Activity

  • Mytha Okti Maulia posted an update 5 months, 1 week ago

    Perbedaan Konsep Barang dan Jasa Serta Tipologi (Savas): Barang publik, Barang Privat, Barang Common Pool Good, dan Toll Good.
    Guritno Mangkoesoebroto (2014:57) mengemukakan barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk medapatkannya. Barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan) sehingga dari semua kalangan dapat menikmatinya. Sementara itu, menurut Philip Kotler dalam Lupiyoadi (2014:7), jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu. Produksinya dapat berkenan dengan suatu produk fisik ataupun tidak.
    Setiap barang atau jasa dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Savas dalam Taufiqurokhman dan Evi Satispi (2018:84-86) mengklasifikasikan barang dan jasa menjadi empat kategori, yaitu: (1) public goods; (2) private goods; (3) common-pool goods; dan (4) toll goods.
    Savas menjelaskan keempat klasifikasi tersebut, sebagai berikut: Pertama, public goods selalu terkait dengan masalah pengorganisasian masyarakat. Barang atau jasa tersebut digunakan secara simultan oleh banyak orang dan seseorang tidak dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu setiap orang memiliki peluang untuk menjadi free riders, yaitu orang yang menikmati barang atau layanan tetapi tidak ikut memberikan kontribusi apapun. Lalu dapatkah masyarakat menyediakan sendiri barang dan jasa tersebut? Menjawab pertanyaan tersebut, Savas (2000:53) mengemukakan bahwa masyarakat dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan barang atau jasa yang bersifat kolektif melalui voluntary action (kesukarelaan). Sedangkan untuk menghindari adanya free riders dibutuhkan kekuatan pemerintah untuk memberlakukan paksaan (kewajiban) kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan dalam memberikan kontribusi, misalnya memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak taat pajak atau sebaliknya memberikan insentif kepada yang taat membayar pajak.
    Kedua, privat goods tersedia melalui mekanisme pasar, baik dengan bentuk hak kepemilikan, sistem kontrak, pasar bebas, atau semua bentuk pasar lainnya yang dibutuhkan. Permintaan oleh konsumen terhadap barang-barang yang tergolong kedalam private goods biasanya disuplai melalui mekanisme pasar. Walaupun suplai private goods pada umumnya dilakukan melalui mekanisme pasar, tetapi untuk barang atau jasa tertentu pemerintah dapat juga mensuplainya, misalnya pengelolaan dana pensiun (the social security system).
    Ketiga, common-pool goods adalah barang atau jasa yang dapat diperoleh tanpa harus membayar atau tanpa ada halangan yang berarti. Mekanisme pasar tidak efektif jika digunakan untuk menyuplai barang-barang tersebut karena pemanfaatannya sangat bersifat individual dan mudah untuk mendapatkannya. Common-pool goods tidak diproduksi oleh para supplier (pemasok) melainkan tersedia dengan sendirinya secara alamiah. Untuk mengatur dan menjamin ketersediaan barang-barang yang bersifat common-pool goods dalam waktu yang relatif lama maka ada tindakan-tindakan bersama (collective action) untuk mengatur secara tegas tentang batas-batas pemanfaatan dan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh barang tersebut.
    Keempat, toll goods juga dapat disuplai melalui mekanisme pasar, tetapi karena karakteristiknya yang sangat eksklusif maka para pengguna harus membayar terlebih dahulu sebelum memanfaatkannya. Barang atau jasa yang termasuk ke dalam toll goods dapat dimiliki atau dibeli baik secara pribadi, kelompok yang berorientasi profit (swasta) dan kelompok yang bersifat non-profit (LSM). Contoh toll goods seperti ini adalah fasilitas rekreasi dan perpustakaan. Beberapa kasus terjadi dalam penyediaan barang dan jasa yang bersifat toll goods melalui mekanisme pasar monopoli. Di dalam sistem pasar monopoli, harga sangat ditentukan oleh jumlah pelanggan. Harga bertambah besar jika pelanggan semakin banyak. Namun hak monopoli seringkali disalah gunakan hanya untuk mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan kualitas dan kuantitas barang atau jasa layanan kepada pelanggan.
    REFERENSI
    Guritno Mangkoesoebroto. 2014. Ekonomi Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
    Rambat Lupiyoadi. 2014. Manajemen Pemasaran Jasa Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
    Taufiqurokhman dan Evi Satispi. 2018. Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Tangerang Selatan: UMJ PRESS 2018.