INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA

INTERAKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Interaction between Government Bureaucrasy and Non Governmental Organization in Society Development (A Study at Synergy between Government Bureaucrasy and Association of Village Industry Developing (LPIP) on Empowerment of Society in Muncar District, Banyuwangi Regency, East Java) .
Andrianus Resi
Pemprov NTT
Ismani H.P.
Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

ABSTRACT
“Andrianus Resi, Postgraduate Program of Brawijaya University, September 2003. Interaction between Government Bureaucrasy and Non Governmental Organization, in Society Development (A Study at Sinergy between Government Bureaucrasy, and Association of Village Industry Developing (LPIP), on Empowerment of Society in Muncar District, Banyuwangi Regency, East Java). Supervisor: Ismani H.P; Co-Supervisor: Soesilo Zauhar.
This research is backgrounded by the trend of Non Governmental Organization (NGO) about their vision and mission, which tend to society development. At new era, they are positioned as institution, which always disturbs government policies. The synergy between government bureaucrasy and LPIP is important on society empowerment.
This research aims to: 1). Find the obstacles of government bureaucrasy or NGO on implementing the policy and developing program in local area; 2). Understand the strengths and weakness from synergy between NGO LPIP Surabaya with Local Government bureaucrasy on solving development problem of society which faced by them; 3). Describe the understanding and society response on the empowerment which done by NGO and government bureaucrasy; 4). Give some solving alternatives to local government bureaucrasy role increasing on executing the consistent development with the list of empowerment. 5). Get information, about society response on developing efforts which done by government or NGO. The research method used in this research is qualitative descriptive, that is research which aim to get further description about the problem.
The results of this research show that: 1). NGO LPIP, which handles some conflicts, offered different approach, by using approach strategy, which places society as important actor by involving them (society figure, brirocracy and the entrepreneur) as mediator; 2). The relationship between Local Government of Banyuwangi and NGO LPIP has reached satisfied results on society empowerment. It happened because of the relationship that support the reached program and target; 3). The synergy between NGO and Local Government are Bureaucrasy Government as Facilitator, motivator and dynamizator on society development.
On local development, government will not reach all of development needs especially in social economic without doing relationship with another actors include NGO.”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kecenderungan yang ditunjukkan oleh LSM-LSM, yaitu visi dan misi mereka yang jelas mulai berpihak pada pengembangan masyarakat. Pada masa orde baru keberadaan mereka lebih banyak diposisikan sebagai lembaga yang selalu merepotkan setiap kebijakan pemerintah. Sinergi atau pola kerja sama yang baik antara Birokrasi Pemerintah dan (LSM) LPIP sangat penting dalam memberdayakan masyarakat pesisir.
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
a). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM;
1). Menemukan kendala-kendala yang dihadapi baik oleh birokrasi pemerintah maupun LSM dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal.
2). Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sinergi antara (LSM) LPIP Surabaya dengan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam memecahkan permasalahan pembangunan masyarakat pesisir.
3). Mendeskripsikan pemahaman dan respon masyarakat terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan LSM dan Birokrasi Pemerintah.
4). Menyodorkan alternatif pemecahan masalah bagi peningkatan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan bingkai pemberdayaan.
5). Memperoleh informasi yang akurat tentang respon masyarakat terhadap upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM
Kesimpulan Jurnal :
• Berbagai macam aktivitas pembangunan yang sudah dilakukan Birokrasi Pemerintah Daerah seperti penyelesaian beberapa konfilk yang terjadi di lokasi penelitian, cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek sengketa yang harus diselesaikan, tanpa memperhitungkan keberadaan dan potensi konflik yang terjadi, sehingga walaupun konflik tersebut dapat didamaikan, namun beberapa waktu muncul lagi. LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik yang sempat diselesaikan Birokrasi Pemerintah namun tidak langgeng, menawarkan pola pendekatan yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pendamai dengan melibatkan mereka (tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha) sebagai mediator.
• Di lokasi penelitian telah terjadi pembenaran, bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesan telah berjalan dengan mencapai hasil yang relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Hal ini terjadi karena ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program dan sasaran yang ingin dicapai. Pemerintah membuat kebijakan yang cerdas, penyediaan dananya yang memadai untuk proyek pembangunan masyarakat pantai, LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan sebagai aktor pelaksanaan dilapangan dengan pola pendekatan pemberdayaan yang dilakukannya tanpa campur tangan terlalu jauh dari Birokrasi Pemerintah telah memeberikan hasil yang relatif optimal. Sinergi keduanya telah memberikan dampak positif bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat 6 desa pantai.

Memberdayakan masyarakat pesisir untuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan Birokrasi Pemerintah melalui proyek pembangunan masyarakat pantai maupun LSM LPIP dengan strategi pendekatan dilakukannya untuk mengimplementasikan proyek tersebut diatas dengan cara membentuk Kelompok Usaha Bersama atau mengembangkan kelompok yang sudah ada kearah yang sehat dan mandiri. Pembentukan kelompok UB tersebut disertai dengan pelatihan-pelatihan bagi kader pengurus kelompok usaha bersama, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengembangkan manajemen usaha, administrasi pembukuan sederhana tentang rugi laba. Memberi bantuan kredit berupa dana bergulir, pelatihan keterampilan pengawetan, pengasapan, pemindangan dan lain-lain. 12 (duabelas) dari 27 (dua puluh tujuh) KUB yang berhasil kami datangi dan mewawancarai pengurus maupun anggotanya secara umum mengatakan, bahwa kerja sama keduanya menunjukkan kinerja yang bagus. Kesemuanya itu dilakukan atas dasar keinginan dan potensi yang dimiliki masyarakat. LSM-LPIP dalam mendampingi Kelompok Usaha Bersama tersebut bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Birokrasi Pemerintah menyediakan proyek pembangunan masyarakat pantai disertai dengan dana yang memadai, menyediakan juga tenaga ahli bila LSM-LPIP membutuhkan, keduanya saling berkoordinasi dan bekerja sama secara sinergis.
1 Kegiatan sanitasi lingkungan dilakukan oleh LSM-LPIP dengan pemikiran, bahwa lingkungan bersih, Indah dan Nyaman akan memberikan suatu gairah hidup bagi masyarakat yang mendiaminya. LPIP dalam menangani masalah sampah di lokasi penelitian, bekerja sama dengan Pemerintah Desa. Telah berhasil dengan memuaskan, sampah-sampah yang berserakan dapat diatasi. Retribusi sampah yang ditetapkan pemerintah desa dapat diterima masyarakat berkat sosialisasi yang dilakukan oleh LPIP dengan aparat Desa. Usaha penanaman kembali/ penghijauan bakau yang dilakukan oleh masyarakat pantai di lokasi penghijauan juga telah memberi kenyamanan bagi penduduk yang mendiaminya dan telah memberikan hasil berupa tangkapan ikan disekitar lokasi tersebut yang sebelumnya sulit mendapatkan ikan. Kerja sama keduanya (LSM dan Birokrasi Pemerintah) telah memberi hasil yang relatif optimal bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
2 Impilkasi teoritis dari penelitian ini membenarkan atau mendukung konsep dari Osborne dan Gabler dalam Reinventing Government, bahwa Sinergi antara LSM dengan Pemerintah Daerah adalah agar Birokrasi Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan patut untuk dipertimbangkan. Memang disadari bahwa untuk memerankan tiga fungsi ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Sebab mereka akan dibatasi oleh bingkai nilai-nilai politis dan ideologi. Oleh karenanya dalam pembangunan daerah aparat birokrasi tidak akan mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan khususnya dibidang sosial ekonomi tanpa melakukan pola kemitraan dengan pihak lain termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Pembenaran di lapangan/ lokasi penelitian, telah ada kerja sama yang saling mendukung antara LPIP dengan Birokrasi Pemerintah dalam pembangunan masyarakat pesisir. Walaupun sedikit banyak ada kekurangannya dari masing-masing pihak dalam mengaplikasikan program.
1 Implikasi praktis dari penelitian ini menampakan bahwa kebanggaan terhadap kehebatan birokrasi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan masih dipertanyakan. Birokrasi juga memiliki keterbatasan, hal ini nampak dari aparat birokrat dari kabupaten Banyuwangi. Birokrasi Pemerintah di lapisan bawahnya tidak mampu mengatasi persoalan konflik sosial nelayan maupun usaha ekonomi produktif bagi masyarakat yang belum beruntung serta usaha sanitasi lingkungan secara sendirian, tapi setelah melakukan interaksi dengan LSM-LPIP dalam usaha kerja sama tersebut dapat mencapai hasil yang relatif lebih optimal dibanding sebelumnya. Penelitian ini dapat menungkapkan sinergi antara Birokrasi Pemerintah dengan LSM-LPIP dalam pembangunan masyarakat Pesisir seperti yang telah disinggung diatas.
2 Respon dan pemaknaan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan baik oleh Birokrasi Pemerintah Daerah maupun LSM-LPIP, kategori : Jurnal
berbeda-beda. Umumnya mereka memberi respon positif terhadap makna kerja sama antara Birokrasi Pemerintah dengan LSM-Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan. Tapi tidak dalam pola pendekatan, karena menurut mereka, LSM-LPIP lebih komunikatf dan persuasif dalam pendekatan dengan masyarakat. Menganggap masyarakat sebagai mitra sejajar, teman diskusi, sehingga tidak ada jarak antara masyarakat dengan LPIP. Sementara Birokrasi, pola pendekatannya lebih bersifat memaksa/ kekuasaan, tidak menganggap masyarakat sebagai mitra sejajar dan komunikasi hanya bersifat satu arah, sehingga ada kesenjangan komunikasi antara Birokrasi dengan masyarakat.

This entry was posted in Administrasi Publik, Kuliah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>