Activity

  • Mytha Okti Maulia posted an update 6 months, 1 week ago

    Pelayanan Publik

    Pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah untuk diatasi bagi pemimpin di negara maupun di daerah. Pada dasarnya negara didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat. Istilah pelayanan publik di Indonesia dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat.
    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Oleh karena itu, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
    Hal ini menegaskan bahwa yang melayani memiliki suatu keterampilan dan keahlian yang dimiliki aparat yang melayani tersebut berbanding lurus dengan posisi dan nilai lebih dalam kecakapan tertentu sehingga mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan keperluan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.
    Sementara istilah publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu public memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat dan negara. Public dalam pengertian umum atau masyarakat dapat ditemukan dalam istilah public offering (penawaran umum), public utility (perusahaan umum), public ownership (milik umum), public interest (kepentingan umum), public relations (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), dan lain sebagainya.
    Dalam menjamin penyediaan dan peningkatan pelayanan publik yang selaras dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, maka telah dikeluarkan dan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
    Tercantum dalam Pasal 1, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
    Sebagaimana konsekuensi logis negara untuk menyejahterakan masyarakat dan melayani kepentingan rakyatnya terdapat suatu instrumen yang disebut birokrasi. Eksistensi birokrasi ini menuntut negara untuk terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan rakyatnya (public goods and services), baik secara langsung maupun tidak langsung.
    Pelayanan publik oleh birokrasi seharusnya digerakkan oleh visi dan misi pelayanan, namun dalam realitanya justru digerakkan oleh peraturan dan anggaran yang tidak dimengerti oleh publik karena tidak disosialisasikan secara transparan (Dwiyanto, 2002:84).
    Negara Indonesia yang diwakili oleh pemerintah memiliki kekuatan pemaksa yang sah (otoritas) untuk mempengaruhi perilaku dan pembuatan keputusan oleh individu di masyarakat. Pemerintah menguasai sumberdaya untuk memproduksi barang publik pada skala yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan pemerintah memiliki mekanisme akuntabilitas untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan barang publik (Nurmandi, 2010:28).
    Namun, otoritas yang dimiliki oleh pemerintah seringkali menciptakan barang publik dalam iklim monopolis sehingga tidak ada tekanan untuk mengoptimalkan mutu barang. Mekanisme akuntabilitas juga tidak berjalan dengan semestinya karena praktek KKN dan lemahnya resposibilitas aparat. Birokrasi publik yang mekanis dan kaku memiliki responsivitas yang rendah untuk menanggapi tuntutan publik.
    Dilulio (1994) menekankan bahwa responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2002:60).
    Dwight Waldo dalam Tjokrowinoto, dkk. (2011:43) memberikan gambaran tentang pentingnya manajemen modern yang dipakai sebagai sistem penyangga dari semakin meningkatnya tuntutan akan pelayanan publik (public services) pada negara-negara yang sedang berkembang di masa mendatang. Waldo menyatakan bahwa dalam perkembangan saat ini, para pengelola negara harus memiliki dan mengembangkan visi-visi baru pelayanan kepada masyarakat yang mendukung meluas dan kompleksnya tuntutan internal dan eksternal organisasi publik maupun bisnis.

    DAFTAR PUSTAKA
    Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. PSKK-UGM, Yogyakarta.
    Nurmandi, Achmad. 2010. Manajemen Pelayanan Publik. PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.
    Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk. 2011. Birokrasi dalam Polemik. Pustaka Pelajar, Malang.
    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.