MAKALAH

Analisis Kalimat Lugas dan Tidak Lugas Pada Pasal Yang Mengatur

Kewajiban dan Pembolehan dalam Peraturan Perundang-Undangan

 

Untuk memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Kelas: E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok

 

    Muhammad Dito Suryo Saputro

    Ida Wahyu

     125010100111016

     125010100111017

    Trisna Widyaningtias      125010100111018
    Geri Arsyi Mokoginta      125010100111019
    Muhammad Fajrin      125010100111020
    Dimas Antep      125010100111021
    Inneke      125010100111022
    Jimi Indra      125010100111023
    Tiara Khurin In F      125010100111024

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

  1. I.         PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Itulah yang ingin disampaikan para faunding father kita tentang gambaran negara Indonesia. Negara hukum adalah negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Adapun ciri-ciri Negara Hukum adalah

  1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
  2. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
  3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
  4. Menuntut pembagian kekuasaan

Pada ciri yang ke 4 disebutkan menurut pembagian kekuasaan. Hal ini senada dengan Ajaran Trias Politica oleh Montesquieu tentang pembagian kekuasaan dimana terdapat 3 lembaga yang membagi kekuasaan pada pemerintahan Indonesia di antaranya 1. Lembaga Eksekutif; 2. Lembaga Legislatif; 3. Lembaga Yudikatif.

Lembaga Eksekutif bertugas menjalankan undang-undang diantaranya presiden dan para menteri. Adapula Lembaga Legislatif yang bertugas membuat undang-undang serta lembaga Yudikatif yang bertugas mengawasi jalanya pemerintahan.

DPR adalah salah satu contoh lembaga legislatif dimana dalam pasal 21 UUD 1945 berbunyi “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undang-undang”. Semua peraturan perundangan-undangan di buat oleh Presiden bersama DPR, kecuali Keputusan Presiden dan PP yang dibuat oleh Presiden karena beberapa syarat dan sebagai kepala pemerintahan.

Kita mengtahui bahwa orang-orang yang menduduki kursi DPR bukanlah orang biasa. Mereka pasti orang yang mengerti tentang pemerintahan dan faham benar dengan cara membuat undang-undang yang  notabene adalah pekerjaan mereka.

Tapi dewasa ini banyak ahli yang mulai meneliti  bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sungguh sangat miris ketika mengetahui beberapa pasal tidak sesuai dengan Tata Bahasa Indonesia.

Ketidaksesuaian tersebut bisa terjadi karena penggunaan kalimat yang tidak efektif sehingga menghasilkan kalimat yang tidak lugas dan pada akhirnya menimbulkan multi tafsir.

Seperti dalam pasal 22 UUD 1945 berbunyi sebgai berikut, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Pasal ini menimbulkan multi tafsir karena tidak dijelaskan lebih lanjut hal ikhwal dan kegentingan seperti apa yang dimaksud sehingga menimbulkan potensi untuk disalhgunkan. Bila para pembuat DPR dapat menggunakan kalimat yang lugas dan efektif tentu pasal-pasal tersebut tidak akan menimbulkan multi tafsir yang tentu dapat merugikan rakyat banyak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk membahas :

  1. Pengertian kalimat lugas dan tidak lugas
  2. Pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban dan pembolehan dalam undang-undang
  3. Analisa kalimat lugas dan tidak lugas pada pasal yang mengatur kewajiban dan pembolehan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

 

  1. II.       PEMBAHASAN

2.1 Kalimat Lugas dan Kalimat Tidak Lugas

Manusia adalah makhluk sosial atau oleh Aristoteles disebut sebagi zoon politicon sehingga merekaselalu berinteraksi dengan orang lain, karena manusia tidak mungkin dan tidak bisa  hidup sendiri. Interaksi yang terjadi bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Interaksi tidak langsung adalah interaksi dimana kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang yang kita ajak berinteraksi. Misalnya mengirim surat. Sementara itu bentuk interaksi yang dilakukan secara langsung adalah ketika pihak-pihak yang berinteraksi dapat bertemu secara langsung, misalnya bercakap-cakap, saling menyapa ketika di jalan dan lain sebagainya.

Ketika kita berbicara entah dalam kehidupan sehari-hari saat berkumpul dengan keluarga, atau sedang berada di forum tentu kita tidak menyadari bahwa setiap hari kita menggunakan bermacam-macam kalimat untuk mengungkapkan maksud pembicaraan pembicaraan kita baik dengan lawan bicara kita atau ketika ingin mengungkapkan gagasan kita melalui bentuk tulisan.

Tak salah bila seorang ahli bernama Reichling mengungkapkan apa yang dimaksud dengan kalimat. Tiap kita dapat dengan mudah menyaksikan, bahwa percakapan manusia beralangsung dalam kesatuan, yang dengan jelas dapat dibeda-bedakan. Tiap kali si pembicara mulai lagi dengan ucapan yang diselesaiakan pula dengan ucapan itu. Kesatuan yang demikian dinamakan kalimat.[1]

Selain itu seorang ahli juga berusaha untuk mengungkapkan apa itu pengertian kalimat. Kalimat dapat didefisisnikan sebagai berikut :

“Kalimat ialah ucapan bahasa yang mempunyai arti penuh dan batas keseluruhanya ditentukan oleh urutan suara.”[2]

Kalimat dalam bentuk lisan ini diawali oleh alunan titinada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya. Kalimat juga dapat diartikan bagian terkecil teks (wacana) yang mengungkapkan pikiran. Dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Hal ini tentu serupa dengan kalimat –kalimat yang digunakan dalam pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan.

Namun kalimat-kalimat yang membentuk bahasa dalam pasal perundang-undangan tentu berbeda dengan kalimat yang sering kita gunakan atau temui dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri dari ragam bahasa perundang-undangan adalah sebagai berikut,yaitu :

  1. Pasal atau ayat harus diwujudkan dalam bentuk kalimat pernyataan;
  2. Satu pasal dapat terdiri atas beberapa ayat dan ayat-ayat dalam pasal itu harus merupakan satu kesatuan yang padu, padan dan utuh;
  3. Bahasa yang digunakan harus lugas, jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir atau ambigu;
  4. Kalimat yang digunakan harus merupakan kalimat efektif dalam hal struktur maupun dalam hal informasi;
  5. Penuangan rumusan dalam perundang-undangan mengikuti kaidah dalam Ejaan Bahasa Yang Disempurnaka (EYD).

Mengapa dalam pembuatan ragam bahasa hukum harus mengikuti Ejaan Yang Disempurnakan? Hal ini karena berdasar pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2005 pada BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan berbunyi sebagai berikut:

“Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaanya.”

Dengan pemapaparan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Dalam tata bahasa Indonesia tentu kita mengenal diksi. Apakah yang dimaksud dengan diksi?

Diksi adalah pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, “diksi” berarti penggambaran dengan enunsiasi kata – seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami hingga kompleksitas dan ekstrimitas terjauhnya.

Pada materi sebelumnya telah disinggung ciri ragam bahasa perundang-undangan yang salah satunbya menegaskan penggunaan kalimat efektif dan perlunya kelugasan dalam membuat kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung subyek dan predikat  serta obyek serta keterangan bila diperlukan. Subyek berarti menunjuk pada orang yang sedang melakukan. Sementara predikat berarti kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya:

ibu  memasak  nasi   di dapur

S        P            O      K.Tempt

Dalam contoh diatas dapat dipahamis dengan jelas bahwa ibu sedang memasak di dapur.

Ada juga kalimat yang menimbulkan multitafsir atau ambigu (kalimat yang memiliki makna ganda). Misalnya Habib berenang di laut mati. Kalimat tersebut dapat berarti:

Habib berenang di laut yang namanya laut mati.

Habib berenang di laut kemudian mati.

Karena kalimat tersebut memiliki dua makna yang keduanya sangat berbeda maka akan menimbulkan multi tafsir. Kalimat yang multi tafsir tersebut mungkin dapat terjadi karena penggunaan kalimat yang tidak efektif (berlebihan) sehingga terdapat kalimat-kalimat yang dirasa tidak perlu dalam Bahasa Indonesia, kalimat tersebut disebut kalimat yang tidak lugas.

Kalimat lugas adalah kalimat yang berisi kalimat-kalimat pokok saja, tidak berbelit-belit serta tidak berbunga-bunga. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lugas berarti: 1) berkenaan yang perlu-perlu saja; 2) bersifat apa adanya; 3) tak dibuat-buat, makna sebenarnya, sederhana, lugu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 408) Sehingga kalimat lugas adalah kalimat yang berisi informasi berkenaan hal yang perlu-perlu saja,sederhana dan bermakna sebenarnya.

 

2.2 Pasal yang Mengatur Kewajiban dan Pembolehan

Sebagai mahasiswa hukum kita sering menyebut kata pasal, baik dalam media pembelajaran di kelas atau saat berdiskusi di luar jam kelas bahkan saat dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menyebut kata pasal. Tapi apakah kita mengetahui apa sesungguhnya apa arti kata pasal tersebut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pasal berarti: 1) bagian dari bab, artikel (dalam undang-undangan); 2) hal, perkara, pokok pembicaraan (perselisihan dan sebagainya); 3) sebab, lantaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia:471)

Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan jumlahnya sangat banyak. Misal jumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berjumlah 569. Itu hanya jumlah dari KUH Perdata sementara jumlah peraturan peraturan perundang-undangan tersebut banyak, ada KUH Dagang, KUH Pidana dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bersifat sanksi, pembolehan, larangan, kewajiban ataupun perintah.

Pasal yang bersifat larangan tentu berisi atau mengatur tentang larangan pula. Sementara pasal yang bersifat pembolehan dan kewajiban tentu juga akan mengatur pembolehan atau kewajiban pula.

Kata pembolehan berasal dari kata boleh yang berarti dapat atau diperijinkan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata boleh berati: bo.leh
[adv] (1) diizinkan; tidak dilarang: anak-anak — menonton; (2) dapat: ia belum — berdiri krn belum sehat benar; (3) kl beroleh; mendapat: berdoalah, biar — anak raja.[3]

Salah satu pasal yang mengatur pembolehan adalah Pasal 61 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menjelaskan tentang mencegahan perkawinan yang menyatakan: “Bapak atau ibu diperbolehkan mencegah perkawinan, dalam hal-hal sebagai berikut (ayat 1e-6e). Pasal tersebut membolehkan mencegah perkawinan karena ada syarat-syarat yang diatur dalam ayat 1e-sampe 6e.

Sementara kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wajib berarti. Wa.jib [v] (1) harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan): seorang muslim — salat lima kali dl sehari semalam; (2) sudah semestinya; harus: kalau kita ingin berhasil dl usaha, kita – berikhtiar.[4]

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 30 di sebutkan bahwa “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.”  Hal ini berarti bahwa setiap orang yang, menjadi warga negara Indonesia wajib/harus berpartisipasi dalam pembelaan negara baik  melalui alat-alat pertahanan negara ataupun dengan menjadi tenaga sukarela.

 

2.3 Analisa kalimat lugas dan tidak lugas pada pasal yang mengatur kewajiban dan pembolehan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

Pada UUD 1945  ada beberapa pasal yang dapat di analisa:

  1. Pasal yang mengatur mengenai Kewajiban

Pasal 7B ayat 4

 

“Mahkamah Kostitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”

 

Analisa: Maksud dari pasal tersebut adalah Mahkamah wajib atau harus memeriksa, mengadili dan memutus seadil-adilnya terhadap Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut tidak boleh lebih dari sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kalimat pada pasal 7B ayat 4 ini merupakan kalimat lugas karena tata bahasanya sudah jelas dan tersusun rapi serta tidak terlalu panjang sehingga mudah dimengerti.

 

Pasal 28J ayat 1

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Analisa: Maksud dari pasal tersebut adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali, sehingga setiap orang harus menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia. Kalimat pada pasal tersebut merupakan kalimat lugas karena tersusun secara singkat dan dapat langsung dipahami oleh setiap pembaca.

 

  1. Pasal yang mengatur mengenai pembolehan

Pasal 7A

 

“Presiden dan Wakil  Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela  maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

 

Analisa: Maksud dari pasal 7A tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) boleh memberhentikan Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang mengkhianati negara seperti korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela dan bila sudah terbukti sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kalimat dalam pasal 7A tersebut merupakan kalimat tidak lugas karena kalimat pada pasal tersebut terlalu panjang. Walaupun isi dari pasal tersebut jelas dan detail, kalimat yang terlalu panjang kadang juga membuat pembaca bingung dan harus mengulang kembali dalam membaca pasal tersebut

 

Pasal 22B

“Anggota Dewan Perwakian Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.”

Analisa: Maksud dari pasal 22B tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat boleh diberhentikan dari jabatannya, namun dengan memperhatikan syarat dan tata cara yang benar yang diatur dalam undang-undang. Kalimat dalam pasal 22B merupakan kalimat lugas karena menggunakan pola kalimat yang singkat namun tetap berbobot, walaupun tidak ada penjelasan mengenai syarat dan tata caranya, pasal tersebut tetap bisa dimengerti karena pembaca dapat membaca penjelasan dari syarat dan tata caranya langsung pada undang-undang.

Pada UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria ada beberapa pasal yang dapat di analisa:

  1. Pasal yang mengatur mengenai kewajiban

Pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasanya di tugaskan kepada Republik Indonesia, harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Analisa: pasal di atas bahwa penguasa negara/Presiden wajib mengolah dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyatnya.

Pada pasal 2 ayat 4 UUPA, Bahwa “Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dilaksanakan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan pemerintah”.

Analisa: pasal di atas bahwa ayat 4 bersangkutan dengan asas ekonomi dan madebewind dalam penyelengaraan pemerintah daerah.

Pasal 35 ayat 1, Bahwa “Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bagunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.

Analisa: pasal di atas bahwa kita diperbolehkan membangun bangunan di atas tanah yang bukan milik kita tetapi tidak untuk selamanya.

Pada pasal 11 ayat 2, Bahwa

 

“Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja”.

 

Analisa: pasal di atas menjelaskan bahwa bidang-bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah kota dan kabupaten.

Pasal 8 ayat 1 menentukan, Bahwa “Kewenangan pemerintah yangdiserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang disertakan tersebut”.

Analisa: pasal di atas dalam rangka desentralisasi penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah wajib disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang sesuai.

  1. Pasal yang mengatur mengenai pembolehan

Pasal 41 ayat 1 masih dalam UU Pokok Agraria,disebutkan bahwa

 

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

 

Analisa: pasal di atas kita boleh memungut hasil dari tanah yang di kuasai negara selama ada diberi wewenang oleh pejabat yg berwenang atau ada perjanjian dengan pemiliknya.

Pasal 44 ayat 1,disebutkan bahwa “Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.

Analisa: pasal di atas kita boleh menggunakan tanah orang lain dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai sewa kepada pemilinya.

Pasal 46 ayat 1, Bahwa “Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-warga indonesia dan di atur dengan peraturan pemerintah”.

Analisa: pasal di atas hanya warga indonesia yg boleh mempunyai hak membuka tanah dan memungut hasil hutan secara sah dengan peraturan pemerintah.

 

Pada Hukum Waris ada beberapa yang dapat di analisa:

  1. Pasal yang mengatur mengenai kewajiban

Pasal 1014 KUH PERDATA disebutkan bahwa, ”jika penguasaan harta peninggalanberakhir,berakhir pula pengurusan dan eksekutor diwajibkan untuk memberikan perhitungan dan pertanggung jawaban kepada para ahli waris dan para penerima hak.”

Analisa: dalam pasal diatas menjelaskan agar harta waris segera disampaikan kepada ahli waris, agar secepatnya bisa diketahui perhitungan dan pertanggung jawabanya.sehingga kalimat pada pasal diatas bersifat lugas.

Pasal 1127 KUH PERDATA disebutkan bahw,”Demi hukum balai harta peninggalan (BHP) wajib mengurus harta tersebut dan pada saat awal pengurusannya harus memberitahu kejaksaan.”

Analisa: dalam pasal diatas menjelaskan bahwa harta pewaris sebelum diwariskan ke ahli waris harus diproses melalui prosedur yang ada. Sehingga kalimat diatas bersifat lugas.

Pasal 959 KUH PERDATA berbunyi ,“Pelaksanaan wajib mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilakasanakan, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlaku wasiatnya.”

Analisa: Dalam pasal diatas menjelaskan agar wasiat dari pewaris dapat sampai kepada ahli waris, apabila terjadi perselisihan didalamnya,maka diperbolehkan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sehingga kalimat diatas bersifat lugas.

 

  1. Pasal yang mengatur mengenai pembolehan

Pasal 935 KUH PERDATA berbunyi, ”Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta dibawah tangan.”

Analisa: Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa si pewaris boleh menugaskan lebih dari satu pelaksana,dalam bentuk wasiat maupun dengan perjanjian, agar jalanya pewarisan cepat selasai dengan baik. Sehingga kalimat diatas bersifat lugas.

Pasal 1666 KUH PERDATA berbunyi,

 

”Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, yang merugikan legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan legietiemaris dan para ahli waris mereka atau para pengganti mereka. Namun demikian, para legietiemaris tidak boleh menikmati apapun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.”

 

Analisa: Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa adanya undang-undang tentang legitieme portie seakan-akan memberikan jaminan bahwa ahli-ahli waris tertentu tidak dapat disingkirkan oleh ahli waris lainya, kecuali atas persetujuan legietiemaris. Maka kalimat diatas bersifat tidak lugas.

Pasal 917 KUH PERDATA berbunyi, “Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah pun tak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta peninggalan.”

Analisa: Dalam pasal diatas menjelaskan apabila seorang pewaris tidak memiliki anak, istri, maupun sanak saudara, maka harta tersebut boleh dihibahkan ke orang lain, sehingga pasal diatas bersifat lugas.

Setelah kita mengetahui apa itu kalimat lugas dan tidak lugas serta maksud pasal yang mengatur tentang pembolehan dan kewajiban, selanjutnya kita akan langsung menganalisanya dalam pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

 

III.PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan penulis mulai dari pendahuluan sampai pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

  1. Pengertian kalimat baik general maupun lugas dan tidak lugas

Kalimat ialah ucapan bahasa yang mempunyai arti penuh dan batas keseluruhanya ditentukan oleh urutan suara.[5] Kalimat lugas adalah kalimat yang berisi kalimat-kalimat pokok saja, tidak berbelit-belit serta tidak berbunga-bunga.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lugas berarti: 1) berkenaan yang perlu-perlu saja; 2) bersifat apa adanya; 3) tak dibuat-buat, makna sebenarnya, sederhana, lugu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 408) Sehingga kalimat lugas adalah kalimat yang berisi informasi berkenaan hal yang perlu-perlu saja, sederhana dan bermakna sebenarnya.

  1. Maksud pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan pembolehan

Maksudnya adalah pasal yang mengatur tentang apa kewajiban yang harus di taati oleh objek yang di tuju oleh pasal itu, lugas atau tidak lugasnya kalimat di dalam pasal-pasal itu tapi harus mengikat. Dan maksudnya adalah pasal yang mengatur tentang apa yang di boleh kan di pasal-pasal itu.

  1. Analisa kalimat lugas dan tidak lugas pada pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban dan pembolehan dalam Peraturan Perundang – Undangan

Analisa kalimat lugas dan tidak lugas pada kalimat di peraturan perundang-undangan yang sudah di bahas di dalam pembahasan sudah menyimpulkan apa isi yang ada di peraturan perundang-undangan yang berisi kewaajiban dan pembehan, dan lugas atau tidak lugasnya.

 

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dengan adanya makalah ini adalah kami membuat makalah ini untuk lebih membuka wawasan peserta didik yang khususnya sedang mendapatkan pembelajaran di fakultas hukum yang dimana mereka harus mengerti benar tentang gaya bahasa yang ada di peraturan perundang-undangan

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Widyamartaya.Seni Menggayakan Kalimat.Yogyakarta:Kansius(Anggota Ikapi).1990

A.A Fokker.Pengantar Sintaksis Indonesia.Jakarta:Pradnja Paramita.1972

Anton M.Moeliono dan Soenjono Dardjowidjojo.Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.Jakarta:Balai Pustaka.1988

Boedi Harsono.Hukum Agraria Indonesia.Djambatan.1992

Undang-Undang Dasar 1945.Jakarta:Multi Media

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Jakarta:Sinar Grafika.2011

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Jakarta  :P T Pradnya Paramita.2004

 

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Diksi ,diakses pada 14 November 2012

http://pakarhukum.site90.net/kuhp.php, diakses pada 14 Nov 2012

http://edywidianto.blogspot.com/2010/02/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam.html, diakses pada 14 November 2012

http://putraaldy.blogspot.com/2011/12/contoh-kalimat-ambigu.html, diakses pada 14 November 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum,   diakses tanggal 14 November 2012

http://wrks.itb.ac.id/app/images/files_produk_hukum/uud_45.pdf,  diakses pada 14 November 2012

http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Kedua, diakses pada 14 November 2012

http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Kedua, no.920, diakses pada 14 November 2012 jam 21.26

 


[1] A.A Fokker dalam Reichling,De taal,harr wetten en weze,.(E.N.S.I.E.II)hlm 38

[2] Ibid,dalam Lerch,Satzdefinition und Stimmfuhrung,(Leuv : Bijdr.1940 ),hlm 1-2

[3]http://kamusbahasaindonesia.org/boleh#ixzz2C6nHZv6b Di akses pada tanggal 13 Nopember 2012

[4]http://kamusbahasaindonesia.org/wajib%20 Di akses pada tanggal 13 Nopember 2012

[5] A.A Fokker dalam Reichling,De taal,harr wetten en weze,.(E.N.S.I.E.II)hlm 38