Tentang Kebijakan Tanam Paksa

Pengertian tanam paksa (Cultuurstelsel) ialah kebijaksanaan yang mengharuskan tiap-tiap desa dan petani supaya menyisihkan tanahnya sekitar 20% untuk ditanami tanaman wajib yang laris di pasar export internasional. Tanaman yang disebut misalnya seperti tebu, kopi, teh serta tarum.

Komoditas tanaman tersebut yang waktu itu begitu laris di pasar internasional, terutama eropa. Dengan membeli tanaman dengan harga terjangkau yang diatur dalam ketetapan, hingga pemerintah kolonial Belanda mendapatkan keuntungan banyak dan berlimpah (sumber sejarah).

Sebetulnya pemahaman Cultuurstelse ialah skema budi daya, akan tetapi sebab peraturan yang mengikat dan memaksa hingga dimaksud sistem tanam paksa oleh beberapa tokoh penentangnya. Kebijaksanaan ini pula menyengsarakan rakyat yang tidak mempunyai tanah, sebab mereka diharuskan kerja sepanjang 75 hari atau 20% jumlah keseluruhan hari dalam satu tahun.

Berikut isi dari ketentuan tanam paksa

  1. Tuntutan pada tiap-tiap rakyat Indonesia supaya menyiapkan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melampaui 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
  2. Pembebasan tanah yang disiapkan untuk cultuurstelsel dari pajak, sebab hasil tanamannya dipandang seperti pembayaran pajak.
  3. Rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan kerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik Belanda sepanjang 66 hari atau seperlima tahun.
  4. Waktu untuk melaksanakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak bisa melewati waktu tanam padi atau kira-kira 3 (tiga) bulan.
  5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketetapan akan dikembalikan pada rakyat.
  6. Rusaknya atau kerugian akibat tidak berhasil panen yang bukan lantaran kekeliruan petani seperti musibah alam dan diserang hama, akan dijamin pemerintah Belanda.
  7. Penyerahan tehnik penerapan ketentuan tanam paksa kepada kepala desa.

Usaha golongan liberal di negeri Belanda supaya Tanam Paksa dihapuskan telah sukses pada tahun 1870, dengan diberlakukannya UU Agraria, Agrarische Wet. Akan tetapi arah yang akan diraih oleh golongan liberal bukan sekedar hanya terbatas pada penghilangan Tanam Paksa. Mereka memiliki arah selanjutnya.

Pergerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh beberapa entrepreneur swasta. Oleh karenanya kebebasan yang mereka perjuangkan terpenting kebebasan di bagian ekonomi. Golongan liberal di negeri Belanda memiliki pendapat jika semestinya pemerintah janganlah turut terlibat dalam pekerjaan ekonomi.

Mereka menginginkan supaya pekerjaan ekonomi diatasi oleh pihak swasta, sesaat pemerintah bertindak selaku pelindung masyarakat negara, menyiapkan prasarana, menegakkan hukuman serta jamin keamanan dan ketertiban.

UU tersebut memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas dengan periode waktu sangat lama 75 tahun, untuk ditanami tanaman keras seperti karet, kelapa sawit, tarum (nila), teh, kopi atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa periode pendek.

Sumber Referensi :

  1. https://id.wikipedia.org/wiki/Cultuurstelsel
  2. https://www.unsam.ac.id/sistem-tanam-paksa/