Daily Archives: 20 July 2017

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Sila terakhir yang ada dalam Pancasila membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadila sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Nilai dari adanya sila ini juga mengandung makna dasar sekaligus tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahririah maupun batiniah.

Mengutip tulisan Syahrial (2016) pada laman weblog-nya, “Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adik terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.” Ia juga menuliskan bahwa dengan adanya sikap yang demikian maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Lalu apakah keadilan yang dijelaskan diatas sudah sepenuhnya teraplikasikan dengan baik di Indonesia? Apakah kita sudah secara merata mendapatkan keadilan sosial yang diharapkan oleh Pancasila? Berdasarkan temuan beberapa pemberitaan beberapa hari terakhir, masihkah kita mengatakan bahwa keadilan sudah merata? Sebut saja salah satu pembahasan tentang penerapan sistem zonasi yang diharuskan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Inti pembahasan ini adalah tentang siswa-siswi baru yang mengharuskan setiap siswa untuk mendaftarkan diri pada satu sekolah saja. Jika ia sudah mendaftar di sekolah A, maka ia tidak boleh mendaftarkan diri di sekolah B, C, D, bahkan Z sekalipun. Peraturan tersebut diartikan sebagai sistem penerimaan berdasarkan pada radius atau jarak terdekat calon siswa dan sekolah yang dituju. Baiklah, tujuan ini mungkin baik untuk beberapa pemikiran. Hasil positif dari adanya peraturan ini adalah agar input siswa maupun dana sumbangan yang mungkin diberikan oleh orangtua siswa yang berduit dapat terdistribusi rata. Namun adakah yang salah dari dikeluarkannya peraturan ini?

Pertama, apakah sekolah yang dimaksud juga sudah terbagi secara rata? Kita dapat melihat bahkan meskipun itu hanya sekilas. Sekolah-sekolah terbaik bahkan lebih banyak berdiri di kota-kota besar. Lalu bagaimana dengan sekolah di luar wilayah kota besar tersebut? Yapss..seperti yang kita lihat, bangunannya saja bahkan masih ada yang tidak layak. Belum lagi dengan perilaku “gengsi” yang dimiliki oleh orangtua dewasa ini. Mereka hanya mementingkan tempat sekolah yang favorit meskipun harus membayar lebih.

Dan yang kedua adalah guru-guru yang ada di setiap sekolah, apakah sudah memiliki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah favorit lainnya? Fakta yang pernah penulis temukan adalah masih banyaknya guru-guru di pelosok desa yang bahkan baru lulusan SMA namun sudah menjadi guru di suatu sekolah desa tersebut. Alasan dirinya memutuskan untuk menjadi guru karena tidak ada banyak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Selain itu, adanya kendala dalam hal biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Lalu dimanakah keadilan sosial yang dimaksudkan pada hal ini? Memaksa masyarakat untuk pindah ke kota besar agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik atau mencoba menghilangkan perilaku “gengsi” yang dimiliki oleh setiap individu untuk bersikap atau berperilaku adil terhadap orang lain?

Category: Catatan Kuliah

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh?


Silahkan lanjutkan dengan kalimat apa saja yang ada dalam pikiran Anda saat ini.

Pancasila sila keempat berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan/Perwakilan”. Sila dengan susunan kalimat terpanjang dari sila-sila lainnya. Kenapa pada sila keempat ini sangat panjang? Apa yang diharapkan oleh para pejuang pembuat Pancasila akan adanya isi sila keempat tersebut? Bagaimana bisa mereka berpikir untuk memutuskan bahwa dalam sila keempat berisikan tentang itu? Dan bagaimana penjabaran isi sila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini?

Jika kita kembali ke masa pembelajaran Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita pasti menjumpai BAB atau pertemuan yang membahas tentang makna dari Pancasila. Yang saya ingat dari adanya makna sila keempat yang saya dapatkan semasa duduk di bangku sekolah adalah pada sila ini, kita memaknai adanya kepentingan terhadap negara dan masyarakat serta penggunaan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat dalam segala hal keputusan yang berhubungan dengan orang banyak.

Semasa itu, untuk anak seusia saya tak banyak bertanya dan hanya menerima pengetahuan tersebut tanpa banyak bicara, “Iya, baiklah intinya seperti itu.” Tetapi semakin meningkatnya pendidikan yang diterima serta kehidupan lingkungan yang semakin luas, seketika ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang mana? Siapa yang memimpin? Dipimpin dengan cara hikmat yang bagaimana? Apakah pemimpin yang hikmat dalam memimpin suatu rakyat itu ada? Jika memang ada pemimpin yang seperti apa beliau? Pertanyaan lainnya yang muncul adalah, Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang seperti apa yang diinginkan oleh rakyat terhadap seorang pemimpin? Bagaimana cara menilai atau mengukur kebijaksanaan tersebut agar seorang pemimpin layak dikatakan bijaksana untuk memimpin rakyat? Dan pertanyaan terakhir yang amat sangat sering dipertanyakan oleh orang lain, bukan hanya saya, namun tidak secara mendalam menghayati pertanyaan tersebut adalah, Permusyawaratan. Musyawarah merupakan satu-satunya cara yang dilakukan oleh warga Indonesia dalam memutuskan segala hal yang memiliki sangkut paut dengan kehidupan orang banyak dan demi kepentingan bersama.

Pada prakteknya kita sangat sulit melihat kegiatan musyawarah tersebut di era globalisasi teknologi saat ini. Kita lihat bagaimana sejatinya musyawarah diterapkan. Kita akan menjawab, “Dalam hal keputusan pemimpim kita lakukan dengan cara musyawarah.” Benarkah? Dimana letak musyawarah itu diterapkan? Pada saat pemilihan Presiden? Gubernur? Atau yang paling sederhana di sekitar kita adalah pemilihan ketuan RT/RW? Apakah pemilihan mereka semua dilakukan dengan cara musyawarah? Maka jawabannya, tidak.

Saya melihat, disekitar lingkungan tempat tinggal saya, tidak pernah menggunakan cara musyawarah dalam pemilihan ketua RT/RW. Tetapi mereka menggunakan cara siapa yang paling “kuat dan berpengaruh” dalam satu lingkungan tersebut dan menggunakan cara voting untuk menentukan siapa yang berhak duduk di tempat paling tinggi untuk mewakili rakyat sekitar. Mengertikah Anda makna dari “kuat” dan “berpengaruh”? Orang-orang elit, orang-orang yang memiliki kekuasaan secara material, orang-orang yang bahkan ia tidak memiliki kesadaran akan makna berbangsa dan bernegara yang sebenarnya, orang-orang yang hanya ingin dipuji dan haus akan jabatan namun dengan topeng yang sangat baik menampilkan diri mereka yang bijaksana dan ingin mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar.

Mungkin kita masih bisa melihat bagaimana praktek Pancasila sila keempat ini di beberapa ruang lingkup yang sangat kecil yang bahkan tak akan terlihat sama sekali oleh masyarakat sekitar. Salah satu contoh penerapan musyawarah yang pernah saya alami secara pribadi adalah ketika pemilihan ketua kelas semasa berada di Sekolah Menegah Atas. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dengan melihat bagaimana setiap siswa dalam satu kelas tersebut. Satu per satu berhak dan harus menyampaikan pendapat atau pemikiran mereka tentang siapa yang menurutnya pantas untuk dijadikan pemimpin kelas. Tak terlihat penting memang karena ini hanyalah ruang lingkup kecil, bahkan amat sangat kecil. Mungkin Anda juga akan mengatakan, “Hal bodoh yang terlalu dianggap serius. Itu hanyalah pemilihan ketua kelas. Tentukan saja siapa yang menurut mu yang terlihat lebih kekar atau besar sehingga ia dapat menjadi ketua.”

Ya seperti itulah memang pemikiran kita saat ini akan pemimpin yang dipilih melalui permusyawaratan adalah hal basi namun selalu mengatakan “kita memilihnya dengan cara musyawarah”, namun tidak secara prakteknya. Masih adakah Pancasila dalam diri kita? Jika ya, sudahkah kita menerapkannya? Atau terkadang kita menganggapnya hal yang, “Ahhh…sudahlah itu terlalu tua dan berlebihan untuk dilakukan. Kita lakukan dengan cara yang mudah saja.”

Category: Catatan Kuliah

“Persatuan Indonesia” dalam Sila Ketiga Pancasila


Apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika mendengar kata “Persatuan”? Menyatukan budaya? Menyatukan banyak hal? Menyatukan perbedaan latar belakang? Menyatukan suatu pemikiran, pendapat, ide, atau gagasan? Menyatukan lapisan yang terpecah belah? Atau menyatukan yang jauh menuju yang dekat?

Kebanyakan dari kita akan berpikir bahwa makna dari sila ketiga Pancasila tersebut adalah menyatukan perbedaan yang begitu banyak ada di Indonesia menjadi satu. Sesuai dengan bagaimana penggambaran “Bhineka Tunggal Ika” yang digenggam di kaki Burung Garuda lambang dasar negara Indonesia. Tapi bagaimana dengan penjabaran sesungguhnya sila ketiga tersebut? Apakah Anda sudah menerapkannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di tanah tercinta kita, Indonesia? Jawabannya iya, namun tidak secara sesungguhnya.

Jika kita melihat fenomena pada beberapa tahun silam, tentang adanya GAM (Gerakan Aceh Merdeka), mengapa bagian barat Indonesia yang memiliki sebutan Serambi Mekkah tersebut membuat gerakan tersebut? Padahal jika kita menilik ke belakang pada masa kemerdekaan Indonesia, lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta.

Dibawah Residen Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Teuku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan. Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. Pada sumpah tersebut mereka menyatakan, “Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terkahir.”
Menggaris bawahi kalimat “tak terpisahkan” serta adanya sumpah yang dilakukan, kita adalah satu, Indonesia. Dari sabang sampai merauke, kita mempersatukan kekuatan dan tekad hingga bangsa kita dapat menjadi bangsa yang kuat dan tak akan terpisahkan meskipun secara fisik kita terpisah oleh puluhan pulau yang ada. Tak ada yang salah dalam kejadian tersebut. Lantas apakah yang membuat Aceh membentuk gerakan untuk memisahkan dan memerdekakan diri dari Indonesia?

Selain fenomena GAM, kejadian lainnya yang sangat ironis terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1995-1999 telah terjadi kerusuhan yang melibatkan amuk massa seperti perusakan yang dilakukan oleh petani di Jenggawah, perusakan Pengadilan Negeri di Kediri, perusakan Toserba oleh umat Islam di Purwakarta dan Pekalongan, pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok anak muda umat Katolik terhadap seseorang yang dianggap melecehkan agama di Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang sebenarnya kejadian tersebut tidak mencerminkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Fenomena lainnya yang saat ini juga lebih banyak terjadi adalah adanya “Bullying” atau Penindasan. Peristiwa ini yang paling mudah untuk menggambarkan bagaimana hilangnya penjabaran sila ketiga dari lima sila yang ada pada Pancasila. Tidak ada lagi kata “Persatuan” dalam diri orang-orang yang melakukan penindasan tersebut. Karena mereka menganggap yang kuat lah yang mampu melakukan apapun yang diinginkan tanpa melihat orang lain.

Sila ketiga adalah “Persatuan Indonesia”. Kita menyatukan banyak hal menjadi satu, Indonesia. Kita hidup dengan budaya yang sangat amat banyak namun tetap satu, Indonesia. *bagian ini cukup menarik untuk dibahas pada bagian lain sebenarnya  Yaaa…kita tau bahwa kita berasal dari berbagai budaya yang berbeda dan terkadang saat kita mendapatkan pertanyaan, “aslinya mana?” pasti sebagian dari kita akan bilang tempat asal kita namun dengan nada sedikit malu. Dan contoh budaya yang sangat dijadikan acuan dalam keseharian kita adalah budaya metropolitan. Iya atau tidak, sadar atau tidak, lihatlah bagaimana anak-anak remaja saat ini lebih suka mengendarai motor besar meskipun ia melewati jalanan sawah. Ok, mungkin ia menganggap bahwa dengan mengendarai motor besar tersebut maka, ia akan dianggap sama dengan orang-orang lainnya, pemersatuan budaya. *iyain aja biar cepat, bahas satu ini aja lama.

Kita memiliki ratusan bahasa daerah namun kita berbahasa satu, bahasa Indonesia * jika kita memperhatikan fenomena saat ini, banyak orang akan dengan bangga bersikap atau berkomunikasi dengan bahasa “Jakartaan” yang dianggap lebih keren dari budaya aslinya. Sadar atau tidak, banyak sekali orang disekitar kita akan lebih nyaman berbicara bahasa “gua, lu” dibandingkan dengan bahasa “aku, kamu” atau sebutan diri dalam bahasa daerah masing-masing  Yapss…mungkin ini yang namanya “Persatuan Indonesia”. Karena Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jakarta, maka kita akan menganggap bahwa bahasa satunya Indonesia itu ya bahasa Jakarta.

Kalimat lain yang sering saya pribadi dengar adalah, “Kita berasal dari banyak aliran darah, namun satu darah kita, darah Indonesia” *jika memang kita berdarah satu, maka tak ada lagi rumah sakit atau orang-orang meninggal karena kekurangan transfusi darah -_- semuanya bisa nyumbang darahnya -_- *

Lalu di manakah kita dapat melihat makna sesungguhnya sila ketiga ini?

Category: Catatan Kuliah