Rss

Governance

 

 

 

Definis-Definisi Governance dan Latar Belakang Governance

 

  1. Definisi Governance
  • Menurut Salam (2004:225), Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi HAM.
  • Menurut LAN dan BPKP (2001:6), governance adalah penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain Negara, sector swasta dan masyarakat (society).
  • Menurut Syakrozi, 2007, governance diartikan sebagai tata kelola yang baik dimana sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga menghasilkan tujuan organisasi yang sesuai.
  • Menurut Mardianso (2002: 17), ada beberapa pengertian governance:
  • World bank memberikan definisi, “ The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Dari pengertian tersebut, world bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
  • United Nation Development Program (UNDP), mendefinisikan “ the exercise of political, economic, and administrative author to manage a nation’s affair at all level”. Pada pengertian diatas UNDP menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan Negara.
  • Menurut Thoha dalam Ambar Teguh (2011:22), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah, rakyat atau civil society dan usahawan yang berada di sektor swasta.

 

 

  1. Latar Belakang Munculnya Governance

Konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep governmentyang terlalu meletakkan negara (pemerintah) dalam posisi yang terlalu dominan. Sesuai konsep government, negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan pemaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan public.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma baru yang berkembang di Indonesia saat ini. Menurut Tascherau dan Campos yang dikutip Thoha dalam Ambar Teguh (2011:22), tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari good governance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Pengembangan good governance akan dirasa lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama dan entry point karena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik praktik good governance dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. Nilai-nilai seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relativ lebih mudah dalam penyelenggaraan layanan publik. Mengembangkan sistem pelayanan publik dapat dilakukan secara relative lebih mudah daripada melembagakan nilai-nilai tersebut dalam keseluruhan aspek pemerintahan (Dwiyanto, 2008: 3).

Di dalam good governance itu sendiri terkandung beberapa prinsipprinsip

untuk menunjang pelaksanaan good governance. United Nation Development Program dalam Syakrani (2009 ; 132) mengkalsifikasikan prinsipprinsip good governance menjadi 9 prinsip yaitu:

  1. Prinsip partisipasi
  2. Prinsip rule of law
  3. Prinsip transparansi
  4. Prinsip responsiveness
  5. Prinsip orientasi consensus
  6. Prinsip kesetaraan
  7. Prinsip efektivitas dan efisiensi
  8. Prinsip akuntabilitas
  9. Dan prinsip visi strategic

Mewujudkan good governance tentu mempunyai banyak hal dan cara yang perlu dilakukan, dan dapat dilihat dari kinerja pegawai yang mampu memahami nilai dan tradisi dalam sebuah birokrasi pemerintah yang mencirikan praktik good governance, dan good governancesangat memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik good governance meliputi pemerintah sebagai representasi negara yaitu pelaku pasar dan duniausaha, serta masyarakat sipil. Perlu diberdayakan agar kesemuanya dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat pengembangan good governance memeliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan terhadap praktik good governance.

 

Sumber:

http://digilib.unila.ac.id/445/4/Yus%20Anen_Bab%20I-V.pdf             https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8289/Bab%202.pdf?sequence=10

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/91

http://digilib.unila.ac.id/308/10/BAB%20I.pdf

 

 

 

 

 

 

Previous Post