Activity

  • Annisa Mufidah Sari posted an update 1 month, 3 weeks ago

    Annisa Mufidah Sari 165030100111070
    INOVASI PADA PELAYANAN PUBLIK (Pelayanan Satu Atap, Pelayanan Satu Pintu, One Stop Service, dan Drive Thru)

    Evert M. Rogers (Suwarno, 2008:9) mengemukakan bahwa Inovasi adalah suatu ide, gagasan,praktek atau objek / benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.
    UU No. 18 tahun 2002
    Pengertian Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
    Damanpour : “sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru,sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.
    Secara singkat inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah pembaharuan”
    Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan interaksi pemerintah dan masyarakat. Dalam interaksi dalam bernegara tersebut, diperlukan ide-ide pembaruan untuk menuju suatu efisiensi. Maka dari itu dalam pelayanan publik sangat diperlukan adanya inovasi.
    Berikut adalah inovasi-inovasi pelayanan publik di Indonesia :
    1. Pelayanan Satu Atap
    Pelayanan Satu Atap adalah kegiatan pelayanan di mana masyarakat cukup datang di satu gedung, di mana di dalam gedung tersebut akan tersedia unit-unit teknis yang siap melayani masyarakat berdasarkan jenis surat ijin yang dibutuhkan. Surat ijin tersebut diterbitkan oleh unit teknis yang bersangkutan.
    2. Pelayanan Satu Pintu
    Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
    Tujuan penting dari pelayanan terpadu satu pintu yakni : menciptakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan tercjangkau; memastikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan perizinan dan non perizinan; mendekatkan dan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih luas kepada masyarakat.
    Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menggunakan dasar hukum:

    a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
    b. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
    c. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
    d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

    3. One Stop Service
    Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap atau biasa disebut One Stop Service (OSS) adalah mekanisme pelayanan dimana masyarakat cukup datang di satu lokasi dan satu meja (customer service). Apabila pelayanan sudah selesai hasilnya bisa diambil di tempat yang sama. OSS adalah mekanisme pelayanan yang dianggap paling efisien dan efektif dilaksanakan pada saat ini.

    4. Drive Thru
    Beberapa waktu lalu Dinas Pendapatan Mojokerto membuat suatu inovasi dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, yaitu layanan SAMSAT Drive Thru. Layanan SAMSAT Drive Thru menawarkan kemudahan pada wajib pajak untuk membayar pajak dimana dalam prosedurnya wajib pajak cukup datang ke area Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto yang merupakan lokasi SAMSAT Drive Thru. Wajib pajak yang menggunakan layanan SAMSAT Drive Thru cukup datang ke loket pendaftaran dengan menyerahkan KTP dan STNK kemudian langsung membayar di loket kasir. Proses ini dilakukan dengan mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan STNK yang dibayarkan. Ketentuan dari layanan SAMSAT Drive Thru yaitu kendaraan yang dikendarai pada waktu pembayaran pajak harus sesuai dengan STNK yang dibayarkan.

    Kendala dan permasalahan lapangan PTSP dan inovasi-inovasi lain di daerah dikarenakan hal berikut ini.

    1. Tidak semua kepala daerah/kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya ke kepala PTSP. Alasannya dikarenakan beberapa izin terkait dinas spesifik, seperti kesehatan dan lingkungan, yang dianggap perlu rekomendasi dinas terkait.
    2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Idealnya PTSP memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian amdal, kesehatan, sipil, dan transportasi. Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas/instansi asalnya dan bukan di PTSP.
    3. Status kelembagaan PTSP yang beragam. Ada yang berbentuk badan, dinas, dan kantor, dengan implikasi yang berbeda-beda. Jika berbentuk dinas dan badan biasanya mudah berkoordinasi dengan dinas/badan lain karena levelnya setara. Apabila dalam bentuk kantor menjadi sulit berkoordinasi karena level yang berbeda. Parahnya apabila PTSP masih bersifat ”unit” yang ditempelkan di kelembagaan lain.
    4. Disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No 20/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah. Setelah itu terbit Perpres No 27/2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. Kedua peraturan tersebut membingungkan pemerintah daerah mengingat banyak yang tumpang tindih dalam kedua peraturan itu.

    Solusi terkait permasalahan PTSP di daerah tersebut harus diperlukannya upaya untuk meningkatkan kualitas PTSP. Kerjanya dimulai dengan harmonisasi regulasi yang mengatur PTSP sehingga dualisme regulasi dan pelaksanaannya tidak perlu terjadi, termasuk peraturan perundangan sektoral. Salah satunya memutuskan dualisme peran Kemendagri dan BKPM.

    Langkah tersebut juga dibarengi dengan percepatan penyerahan kewenangan perizinan dari kepala daerah ke kepala PTSP sehingga 100 persen kewenangan berada di tangan PTSP. Ini akan berhasil jika dibarengi dengan penguatan dalam struktur kelembagaan di daerah, baik peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun distribusi staf yang berkompeten disesuaikan dengan kebutuhan untuk PTSP.

    Referensi :
    Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Melayani : Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 2006. Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
    Leny Ismayanti. Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)