Politik Etis : Politik Balas Budi Belanda

Politik Etis atau Politik Balas Budi ialah satu pemikiran yang mengatakan jika pemerintah kolonial menggenggam tanggung jawab kepribadian buat kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini adalah masukan pada politik tanam paksa. Timbulnya golongan Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) serta C.Th. van Deventer (orang politik) nyatanya membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memerhatikan nasib beberapa bumiputera yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menyatakan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, jika pemerintah Belanda memiliki panggilan moral serta hutang budi (een eerschuld) pada bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina tuangkan panggilan kepribadian itu ke kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer. Berikut ini isi politik etis, meliputi :

1. Irigasi (pengairan), membangun serta melakukan perbaikan pengairan-pengairan serta bendungan untuk kepentingan pertanian.

2. Imigrasi yaitu mengajak masyarakat untuk bertransmigrasi.

3. Edukasi yaitu memperluas dalam bagian pengajaran serta pendidikan.

4. Banyak pihak menghubungkan peraturan baru politik Belanda ini dengan pemikiran serta tulisan-tulisan Van Deventer yang diedarkan

5. Sekian waktu awal mulanya, hingga Van Deventer lalu diketahui menjadi pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama serta ke-2 disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan bangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda serta emigrasi dikerjakan dengan mengalihkan masyarakat ke daerah perkebunan Belanda untuk jadikan pekerja rodi. Cuma pendidikan yang bermakna buat bangsa Indonesia.

Dampak politik etis dalam bidang pengajaran serta pendidikan begitu bertindak dalam peningkatan serta pelebaran dunia pendidikan serta pengajaran di Hindia Belanda. Salah seseorang dari grup etis yang begitu berjasa dalam bagian ini ialah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), seseorang Menteri Kebudayaan, Agama, serta Kerajinan saat lima tahun (1900-1905). Semenjak tahun 1900 berikut berdiri sekolah-sekolah, baik untuk golongan priyayi ataupun rakyat biasa yang hampir rata di beberapa daerah.

Selain itu, dalam penduduk terjadi seperti transisi mental pada beberapa orang Belanda serta beberapa orang bumiputera. Kelompok simpatisan politik etis terasa prihatin pada bumiputera yang memperoleh diskriminasi sosial-budaya. Untuk sampai arah itu, mereka berupaya menyadarkan golongan bumiputera supaya melepas diri dari belenggu feodal serta meningkatkan diri menurut mode Barat, yang meliputi proses emansipasi serta menuntut pendidikan mengarah swadaya. (Wikipedia)