Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Sila terakhir yang ada dalam Pancasila membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadila sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Nilai dari adanya sila ini juga mengandung makna dasar sekaligus tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahririah maupun batiniah.

Mengutip tulisan Syahrial (2016) pada laman weblog-nya, “Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adik terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.” Ia juga menuliskan bahwa dengan adanya sikap yang demikian maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Lalu apakah keadilan yang dijelaskan diatas sudah sepenuhnya teraplikasikan dengan baik di Indonesia? Apakah kita sudah secara merata mendapatkan keadilan sosial yang diharapkan oleh Pancasila? Berdasarkan temuan beberapa pemberitaan beberapa hari terakhir, masihkah kita mengatakan bahwa keadilan sudah merata? Sebut saja salah satu pembahasan tentang penerapan sistem zonasi yang diharuskan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Inti pembahasan ini adalah tentang siswa-siswi baru yang mengharuskan setiap siswa untuk mendaftarkan diri pada satu sekolah saja. Jika ia sudah mendaftar di sekolah A, maka ia tidak boleh mendaftarkan diri di sekolah B, C, D, bahkan Z sekalipun. Peraturan tersebut diartikan sebagai sistem penerimaan berdasarkan pada radius atau jarak terdekat calon siswa dan sekolah yang dituju. Baiklah, tujuan ini mungkin baik untuk beberapa pemikiran. Hasil positif dari adanya peraturan ini adalah agar input siswa maupun dana sumbangan yang mungkin diberikan oleh orangtua siswa yang berduit dapat terdistribusi rata. Namun adakah yang salah dari dikeluarkannya peraturan ini?

Pertama, apakah sekolah yang dimaksud juga sudah terbagi secara rata? Kita dapat melihat bahkan meskipun itu hanya sekilas. Sekolah-sekolah terbaik bahkan lebih banyak berdiri di kota-kota besar. Lalu bagaimana dengan sekolah di luar wilayah kota besar tersebut? Yapss..seperti yang kita lihat, bangunannya saja bahkan masih ada yang tidak layak. Belum lagi dengan perilaku “gengsi” yang dimiliki oleh orangtua dewasa ini. Mereka hanya mementingkan tempat sekolah yang favorit meskipun harus membayar lebih.

Dan yang kedua adalah guru-guru yang ada di setiap sekolah, apakah sudah memiliki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah favorit lainnya? Fakta yang pernah penulis temukan adalah masih banyaknya guru-guru di pelosok desa yang bahkan baru lulusan SMA namun sudah menjadi guru di suatu sekolah desa tersebut. Alasan dirinya memutuskan untuk menjadi guru karena tidak ada banyak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Selain itu, adanya kendala dalam hal biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Lalu dimanakah keadilan sosial yang dimaksudkan pada hal ini? Memaksa masyarakat untuk pindah ke kota besar agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik atau mencoba menghilangkan perilaku “gengsi” yang dimiliki oleh setiap individu untuk bersikap atau berperilaku adil terhadap orang lain?

Category: Catatan Kuliah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*