Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh?


Silahkan lanjutkan dengan kalimat apa saja yang ada dalam pikiran Anda saat ini.

Pancasila sila keempat berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan/Perwakilan”. Sila dengan susunan kalimat terpanjang dari sila-sila lainnya. Kenapa pada sila keempat ini sangat panjang? Apa yang diharapkan oleh para pejuang pembuat Pancasila akan adanya isi sila keempat tersebut? Bagaimana bisa mereka berpikir untuk memutuskan bahwa dalam sila keempat berisikan tentang itu? Dan bagaimana penjabaran isi sila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini?

Jika kita kembali ke masa pembelajaran Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita pasti menjumpai BAB atau pertemuan yang membahas tentang makna dari Pancasila. Yang saya ingat dari adanya makna sila keempat yang saya dapatkan semasa duduk di bangku sekolah adalah pada sila ini, kita memaknai adanya kepentingan terhadap negara dan masyarakat serta penggunaan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat dalam segala hal keputusan yang berhubungan dengan orang banyak.

Semasa itu, untuk anak seusia saya tak banyak bertanya dan hanya menerima pengetahuan tersebut tanpa banyak bicara, “Iya, baiklah intinya seperti itu.” Tetapi semakin meningkatnya pendidikan yang diterima serta kehidupan lingkungan yang semakin luas, seketika ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang mana? Siapa yang memimpin? Dipimpin dengan cara hikmat yang bagaimana? Apakah pemimpin yang hikmat dalam memimpin suatu rakyat itu ada? Jika memang ada pemimpin yang seperti apa beliau? Pertanyaan lainnya yang muncul adalah, Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang seperti apa yang diinginkan oleh rakyat terhadap seorang pemimpin? Bagaimana cara menilai atau mengukur kebijaksanaan tersebut agar seorang pemimpin layak dikatakan bijaksana untuk memimpin rakyat? Dan pertanyaan terakhir yang amat sangat sering dipertanyakan oleh orang lain, bukan hanya saya, namun tidak secara mendalam menghayati pertanyaan tersebut adalah, Permusyawaratan. Musyawarah merupakan satu-satunya cara yang dilakukan oleh warga Indonesia dalam memutuskan segala hal yang memiliki sangkut paut dengan kehidupan orang banyak dan demi kepentingan bersama.

Pada prakteknya kita sangat sulit melihat kegiatan musyawarah tersebut di era globalisasi teknologi saat ini. Kita lihat bagaimana sejatinya musyawarah diterapkan. Kita akan menjawab, “Dalam hal keputusan pemimpim kita lakukan dengan cara musyawarah.” Benarkah? Dimana letak musyawarah itu diterapkan? Pada saat pemilihan Presiden? Gubernur? Atau yang paling sederhana di sekitar kita adalah pemilihan ketuan RT/RW? Apakah pemilihan mereka semua dilakukan dengan cara musyawarah? Maka jawabannya, tidak.

Saya melihat, disekitar lingkungan tempat tinggal saya, tidak pernah menggunakan cara musyawarah dalam pemilihan ketua RT/RW. Tetapi mereka menggunakan cara siapa yang paling “kuat dan berpengaruh” dalam satu lingkungan tersebut dan menggunakan cara voting untuk menentukan siapa yang berhak duduk di tempat paling tinggi untuk mewakili rakyat sekitar. Mengertikah Anda makna dari “kuat” dan “berpengaruh”? Orang-orang elit, orang-orang yang memiliki kekuasaan secara material, orang-orang yang bahkan ia tidak memiliki kesadaran akan makna berbangsa dan bernegara yang sebenarnya, orang-orang yang hanya ingin dipuji dan haus akan jabatan namun dengan topeng yang sangat baik menampilkan diri mereka yang bijaksana dan ingin mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar.

Mungkin kita masih bisa melihat bagaimana praktek Pancasila sila keempat ini di beberapa ruang lingkup yang sangat kecil yang bahkan tak akan terlihat sama sekali oleh masyarakat sekitar. Salah satu contoh penerapan musyawarah yang pernah saya alami secara pribadi adalah ketika pemilihan ketua kelas semasa berada di Sekolah Menegah Atas. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dengan melihat bagaimana setiap siswa dalam satu kelas tersebut. Satu per satu berhak dan harus menyampaikan pendapat atau pemikiran mereka tentang siapa yang menurutnya pantas untuk dijadikan pemimpin kelas. Tak terlihat penting memang karena ini hanyalah ruang lingkup kecil, bahkan amat sangat kecil. Mungkin Anda juga akan mengatakan, “Hal bodoh yang terlalu dianggap serius. Itu hanyalah pemilihan ketua kelas. Tentukan saja siapa yang menurut mu yang terlihat lebih kekar atau besar sehingga ia dapat menjadi ketua.”

Ya seperti itulah memang pemikiran kita saat ini akan pemimpin yang dipilih melalui permusyawaratan adalah hal basi namun selalu mengatakan “kita memilihnya dengan cara musyawarah”, namun tidak secara prakteknya. Masih adakah Pancasila dalam diri kita? Jika ya, sudahkah kita menerapkannya? Atau terkadang kita menganggapnya hal yang, “Ahhh…sudahlah itu terlalu tua dan berlebihan untuk dilakukan. Kita lakukan dengan cara yang mudah saja.”

Category: Catatan Kuliah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*