Pembangunan Perdesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial

November 10th, 2019
  • Modal Pembangunan Perdesaan

Wilayah perdesaan di dunia ketiga biasanya dideskripsikan sebagai tempat bagi orang – orang bekerja di sector pertanian. Ciri terpenting yang dimiliki oleh orang perdesaan adalah kepemilikan tanah. Di mana tanah masih menjadi modal utama dari kesejahteraan dan kekuatan politik di wilayah pedesaan. Dalam rangka mengatasi ketidakseimbangan akibat perekonomian dualistic tersebut, menurut Boeke sector tradisional perlu dirangsang melalui insentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi, meskipun hasilnya tidak akan segera tampak.

Prinsip moral lebih dominan daripada rasionalitas ekonomi sehingga pendekatan ekonomi akan sulit “bekerja” pada masyarakat desa. Model dualisme ekonomi menjadi isu strategis pembangunan perdesaan di negara – negara berkembang pada 1950 an. Terdapat beberapa fase dalam penerapannya diantaranya yaitu :

  1. Fase pertama

Bertujuan untuk pembangunan pedesaan yang diarahkan dari semula pembangunan komunitas (1950 an) ke penekanan pertumbuhan usaha tani kecil (1960 an)

  1. Fase kedua

Pertumbuhan usaha tani kecil (1960 an) dilanjutkan kepada upaya pembangunan pedesaan yang terintegrasi (1960 an), diantaranya melalui kebijakan transfer teknologi, mekanisasi, dan penyuluhan pertanian

  1. Fase ketiga

Pergeseran pembangunan pedesaan yang dipandu negara (1970 an) menuju liberalisasi pasar (1980 an) melalui kebijakan penyesuaian structural dan pasar bebas

  1. Fase Keempat

Pembangunan pedesaan diarahkan untuk penguatan pendekatan proses, partisipasi, pemberdayaan, dan pelaku

  1. Fase Kelima

Pentingnya penghidupan yang berkesinambungan sebagai sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dalam pembangunan pedesaan, diantaranya melalui penguatan kredit mikro, jaring pengaman pedesaan, dan peran perempuan dalam pembangunan

  1. Fase Keenam

Menempatkan pembangunan perdesaan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan.

Dari fase – fase tersebut bisa diidentifikasi bahwa proses komersialisasi sector perdesaan sudah terjadi pada 1960 an, melalui serangkaian kebijakan yang berupaya meningkatkan pertumbuhan sector pertanian, revolusi hijau, dan penciptaan petani yang rasional. Proses pertumbuhan pertanian komersial malah menjepit posisi petani dari beberapa cara yaitu :

  1. Kaum tani menjadi tidak terlindungi dan ketidakpastian baru yang disebabkan oleh ekonomi pasar yang memperbesar variasi penghasilannya
  2. Terjadinya erosi nilai – nilai yang hidup di desa dan kekerabatan sebagai pemberi perlindungan dan pemikul resiko secara bersama – sama
  3. Berbagai “katub pengaman” subsistensi tradisional atau pekerjaan tambahan untuk menyambung hidup menjadi berkurang atau hilang sama sekali
  4. Pemilik tanah yang sebelumnya memikul sebagian risiko pertanian dapat mengutip lebih banyak lagi dari petani lewat sewa dan memungut bagian penghasilan penggarap
  5. Negara sering menaikkan penerimaan pajak melalui pungutan dari kegiatan pertanian

Maka, dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa kondisi penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan justru mengalami kemerosostan daya hidup secara terus menerus karena tekanan dari dua ujung yaitu kebijakan pemerintah yang semakin bias perkotaan dan tekanan pasar yang kian deras.

Keuntungan ekonomi pertanian lebih banyak jatuh pada pemilik modal atau pedagang yang relative memiliki posisi tawar lebih tinggi dari petani. Posisi pemilik modal yang relative tinggi disebabkan oleh karakteristik produk pertanian yang cepat rusak sehingga petani tidak mungkin menahan produk tersebut untuk sementara waktu demi mendongkrak harga.

Maka, dari penjelasan tersebut dikatakn bahwa persoalan paling rumit di wilayah pedesaan adalah penyediaan modal di mana dalam hal ini keterbatasan modal menyebabkan kegiatan ekonomi tidak berjalan. Berbagai macam kelembagaan sector finansial seperti adanya program kredit mikro di desain untuk menggrakkan perekonomian perdesaan terutama sector pertanian.

 

  • Sektor Finansial : Informal dan Formal

Ciri penting dari lembaga keuangan formal dan semi formal adalah pada tipe kesepatan yang dibuat dalam bentuk sistem kontrak, di mana kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing – masing pihak misalnya persyaratan agunan, model pembayaran, dan sanksi apabila salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan.

Sedangkan pada lembaga keungan informal bersifat cair, di mana hubungan antara kreditor dan debitor bersifat personal dan nyaris tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Menurut Kasryno (1983:33) kelembagaan kredit informal sangat berkembang dalam masyarakat pedesaan akibat belum terjangkaunya pelayanan kredit dari lembaga keuangan formal (bank) bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, terutama petani kecil dan buruh tani yang selalu memerlukan kredit dengan pelayanan yang terjangkau oleh mereka.

Khusus di sector pertanian terdapat tiga sumber kredit informal diantaranya yaitu :

  1. Pemilik tanah bagi penyakap
  2. Petani penggarap bagi buruh tani
  • Pelepas pinjaman perdesaan (rentenir, tengkulak)

Salah satu yang menjadi ketertarikan petani melakukan kredit ke pemilik lahan atau tengkulak adalah karena sifatnya yang fleksibel, prosedurnya tidak rumit, saling mengenal, dan berhubungan erat. Hal ini yang menyebabkan petani tetap melakukan peminjaman ke tengkulak walaupun bunga kredit yang dikenakan sangat tinggi.

Terdapat lembaga keuangan lain di pedesaan yaitu lembaga keunagan swadaya. Prinsip lembaga keuangan ini adalah adanya rotasi tabungan dan asosiasi kredit di mana anggota kelompok berkontribusi secara reguler memberikan dana kepada salah satu atau ke beberapa anggota berdasarkan kesepaktan perputarandi man hal ini berguna untuk membangun kerjasama dana pinjaman melalui pembagian modal, pendapatan, tabungan bersih dan intermediasi keuangan, intermedaiasi penabung dan peminjam, dan menyediakan pinjaman berdasarkan tingkat bunga eksplisit dan permintaan eksplisit dari semua anggota.

 

  • Sistem Finansial di Sektor Pertanian

Beberapa hal yang umum dalam sistem kredit di sector pertanian adalah :

  1. Kredit dari kelembagaan keuangan formal tidak bisa tepat waktu penyaluranya karena birokrasi yang rumit
  2. Agunan kredit yang harusnya disetorkan oleh petani membuat sebagia besar dari mereka tidak mampu mengakses kredit formal
  3. Kelembagaan keuangan formal masih mempraktekkan tindakan manipulative
  4. Petani yang langsung berhubungan dengan lembaga keuangan formal kesulitan melakukan pengembalian karena biasanya menggunakan sistem bulanan

 

  • Desain Kelembagaan Sektor Finansial

Dari beberapa permasalahan dari lembaga keuangan pedesaan tersebut, maka kelembagaan keungan informal membantu menyelesaikan yang boleh teratasi dari kelembagaan keuangan formal  di mana kelembagaan keuangan informal dapat dilihat dari dua prespektif diantaranya yaitu :

  1. Pemikiran represi keuangan di mana dengan alasan bahwa pelaku keuangan informal memulai usaha sebagai akibat dari regulasi pemerintah yang besar – besaran terhadap sector keuangan formal
  2. Pemikiran strukturalis di mana pendekatan ini muncul akibat melihat munculnya lembaga keuangan informal di luar motif ekonomi

Dalam lembaga keuangan formal terdapat kelembahan yaitu persyaratan agunan yang berat dan birokrasi yang berbelit sehingga memperkecil akses masyarakat kecil di pedesaan untuk mendapatkan kredit.tetapi, memiliki kelebihan yaitu pengenaan buka yang rendah. Sedangkan lembaga keuangan informal memiliki kelebihan yaitu prosedurnya sederhana yaitu tanpa adanya agunan sedangkan kelemahannya yaitu tingkat bunga kredit yang tinggi.

Akan tetapi, melihat kelebihan dan kelemahan dari masing masing lembaga keuangan maka terdpaat dua langkah yang dapat dilakukan di antaranya yaitu :

  1. Mengakitkan lembaga keuangan informal dengan lembaga keuangan formal, dalam hal ini semua pihak akan diuntungkan di mana lembaga keuangan informal tetep bisa menjalankan sedangkan masyarakat meiliki akses modal yang lebih besar dan lembaga keuangan formal dapat mudah menyalurkan dana
  2. Mendesain kelembagaan keuangan formal berdasarkan struktur atau hirarki masyarakat (pedesaan) baik struktur nilai- nilai maupun struktur social

Maka, dalam hal ini pedesaan akan mengalami kemajuan dengan penataan kelembagaan yang sesuai dan tepat untuk masyarakat. Di mana kelembagaan yang di bentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat pedesaan.

 

Sumber : Prof. Dr.Ahmad Erani Yustika (2012)