sanggar's Blog Blog mahasiswa Universitas Brawijaya

21Dec/18Off

IMPLIKASI ETIS TEKNOLOGI INFORMASI

Cangkupan perspektif dan Cakupan Deskriptif

Dalam hal ini, suatu cangkupan pada Sistem Informasi Manajemen digunakan untuk menetapakan taca cara pelaksanaan Sistem Informasi manajemen bisa dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Cakupan prespektif datap diartikan sebagai suatu pendekatan yang menonjolkan dalam penentuan sesuatu harus dilaksanakan. Sementara cakupan deskriptif adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana suatu hal telah dilaksanakan. Secara umum dari pendekatan yang lain, pendekatan prespektif yang paking sering digunakan. Di sisi lain pendekatan deskriptif juga memiliki juga memiliki keunggulan dalam penerapan contoh kasus yang ada di dunia bisnis.

Moral, Etika, Hukum

Dalam realitas kehidupan ini terdapat banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kita. Masyarakat mempunyai tanggungjawab yang besar dalam sosial, Ketika kita melaksanakan berbagai tingkah laku harus berlandaskan pada moral, etis dan koridor hukum yang benar dan jelas.

Moral

Moral merupakan suatu patokan kepercayaan rohani individu yang terkait dengan benar salahnya perilaku manusia. Moral merupakan tatanan sosial yang memiliki sejarah dan segenap aturan. Sejak dari manusia dilahirkan, perilaku moral telah menjadi sesuatu yang musti ada didalam raganya. Kemudian ketika sudah memasuki masa dewasa entah itu secara fisik serta mental, Kita mau tidak mau harus patuh terhadap peraturan yang telah membudaya sehingga dapat dikatakan perilaku seperti ini ialah moral yang kita miliki.

Meski pada realitanya masyarakat di seluruh penghujung dunia tidak melaksanakan segenap aspek moral yang sama karena mereka masing-masing memilik ciri khas atau karakterisitik tersendiri dalam penanaman moral yang dianggap benar. Hal itu dapat menjadi pedoman dasar perilaku sosial dalam bermasyarakat.

Etika

Etika memberikan suatu pengarahan terhadap perilaku manusia. Kata etika berawal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang dapat diartikan sebagai “karakter”. Etika merupakan kumpulan dari beberapa hal seperti kepercayaan, standar, ataupun teladan yang mengarahkan, dimana telah memasuki ruh dari pribadi seseorang atau masyarakat. Seluruh Individu yang bersangkutan harus mengemban tanggungjawab pada komunitas mereka sendiri atas perilaku yang ada. Komunitas itu bisa dijelaskan sebagai rukun tetangga, kota negara, atau profesi.

Hukum

Hukum merupakan landasan aturan pada perilaku formal yang diadopsi oleh kewenangan otoritas, seperti halnya pemerintah, subjek atau dengan masyarakatnya. Dalam kurun waktu 1 dekade pertama perancangan bidang komputerisasi di berbagai lini bisnis maupun pemerintahan, tidak ada hukum yang berkenaan dengan basis komputer. Ini disebabkan ketika suatu komputer berarti inovasi baru serta waktu sangat dibutuhkan untuk menggapai sistem hukum yang lebih baik lagi.

Meletakan Etika, Moral dan Hukum pada tempatnya

Pengoprasian kompurter dalam dunia bisnis ditinjau dari aspek nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, user serta hukum yang formal. Hukum merupakan hal yang cuku mudah untuk diterapkan sebab sifatnya yang tertulis. Namum etika tidak bisa didefinisikan sedemikian rupa, dan bahkan mungkin bakal tidak disetujui oleh semua warga masyarakat. Kekomplekskan wilayah etika komputer memang menjadi suatu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian penuh.

Kebutuhan Akan Budaya Etika

Budaya organisasi dapat dimengerti secara umum sebagai sebuah presepsi yang diterima oleh semua anggota organisasi dalam melihat sudut pandang tertentu. Simbolis Schein (1992) Budaya merupakan sebuah asumsi dan keyakinan pada diri manusia yang didasari oleh keinginan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi. Sebuah pemaknaan etika budaya dapat di misalkan seperti hubungan CEO dan perusahaanya yang dimana mengarah pada hubungna yang simbolik. Ketika ada suatu perusahaan menonjolkan untuk berperilaku etis, hal ini dicanangkan agar para pemegang posisi manajemen tingkat tinggi memang harus bersikap etis sesuai dengan perlakuan dan perkataanya. Manajemen tingkat atas dituntut untuk memimpin sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Perilaku itu adalah cermin dari budaya etika.

Bagaimana Budaya Etika itu Diterapkan

Hal ini telah kita ketahui bahwasanya sudah menjadi hal paten atas tugas dari manajemen tingkat atas. Tugas mereka adalah menenetukan bahwa penerapan etika harus menjangkau seluruh lini setiap organisasi. Aktivitas dilakukan melalui semua tingkatan dan dapat menggapai seluruh pegawai, Berikut ini merupakan penjelasan dengan berbagai metode :

  • Penerapan credo perusahaan

Adalah suatu pernyataan simpel terkait nilai dan norma etis yang di teguhkan pada perusahaan, dimana kemudian itu akan disebar luaskan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik itu di dalam maupun di lurar perudahaan.

  • Penetapan program etika

Adalah suatu sistem yang mempunyai landasan aktivitas yang dibuat untuk menggiring pegawai dalam pelaksanaan waktu di awal. Misalnya seperti para pegawai baru yang melakukan pertemuan berorientasi pada audit etika.

  • Penetapan kode etika perusahaan

Masing-masing perusahaan pastinya memiliki kode etik. Biasanya kode etik yang ada perusahaan itu diadopsi dari kode etik industri.

Meletakan Kredo, Program, dan Kode pada Tempatnya

Kredo perusahaan mencanangkan dasar untuk melaksanakan program etis. Kode etik itu membentuk perilaku-perilaku terntentu yang diinginkan dan dilakukan sepenuhnya oleh para pegawai perusahaan dalam berinterelasi satu sama lain dan bersamaan dengan komponen pelengkap dalam lingkungan perusahaan.

Menerapkan Erika pada Teknologi Informasi

Segenap bentuk kode etika dan program edukasi etika dapat menonjolkan ketetapan bagi budaya tersebut. Koredo perusahaan dapat di susun berdasarkan bantuan dari program edukasi dan peletakan program etika pada tempat sebenarnya. Kode etika dapat dijadikan dasar penggunaan seperti apa halnya atau dapat disesuaikan dengan perusahaan itu.

Kode Etik

Accociation For Computing Machinery(ACM) yang berdiri pada tahun 1974, merupakan sebuah organisasi komputer yang terkenal dan tertua di dunia. ACM telah meranvang kode etik dan perilaku profesional yang harapanya dilaksanakan oleh 80.000 anggotanya. Di sisi lain, Kode etik dan praktik profesional Rekayasan Peranti Lunak yang dimuat agar tujuan yang sebenarnya dapat dilaksanakan sebagai satu arahan untuk memberikan pelajaran dan praktik rekayasan piranti lunak, yakni penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembuatan dalam mengembangkan peranti lunak.

Kode Etik dan Perilaku Profesional ACM. Pembentukan kode etik ACM yang dicanangkan pada saat ini diinterpretasikan pada tahun 1992 dan harus dilaksanakan, hal ini merupakan tanggungjawab yang diemban dalam diri pribadi. beberapa bagian. Dari kode etik ini dapat dibagi lagi sesuai dengan yang dibutuhkan. Setiap dari yang semestinya diharuskan dapat ditulis dalam bentuk tulisan yang ringkas.

  1. Keharusan Moral Umum. Keharusan ini berkaitan pada perilaku moral (memberikan subang sih kepada masyarakat; penghidaran terhadap bahaya; berperilaku jujur, dapat dipercaya, dan adil) dan isu-isu yang pada saat ini menerima perhatian hukum (hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan).
  2. Petaanggung Jawaban Profesional yang Lebih Spesifik. Hal ini berkaitan pada dimensi-dimensi kinerja professional. Isu moral seperti berperilaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen. Isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk mendukung pemahaman umum mengenai komputer.
  3. Kesesuaian Kepemimpinan Organisasi. Seorang pemimpin yakni anggota ACM bertanggung jawab dalam mendukung penggunaan sumber daya komputer, menggiring orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna.
  4. Patuh kepada Kode Etik. Dalam hal ini anggota ACM harus memberi dukungan untuk kode etik.

Kode ACM menejelaskan lima dimensi prioritas pekerjaan yang berkaitan dengan komputer - moral, hukum, kinerja professional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Walaupun kode ACM diperuntukan untuk mengarahkan para anggota ACM, kode ini memberikan tinjauan yang baik untuk semua professionalisasi teknologi informasi.

Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak

Kode etik ini memberikan pengaruh signifikan yang dapat diadopsi para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas harapan di delapan hal penting:

  1. Masyarakat
  2. Klien dan atasan
  3. Produk
  4. Penilaian
  5. Manajemen
  6. Profesi
  7. Kolega
  8. Diri Sendiri

Sejumlah lima dari yang dipaparkan diatas berhubungan dengan tanggung jawab yang mana para ahli tersebut menjadi beberapa bagian dari (Masyarakat, Klien dan Atasan, Manajemen, Profesi dan Kolega). Dua hal (Produk dan Penilaian) berhubungan dengan kinerja professional, dan satu hal (Diri sendiri) merujuk pada peningkatan diri sendiri.

Pendidikan Etika Komputer

Hal ini memiliki muatan program edukasi formal dalam artian etika komputer tersedia dari bermacam-macam sumber – mata kuliah di perguruan tinggi, program professional, dan program edukasi swasta.

  1. Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. Pada awal pendirianya, ACM mencanagkan sebuah kerangka kurikulum komputer yang menentukan segenap mata kuliah komputer yang harus promosikan institusi pendidikan.
  2. Program Profesional. Terdiri dari Asosiasi Manajemen Amerika (American Management Association) yang mempromosikan program andalan yang membicarakan permasalahan penting saat ini, seperti halnya etika.
  3. Program Edukasi Swasta. LRN*, Leagal Knowledge Company, mempromosikan modul mata kuliah berstandar Web yang berbicara tentang beberapa permasalahan hukum dan etika.

Mata kuliah perguruan tinggi memuntun agar para mahasiswa bersiap diri dalam mengatasi berbagai permasalahan etika ketika mereka telah memasuki industry, dan program professional dan swasta mengisyaratkan para manajer dan karyawan di setiap tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka bersamaa dengan perubahan tuntutan sosial.

Etika Dan CIO

Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan Kebutuhan untuk mengembalikan integritas ke dalam dunia bisnis Amerika tidak pernah menjadi lebih besar. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO harus patuh kepada hukum yang berlaku untuk menandatangani keabsahan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini menorehkan tanggung jawab di pundak para eksekutif serta sub unit pelayanan informasi yang berkaitan dengan bisnis untuk menunjukan informasi finansial yang dibutuhkan kepada para eksekutif.

Pelayanan informasi ialah satu unit di dalam struktur organisasi, tetapi berada pada juru kunci yang mempunyai pengaruh terbesar dalam pemenuhan segala tuntutan pemerintah seta masyarakat akan pelaporan keuangan yang valid. Di tambah lagi, sebagai seorang eksekutif harus bertanggungjawab terhadap informasi secara penuh, CIO adalah orang yang tmenjadi posisi sentral dengan segala aspek kepemimpinan terhadap upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. CIO dapat merancang suatu harapan pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut:

  1. Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi.
  2. Mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan.
  3. Mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan.
  4. Mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian.
  5. Secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan.
  6. Mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi.

Aturan Penggunaan TIK di Indonesia

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI antara lain

  • UUD no 19 tahun 2002 tentang HAK CIPTA, Menjelaskan :
  • Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta
  • Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan
  • Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya
  • Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta
  • Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya
  • Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal
  • Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang

Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti, paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu yang berlaku saat ini Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 ayat 1).

Fungsi dari Hak Cipta itu sendiri adalah memberikan Hak atau kekuasaan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

  • UUD Telekomunikasi no 36 tahun 1999

UU Telekomunikasi berguna untuk membatasi penggunaan jalur telekomunikasi dan hal-hal lain yang menyangkut per telekomunikasian. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa; bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam ketentuan ini dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.” dari kutipan penjelasan tersebut jelas bahwa sektor komunikasi sudah memiliki asa hukum yang jelas dalam menyatakan pendapat. Tetapi, saat ini masih ada saja masyarakat yang di pidanakan hanya karena sebuah surat elektonik. Sungguh tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada UndangUndang.

  • UUD Informasi Tekhnologi dan transaksi elektronik(ITE)

Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat. Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun.

UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Hal tersebut adalah sebuah langkah maju yang di tempuh oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan informasi secara online yang mencakup beberapa aspek kriteria dalam penyampaian informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

  1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
  2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public
  4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
  5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
  • Undang-Undang Pornografi Undang-Undang

Pornografi (UP) disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam Rapat Paripurna DPR. UP tidak muncul begitu saja. Banyak pihak yang setuju dan tidak setuju dengan UP. Dengan adanya UP maka ada kejelasan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, undang-undang ini dapat membatasi mereka yang dengan sengaja menyebarkan materi pornografi, baik di Internet, televisi, telepon genggam, dan media lainnya. Sejak UP disahkan, telah banyak situs-situs pornografi yang diblokir pemerintah. Hal ini sebagai akibat dari penerapan UP. Penyebaran materi pornografi jelas akan sangat meresahkan dan merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah mengambil tindakan tegas demi masa depan bangsa dan negara.

 

Daftar Pustaka

 

Mc. Leod. Raymond. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Suryana Dayat. 2010. Sistem Teknologi Informasi Jilid 4: Perancangan Sistem Informasi. USA: Published by Createspace Independent Publishing Platform

Donn B. Parker, “Ethics for Information Systems Personnel” Journal of Information Systems Management 5 (Summer 1988), 46.

Sutanta, Edhy,S.T. “Sistem Informasi Manajemen”. 2003. Yogyakarta : Graha Ilmu