browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Makalah >> ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT DESA DI INDONESIA <<

Posted by on 12 April 2012

Judul: Administrasi Pemerintahan Tingkat Desa di Indonesia
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak penduduk dan wilayah kekuasaan yang luas. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu alasan adanya penataan administrasi di kompleks wilayah terkecil atau yang disebut dengan desa. Berdasarkan Undang-Undang no.5 tahun 1979, pasal 1 desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R.Bintarto desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan Kartohadikusumo yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.
Sejauh ini administrasi pemerintahan desa telah terselenggara cukup lama, namun hal ini masih terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perangkat desa yang menjadikan kepentingan warga sebagai keuntungan individu, seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pada dasarnya warga tidak dikenakan biaya sama sekali, namun masih banyak perangkat desa yang memungut biaya dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dengan alasan sebagai biaya pengganti sarana dan prasana yang telah digunakan. Selain itu, banyak perangkat desa yang masih melakukan korupsi terhadap dana warga desanya, namun dibalik sisi negatif itu pula masih ada beberapa desa yang menerapkan kejujuran dan keadilan bagi warga desanya. Hampir tidak ada sama sekali kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap warga desanya.

Selama ini, masyarakat menganggap bahwa administrasi dihubungkan dengan tata usaha dan keuangan, namun sebenarnya administrasi tidak hanya mencakup mengenai hal itu saja. Sebagai warga negara Indonesia dianggap penting mengetahui pelayanan administrasi yang ada di pemerintahan terutama pelayanan administrasi yang terdapat pada masyarakat desa. Oleh karena itu, penulis menyusun makalah ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca akan pentingnya administrasi pemerintahan di tingkat desa.
1.2 Rumusan Masalah
(1) Bagaimana sistem administrasi masyarakat di tingkat desa?
(2) Apa sajakah hak, wewenang, dan kewajiban perangkat desa?
(3) Dari manakah sumber keuangan desa?

1.3 Tujuan
(1) Untuk mengetahui sistem administrasi masyarakat di tingkat desa.
(2) Untuk mengetahui hak, wewenang, dan kewajiban perangkat desa.
(3) Untuk mengetahui sumber keuangan desa.

1. Pembahasan
1.1 Sistem Administrasi Masyarakat di Tingkat Desa
Syafiie (1997) mengemukakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkembangan perkotaan, beberapa wilayah desa yang berada di perkotaan dijadikan kelurahan, kepala kelurahan tidak dipilih, tidak dapat secara otonom membuat keputusan sendiri, tidak dapat menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sendiri, sehingga tidak perlu dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
Lurah sebagai kepala kelurahan diangkat diangkat secara vertikal sebagai kepala wilayah dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi tetap sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing. Keberadaannya diambil dari pegawai negeri yang diangkat bupati/walikota madya ataupun walikota administratif. Dengan demikian kelurahan dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat, tetapi tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Untuk membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban selaku pimpinan pemerintahan desa, maka dibentuklah Sekretariat Desa selaku unsur staf, dikepalai sekretaris desa yang membawahi kepala-kepala urusan seperti:
1.) Kepala Urusan Administratif (TU).
2.) Kepala Urusan Keamanan.
3.) Kepala Urusan Ekonomi.
4.) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
5.) Kepala Urusan Keuangan.
Apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari kepala desa. Apabila kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa kemudian diangkat (dilantik) oleh bupati/walikota madya KDH Tk II atas nama gurbernur KDKH Tk I dari calon yang terpilih, maka sekretaris desa diangkat/diberhentikan oleh bupati/walikota madya KDH Tk II setelah mendengar pertimbangan camat dan atas usul kepala desa sesudah mendengar pertimbangan LMD.
Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan camat atas nama bupati/walikota juga atas usul kepala desa. Syarat-syarat pengankatan dan pemberhentian semua yang telah diuraikan tersebut diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI. Dalam UU No.5 Tahun 1979 ditetapkan syarat-syarat kepala desa sebagai berikut:
1.) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
3.) Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
4.) Tidak terlibat G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya.
5.) Tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.
6.) Tidak sedang menjalani pidana penjara.
7.) Putra desa atau terdaftar 2 tahun sebagai penduduk desa tanpa terputus.
8.) Sehat jasmani dan rohani.
9.) Ijazah minimal SLTP sederajat.
Jadi, sistem administrasi masyarakat di tingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staf-staf pembantu kepala desa. Hampir di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan di tingkat desa bisa berjalan dengan baik dan tersistem.

2.2 Hak, Wewenang, dan Kewajiban Perangkat Desa
Perangkat desa merupakan seperangkat warga desa yang bekerja di balai desa. Ada berbagai macam jabatan di dalam perangkat desa yaitu; kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT/RW, dan sebagainya.
1. Kepala Desa
Hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa dibagi dua jenis golongan besar yaitu hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa di bidang penyelenggaraan rumah tangga desa dan hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa di bidang tugas pembantuan.
1. Hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa di bidang penyelenggaraan rumah tangga desa meliputi yaitu:
A. Bidang pemerintahan
a. Menetapkan keputusan desa bersama LMD.
b. Menetapkan keputusan kepala desa.
c. Membina LMD.
d. Melaksanakan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
e. Mengusulkan calon sekretaris desa.
f. Mengusulkan calon kepala urusan.
g. Membina perangkat desa.
h. Menyelenggarakan rapat-rapat desa.
i. Mengendalikan jumlah penduduk desa.
j. Melayani tamu desa (pemerintah dan masyarakat).
k. Membina RT dan RK.
l. Pertanggung jawaban terhadap LMD.
m. Mendata kekayaan desa.
n. Mengawasi pertanahan desa (perkuburan, mutasi).
o. Berkonsultasi dengan bidangnya mengenai hal-hal teknis yang menyangkut pembangunan dan pengembangan desa.
B. Bidang pembangunan
a. Memelihara pekerjaan umum desa, misalnya:
- Jalan
- Jembatan
- Kegotongroyongan
- Pasar
- Air bersih
- Rumah ibadah dan lain-lain.
b. Peningkatan tahap desa.
c. Pembinaan rumah jompo dan yatim piatu.
d. Membina partisipasi pembangunan LMD.
e. Mebina kerukunan beragama.
f. Peningkatan kecerdasan warga desa.
g. Membina pengembangan berbagai kegiatan, misalnya:
- Pramuka
- Karang taruna
- PKK
- Majelis taklim dan lain-lain.
h. Membina potensi ekonomi desa.
i. Membina perkoperasian.
j. Memonitor perkembangan harga.
k. Menjaga kelancaran hasil produksi.
l. Memanfaatkan sumber daya alam.
m. Melestarikan lingkungan hidup serasi.
n. Meningkatkan keterampilan warga desa, misalnya:
- Kelompok Tani
- Mitra Cai
- Kelompok Pendengar
- Perindustrian dan lain-lain.
o. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa di bidang tugas pembantuan meliputi yaitu:
A. Bidang Pembantuan Program Pemerintah Pusat
a. Pelaksanaan KB.
b. Pelaksanaan Bimas.
c. Pelaksanaan inpres SD dan madrasah.
d. Pelaksanaan kesehatan.
e. Pelaksanaan santunan fakir miskin.
f. Pelaksanaan koperasi.
g. Pelaksanaan Koran Masuk Desa.
h. Pelaksanaan penghijauan.
i. Pelaksanaan Inpres bantuan desa.
j. Pelaksanaan bantuan presiden.
k. Pelaksanaan MTQ.
l. Pelaksanaan wajib belajar.
m. Pelaksanaan transmigrasi.
n. Pelaksanaan padat karya.
o. Pelaksanaan pembinaan generasi muda.
p. Pelaksanaan pembinaan peranan wanita.
q. Pelaksanaan permukiman kembali.
B. Membina persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa, misalnya kerukunan umat beragama, meliputi:
a. Umat beragama dengan pemerintah.
b. Antar umat beragama (Islam, Kristen, Budha, Hindu).
c. Sesama umat beragama dalam satu aqidah.
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam setiap desa dibentuklah dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Jadi, kepala dusun adalah unsure pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Sedangkan dalam wilayah kelurahan dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan sebagai unsur pelaksana tugas kepala kelurahan (lurah) dengan wilayah kerja tertentu pula.
2. Sekretaris Desa
Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh perangkat desa. Pada umumnya, tugas sekretaris desa adalah menulis surat dan mengatur dan menyimpan dokumen penting dari surat yang dikeluarkan oleh kelurahan dan surat yang diterima kelurahan atas persetujuan kepala desa. Sekretaris desa selalu menggantikan posisi kepala desa secara sementara apabila kepala desa sedang ada tugas keluar kota atau tuntutan yang lain yang mengharuskan kepala desa tidak berada di tempat (kelurahan), sehingga kapan saja warga desa membutuhkan surat atau keterangan apapun dari desa atau kelurahan setempat, bisa secara langsung ditangani oleh sekretaris desa. Hal itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sekretaris desa, maka jalannya perangkat desa tetap berjalan dengan lancar walaupun kepala desa sedang tidak ada ditempat (balai desa).
3. Bendahara desa
Bendahara desa diarahkan pada upaya mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Pedoman Administrasi Keuangan Desa. Tugas dan wewenang bendahara desa yaitu:
a.) Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pembukuan
b.) Mengeluarkan uang atas persetujuan Kepala Desa
c.) Membagi tugas diantaraa wakil bendahara dan anggota pengurus bendahara lainnya.
d.) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh wakil bendahara
e.) Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua/ wakil ketua baik diminta maupun tidak diminta
f.) Menyiapkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan ysng berlaku. Untuk diverifikasi satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
a.) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
b.) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
c.) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
d.) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
e.) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
f.) Member persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara perangkat desa
g.) Menyusun tata tertib BDP
BPD juga mempunyai hak yaitu:
a.) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
b.) Menyatakan pendapat
Sedangkan anggota BPD mempunyai hak yaitu:
a.) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
b.) Mengajukan pertanyaan
c.) Menyampaikan usul dan pendapat
d.) Memilih dan dipilih
e.) Memperoleh tunjangan
5. Ketua RT dan RW
RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah. RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu:
a.) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
b.) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
c.) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
d.) Penggerak swadaya gotomg royong dan partisipasi rakyat masyarakat di wilayah lainnya.
Jadi, hak, wewenang, dan kewajiban dari perangkat desa sudah dibagi sedemikian rupa sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing agar pelaksanaan tatanan administrasi di tingkat desa berjalan dengan baik, tertata, dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku.

1.2 Sumber Keuangan Desa
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Sumber pendapatan desa antara lain:
1.) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah.
2.) Dana perimbangan yang meliputi: Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
3.) Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa
4.) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Jadi, sumber keuangan desa tidak hanya didapat dari iuran warga desa setempat melainkan sumber keuangan desa juga mendapat sumbangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana hibah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan lain-lain.
2. Penutup
2.1 Simpulan
(1) Sistem administrasi masyarakat di tingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staff-staff pembantu kepala desa. Hampir di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan di tingkat desa bisa berjalan dengan baik dan tersistem.
(2) Hak, wewenang, dan kewajiban dari perangkat desa sudah dibagi sedemikian rupa sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing agar pelaksanaan tatanan administrasi di tingkat desa berjalan dengan baik, tertata, dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku.
(3) Sumber keuangan desa tidak hanya didapat dari iuran warga desa setempat melainkan sumber keuangan desa juga mendapat sumbangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana hibah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan lain-lain.
2.2 Saran
(1) Untuk kepala desa
Bagi kepala desa disarankan untuk menjadi pemimpin yang baik (tidak menyalahgunakan jabatan) dan dapat mengayomi bawahannya serta ikut berperan aktif dalam pembangunan desa demi terwujudnya kemajuan desa.
(2) Untuk sekretaris desa
Bagi sekretaris desa disarankan untuk menjadi sekretaris yang jujur, dan tidak memanfaatkan jabatannya ketika kepala desa sedang tidak ditempat.
(3) Untuk bendahara desa
Bagi bendahara desa disarankan untuk menjadi bendahara yang adil dalam mengatur keuangan dan tidak menyalahgunakan pembuatan laporan dengan unsur-unsur Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).
(4) Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disarankan untuk tidak membeda-bedakan lapisan elemen masyarakat sehingga, dituntut adil dalam member pelayanan kepada warga desa setempat.
(5) Untuk ketua RT dan RW
Bagi ketua RT dan RW disarankan agar bisa mengatur warga desanya dengan baik dalam hal kegiatan desa sehingga diharapkan untuk mengaktifkan kembalai adanya karang taruna.
(6) Untuk warga desa
Bagi warga desa disarankan untuk kiat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di desa dan senantiasa ikut serta dalam memelihara keamanan dan menciptakan kerukunan antar warga.

Daftar Pustaka
Syafiie, Inu Kencana. 1997. Ilmu administrasi publik. Jakarta: Rineka cipta.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa, diakses 23 November 2011
http://dwpprovjatim.blogspot.com/2009/06/bendahara.html, diakses 23 November
2011

http://desapurwa.blogspot.com/2011/05/kedudukan-fungsi-tugas-dan-wewenang

bpd.html, diakses 23 November 2011

http://desapurwa.blogspot.com/2011/05/tugas-dan-fungsi-lembaga

kemasyarakatan.html, diakses 23 November 2011

76 Responses to Makalah >> ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT DESA DI INDONESIA <<

  1. Fierdha

    terima kasih, artikel anda sangat membantu saya.
    saya juga mahasiswa UB prodi FIA Publik kampus kediri.
    salah kenal dan terima kasih

  2. Leonardo Macaskill

    you’re actually a good webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a great process in this subject!

  3. www.amarita.pl

    you’re actually a good webmaster. The website loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have performed a magnificent job on this matter!

  4. Order Tramadol without a Prescription

    I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

  5. Florentino

    I really like your writing style, superb info , regards for posting : D.

  6. Burton Haynes

    I have been reading out a lot of of your posts and i can application intellectual gear. I will achieve assured to bookmark your blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>