Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang-Undang ITE dan Sanksinya

 

UU nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hokum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada diwilayah Indonesia maupun diluar wilayah hokum Indonesia, yang memiliki akibat hokum di wilayah hokum Indonesia dan/atau diluar wilayah hokum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Beberapa materi yang diatur antara lain :

  1. Pengetahuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hokum yang sah (Pasal 5 dan 6 UU ITE)
  2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 UU ITE)
  3. Penyelenggaraan sirtifikasi elektronik (certification outhority, pasal 13 dan 14 UU ITE)
  4. Penyelenggaraan system elektronik (pasal 15 dan 16 UU ITE)
  5. Perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara lain :
  6. Konten illegal yang terdiri antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan / pencemaran nama bai, pengancaman dan pemerasan (pasal 27, 28 dan pasal 29 UU ITE)
  7. Akses illegal (pasal 30)
  8. Intersepsi illegal (pasal 31)
  9. Gangguan terhadap data (data interference, pasal 32 UU ITE)
  10. Gangguan terhadap sistem (sistem interference, pasal 33 UU ITE)
  11. Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, pasal 34)

Larangan dan hukuman

  • Pasal 27 : larangan mendistribusikan, menstransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, bermuatan:
  • Asusila (ayat(1))
  • Perjudian (ayat(2))
  • Pencemaran nama baik (ayay(3))

Sanksi (pasal 45 ayat 1)

  • Hukuman narapidana : penjara paling lama 6 tahun / denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah)
  • Menurut pasal 52 ayat 1, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
  • Pasal 28 : berita bohong
  • Kepada konsumen (ayat(1))
  • Terkait ras, suku, agama, dan antar golongan SARA (ayat(2))

Sanksi (pasal 45 ayat 2)

  • Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar)
  • Pasal 29 : ancaman kekerasan atau menakut nakuti.

Sanksi (pasal 45 ayat 3)

  • Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun / denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar)
  • Pasal 30 : mengakses sistem elektronik milik orang lain :
  • Dengan cara apapun (ayat(1)
  • Mengakses dan mengambil (ayat(2))
  • Menerobos (ayat(3))

Sanksi (pasal 46 ayat 1)

  • Ayat 1, Hukuman pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
  • Ayat 2, penjara 7 tahun / denda Rp. 700.000.000,-
  • Ayat 3, penjara 8tahun / denda Rp. 800.000.000,-
  • Pasal 31 : melakukan intersepsi atau penyadapan
  • Sistem elektronik milik orang lain (ayat 1)
  • Dari public ke privat dan atau sebaliknya (termasuk mengubah dan atau tidak mengubah (ayat(2)))

Sanksi (pasal 47)

  • Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun / denda paling banyak Rp. 800.000.000,-
  • Pasal 32 : larangan perubahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik :
  • Pengubahan, pengrusakkan, memindahkan, menyembunyikan (ayat(1))
  • Memindahkan ketempat yang tidak berhak (ayat 2)
  • Membuka dokumen atau informasi rahasia (ayat 3)

Sanksi

  • Pasal 48 ayat 1 :Hukuman pidana penjara paling lama 8tahun / denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (pasal 32 ayat 1)
  • Pasal 48 ayat 2 :Hukuman pidana penjara paling lama 9tahun / denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (pasal 32 ayat 2)
  • Pasal 49 ayat 3 :Hukuman pidana penjara paling lama 10tahun / denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (pasal 32 ayat 3)
  • Pasal 33 : menggangu sistem elektronik

Sanksi (pasal 49)

  • Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-
  • Pasal 34 : larangan menyediakan atau memfasilitasi :
  1. Perangkat keras atau lunak untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai pasal 33
  2. Sandi lewat computer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai pasal 33

Sanksi (pasal 50)

  • Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-
  • Pasal 35 : Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan.

Sanksi (pasal 51 ayat 10)

  • Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,-

 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik