Ekonomi Kelembagaan dan Pembangunan Ekonomi

November 3rd, 2019
  • Keunggulan Komparatif dan Kompetititf

Dalam strategi pembangunan berbasik keunggulna komparatif dan kompetitif maka hal ini dikhusukan untuk negara yang akan menjalani proses industrialisasi. Akan tetapi, penulis cenderung melihat keunggulan komparatif dari sudut pandang neo klasik. Dalam konsep “tradisional” teori keunggulan komparatif didefinisikan sebagai bentuk keunggulan nilai produk suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memperoduksi barang tersebut. Sehingga cara pandang lebih menekankan pada unsur “produktivitas” sebagai faktor pentingnya (Model Ricardian).

Dapat dikatakan bahwa ketika suatu negara memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi maka biaya produksi perusahaan akan murah sehingga hal ini dikatakan sebagai keunggulan komparatif. Akan tetapi, dalam perkembangan jaman maka adanya perbedaan pendapat di mana keunggulan komparatif bukan hanya dikontribusikan oleh produktivitas tenaga kerja, melainkan juga faktor lain seperti upah, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan nilai tukar mata uang (kurs).

Dapat dimisalkan bahwa produktivitas tenaga kerja suatu negara tinggi akan tetapi upah yang diterima relative besar maka biaya menjadi mahal sehingga perusahaan tidak unggul. Maka, dapat diartikan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika dalam kegiatan – kegiatan ekonomi banyak menggunakan faktor – faktor produksi yang relative lebih tersedia atau murah terdapat di negar tersebut daripada negara yang merupakan mitra perdagangannya.

Maka, karena banyak ya kritik akan teori keunggulan komparatif sehingga di ganti dengan teori keunggulan kompetitif. Di mana keunggulan Kompetitif memperhitungkan semua faktor pokok yang mempengaruhi daya saing suatu perusahaan atau industry, sehingga lebih bermanfaat untuk perumusan kebijakan ekonomi. Faktor daya saing diantaranya yaitu persaingan sehat antar industry, adanya diferensiasi produk, dan kemampuan teknologi.

Selain itu, keunggulan kompetitif dapat diartikan sebagai proses di mana perusahaan mampu menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dalam menciptakan keunikan dan derajat kesulitan bagi pelaku lain untuk mengikuti atau mengimitasi sehingga memberikan nilai tambah lebih bagi pelanggannya.

  • Substitusi Impor dan Promosi Ekspor

Dalam pandangan keunggulan komparatif maka dapat dikemukakan dengan mempengaruhi pemilihan kebijakan ekonomi suatu negara. Pilihan kebijakan tersebut bisa dibedakan menjadi dua kategori yakni kebijakan industrialisasi yang bertumpu kepada orientasi ekspor promosi ekspor  dan kebijakan yang menekankan orientasi ke dalam atau substitusi impor. Dua piliha nyata tersebut sudah diterapkan di negara berkembang.

Dalam negara berkembang adanya deficit tersebut membuat cadangan devisa yang digunakan membiayai pembangunan ekonomi domestic menjadi tidak tersedia. Jika pembiayaan pembangunan macet, maka investasi tidak dapt dipenuhi sehingga menganggu pencapaian pembangunan secara keseluruhan.  Terdapat dua alasan terjadinya kondisi tersebut diantaranya yaitu :

  1. Ekspor negara berkembang kebanyakan berbentuk produk primer dengan ciri elastisitas permintaan rendah dan sering mengalami gejolak harga
  2. Negara maju, akibat tingkat teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik

Dua hal di atas yang mempengaruhi neraca pembayaran negara berkembag di mana  dala kaitannya dengan perdagangan luar negeri sehingga menimbulkan kemerosotan surplus ekonomi secara permanen. Penjelasan ini mewakili analisis yang dilakukan oleh kelompok dependensia yang melihat faktor “imbalance growth model” sebagai penyebab munculnya perekonomian negara berkembang.

Selain itu, seperangkat kebijakan proteksi lain juga diluncurkan seperti perlindungan tariff untuk industry dalam negeri, pengaturan kurs mata uang untuk memperoleh hasil yang sama dan serangkaian kebijakan untuk memperluas pasar dalam negeri.

Adanya kebijakan subsisdi impor (SI) tidak dapat bertahan lama kareba perekonomian negera berkembang mengalami siklus kelesuan. Hal ini disebabkan karena subsidi impor tidak bsa membuat perekonomian bekerja dalam skala efisisensi yang memadai karena related terbatasnya ukuran pasar domestic dan tiadanya kompetisi fair antar industry. Selain itu Karen adanya pandangan proteksionis bahwa “perusahaan akan belajar dari apa yang telah dikerjakannya” ternyata tidak menemui pembuktian. Subsidi impor (SI) menimbulkan dampak sampingan berupa konsentrasi pasar yang tidak sehat.

Dalam pandangan lain strategi subsidi impor (SI) dianggap sebagai faktor penting yang bertanggungjawab atas kegagalan suatu negara untuk mendorong ekspor diantaramya yaitu :

  1. Adanya sejumlah efek langsung yag menghambat ekspor seperti penjatahan devisa, peraturan “local content” yang meningkatkan biaya operasi serta aturan tariff perdagangan
  2. Persaingan antara industry substitusi impor dengan eksportir untuk mendapatkan modal dan tenaga kerja terlatih
  3. Efek makro ekonomi di mana tingkat inflasi di negara berkembang biasanya lebih tinggi daripada di negar industry

Dalam prespektif ekonomi kelembagaan, menurut Yeager kegagalan strategi subsidi impor (SI) terleta pada ketidakmmapuannya menciptakan proses “perusakan kreatif”. Hal ini dikarenakan dalam startegi SI tidak terdapat insentif bagi berlangsungnya inovasi akibat praktek perdagangan yang berlebihan sehingga hanya memunculkan para pencari rente.

Terdapat beberapa alasan pokok negara – negara berkembang perlu menerapkan kebijakan promosi ekspor diantaranya yaitu :

  1. Pilihan negara berkembang untuk memperkuat posisi eskternal
  2. Memacu akselerasi pertumbuhan industry manufaktur dalm negeri
  3. Memperkuat dan mmeperluas kedudukan ekspor komoditas tradisional yang telah dikembangkan
  4. Meningkatkan penerimaan produsen maupun eksportir
  5. Mempertinggi tingkat kepastian usaha bagai produsen dan eksportir
  6. Mempertinggi tingkat penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan ekonomi
  7. Pengembangan idustri untuk tujuan ekspor

Negara yang menganut orientasi keluar ini menjalankan kebijakan secara selektif dalam memilih sektir – sector ekonomi yang akan diberikan insentif sehingga bisa menembus pasar internasional.

Aspek kelembagaan yang penting untuk memperkuat orientasi ekspor ini sekurang – kurangnya tiga variabel yaitu koripsi, kualitas birokrasi, dan hak kepemilikan. Ketiga aspek kelembagaan tersebut aka berkontribusi terhadap pengurangan biaya produksi maupun transaksi sehingga daya saing komoditas meningkat.

  • Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi adalah hak, wewenang dan urusan diatur secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan proses penyerahan kekuasaan kepada wilayah atau pemerintah local dengan menggeser struktur akuntablilitas dari level nasional ke subnasional, cenderung diasosiasikan untuk memperkuat efisiensi dan tanggungjawab pemerintah. Percepatan dan insentias desentralisasi dapat dikerjakan dengan merujuk dua model berikut yaitu :

  1. Mengubah secara drastic watak sentralisasi pengelolaan negara dan mengimplementasikannya dalam tempo singkat
  2. Pemerintah menjalankan program terpadu dalam rentang waktu tertentu dengan cakupan yang terukur dan terjadwal

Keberhasilan desentralisasi dapat diukur dengan parameter sederhana yaitu dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan sector public dari pemerintah local. Kinerja dari keberhasilan pelayanan sector public dapat dilihat dari dua indikator yaitu efisiensi dan efektivitas.

  • Privatisasi

Privatiasai dianggap sebagai agenda paling penting dari transisi negara – negara sosialis menuju ekonmi pasar. Terdapat lima tujuan yang bisa diidentifikasi dari proses privatisasi diantaranya yaitu :

  1. Sebagai instrument meningkatkan pendapatan negara /pemerintah
  2. Menyebar bagian kepemilikan asset di sebuah negara
  3. Diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
  4. Mengurangi masalah yang timbul dalam ha pembayran sector public
  5. Menatasi kinerja yang buruk pada industry nasional

Privatiasi dianngap sebagai penjualan asset (perusahaan) negara kepada swasta dan banyak dianut oleh negara – negara Eropa Timur seperti Polandia, Hongaria, dan Rusia.

sumber : Buku Kelembagaan Prof Erani