pelayanan professional
    2. Pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi :
    a. Pelayanan bantuan administrastratif
    b. Pelayanan teknis operasional
    c. Pelayanan bantuan manajemen
    3. Pelayanan yang berkaitan dengan sarana kerja :
    a. Pelayanan yang membantu kesiapan operasional dan perpanjangan usia pakai (kelaikan teknis, ekonomis) sarana kerja atau benda, diberikan oleh penguji teknis, mutu, ahli pemeliharaan dan perawatan.
    b. Pelayanan pengujian sarana serta pengujian kelayakan teknis kendaraan bermotor, kelayakan kapal laut, pesawat udara dan timbangan.
    c. Pelayanan operasional sarana oleh tenaga terampil bersertifikat seperti kapten kapal, pilot, sopir.
    d. Pelayanan instalasi air, lisitrik, pemadam kebakaran, alat-alat kantor yang berteknologi modern, elektronik, komputer dan lain-lain.
    Pilihan perspektif administrasi dalam mengatasi masalah pelayanan public salah satunya yang dikemukakan oleh Cheema tersebut yakni governance mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan UNDP dengan menggunakan istilah Good Governance, Adapun karakteristik good governance dari UNDP meliputi (Keban, 2008):
    1. Participation yaitu bahwa semua orang harus diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui perantara institusi yang mewakili kepentingannya.
    2. Rule of law, yaitu bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu.
    3. Transparancy, yaitu bahwa keterbukaan harus dibangun diatas aliran informasi yang bebas.
    4. Responsiveness, yaitu bahwa institusiinstitusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para stakeholders.
    5. Consensus orientation yaitu bahwa harus ada proses mediasi untuk sampai kepada konsensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok, dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur.
    6. Equity, yaitu bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
    REFERENSI :
    Mahsyar Abdul. Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Diakses tanggal 18 Maret 2019. file:///C:/Users/acer/Downloads/22-48-1-SM%20(2).pdf