browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kerangka Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik

Posted by on 9 December 2018
  • Definisi Sistem Informasi

    Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Adapun O’Brien (2005) juga memaknai sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sedangkan Laudon yang dikutip oleh Kusnendi mendefinisikan sistem informasi secara teknis sebagai suatu komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan (atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi.

    Menurut Land dan McGregor (dalam Kumorotomo dan Margono, 1998) menjelaskan di dalam sistem informasi manajemen terdapat komponen-komponen yang meliputi:

  1. Sistem informal, meliputi sistem diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok kerja di dalam organisasi.
  2. Sistem formal, meliputi sistem aturan, batasan-batasan organisasi dan batasan-batasan wewenang.
  3. Sistem komputer formal, meliputi aktivitas-aktivitas organisasi melalui formalisasi dan pemrograman.
  4. Sistem komputer informal, dikaitkan dengan penanganan komputer secara personal dan kemungkinan penggunaan sistem formal serta jaringan komputer sebagai sarana penyatuan informasi yang tidak terstruktur dan informas-informasi informal.
  5. Sistem eksternal, formal dan informal
  • Hubungan Teori Organisasi dengan Sistem Informasi

    Teori organisasi merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi. Teori organisasi hanya terbatas dengan struktur dari hubungan antar perorangan dan menganggap organisasi itu sebagai suatu mekanisme untuk mendorong adanya kerjasama manusia. Sedangkan, sistem informasi dapat diartikan suatu sistem dimana menyediakan informasi untuk manajemen mengambil keputusan atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi dan prosedur yang terorganisasi.

    Dari pengertian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kedua teori tersebut memiliki hubungan. Karena organisasi sendiri selalu membutuhkan sistem-sistem-sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali dan membutuhkan cara untuk menyalurkan sebuah informasi yang penting. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk menjadi lebih efisien saat menggunakan sistem informasi, seperti menekan biaya yang dikeluarkan maupun mengurangi jumlah tenaga kerja. Maka dari itu, sistem informasi memberikan kemudahan kepada orang yang berada di organisasi tersebut atau seorang manajer untuk mengambil keputusan dalam pelayanan publik pada sektor publik maupun berbisnis pada sektor swasta.

  • Organisasi Memengaruhi Sistem Informasi

    Organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem informasi, karena organisasi memberikan penjelasan kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem sekarang. Menyediakan penjelasan tentang bagaimana buruknya masa depan bila sistem informasi yang baru tidak diimplementasikan. Dalam mengimplementasikan sistem informasi, perlu memerhatikan sumberdaya manusia. Implementasi sistem yang baru dapat mengguncang keseimbangan pada komponen-komponen yang telah ada. Karena informasi semakin disadari sebagai sumberdaya organisasi yang perlu dikelola dengan baik, dalam hal ini struktur organisasi yang mengelola sistem informasi dalam suatu organisasi dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.

 

  • Sistem Informasi Memengaruhi Organisasi

    Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi tidak dapat didelegasikan begitu saja kepada sembarang pengambilkeputusan. Semakin meningkat saling ketergantungan antara rencana strategis instansi, peraturan dan prosedur di satu sisi dengan sistem informasi (software, hardware, database, dan telekomunikasi) di sisi yang lainnya. Perubahan di satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya.

  • KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Pada kerangka sistem informasi manajemen dikenal suatu model tradisional dengan dua konsep yang berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh Anthony dan Simon (dalam Kumorotomo dan Margono, 1998), yaitu SDS (Structured Decision System) dan DSS (Decision Support System).

  1. SDS (Structured Decision System)
  • Mencerminkan proses keputusan yang banyak diwarnai dengan informasi yang terprogram dan rutin.
  • Identik dengan konsep sistem informasi manajemen yang dilukiskan sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi data, penyimpanan, pengambilan yang didesain untuk mengkonversi data organisasi menjadi informasi yang sesuai dalam pembuatan keputusan manajerial. 
  1. DSS (Decision Support System)
  • Harus didukung dengan informasi kualitatif.
  • Identik dengan konsep sistem informasi manajemen yang dilukiskan sebagai sistem komputer yang interaktif yang memiliki posisi pada model keputusan analitis dan dispesialisasikan ke dalam database manajemen yang bisa langsung diakses oleh manajer/pimpinan dan dapat digunakan membantu manajemen didalam semua level organisasi dengan jenis keputusan yang tidak terstruktur dan problem-problem yang tidak rutin.

 

  • KERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERNMENT DALAM INPRES NO.3/2000

Kerangka arsitektur itu terdiri dari 4 (empat) lapis struktur, yaitu:

  1. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
  2. Portal pelayanan publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
  3. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, yaitu organisasi pendukung (back-office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
  4. Infrastuktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi baik antar back-office, antar portal pelayanan publik dengan back-office maupun antara portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara andal, aman dan terpercaya.
  • CONTOH IMPLEMENTASI INPRES NO.3/2003 DI KOTA SURABAYA

    Image result for surabaya single window

 

  • Surabaya Single Window (SSW) merupakan salah satu layanan pengurusan perizinan pemerintah kota Surabaya yang terintegrasi secara online. Program ini bertujuan untuk mempermudah layanan perizinan bagi masyarakat dengan pihak pemerintah (disini Kota Surabaya) dimana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) saling terhubung dengan sistem informasi manajemen di beberapa SKPD atau unit kerja yang dikoordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), selanjutnya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai tempat untuk melakukan verifikasi bagi pemohon.
  • Program-program yang dapat diurus melalui SSW ini berjumlah 16 program yaitu  Kartu Tanda Pencari Kerjam Ijin Baru Jasa Titipan, Perpanjangan Ijin Jasa Titipanm Ijin Baru Jasa Telekomunikasi, Perpanjangan Ijin Jasa Telekomunikasi, Ijin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Ijin Praktek Tenaga Medis, Pemutihan Ijin Pemakaian Tanah, Peresmian Ijin Pemakaian Tanah, Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah, Balik Nama Ijin Pemakaian Tanah, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin HO (izin gangguan), Ijin Mendirikan Bangunan, SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota), dan Izin Rekomendasi Menara. Program seperti ini merupakan salah satu bagian dari implementasi e-government di tataran pemerintahan daerah. Pemanfaatan media teknologi dan informasi oleh pemerintah daerah akan dapat memaksimalkan pelayanan publiknya kepada masyarakat.

 

  • DAFTAR PUSTAKA

Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Margono. 1998. Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Malang: Salemba Humanika.

Kusnendi. Tanpa Tahun. Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan [pdf online, diakses pada tanggal 16 September 2018]

Nugroho, Eko. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi Yogyakarta