Perpajakan

Sejarah berdirinya Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya diawali dengan dibukanya Fakultas Administrasi Niaga (FAN) yang didirikan oleh Universitas Kotapraja Malang pada tanggal 15 September 1960. Universitas Kotapraja Malang adalah lembaga pendidikan tinggi, dan merupakan cikal bakal dari Universitas Brawijaya saat ini, yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Malang dibawah kepemimpinan Seoradji Djojopranoto dan Soetomo H.R. Pimpinan FAN pada masa itu adalah Drs. Soejekti Djajadiatma, MSPA selaku Dekan dan Drs. Suparni Pamuji selaku Sekretaris. Keduanya merupakan dosen Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang.

Pada tanggal 30 September 1962, Fakultas Administrasi Niaga diubah namanya menjadi Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK). Perubahan nama ini membawa implikasi pada bertambahnya jurusan, yang semula hanya terdiri dari satu jurusan yakni jurusan administrasi niaga, kini menjadi dua jurusan yakni Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Tanggal ini pula yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan hari lahirnya FKK sekaligus hari lahirnya Jurusan Administrasi Negara. Perubahan nama ini dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961. Pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya dengan seluruh Fakultasnya dinegerikan dengan keputusan Menteri PTIP No 1 Tahun 1963, yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, No 196 Tahun 1963. Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri PTIP RI Nomor 97 tahun 1963 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Kediri, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 1963 dikukuhkan sebagai cabang Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Brawijaya. Karena satu dan lain hal, dalam perkembangan selanjutnya, FKK Cabang Kediri akhirnya dilebur dan dipindahkan ke Malang. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Administrasi Negara (public administration) dan Jurusan Administrasi Niaga (business administration).

Dalam perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1982 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri dan Keputusan Presiden RI Nomor 59 tahun 1982 tentang susunan Organisasi Universitas Brawijaya, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketata­niagaan (FKK) kemudian diubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA). Perubahan nama Fakultas tersebut merupakan tindak lanjut salah satu saran dari hasil Simposium Ilmu Administrasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Brawijaya pada tahun 1974 dan saran hasil rapat Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial pada bulan Pebruari 1982 di Jakarta, dalam rangka untuk lebih menggambarkan disiplin ilmu yang diemban dan untuk lebih memantap­kan perkembangannya.

Selaras dengan perkembangan Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik/Negara telah mengalami beberapa kali periodisasi kepemimpinan.

Periode I (1983-1986)

Ketua Jurusan: Dra. Sjamsiar Sjamsuddin

Sekretaris Jurusan: Drs. Soesilo Zauhar, MS (mulai 1984)

Di bawah naungan Fakultas Ketatanegaraan dan Ketata­niagaan (FKK), pada Tahun 1975 Jurusan Administrasi Negara membuka spesialisasi Administrasi Pemerintahan Daerah, melengkapi spesialisasi Pemerintahan Umum yang sudah dikembangkan sejak berdirinya FKK. Walaupun sejak awal beridirinya FKK jurusan administrasi Negara sudah diakui sebagai jurusan yang memiliki identitas, namun belum memiliki ketua dan sekretaris jurusan. Tugas jurusan di kala itu dilaksanakan oleh Pembantu Dekan I dengan dibantu oleh Kepala Bagian pendidikan dan Pengajaran karena alasan keterbatasan tenaga . Baru pada tahun 1983, Jurusan Administrasi Negara memiliki stuktur organisasi dan tata kerja jurusan yang jelas. Pada saat itu posisi ketua jurusan dipercayakan kepada Dra. Sjamsiar Sjamsuddin yang pada awalnya belum memiliki sekretaris jurusan. Baru pada tahun 1984, sekembalinya Drs Soesilo Zauhar,MS dari studi S2, jurusan administrasi Negara memiliki sekretaris jurusan. Masa kepemimpinan Dra. Sjamsiar Sjamsuddin berlangsung selama 3 tahun yaitu mulai tahun 1983 sampai dengan tahun 1986. Pada periode ini terdapat dua spesialisasi, yaitu spesialisasi administrasi pemerintahan umum dan administrasi pemerintahan daerah. Khusus untuk spesialisasi administrasi pemerintahan daerah, mahasiswa yang diambil adalah mahasiswa yang berasal dari lulusan APDN/pemerintah daerah seluruh Indonesia melalui departemen dalam negeri sebagai mahasiswa tugas belajar.

Periode II (1986-1990)

Ketua Jurusan: Drs. Timotius Hartono, MPA

Sekretaris Jurusan: Drs. Susilo Zauhar, MS (sampai 1989)

Walaupun keberadaan Jurusan Administrasi Negara sudah ada sejak berdirinya Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan pada 30 September 1962, namun pengakuan pemerintah terhadap ketua dan sekretaris jurusan sebagai pejabat struktural di lingkungan Universitas Brawijaya baru muncul pada tahun 1986. Pada tahun 1986 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan SK Nomor 10239/A2.I.2/C/1986 tertanggal 29 Januari 1986 yang mengangkat 26 Ketua Jurusan dan 26 Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Brawijaya sebagai pejabat struktural yang mendapat tunjangan struktural Rp 50.000,00 bagi ketua jurusan dan Rp 25.000,00 bagi sekretaris jurusan. Untuk Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan ditetapkanlah Drs. Timotius Hartono, MPA sebagai ketua Jurusan Administrasi Negara dan Drs.Soesilo Zauhar, MS sebagai sekretaris jurusan administrasi Negara untuk masa bakti 1986 – 1990. Walaupun secara deyure Drs Soesilo Zauhar, MS baru mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 27 Februari 1990 bersamaan dengan keluarnya SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3700/A2.I.2/C/1990 tentang pemberhentiannya sebagai sekretaris jurusan administrasi negara, namun secara de facto Drs Soesilo Zauhar, MS sudah mengakhiri masa jabatannya pada pertengahan Tahun 1989 dengan diangkatnya dia sebagai Ketua Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Umiversitas Brawijaya. Selama periode ini, hampir semua kegiatan jurusan merupakan tindak lanjut atas kebijakan periode kepemimpinan sebelumnya (Dra. Sjamsiar Sjamsuddin). Pada periode ini tidak ada perubahan kebijakan dalam hal pengembangan spesialisasi.

Periode III(1991-1995)

Ketua Jurusan: Drs. Mardiyono MPA

Sekretaris Jurusan: Drs. Suwondo, MS

Periode kepemimpinan Drs. Mardiyono, MPA dan Drs. Suwondo, MS berlangsung selama satu periode dengan dibantu Drs.Trilaksono Nugroho,MS dan Drs.Sukanto,MS yang saat itu menjabat sebagai staf jurusan. Kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Drs. Mardiyono MPA merupakan tindak lanjut atas kebijakan periode kepemimpinan sebelumnya (Drs. Timotius Hartono, MPA). Pada periode ini tidak ada perubahan kebijakan dalam hal pengembangan spesialisasi. Berdasarkan kurikulum akademik 1993/1994, maka Kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Publik bermuatan 160 sks (55 MK) dengan perincian Mata Kuliah Dasar Umum (UNG) 16 sks (8 MK), Mata Kuliah Dasar Khusus (IAO) 68 sks (25 MK), dan Mata Kuliah Keahlian (IAA) 76 sks (22 MK).

Periode IV (1995-1999)

Ketua Jurusan: Drs. Suwondo, MS

Sekretaris Jurusan: Drs. Bambang Santoso Haryono, MS

Periode kepemimpinan Drs. Suwondo, MS, dibantu staf jurusan yang terdiri dari Drs.Trilaksono Nugroho,MS dan Drs.Sukanto,MS.

Sebagai upaya penyesuaian dengan perkembangan kondisi yang ada, pada periode ini terjadi perubahan dari spesialisasi menjadi konsentrasi. Jurusan Administrasi Negara dibawah kepemimpinan Drs. Suwondo, MS dan Drs. Bambang Santoso Haryono, MS, membuat kebijakan pengembangan jurusan dengan membuka tiga konsentrasi, yaitu,

Konsentrasi Administrasi Pembangunan,
Konsentrasi Adminstrasi Pemerintahan Daerah
Konsentrasi Kebijakan Publik
Untuk konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah, diberlakukan kebijakan baru bahwa mahasiswa yang diambil bukan hanya mahasiswa yang berasal dari lulusan APDN/pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sehingga seluruh mahasiswa dapat memilih konsentrasi sesuai dengan minat.

Pada periode ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0223/U/1995 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional, Program Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka kurikulum Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang berlaku tahun Akademik 1995/1996 adalah kurikulum yang telah diselaraskan dengan kurikulum nasional tersebut. Berdasarkan kurikulum akademik 1995/1996, maka Kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Negara bermuatan 160 sks (69 MK) dengan perincian Mata Kuliah Umum (UNG) 10 sks (5 MK), Mata Kuliah Dasar Keahlian (IAO) 63 sks (22 MK), dan Mata Kuliah Keahlian (IAA – Inti dan Konsentrasi) 87 sks (37 MK).

Dalam kepemimpinan Drs. Suwondo, MS, pada tahun akademik 1996/1997 dikeluarkan pula sebuah kebijakan mengenai pembukaan Program Sarjana S-1 Ekstensi guna memberi kesempatan bagi mereka yang telah bekerja untuk menyelesaikan studi sarjana dengan kurikulum dan silabi yang sama dengan Program S-1 Reguler. Selaku Ketua Program Studi adalah Drs. Bambang Supriyono, M.Si yang selanjutnya digantikan oleh Drs. Edy Yulianto, M.P., dan berdasarkan Kep. Mendiknas RI No. 28/DIKTI/Kep/2002 maka tahun 2003 tidak ada lagi status mahasiswa Ekstensi.

Bersamaan dengan masa kepemimpinan Drs. Suwondo, MS, pada tahun 1995 dibuka Program Magister S-2 Ilmu Administrasi, baik bidang Administrasi Negara dan Administrasi Niaga dalam naungan Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Brawijaya dengan Ketua Program Studi Prof. Dr. Moch. Ichsan. Pada saat yang bersamaan Fakultas Ilmu Administrasi membuka Magister Ilmu Administrasi (MIA) dibawah naungan Fakultas. Pada tahun 1996, beberapa bulan setelah Program Ilmu Administrasi Niaga dibawah naungan Fakultas resmi dibuka, keluarlah SK Dirjen Dikti Depdikbud tentang ijin penyelenggaraan Program Magister Ilmu Administrasi Negara. Sebagai Ketua Program diangkat Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D untuk periode 1997-2000. Kemudian berturut-turut dijabat oleh Prof. Drs. Ismani HP, MA dari tahun 2000-2005, Prof. Dr. R. Riyadi Soeprapto, MS, dari tahun 2005-2006 dan Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D dari tahun 2006 sampai sekarang.

Periode V (1999-2003)

Ketua Jurusan: Drs. Bambang Santoso Haryono, MS

Sekretaris Jurusan: Drs. Choirul Saleh, M. Si

Periode kepemimpinan Drs. Bambang Santoso Haryono, MS dan Drs. Choirul Saleh, M. Si berlangsung selama satu periode dan merupakan tindak lanjut atas kebijakan periode kepemimpinan sebelumnya (Drs. Suwondo, MS). Pada periode ini terdapat pergantian staf jurusan dari Drs.Trilaksono Nugroho,MS dan Drs.Sukanto,MS menjadi M.R Khairul Muluk S.Sos,M.Si dan Imam Hanafi,S.Sos,M.Si yang dalam perkembangannya posisi Imam hanafi,S.Sos, M.Si digantikan oleh Endah Setyowati S.Sos, M.Si. Di bawah kepemimpinan Drs. Bambang Santoso Haryono, MS Jurusan Ilmu Administrasi Negara berhasil mendapatkan akreditasi A untuk pertama kalinya.

Selama periode kepemimpinan ini tidak ada perubahan kebijakan dalam hal pengembangan Konsentrasi. Namun demikian terdapat sebuah kebijakan yang memberlakukan magang sebagai alternatif pilihan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebagai upaya meningkatkan kualitas serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendikiawan, praktisi, mahasiswa, dan pemerhati masalah dan praktika Administrasi Publik, pada tahun 2000 diterbitkan Jurnal Adminiatrasi Negara.

Sejalan dengan perkembangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, pada tahun 2001 dibuka Program S-3 Ilmu Administrasi dengan bidang minat Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis.

Periode VI (2003-2007)

Ketua Jurusan: Drs. Irwan Noer, MA

Sekretaris Jurusan: Drs. Soekanto, MS

Di masa kepemimpinan Drs. Irwan Noor, MA dan Drs. Soekanto, MS terjadi peralihan staf jurusan dari M.R Khairul Muluk S.Sos, M.Si kepada Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si. Sehingga staf jurusan pada masa ini diduduki oleh Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si dan Endah Setyowati S.Sos, M.Si.

Kepemimpinan Drs. Irwan Noor, MA mempelopori perubahan nama jurusan dari Administrasi Negara menjadi Administrasi Publik, serta perumusan visi misi Jurusan Administrasi Publik. Di mana hasil perumusan Visi Misi Jurusan Administrasi Publik adalah sebagai berikut:

VISI

Menghasilkan Sarjana Administrasi Publik/Negara yang bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam persaingan global.

MISI

Menjadikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,baik pendidikan dan pengajaran,penelitian,maupun pengabdian kepada masyarakat makin berkualitas guna merespon kebutuhan pasar nasional dan internasional.
Menjadikan Ilmu Administrasi Publik/Negara memiliki kualitas terbaik,di dalam maupun luar negeri.
Sejalan dengan upaya pengembangan jurusan, pada masa kepemimpinan ini Jurusan Ilmu Administrasi Publik mendapatkan akreditasi A untuk kali kedua.

Sehubungan dengan pemberlakuan kurikulum baru 2004/2005, maka untuk menjamin kelancaran proses belajar dan mengajar dibuat aturan pemadanan/konversi antara kurikulum lama dengan kurikulum baru secara terpisah. Kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada masa ini bermuatan 146 sks (64 MK) dengan perincian Mata Kuliah Muatan Nasional (UNG) 6 sks (3 MK), Mata Kuliah Muatan Universitas (UBU) 11 sks (5 MK), dan Mata Kuliah Muatan Jurusan/Program Studi (IAP) 129 sks (56 MK).

Pada tahun 2003, Jurnal Administrasi Negara mengalami perubahan nama menjadi Jurnal Ilmiah Administrasi Publik seiring dengan perubahan nama jurusan dari Administrasi Negara menjadi Administrasi Publik. Pada tahun yang sama, Jurnal Ilmiah Administrasi publik terakreditasi melalui SK No: 49/DIKTI/KEP/2003. Di tahun 2005, diluncurkan website Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang merupakan website Jurnal Publik pertama di Indonesia.

Dalam kurun waktu yang sama, program Magister yang telah ada juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Program Magister Ilmu Administrasi Negara/Publik mengembangkan Tailor Made, Double Degree dan Pemberdayaan Masyarakat yang bekerjasama dengan BAPPENAS, DEPKEU, DEPDAGRI dan DIKNAS. Khusus untuk program Double Degree, Program Magister Ilmu Administrasi Negara/Publik telah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Jepang, yaitu Takushoku University (Tokyo), Tohoku University (Tokyo), Keio University (Tokyo), Ritsumeikan University (Kyoto), Ritsumeikan Asia Pasific University-APU (Kyoto) danGRIPS University (Tokyo), sehingga mahasiswa yang melakukan study Double Degree akan memperoleh dua gelar sekaligus dari Fakultas Ilmu Administrasi dan Perguruan Tinggi di Jepang tersebut. Program Magister Ilmu Administrasi Negara/Publik diketuai oleh Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. sampai sekarang.

Periode VII (2007-2009)

Ketua Jurusan: Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA., PhD

Sekretaris Jurusan: Dr. Imam Hanafi. M. Si

Masa kepemimpinan Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA., PhD dibantu oleh Dr. Imam Hanafi, M.Si sebagai sekretaris jurusan dan staf jurusan yang diisi oleh Firda Hidayati, S.Sos., MPA dan Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP menggantikan staf jurusan sebelumnya.

Pada masa kepemimpinan Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA., PhD diterapkan kurikulum baru yang berfokus pada Jurusan Administrasi Publik. Selaras dengan perubahan kurikulum tersebut, Jurusan Administrasi Publik mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan seluruh konsentrasi dan menjadikan Jurusan Ilmu Administrasi Publik non konsentrasi. Kebijakan ini dibuat atas dasar pemikiran bahwa mahasiswa harus mendapatkan keilmuan secara umum sehingga alumni Jurusan Ilmu Administrasi Publik mampu menembus pasar kerja.

Dalam rangka upaya peningkatan jaminan mutu melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menghadapi sertifikasi ISO 9001:2008 di Universitas Brawijaya, maka Jurusan Ilmu Administrasi publik membentuk Tim UJM yang diketuai oleh Drs.Moh. Rozikin, MS.

Periode VIII (2009-2013)

Ketua Jurusan: Dr. MR. Khairul Muluk, S. Sos. M. Si

Sekretaris Jurusan: Mohammad Nuh, S. IP, M. Si

Selama kepemimpinan Dr. MR. Khairul Muluk, S. Sos. M.Si hingga saat ini, Jurusan Ilmu Administrasi Publik telah memiliki empat program studi dengan dibukanya tiga Program Studi Baru pada tahun 2010 yaitu Perencanaan Pembangunan, dan Administrasi Pemerintahan serta Ilmu Perpustakaan pada tahun 2011. Penambahan Program Studi baru pada Jurusan Administrasi Publik diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan Ilmu Administrasi dan semakin memperkaya disiplin dan kajian ilmu tentang Ilmu Administrasi khususnya Jurusan Administrasi Publik. Khusus untuk Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Ketua dan Sekretaris Prodi dijabat oleh Dr. MR. Khairul Muluk, S.Sos. M. Si dan Mohammad Nuh, S.IP, M. Si, sehingga pada periode ini Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan merangkap sebagai Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi. Di tengah perjalanan, tepatnya pada tahun 2011, Mohammad Nuh, S. IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan melanjutkan studi S3 di Thailand, untuk itu posisi Sekretaris Jurusan kemudian diganti oleh Drs.Minto Hadi, M.Si

Untuk Program Studi Administrasi Pemerintahan, ketua program studi ditempati oleh Dr. Luqman Hakim, M.Sc. dengan dibantu Alfi Hariswanto, MAP, MMG sebagai sekretaris prodi. Pada Program Studi Perencanaan Pembangunan diketuai oleh Dr. Hermawan, M.Si dengan Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., MAP. sebagai sekretaris prodi. Sedangkan kedudukan ketua Program Studi Administrasi Perpustakaan ditempati oleh Dr. Irwan Noor, MA. dengan sekretaris pada program studi Administrasi Perpustakaan Farida Nuraini, S.Sos, M.Si.

Di samping upaya pengembangan jurusan melalui pembukaan program studi baru, Jurusan Ilmu Administrasi Publik di bawah kepemimpinan Dr. MR. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. mengembangkan tiga laboratorium yang pengelolaannya berada dibawah program studi meliputi Laboratorium Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan, dan Laboratorium Pengembangan Organisasi dan Manajemen Publik. Berdasarkan SK Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya No. 01/J10.1.14/SK/2010, maka struktur kepengurusan Laboratorium Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan diketuai oleh Drs. Heru Ribawanto, MS menggantikan Dr. Hermawan, M.Si yang kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan. Kepengurusan Drs. Heru Ribawanto, MS dibantu oleh Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff yang berkedudukan sebagai sekretaris laboratorium. Untuk Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan diketuai oleh Dr. Tjahjanulin Domai, MS menggantikan Dr. Luqman Hakim, M.Sc yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan dengan dibantu Farida Nuraini, S.Sos, M.Si sebagai sekretaris laboratorium. Sedangkan untuk Laboratorium Pengembangan Organisasi dan Manajemen Publik diketuai oleh Dr. Imam Hardjanto, MPA dan Drs. Dwi Sulistyo, MPA yang bertindak sebagai sekretaris laboratorium.

Sehubungan dengan upaya peningkatan jaminan mutu, pengelolaan UJM yang semula diketuai oleh Drs. Moh. Rozikin, MS kemudian diganti kepada Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya No.74A/J.10.1.14/SK/2009. Sedangkan dalam upaya pemantapan posisi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, untuk kali ketiga Jurusan Ilmu Administrasi Publik mendapat Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pada tahun 2010, kepemimpinan Dr. MR. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. ikut mempelopori pembentukan Indonesian Association of Public Administration (IAPA) serta Indonesian Qualification Framework (IQF) dalam bidang Administrasi Publik. Pembentukan IAPA diharapkan mampu menjadi wadah bagi ilmuwan Administrasi Publik dalam pengembangan ilmu dan melakukan upaya transformasi administrasi publik di Indonesia. Sedangkan keberadaan Indonesian Qualification Framework (IQF) dianggap perlu terkait kebutuhan atas kesepakatan nasional mengenai kompetensi lulusan jurusan Administrasi Negara/Publik untuk menghindari singgungan dengan keilmuan yang lain.

Dalam kepengurusan Association of Public Administration (IAPA) periode 2010-2013 terdapat beberapa nama dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di antaranya adalah Dr. MR. Khairul Muluk sebagai Dewan Pakar serta Prof. Dr. Soemartono, Prof. Bambang Supriyono dan Mohammad Nuh, M.Si sebagai pengurus pusat. Masuknya beberapa dosen FIA-UB dalam kepengurusan IAPA diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi di Indonesia pada waktu-waktu mendatang.

Informasi lebih lanjut: fia.ub.ac.id/perpajakan