Univ. of Brawijaya Change the World

Informatics Students Blog of Brawijaya University

 

PEMERINTAHAN Presiden SBY ditantang menyerahkan pengelolaan 23 sumur minyak bumi yang akan habis masa kontraknya dalam waktu dekat ke Pertamina. Kalau hal itu dilakukan, berarti rezim pemerintahan sekarang berpihak pada rakyat, kata ekonom Dr Hendri Saparini di depan mahasiswa dan dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (SM, 28/06/11).

Membumbungnya harga BBM dan gas di Indonesia, jika ditelusuri Iebih dalam, adalah akibat amburadulnya kebijakan energi primer (BBM dan Gas) dan sekunder (PLN) di Indonesia.
Problem kelangkaan BBM, menurut Bapak Sodik (SP Pertamina), diakibatkan oleh rusaknya sistem yang digunakan Pemerintah. Ujungnya adalah diterapkannya UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sangat liberal. Pemenintah, melalui UU mi, lepas tanggung jawab dalam pengelolaan Migas. Dalam UU mi:

  1. Pemerintah membuka peluang pengelolaan Migas karena BUMN Migas Nasional diprivatisasi;
  2. Pemerintah memberikan kewenangan kepada perusahaan asing maupun domestik untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak;
  3. Perusahaan asing dan domestik dibiarkan menetapkan harga sendiri. Sungguh aneh!

Di Indonesia ada 60 kontraktor Migas yang terkategori ke dalam 3 kelompok:

  1. Super Major: terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak ‘70% dan gas 80% Indonesia;
  2. Major; terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%;
  3. Perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.

kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai oleh asing. Mereka semua adalah perusahaan multinasional asing dan berwatak kapitalis tulen. Wajar jika negeri yang berlimpah-ruah dengan minyak dan gas mi ‘meradang’ tatkala harga minyak mentah dan gas dunia naik. Semuanya dijual keluar negeri oleh perusahaan-penusahaan asing tersebut.
Padahal dalam jantung Bumi Pertiwi Indonesia terdapat sekitar 60 cekungan minyak dan gas bumi (basin); baru 38 di antaranya yang telah dieksplorasi. Dalam cekungan tersebut terdapat sumberdaya (resources) sebanyak 77 miliar barel minyak dan 332 tniliun kaki kubik (TCF) gas; potensi cadangannya sebanyak 9,67 miliar barel minyak dan 156,92 TCF gas. Semua itu baru dieksplorasi hingga tahun 2000 sebesar 0,46 miliar barel minyak dan 2,6 triliun TCF gas. Karena itu, jika menilik angka volume dan kapasitas BBM, tegas Bapak Sodik (SP Pertamina), sebenarnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri.

Demikian halnya dengan listrik. Krisis listrik dengan segala macam pencitraan negatif tentang PLN merupakan paket liberalisasi energi mi. PLN terus dicitrakan negatif dan tidak efesien. Dengan kondisi PLN demikian, menurut UU Kelistrikan No. 20/2002, maka arahnya PLN mi akan diswastakan. Perlu diketahui, bahwa harga minimal sebuah pembangkit listrik adalah Rp 5.5 triliun. Dengan harga sebesar itu, dipastikan yang akan membeli pembangkit tersebut adalah swasta asing.
Namun, permasalahannya adalah liberalisasi sektor Migas yang membebaskan sebebas-bebasnya asing mengeruk kekayaan minyak dan gas Indonesia, yakni melalui UU 22/2001 tentang Migas. UU mi justru memberikan hak/kewenangan kepada perusahaan swasta nasional maupun swasta asing yang notabene bukan untuk kepentingan rakyat. Sangat Miris kan negeri ini !!

Bila Indonesia berani maju dan mempunyai keberanian mengelola minyak maka  rezim pemerintahan sekarang berpihak pada rakyat.

Berikut daftar blok Migas yang segera berakhir pada tahun 2012:

  1. Operator Expan Nusantara, Nama Blok (Kampar Block), Kontrak Berakhir (5 Juli 2013);
  2. Expan Nusantara, South Sumatra Extension, 5 Juli 2013;
  3. Chevron Pacific Indonesia, Siak, 28-Nov-13;
  4. Intermega Sabaku, Salawati (A and D Salawati), 9 Januari 2015;
  5. JOB Pertamina-Costa Intl Group, Gebang, 29-Nov-15;
  6. ConocoPhillips Indonesia, Corridor, 7-Sep-16;
  7. PetroChina, Kepala Burung, 15 Oktober 2016;
  8. Total E&P Indonesie, Mahakam, 30-Mar-17;
  9. Chevron Indoneisa Company, Attaka, 31-Mar-17;
  10. ExxonMobil Oil Indonesia, “B” Block, 1-Aug-17;
  11. JOB Pertamina-PetroChina East Java, Tuban, 28-Feb-18
  12. Operator (JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering), Nama Blok (Ogan Komering), Kontrak Berakhir (28-Feb-18);
  13. PetroChina, Tuban, 28-Feb-18;
  14. VICO Indonesia, Sanga-Sanga, 7-Aug-18: CNOOC SES, South East Sumatera, 6-Sep-18; Maxus South East Sumatera BV, South East Sumatera 6-Sep-18;
  15. Mobil Exploration Indonesia, NSO and NSO Extension Block, 16-Sep-18;
  16. ConocoPhillips Indonesia, South Natuna Sea Block “B”, 16-Oct-18;
  17. Chevron Indonesia Company, Pasir Barat, 25-Oct-18.
  18. Operator (Putra Kencana Diski Petroleum), Nama Blok (Diski), Kontrak Berakhir (16-Nov-18);
  19. Intermega Sabaku Linda, (A, B, C/G and Sele), 1-May-19;
  20. JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia, Raja Block, 6 Juli 2019;
  21. Kalrez Petroleum (Seram), Renewal-Bula Block, 31-Oct-19, JOB Pertamina-PetroChina Salawati, Salawati 23-Apr-20;
  22. Lapindo Brantas, Brantas, 23-Apr-20;
  23. Kondur Petroleum SA, Malacca Strait Block, 4-Aug-20. | Ars

Mau sampai kapan kekayaan alam kita di intimidasi oleh negara lain…? saatnya berani mengambil tindakan untuk perubahan ^^. Maju terus Indonesia.

 

Both comments and pings are currently closed.