Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

July 13, 2012 in pelanggaran HAM di Papua, POLITIK, studi kasus by Adinda Laksmi Indara

oleh : Adinda Laksmi Indara

Latar Belakang

Papua adalah daerah di ujung timur Indonesia yang selama ini masih menjadi perhatian publik nasional dan internasional karena situasinya yang jauh dari kesan kondusif dan aman. Sejak awal, baik saat menjalankan administrasi pemerintahan sebelum PEPERA atau sesudah Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, pemerintah memilih dan menggunakan pendekatan keamanan (militer) dengan dalih menegakan kedaulatan negara, mengikis habis gerakan separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua. Bahkan, pendekatan ini juga dijalankan oleh pusat untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah maupun perlawanan dari kelompok di Papua yang sejak awal menolak integrasi Papua ke Indonesia dengan jalan damai.

Dalam kenyataannya, penanganan konflik Papua tidak berubah walaupun rezim telah beberapa kali berganti. Hal itu bisa dilihat dengan belum adanya perubahan secara jelas terhadap kebijakan pusat setelah 50 tahun lebih integrasi Papua ke Indonesia. Faktanya pendekatan keamanan dan militer masih dipertahankan dan digunakan dengan alasan ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Kemudian diperparah ketika terjadi perubahan politik nasional seiring tumbangnya rezim orde baru tahun 1998, penanganan konflik Papua tidak beranjak dari pola pendekatan politik militer. Meskipun tahun 2001 pemerintah pusat yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Megawati Sokarnoputri memberikan Otonomi Khusus (OTSUS) sebagai suatu alat politik terhadap Papua melalui pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, namun hal tersebut tidak menandakan adanya gejala perubahan pola penanganan di Papua, karena kenyataannya pendekatan yang bertumpu pada penggunaan aparat TNI masih diberlakukan. Tetap berlanjutnya pendekatan ini terhadap Papua mencerminkan sikap setengah hati dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik antara Jakarta – Papua secara damai dan tanpa kekerasan.

Sehingga sampai saat ini berbagai tindakan yang sifatnya melanggar hak-hak asasi manusia seringkali terjadi di Papua. Banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di papua, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Itu pun yang diketahui, tak terhitung juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam yang belum diketahui hingga saat ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya itu tak pernah diselesaikan satu kasus pun hingga saat ini. Bahkan KOMNASHAM juga belum bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua ini dan cenderung acuh tak acuh. Di papua pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di papua sudah cukup memprihatinkan, dan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Papua dan umumnya di lakukan oleh aparat militer terhadap rakyat pribumi di papua. Sampai dengan saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM di papua belum diselesaikan secara maksimal, dan dengan adanya hal inilah yang menyebabkan timbulnya akar konflik antara rakyat pribumi dengan pemerintah Indonesia.

Pelanggaran HAM yan dilakukan oleh pemerintah terhadap warga papua kian hari semakin membukit dan terus bertambah. Korban jiwa berjatuhan disana sini. Pelanggaran HAM tersebut tak satupun kasus yang dapat diselesaikan dengan baik tetapi selalu membiarkan dan berlalu begitu saja. Yang lebih parah lagi adalah aparat dalam hal ini TNI/POLRI selalu menyangkal bahkan menyembuyikan tindakan pelanggran yang mereka perbuat itu.

 

Potensi Kekerasan oleh Aparat

Menjadi persoalan ketika prasangka separatis juga menyebar dan mengkonstruk isi kepala aparat TNI yang bertugas di lapangan. Berbagai fakta memperlihatkan prasangka ini tidak semata tertanam di elit, prajurit TNI di bawah juga memperlihatkan tendensi serupa. Hal ini diperburuk dengan bentuk sikap dan tindakan. Dari segi sikap, tendensi ini membentuk stigma negative dalam memandang orang Papua dan melahirkan sikap penuh curiga. Muncul stigma memandang orang Papua sebagai separatis yang dalam realitasnya melahirkan persoalan. Secara tindakan muncul pola tindak yang mengacu pada kekerasan.

Saat ini anggota TNI di Papua mempunyai pandangan mereka menghadapi separatis sebagai musuh Negara. Mereka harus selalu bersiaga supaya tidak dibunuh oleh musuh dan sebaliknya harus membunuh musuh itu terlebih dahulu. Pada titik ini, orang Papua tidak dipandang sebagai warga Negara karena mereka lebih dilihat sebagai separatis dan musuh Negara. Saat ini aparat TNI di Papua memiliki dalil operasi yakni, “setiap orang Papua anggota OPM (Operasi Papua Merdeka) adalah separatis sampai dia terbukti bahwa dia bukan separatis”. Dengan dalil tersebut semua rakyat Papua dicurigai. Setiap gerak gerik orang Papua diikuti dan dibuntuti. Bahkan, aparat militer juga bisa membunuh kapan dan dimana saja dengan alasan membasmi separatis.

Banyak juga aksi-aksi militer yang menyetubuhi istri-istri anggota OPM agar para anggota OPM terpancing keluar dan TNI bisa menangkap dan membunuh mereka. Bahkan penduduk Papua yang meskipun bukan anggota OPM juga seringkali jadi sasaran TNI dan mereka sama sekali tidak mempunyai hak pembelaan diri atau hak bicara.

 

Faktor-faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran HAM

Tentu saja ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, secara umum hal itu tidak bisa dilepaskan dari berlanjutnya kebijakan keamanan yang menempatkan pendekatan kekerasan dan pemaksaan dalam menangani masalah Papua. Yang paling mendasar tentu saja berkaitan dengan aspek stigma yang menyelimuti seluruh persoalan Papua. Masalah ini telah menumbuhkan berbagai stigma negative terhadap orang-orang Papua, ketidakpercayaan dan sikap untuk selalu mencurigai. Namun apabila ditilik lebih lanjut, kekerasan dan pelanggara HAM di Papua ini juga tidak lepas dari campur tangan pihak asing yang berusaha menyetir pemerintah agar rakyat Papua tidak melakukan gerakan-geraan penentangan. Karena tentu saja agar memperlancar pengerukan kekayaan di Papua seperti contohnya Kasus Freeport yang baru – baru ini menambah list panjang masalah yang ada di Papua salah satunya penolakan kenaikan gaji pekerja. Padahal kenaikan gaji tersebut belum sepadan apabila dibandingkan dengan kewajiban dan waktu kerja mereka.

Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua juga berkaitan dengan persoalan nilai di internal TNI yang belum berubah. Misalnya berkaitan dengan doktrin. Persoalan nilai ini seringkali membuka ruang bagi kekerasan TNI. Dan bahkan, ada kecenderungan pembenaran terhadap setiap kekerasan dan pelanggaran HAM oleh TNI, atasnama menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

Selain itu, terus berulangnya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, paling juga disebabkan oleh berbagai faktor lain, di antaranya: reformasi TNI yang tersendat, Otsus yang tidak Konsisten, ketertutupan dan Lemahnya Pengawasan terhadap Aparat Kemanan, impunitas terhadap berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, budaya Kekerasan yang masih melekat serta lemahnya pemahaman HAM di aparat, stigma Separatis terhadap warga Papua, rendahnya Kesejahteraan aparat di bawah, keterlibatan asing dan kepentingan segelintir orang dalam berbagai bisnis di Papua, dan lain-lain.

 

Gagalnya Otonomi Khusus

Sejak 21 November 2001 atau tepatnya sepuluh tahun lalu, pemerintah pusat mulai menerapkan otonomi khusus Papua, sebagai solusi percepatan pembangunan di bumi Cendrawasih, termasuk mengatasi berbagai keresahan sosial. Namun Otsus yang sudah menghabiskan lebih dari 30 triliun rupiah, dinilai tidak memiliki target bahkan justru menimbulkan ketidakstabilan di Papua. Masih banyak penyimpangan bahkan pelanggaran HAM. Akibatnya tidak ada perkembangan di sana, masyarakat asli tak pernah menikmati hasil tanah kelahirannya.

Banyaknya pelanggaran terhadap Otsus ini yag menyebabkan ditarik kesimpulan bahwa penerapan Otsus mengalami kegagalan. Pelanggaran seperti ditetapkannya dualisme hukum antara Provinsi dan Kab/Kota di daerah Otonomi khusus di Tanah Papua, dimana Provinsi melaksanakan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sedangkan Kab/Kota melaksanakan UU No.32 Tahun 2004. Selain itu pencairan dana otsus juga selalu terlambat dan tidak ada pembagian hasil sumber daya Papua antar penduduk Papua dan Jakarta, belum ditentukan kebijakan khusus yang mengatur keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua, dan banyaknya penculikan dan pembunuhan yang terjadi di Papua menjadi kesimpulan bahwa penerapan Otonomi Khusus gagal total dan otonomi khusus cenderung menjadi alat politik bagi pemerintah dan pihak asing.

 

Berbagai Macam Pelanggaran HAM di Papua

Pelanggaran HAM di Papua antara lain :

  • Pelanggaran primer pada UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pelanggaran kebebasan individu untuk hidup (Liberty), pelanggaran keamanan (Safety), pelanggaran perlawanan terhadap penindasan (Resistance to Oppression). seperti pembunuhan dengan segala cara dan juga pemerkosaan. Banyaknya pembunuhan oleh TNI yang kemudian tidak diusut dan dibiarkan begitu saja antara lain :
  1. kasus Kimaam
  2. pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay dan penghilangan sopirnya, Aristoles Masoka.
  3. Kasus Wasior
  4. Kasus Abepura
  5. Wamena
  6. Operasi Puncak Jaya
  7. Timika berdarah
  8. Kasus Freeport

 

  • Pelanggaran Terhadap Hak – Hak Sipil dan Politik (Mengacu pada International Covenant on Civil and Political Rights). Terkait dengan penyelewengan penerapan Otonomi Khusus yang pada realitanya ternyata tidak berpihak pada penduduk Papua. Juga terkait pelanggaran pada MRP (Majelis Rakyat Papua) yang sangat dicampuri oleh pemerintah pusat, dan bidang keuangan cenderung tidak transparan pada pembagian sumber daya alam papua. Selain itu, pelanggaran yang mendasar adalah segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk Papua tidak pernah mengikutcampurkan suara Papua atau wakil-wakil Papua di dalamnya.

 

  • Pelanggaran Terhadap Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Terkait dengan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights). Sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan penduduk Papua sangat buruk sekali. Ini dikarenakan pengalokasian APBD yang pada realitanya tidak sesuai dengan angka yang tertera. Juga terkait dengan pengeksploitasi sumber daya alam Papua yang hasilnya tidak bisa dinikmati oleh penduduk Papua. Bahkan ketika saya mengikuti kajian dialog Otonomi Khusus Papua (Mata Kuliah Reformasi Sektor Publik) di Fakultas Hukum dengan kerjasama Lab. OTODA Fakultas Hukum, pada saat itu hadir penduduk Papua yang berkuliah di Universitas Brawijaya, mereka mengungkapkan secara riil bagaimana kondisi di Papua. Bahkan menurut mereka, berita pemerintah di televisi bahwa Papua sekarang sudah maju itu adalah bohong besar. Mereka tidak merasakan perbedaan adanya otonomi khusus atau tidak, karena mereka tetap tidur dan terbangun dengan suasana gelap gulita tanpa lampu. Sehingga banyak pertanyaan apakah otonomi khusus ini hanya alat politik? Mereka juga akhirnya membentuk stigma “membenci masyarakat Jawa”, karena mereka merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Mereka juga mengungkapkan bahwa banyak sekali muncul pembenci-pembenci Jawa dikarenakan tindak-tanduk TNI yang menghamili penduduk Papua kemudian mereka tidak bertanggungjawab. Akhirnya lahirlah bibit-bibit pembenci masyarakat Jawa. Selain itu, populasi penduduk Papua juga tiap tahunnya selalu berkurang jauh sekali dikarenakan faktor dibunuh, kesehatan yang buruk, gizi buruk, dll. Sangat ironis sekali bila ditilik papua adalah daerah yang sangat makmur dengan SDA tambangnya dibandingkan dengan daerah Jawa.

 

  • Pelanggaran Terhadap Diskriminasi Rasial (Terkait dengan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination). Pelanggara di Papua mencangkup pelanggaran terhadap diskriminasi rasial dikarenakan pada pelanggaran di papua sudah membawa stigma kedaerahan (primordial, kepentingan segelintir orang dan stigma masyarakat Papua – Jawa). Terjadinya diskriminasi bahwa semua orang Papua adalah anggota OPM dan tindakan sewenang-wenang TNI membunuh tanpa aturan dan tidak ada hukuman membuat populasi penduduk Papua menipis. Selain itu, apabila hal ini terus berkelanjutan, maka kekerasan tersebut bisa menjadi genocide yaitu pemusnahan suatu ras atau suku. Karena apabila digambarkan pada tabel analisis perubahan kependudukan di Papua, penduduk asli papua bisa benar-benar punah. Selain itu, banyak persoalan lain seperti menganaktirikan orang papua asli dengan pendatang, dikarenakan orang Papua asli lebih banyak berkulit hitam. Hal ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah dan tempat kerja.

 

  • Pelanggaran Diskriminasi Terhadap Perempuan (Terkait dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Pelanggaran di Papua bisa termasuk pada pelanggaran diskriminasi pada perempuan, dikarenakan tindakan aparatur TNI yang sewenang-wenang menggunakan tubuh perempuan penduduk Papua sebagai pelampiasan kebutuhan seks kemudian ditinggalkan begitu saja. Selain itu, perempuan penduduk Papua khususnya istri – istri anggota OPM juga banyak dimanfaatkan untuk memancing para anggota OPM yang kebanyakan laki-laki agar keluar dari persembunyiannya dan aparat TNI bisa menangkap juga tidak segan – segan membunuh. Namun faktanya adalah bahwa undang – undang tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan terhadap pelanggaran hak asasinya dalam bentuk :
  1. Kekerasan berbasis gender bersifat kekerasan fisik, seksual atau psikologis, penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan
  2. Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan.
  3. Diskriminasi dalam sistem pengupahan.

 

Solusi

Untuk memperbaiki kondisi Papua yang kian hari kian memburuk, maka dapat dilakuakn hal – hal berikut ini :

  • Mengamandemen UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
  • Memperbaiki kebijakan-kebijakan yang cenderung melegitimasi tindakan pelanggaran HAM
  • Perbaikan taraf hidup penduduk Papua dan juga aparatur TNI yang ditugaskan di Papua
  • Peningkatan ketegasan hukum dan peningkatan kinerja KOMNASHAM dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Papua sehingga tidak berlarut-larut
  • Meminimalisir campurtangan pihak asing dalam pemerintahan dan perekonomian natara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua, juga harus dibentuknya peraturan sistem bagi hasil SDA yang jelas bagi penduduk Papua.
  • Pemerintah harus lebih mengontrol saham-saham asing yang ada di Papua, karena sampai sekarang saham asing di tanah Papua itu hampir menyeluruh memiliki SDA tambang di Papua.
  • Meminimalisir sikap neoliberalisme terkait dengan janji-janji pada penandatanganan utang luar negeri yang biasanya syarat-syaratnya harus menjual public goods yang ada di Indonesia.
  • Pemerintah harus lebih transparan pada penduduk Papua.
  • Perubahan stigma penduduk Papua bahwa tindakan pemerintah tidak selalu buruk, begitu juga perubahan stigma aparat TNI yang sedang bertugas bahwa penangkapan tidak boleh sewenang-wenang.
  • Meminimalisir aparat TNI di papua.

 

Kesimpulan

Kebijakan dan pola pendekatan yang digunakan untuk mengatasi persoalan Papua di era reformasi belum mengalami perubahan sejak Papua dinyatakan berintegrasi dengan Indonesia. Pendekatan yang digunakan didominasi oleh pendekatan keamanan dengan kebijakan menumpas apa yang disebut sebagai gerakan separatis, walaupun di era reformasi sudah menggunakan jalan politik. Kebijakan dan pola pendekatan keamanan tersebut berhubungan dengan proses reformasi keamanan dan reformasi TNI yang belum tuntas serta rendahnya profesionalisme aparat TNI melahirkan peristiwa-peristiwa kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM.

Akibatnya, kondisi HAM di Papua belum berubah atau meningkat jika dibanding dengan masa sebelumnya. Masih terjadi pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan dan pelarangan bergerak, intimidasi, penangkapan, penyiksaan, kekerasan seksual, perampasan harta benda, hingga pembunuhan secara sewenang-wenang. Terhadap kasus-kasus itu tidak pernah ada proses penegakan hukum yang berkeadilan. Pemerintah juga cenderung acuh tak acuh dengan kondisi rakyat Papua, yang akhirnya hanya melahirkan kebencian-kebencian yang terus berlanjut oleh masyarakat Papua.

 

Referensi :

*dari berbagai sumber