Activity

  • Firmansyahalra posted an update 2 years, 2 months ago

    PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE
    Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma baru yang berkembang di Indonesia saat ini. Menurut Tascherau dan Campos yang dikutip Thoha dalam Ambar Teguh, tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu memiliki tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat tersebut tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik.Peranan pemerintah yang saat ini telah beralih dari government ke governance, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. .
    Pengembangan good governance akan dirasa lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama dan entry point karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik praktik good governance dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. Nilai-nilai seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relativ lebih mudah dalam penyelenggaraan layanan publik. Mengembangkan sistem pelayanan publik dapat dilakukan secara relative lebih mudah dari pada melembagakan nilai-nilai tersebut dalam keseluruhan aspek pemerintahan . (Dwiyanto, 2008: 3).
    Pemilihan reformasi pelayanan public sebagai penggerak utama juga dinilai strategis karena pelayanan public dianggap penting oleh semua sektor dari semua unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.
    Di dalam good governance itu sendiri terkandung beberapa prinsip- prinsip untuk menunjang pelaksanaan good governance. UNDP mengkalsifikasikan prinsip- prinsip good governance menjadi 10 prinsip yaitu :
    1. Participation
    Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui me- diasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Pastisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan beraso- siasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
    2. Rule of Law
    Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

    3. Transparency.
    Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses- proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
    4. Responsiveness.
    Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
    5. Consensus Orientation.
    Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur.
    6. Equity.
    Semua wara negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
    7. Effectiveness and efciency.
    Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
    8. Accountability.
    Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab pada publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
    9. Strategic Vision.
    Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
    10. Saling keterbukaan (interrelated)
    Keseluruhan ciri good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri (Sedarmayanti,2012)

    Daftar Pustaka
    Annisa. 2014. Latar Belakang dan Prinsip Prinsip Good Governance. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9165/BAB%20I%20SKRIPSI%20DESI.pdf?sequence=3. Diakses pada tanggal 7 maret 2019 pada pukul 19.20 wib