• Wali Kota Kendari dan Ayahnya Dituntut 8 Tahun Penjara atas Kasus Suap

    Date: 2018.10.03 | Category: Uncategorized | Tags:

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra serta ayahnya Asrun untuk diberi hukuman 8 tahun pidana penjara. Tidak cuma hukuman pidana penjara, Jaksa KPK juga menuntut Adriatma serta Asrun membayar ‎denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.‎ Jaksa yakini bapak serta anak itu sudah terima suap sebesar Rp 6,8 miliar dari Direktur Utama PT Fasilitas Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. ‎

    “Menuntut Majelis Hakim yang mengadili serta mengecek masalah ini, mengatakan terdakwa Asrun serta Adriatma Dwi Putra dapat dibuktikan bersalah lakukan tindak pidana korupsi dengan bersama,” kata Jaksa KPK Ali Fikri waktu membacakan tuntutan pada Adriatma serta Asrun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/10).

    Baca Juga : Bus Safari Dharma Raya dan Harga Tiket Bus Safari Dharma Raya

    Jaksa mengatakan, suap ini dikasihkan Hasmun Hamzah supaya Asrun memenangi project lelang perusahaan kepunyaannya dalam project pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari, Tambat Labuh Zone III TWT, serta Ujung Kendari Beach. Diluar itu, suap dikasihkan supaya Adriatama memenangi project pembangunan Jalan Bungkutoko Kendari New Port.‎

    Asrun serta Adriatma memakai penghubung Fatmawaty Faqih yang menjabat menjadi Kepala Tubuh Pengendalian Keuangan serta Asset Daerah (BPKAD) Kota Kendari dalam penerimaan suap dari Hasmun ini.

    Dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK juga menyinggung realitas persidangan berbentuk saluran uang sebesar Rp 5 miliar pada pengurus PDIP. Jaksa mengatakan penyerahan uang itu sudah jadi realitas sidang serta jadi salah satunya pertimbangan jaksa dalam memastikan tuntutan pidana pada beberapa terdakwa.

    Baca Juga : Jadwal Bus Safari Dharma Raya dengan Bus Lorena

    Berdasar pada info saksi, Hasmun Hamzah seringkali minta anak buahnya Lu Lily untuk menukarkan uang rupiah ke mata uang dollar Amerika Serikat di Porto Valas. Lalu, uang dolar AS itu diambil oleh Hasmun serta saksi Fatmawaty Faqih seputar akhir 2017.

    “Sesudah terdapatnya penukaran uang, Hasmun serta Fatmawaty menyerahkan uang dolar AS itu sejumlah Rp5 miliar pada seorang di kantor DPP Partai PDIP di Jakarta,” kata jaksa M Takdir Suhan.‎ Berdasarkan realitas di persidangan, terdakwa Asrun adalah calon Gubenur Sulawesi Tenggara yang diusung oleh beberapa parpol, salah satunya PAN, PKS, Hanura, Gerindra serta PDIP.

    Baca Juga : Harga Tiket Bus Lorena dengan Jadwal Bus Lorena

    Dalam persidangan, Asrun membetulkan seputar Desember 2017 bersama Hugua sudah menghadap ketua umum DPP PDI Perjuangan. Kedua-duanya lalu terima referensi menjadi pasangan ‎yang resmi calon gubernur serta wagub yang diusung oleh PDI Perjuangan.‎