Muhammad Aliza Shofy

Blog mahasiswa Universitas Brawijaya
Avatar of Muhammad Aliza Shofy

PAPER TINJAUAN KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP KONDISI EKONOMI MAKRO INDONESIA TAHUN 2008-2013

BAB I

Kondisi Ekonomi Makro di Indonesia Periode tahun 2008-2013

 

Dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2008 sampai tahun 2013 fundamental ekonomi makro Indonesia saat ini jauh lebih kuat untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena perekonomian Indonesia pada tahun 2008 tengah menghadapi krisis keuangan global. Indonesia merupakan negara small open economy sehingga imbas dari krisis finansial global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Dampak negatif dari krisis global diantaranya adalah menurunnya kinerja neraca pembayaran, tekanan pada nilai tukar rupiah dan dorongan pada laju inflasi. Tekanan inflasi makin tinggi akibat harga komoditi global yang tinggi. Dorongan tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia yang mendorong dikeluarkannya kebijakan subsidi harga BBM. Namun inflasi tersebut berangsur menurun di akhir tahun 2008 karena harga komoditi yang menurun dan penurunan harga subsidi BBM. Pergerakan inflasi di Indonesia dapat dilihat dari grafik berikut:

ss

 

 

 

 

 

Berbanding terbalik dengan tahun 2008, sepanjang 2009 laju inflasi Indonesia jauh di bawah target, yakni hanya mencapai 2,78 persen. Inflasi sebesar 2,78 persen tercatat sebagai inflasi terendah sepanjang sejarah Indonesia. Selama ini, inflasi Indonesia cenderung di atas 5 persen. laju inflasi yang rendah sepanjang 2009 disebabkan oleh terjadinya deflasi pada barang-barang yang harganya ditetapkan oleh pemerintah, seperti bahan bakar minyak dan listrik. Namun, tekanan inflasi pada 2010 menguat sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan berangsur dalam kondisi stabil di tahun 2010 sampai tahun 2012 yakni sekitar 5 persen. Tetapi di tahun 2012 Pertumbuhan ekonomi global sempat lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh ekonomi Eropa yang masih mengalami kontraksi akibat krisis utang.

Ditahun 2013 PDB triwulan I-2013 tumbuh sebesar 6,02 persen dibanding PDB triwulan I-2012 dan tingkat inflasi Mei 2013 terhadap Mei 2012 sebesar 5,47 persen. Artinya, pertumbuhan PDB riil adalah 0,55 persen. Nilai ekspor April 2013 mencapai US$14,70 miliar turun 9,11 persen dan impor April 2013 sebesar US$16,31 miliar atau naik 9,59 persen. Ini mengindikasikan bahwa kue pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati pemodal, baik dalam bentuk laba maupun bunga. Sebagian dari laba itu dinikmati pemodal asing karena banyak di antara mereka memiliki saham mayoritas di perusahaan Indonesia. Walaupun ekspor Indonesia turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir mei 2013 masih tergolong pertumbuhan positif karena tingkat pengangguran yang semakin berkurang. Hal ini dibuktikan dengan keadaan ketenagakerjaan terus membaik ditandai oleh penurunan jumlah penganggur. Pada Februari 2013 jumlah penganggur mencapai 7,17 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 70 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2012, dan mengalami penurunan sebanyak 440 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2012. Sehubungan dengan berkurangnya pengangguran dan bertambahnya pekerja, PDB riil perkapita menjadi naik dibanding periode sebelumnya.

Pertumbuhan yang positif ini juga di didukung oleh penurunan Jumlah penduduk miskin pada September 2012 sebanyak 28,59 juta orang (11,66 persen), turun 0,54 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Pada nyata-nya keadaan pertumbuhan positif ekonomi Indonesia ini masih banyak berbagai tantangan eksternal dan internal oleh negara itu sendiri, seperti sulitnya korelasi antara masyarakat ataupun pemerintah untuk membangun serta menjaga stabilitas ekonomi negara dan semakin banyaknya kasus korupsi yang signifikan dapat memberi efek negatif bagi ekonomi bangsa. Untuk itulah pemerintah yang sebelumnya menggunakan konsep pengembangan ekonomi berbasis MDGs (Millenium Development Goals) dan tentunya konsep ini masih belum bisa mengatasi masalah-masalah tersebut, kini pemerintah mencoba memperbaiki menjadi konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

 

BAB II

Kebijakan Makroekonomi yang Diaplikasikan oleh Indonesia saat ini

 

Untuk menyongsong konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam kebijakan makronya pemerintah juga telah memperbaiki kebijakan moneter maupun fiskal terdahulu. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter. Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan monenternya melalui lima pilar kebijakan. Pertama, kebijakan suku bunga akan ditempuh secara konsisten dengan prakiraan inflasi ke depan agar tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan Rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respons sisi penawaran, serta pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Di sektor kebijakan fiskal untuk mengelola keuangan negara, pemerintah membuat 3 bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama adalah Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.Yang kedua adalah Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Disini, pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Kebijakan pemerintah atas perpajakan ini mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun.

Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Sampai bulan juni 2013 ini pada laporan APBN, pendapatan negara adalah 1.529,7 triliun, sedangkan pembelajaan negara mencapai 1.683,01 triliun. Ini berarti pemerintah mengalami defisit sebesar 153,31 triliun. Kali ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran defisit, yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Penerapan kebijakan anggaran defisit ini bertujuan untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi.

 

BAB III

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini adalah baik. Namun dibalik kondisi itu tersimpan masalah yang kiranya perlu dipersoalkan dan selanjutnya diperbaiki bersama demi kesejahteraaan negara. Masalah ini menyangkut pada beberapa kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, selaku bank sentral. Seperti pada kebijakan moneter yang telah gagal atau untuk menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Terbukti pada laporan ekspor yang menurun dan impor yang naik pada april 2013. Ini mungkin terjadi dengan maksud untuk mengejar target inflasi yang rendah. Atau dengan kata lain, berupaya agar nilai tukar rupiah menguat untuk menekan tingkat inflasi. Kegiatan impor berjalan mulus dengan kuatnya nilai tukar rupiah. Namun kegiatan ekspor terganggu karena daya saingnya di pasar ekspor menjadi menurun dan dorongan untuk memperkuat ekspor juga menjadi menurun, dampak dari menguatnya nilai tukar rupiah tersebut. Harga barang ekspor Indonesia saat ini relatif mahal sementara harga barang impor menjadi murah karena nilai tukar rupiah yang semakin kuat. Inilah kepincangan yang dimaksud. Kekuatan dari keduanya (ekspor dan impor) menjadi tidak seimbang dan ini tidak menyehatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Kepincangan ini akan mempengaruhi (mengurangi) penerimaan cadangan devisa dan ini sangat berbahaya. Hal ini juga memungkinkan bertambahnya tenaga kerja yang menganggur jika nilai tukar rupiah semakin menguat, sejalan dengan semakin turunnya kegiatan ekspor. Permasalahan lainnya yang juga patut di bahas adalah terjadi pada hasil kebijakan fiskal. Pada laporan APBN juni 2013 dengan hasil defisit ini tentunya ada tambahan utang bagi negara, sehingga nantinya akan berdampak pada angka inflasi yang tidak diharapkan atau inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Dengan semakin membengkaknya hutang negara ini juga akan menurunkan reputasi positif dari sudut pandang investor dan lender.

Seiring dengan kebijakan yang telah diaplikasikan dan berhasil positif pemerintah juga harus mempertahankan kinerja kebijakannya serta menambah keefektifannya jika itu mungkin. Pertama, kebijakan dalam sektor moneter. BI mengarahkan kebijakan pada penurunan tekanan inflasi yang didorong oleh tingginya permintaan agregat dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM yang sempat mendorong inflasi. Untuk mengantisipasi berlanjutnya tekanan inflasi, BI menaikkan BI rate. Dengan kebijakan moneter tersebut ekspektasi inflasi masyarakat tidak terakselerasi lebih lanjut dan tekanan neraca pembayaran dapat dikurangi. Kedua, Kebijakan dalam sektor perbankan adalah meningkatkan kapasitas pelayanan industri perbankan syariah. Sistem perbankan syariah terbukti lebih tahan terhadap hantaman krisis. Perbankan syariah tetap stabil di saat krisis global berlangsung dikarenakan perbankan syariah merupakan pilihan yang komprehensif, progresif, dan menguntungkan. Yang ketiga, dalam sektor fiskal kebijakan atas perpajakan ini adalah hal yang sangat penting namun juga sensitif bagi bangsa dan negara. Di sini pajak sangat membantu dalam pemasukan negara, dan kebijakan ini sangat sensitif karena  hambatan dari ketidakmampuan warga untuk membayar pajak disebabkan oleh kekayaan yang timpang.

Pada akhirnya, untuk menutupi dan memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut perlu di buat koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adapun bentuk koordinasi tersebut adalah pemerintah hendaknya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, yang secara teknis diukur dari pertumbuhan PDB. Salah satu langkah yang bisa dilakukan ialah memasukkan asumsi tingkat pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dalam menyusun APBN. Selama ini penyusunan APBN hanya menggunakan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs rupiah, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, harga minyak, dan lifting minyak. Dan beberapa hal yang perlu di perbaiki dalam kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pada sektor moneter dalam hal pengendalian inflasi seperti pemulihan ekspor yang menurun maupun beberapa kebijakan subsidi yang harus segera dipastikan. Sedangkan disisi fiskal pemerintah harus mengimbangi anggaran yang defisit merubah menjadi surplus dengan berkala dan melihat kondisi dunia. Disini uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kuantitas pajak yang diambil agar tidak ada kesalahpahaman dengan berbagai pihak. Pemerintah memanfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Kemudian surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang positif.

 

 

Daftar pustaka

WEB : diakses pada 07/06/2013

http://www.bi.go.id/biweb/TimeSeries/tsInflasi_ID.aspx?sdate=2008/1&edate=2013/5http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3698&Itemid=29 http://news.okezone.com/read/2010/01/04/20/290526/krisis-tahan-laju-inflasi-2009

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/

http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/moneter/104-perkembangan-moneter-2013-i

BUKU :

Laporan bulanan Data Sosial Ekonomi BPS  edisi 37 juni 2013.

 

Categories: paper dan tugas kuliah