Activity

  • Firmansyahalra posted an update 2 years, 3 months ago

    GOVERNACE

    1.1. Definisi Governance dari berbagai ahli
    Istilah “governance” dapat di gunakan dalam berbagai konteks seperti “corporate governance”, “international governance”, “national governance” dan “local governance”.
    Dalam konteks organisasi publik yang di gunakan oleh lembaga-lembaga internasional, istilah governance lebih mengarah pada otoritas politik dan keterkaitannya dengan hak-hak masyarakat sipil. Berikiut definisi Governance dari berbagai ahli :
    – Governance menurut United Nation Economic and Social Commission for Asiaand ThePasific/ UNESCAP (2010) diartikan sebagai seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan /kebijakan dan implemenasi keputusan/kebijakan tersebut.
    – World Bank governance diartikan sebagai “the exercise of political authority and the use of institutional resources to manage society’s problems and affairs” (pelaksanaan otoritas politik dan penggunaan sumber daya kelembagaan untuk mengatur masalah dan urusan masyarakat)
    – United Nations Deelopment Programmer’s Regional Governance tata kelola diartikan sebagai aturan dari sistem politik untuk memecahkan konflik antara aktor-aktor dan keputusan yang dipakai (legalitas). Tata kelola juga menggambarkan fungsi yang sesuai dari lembaga dan penerimaanya oleh publik (legitimasi) dan digunakan untuk menggambarkan kemanjuran pemerintah dan pencapaian konsensus oleh tujuan demokrasi (partisipasi)
    – Carventer & Sanders Governece adalah sistem yang mengarah dan mengawasi organisasi, khususnya korporasi bisnis dan pemiliknya. Membahas distribusi hak dan kewajiban diantara diantara pihak pihak yang berbeda didalam organisasi seperti dewan, manajer, pemegang saham dan stakeholder lain, dan menjelaskan peraturan serta prosedur dalam membuat keputusan urusan korporasi. Bahwa suatu organisasi negeri,swasta dan nirlaba memiliki bentuk governance nya masing-masing.

    1.2. Latar Belakang terbentuknya Governance
    Lahirnya wacana Good Governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yng selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good Governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya(Ndraha, 2003)

    Refrensi :
    Balau, Ade. 2016. “Good Goernance”. http://agbsosek.blogspot.com/2016/04/pengertian-latar-belakang-prinsip-dan.html. Diakses pada 8 februari 2019 pukul 20.21
    Siswanto, Ely. 2013.Good University Governance.Malang:Gunung Samudra