ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATASAN SUBSIDI BBM

June 9, 2012 in analisis kebijakan BBM, POLITIK by Adinda Laksmi Indara

oleh : Adinda Laksmi Indara

BBM adalah jenis komoditi yang sangat strategis yang dimiliki Indonesia selain bisa menjadi sumber devisa untuk pemasukan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) juga untuk kebutuhan dasar rakyat untuk aktivitas rumah tangga.

Sehingga kebijakan pemerintah yang bersangkutpaut dengan komoditi BBM selalu memunculkan pro dan kontra. Sikap pro dan kontra ini terjadi terutama ketika menyikapi masalah, isu dan argumentasi kebijakan yang dibangunnya untuk memilih kebijakan subsidi BBM. Dalam perspektif analisis kebijakan publik tersedia beberapa tahap atau langkah prosedural yang harus dikritisi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu kebijakan itu diperlukan atau perlu kebijakan lainnya.

 

TAHAP – TAHAP ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATASAN SUBSIDI BBM

  1. Verifikasi atau Pendetailan Masalah dalam kebijakan pembatasan subsidi BBM

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa komoditi BBM adalah komoditi yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga kebijakan – kebijakan yang terkait dengan komoditi BBM sangatlah rentan krisis dan masalah sehingga diperlukan tindakan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menyikapi permasalahan BBM yang semakin hari semakin krusial.

Beban subsidi BBM yang terus meningkat memaksa pemerintah perlu membuat mekanisme subsidi yang tepat sasaran. Tujuannya sangat jelas agar subsidi yang sangat besar itu benar-benar sampai pada yang membutuhkan dan jumlahnya tidak mengganggu program pembangunan lainnya. Namun tingginya tingkat konsumsi BBM menjadi masalah yang sangat konsensus yang menghantui Indonesia setiap tahunnya. Hingga akhirnya pemerintah menerbitkan kebijakan pembatasan subsidi BBM. Bahwa yang dimaksud adalah BBM bersubsidi hanya diperuntukkan untuk kendaraan berplat kuning, beroda dua dan beroda tiga sedangkan untuk kendaraan berplat hitam diarahkan untuk menggunakan BBM non subsidi atau pertamax.

Pemerintah beralasan bahwa pembatasan subsidi ini muncul karena terbebaninya APBN oleh subsidi BBM karena melejitnya harga minyak dunia namun alasan tersebut bila dipikir merupakan alasan yang tidak masuk akal padahal sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil tambang, gas dan energy. Pembatasan subsidi BBM ini cenderung membuka harga BBM pada harga pasar atau keekonomian, bukan pada harga rakyat dan pemerintah tetap melakukan impor minyak.

2. Pembatasan Subsidi BBM melawan Konstitusi UUD 1945

Apabila ditilik lebih lanjut kebijakan pembatasan subsidi BBM ini melawan konstitusi dan kepentingan nasional karena pada dasarnya pembatasan subsidi BBM ini lebih banyak bertujuan untuk kepentingan asing atau internasional juga lebih menguntungkan bisnis asing. Selain itu juga pembatasan subsidi BBM ini juga mendukung Peraturan Presiden yang menentang konstitusi UUD 1945.

Pasal 9 Perpres No. 55 Tahun 2005

(1) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, selanjutnya disesuaikan dengan harga keekonomian yang dapat berupa kenaikan atau penurunan harga.

(2) Penyesuaian harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Pasal diatas sudah sangat menjelaskan bahwa pemerintah melawan konstitusi dengan tetap melepaskan BBM melalui harga pasar. Padahal sebelumnya pemerintah telah membatalkan pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pasal yang dibatalkan MK ini dinilai sarat neoliberalisme karena harga perekonomian Indonesia berdasar pada harga pasar.

Orientasi kebijakan publik yang diamanatkan konstitusi dasar negara (Pasal 33 UUD 1945) telah jelas dan tegas, bahwa sistem ekonomi yang dipilih negara ini adalah sistem ekonomi pasar bebas yang sosial bukan sistem pasar bebas yang liberal. (Kompas, 22 Desember 2004).

Kutipan artikel diatas sudah bisa menjelaskan bahwa kondisi perekonomian kita menuju pasar liberal dnegan mematok harga BBM dengan patokan harga minyak dunia. Padahal pematokan itu hanya akan menimbulkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, karena harga yang digunakan dunia, belum tentu bisa digunakan di Indoenesia (ketimpangan harga).

1.1  Pengimpelementasian Washington Consensus

Dalam agenda neoliberalisme, pemberian subsidi BBM harus segera dihapuskan karena subsidi BBM akan membebani APBN. Sehingga pemerintah berusaha mengeluarkan Undang-Undang untu menunjang perkembangan neoliberalisme di Indonesia.

Seperti yang telah dipaparkan diatas (PerPres No. 55 Tahun 2005) bahwa perubahan undang – undang di bidang sumber daya alam pada masa transisi menjadi arena pengaplikasian neoliberalisme di Indonesia. Sejumlah undang – undang yang lahir mencerminkan pengamalan nilai – nilai neoliberalisme seperti contohnya penghapusan subsidi BBM melalui pembatasan subsidi BBM.

Diawali oleh kehadiran IMF dengan paket utang pemulihan ekonomi pada masa Soeharto, kemudia berlanjut dengan hadirnya USAID (United States Agency for International Development). Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi adalah menyiapkan draft UU yang bekerjasama dengan IDB dan World Bank untuk menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Melalui CGI (Consultative Group on Indonesia) dengan ketua umumnya World Bank. Sehingga akhirnya muncul upaya – upaya pemerintah dalam membuat undang – undang mengatur BBM yang juga merupakan pengaplikasian janji pada ULN.

TAHUN PRODUK KEBIJAKAN KETERANGAN
2007 UU No. 30/2007 tentang Energi Mengadopsi istilah nilai keekonomian yang hamper mirip dengan harga pasar yang sudah dibatalkan MK dalam UU Migas.

*Sumber Tabel : Daniel, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah. Inside Press

Istilah harga keekonomian ini dimunculkan pertama kali dalam Perpres No. 55 Tahun 2005.Setelah muncul istilah harga keekonomian, maka pemerintah secara bertahap akan menaikkan harga BBM sehingga harga BBM akan menyesuaikan harga pasar minyak dunia.

Apabila dicermati, hal – hal ini merupakan pengaplikasian dari Washington Consensus, yang menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas serta penerapan kebijakan yang tepat. Yang menjadi sumber masalah adalah harga BBM di Indonesia memakai patokan harga MOPS, singkatan dari Mean of Platts Singapore, atau lebih popular dengan Mid Oil Platts Singapore. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005 (harga keekonomian). Indonesia selalu tergantung dengan harga minyak mentah dunia. Saat harga minyak mentah dunia naik, pemerintah kelimpungan mencari dana subsidi untuk menjaga agar harga BBM di negerinya tetap, bila sumber dana untuk mensubsidi BBM buntu, maka BBM dalam negeri pun naik menyesuaikan harga minyak dunia, sehingga efeknya rakyat miskin bertambah dan pengangguran pun meningkat.

Harga BBM tersebut ditentukan pada pasar komoditas yang ditentukan oleh NYMX (New York Mercantile Exchange), LIFFE (London International Financial Future Exchange) dan NYBT (New York Board of Trade).

1.1  Kontradiksi Alasan Pemerintah

Subsidi BBM sebanyak Rp.133,8 trilyun oleh pemerintah dinyatakan membebani APBN. Subsidi BBM harus dipangkas agar APBN tidak terlalu terbebani. Subsidi, demikian juga harus dikurangi secara bertahap. Dalam APBN 2011 subsidi yang telah dianggarkan oleh pemerintah berkisar pada angka Rp.133,8 trilyun. Angka subsidi tersebut telah lebih kecil dari anggaran 2010 yaitu sebesar Rp.143,5 trilyun. Namun besaran angka subsidi di sektor energi itu dibandingkan dengan pos-pos lain ternyata lebih kecil. Bandingkan saja dengan anggaran untuk membayar cicilan hutang luar negeri dengan bunganya sebesar Rp.230,3 trilyun (2010) dan Rp.240,1 trilyun (2011)

 

Hidden Agenda (Liberalisasi Sektor Migas)

Pembatasan BBM bersubsidi yang ditandai dengan penyesuaian harga pasar juga semakin menebalkan kebijakan liberal pemerintah, dalam hal ini sektor migas. Pengurangan subsidi dan penyesuaian (penyerahan) harga BBM atas harga pasar merupakan bukti shahih betapa pemerintah sekarang berjalan di atas kebijakan liberal. Pembatasan BBM bersubsidi pun tidak lain adalah kenaikan harga BBM, karena penyesuaian harga pasar identik dengan kenaikan harga. Liberalisasi migas merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalisme yaitu sebuah ideologi yang meniscayakan siapapun dapat memiliki apapun disertai minimnya campur tangan negara. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap hal yang menguntungkan dapat dikuasai oleh pihak swasta. Tidak terkecuali sumber daya alam yang menyangkut kebutuhan orang banyak, seperti sumber energi dalam bentuk minyak bumi dan gas.

Liberalisasi migas ini dapat dilacak pada UU No.22/2001 tentang migas yang mengatur sektor hulu dan hilir. Melalui kebijakan itulah pemerintah melegalkan perusahaan-perusahaan multinasional ikut masuk dalam sektor hulu (eksplorasi) dan hilir migas (eceran). Di sektor hulu pun terdapat perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon Mobile, Shell, Total, Chevron dll. Di sektor hilir ada Shell.

Melalui kebijakan liberal ini Indonesia menjadi tidak berdaulat atas sumber energi yang ada di wilayahnya sendiri. Sebabnya Indonesia saat ini berada dalam posisi subordinat dari kepentingan kapitalisme global. Cengkraman kapitalisme global juga telah membuat negara abai dalam mengedepankan ketahanan nasional dan memilih untuk mengedepankan kepentingan asing. Padahal sektor migas memiliki peran yang strategis bagi sebuah negara.

1.1  Pengalihan penggunaan plat hitam ke plat kuning

Penggunaan plat hitam khususnya roda empat hampir kebanyakan digunakan untuk bisnis, ukm dan transportasi. Sehingga apabila para pengguna roda empat berplat hitam dianjurkan beralih ke plat kuning, maka bias kita bayangkan berapa banyak yang akan dihabiskan untuk biaya produksi. Seandainya dalam satu kali pengangkutan barang hanya membutuhkan 2 liter bensin premium (Rp 9000) kemudian beralih ke plat kuning yang bias saja rute jalan berbeda-beda dan perlu berkali-kali ganti angkutan. Bisa dibayangkan berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan transportasi produksi.

Selain itu penggunaan plat kuning hanya akan menambah ketidakefisienan waktu karena pengoperasian transportasi umum di Indonesia masih sangat buruk dan tentu saja keselamatannya juga belum tentu terjamin.

Kemudian maraknya pasar gelap yang menjual premium secara eceran, namun mereka tidak dapat sepenuhnya disalahkan khususnya pada daerah terpencil yang jauh dari SPBU. Masyarakat sekitar juga membutuhkan pedagang eceran yang menjual bensin melalui botol atau jerigen dan mereka sangat berfungsi dalam pendistribusian BBM.

1.2  Pengaplikasian Kebijakan dalam masyarakat

Suatu kebijakan pemerintah itu bisa dibilang efektif ketika kebijakan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan demi kemakmuran bersama. Bisa kita lihat sendiri kebijakan yang sudah dijalankan pada maret 2011 lalu, hanya dianggap seperti angin lewat saja bagi masyarakat. Kebijakan yang seharusnya dilakukan guna untuk meminimalisirkan dana APBN yang dikeluarkan negara untuk subsidi BBM, ternyata tidak mendapatkan tanggapan serius dari masyarakat. Masyarakat jelas mengetahui bahwa mulai dari maret lalu ada pembatasan pembeli BBM bersubsidi, tapi setelah mengetahui adanya kebijakan tersebut mereka masih tetap pada kebiasaan mereka untuk membeli BBM bersubsidi, Mulai dari kalangan pekerja, mahasiswa dan pelajar. Mereka merasa ketika mereka diharuskan membeli PERTAMAX(bahan bakar yang tidak disubsidi) mereka merasa keberatan dengan bertambahnya uang yang harus mereka keluarkan untuk membeli bahan bakar yang jauh lebih mahal dari pada BBM bersubsidi.

Tidak ada kejelasan seperti ini lah yang membuat kebijakan ini berjalan tidak efektif. Petugas SPBU juga tidak mungkin menanyakan kepada pembeli bahwa yang membeli BBM bersubsidi tersebuat apakah dari kalangan mampu atau tidak mampu.

Tidak adanya hukum atau sanksi jika melanggar kebijakan ini, membuat para pembili BBM bersubsidi merasa tenang dan tidak bersalah karena tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka ketika membeli BBM bersubsidi tersebut. Padahal jauh – jauh hari sebelum pembatasan subsidi ini masih dalam wacana, banyak sekali ekonom, media massa dan aktivis yang memberikan tanggapan apakah kebijakan pembatasan subsidi BBM tersebut bias efektif atau tidak.

Pemerintah seharusnya meninjau ulang kebijakan ini, karena dirasa terlalu terburu-buru dan tidak ada infrastruktur atau alternatif yang diberikan bagi masyarakat yang bisa mendukung  terlaksananya kebijakan ini (Republika minggu, 12 Desember 2010).

1.1  Melemahnya daya beli masyarakat

Dengan pembatasan subsidi BBM, maka bias dibayangkan bahwa harga- harga barang pokok di pasaran akan melejit harganya, karena ditinjau dari naiknya harga produksi atau harga distribusi, sehingga harga jual barang pun harus naik pula. Sungguh miris apabila melihat rakyat Indonesia kesulitan atau tidak mampu untuk membeli atau mengkonsumsi barang – barang pokok dan juga mendapatkan BBM padahal notabene Negara Indonesia adalah Negara yang subur dan kaya akan bahan tambang. Namun pada kenyataannya, barang tambang atau kilang – kilang minyak yang dimiliki Indonesia hampir sudah menjadi separuh saham asing seperti Exxon Mobil dan lain – lain. Sehingga pembatasan subsidi BBM ini berimbas banyak terhadap bidang ekonomi karena semua barang – barang pasti juga akan naik harganya dan menimbulkan banyaknya kemiskinan baru lagi di Indonesia.

 

Agenda Setting

Sehingga dari beberapa permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa agenda setting kebijakan pembatasan subsidi BBM adalah bentuk keterlibatan pihak asing pada kebijakan di Indonesia dalam ranah perjanjian utang luar negeri (Washington Consensus) yang mengakibatkan neoliberliasme tumbuh subur di Indonesia. Dengan bukti banyaknya privatisasi BUMN dan lain sebagainya.

 

Formulasi Kebijakan

Kebijakan pembatasan subsidi BBM disini lebih cenderung mengarah pada kebijakan reform yaitu kebijakan yang bersifat merubah. Disini reform dimaksudkan bahwa terjadi pembatasan subsidi BBM yang pada dasarnya BBM adalah hak rakyat, sehingga terjadi pembatasan hak – hak rakyat atas penggunaan BBM ini.

 

Decision Making

Pembuatan keputusan kebijakan pembatasan subsidi BBM ini lebih cenderung irrational model, yaitu kebijakan pembatasan subsidi BBM ini cenderung tidak rasional dikarenakan antara masalah, solusi dan pilihan tidaklah seimbang karena kebijakan pembatasan subsidi ini hanya akan menimbulkan masalah baru lagi.

 

Implementasi dan Ambiguitas

Dari beberapa permasalahan diatas, dapat dianalisis permasalahan dan ambiguitas menurut R.Matland bahwa sebuah kebijakan yang tidak tepat sasaran maka akan timbul permasalahan baru dan keambiguan. Ambigu disini berarti timbul konflik baru lagi dan menyebabkan tujuan kebijakan itu meleset dari tujuan awalnya karena disebabkan oleh berbagai macam hal.

 

Policy Ambiguity

Low

High

Level Konflik

Low

Terbebaninya APBN, sehingga penggunaan subsidi BBM dibatasi Terciptanya pasar bebas (persaingan usaha) yg sarat neoliberalisme

High

Tidak efektif karena kebijakan pembatasan subsidi tidak berjalan (masih banyak pengguna roda empat yang membeli premium dan masih banyak orang mampu/kaya namun tetap membeli premium) Pembatasan subsidi BBM merupakan impelementasi atas janji terhadap utang luar negeri / pihak asing

PENGEVALUASIAN KRITERIA MASALAH DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN SUBSIDI BBM

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan diatas maka didapatkan beberapa masalah yang dapat dievaluasi tingkat efektifitasan masalah sehingga apabila dilakukan alternatif kebijakan dari kriteria masalah tersebut, maka dapat dihasilkan kebijakan yang benar – benar efisien dan tepat sasaran.

Evaluasi Kebijakan Menurut Hawlett dan Ramesh dalam bentuk Administrative Evaluation :

No.

Permasalahan

 

Analisis Masalah

1. Penentangan terhadap Konstitusi Process Evaluation
  • Mengacu pada Pasal 28 ayat (2) yang dibatalkan oleh MK, kemudian pemerintah tetap berusaha memunculkan undang – undang yang tujuannya sama yaitu penerapan neoliberalisme atau pasar bebas dnegan munculnya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2005
  • Penggunaan kata “harga keekonomian” yang menimbulkan arti persaingan usaha yang bebas dan wajar. Hal ini sarat akan neoliberalisme.
2. Pengimplementasian Janji ULN (termasuk pengimpelemntasian paham neoliberalisme pasar bebas) Effectiveness Evaluation
  • Dimulai dengan paket utang pemulihan ekonomi (Soeharto) oleh IMF. Kemudian demi menutup utang per tahun, maka akan timbul utang baru lagi pertahun melalui forum CGI. (debt trap menjadi cultural trap)
  • Ketergantungan terhadap ULN atau pembentukan mindset pola piker hubungan “tuan-hamba” dan menempatkan Indonesia pada sikap “kepatuhan” terhadap pihak asing.
  • Pengimpementasian consensus Washington dengan pembatasan subsidi BBM (keharusan untuk meminimalkan pengeluaran untuk porsi subsidi)
3. Hidden Agenda (Liberalisasi Migas) Process Evaluation
  • Mengacu pada UU No.22/2001 tentang migas yang mengatur sektor hulu dan hilir. Melalui kebijakan itulah pemerintah melegalkan perusahaan-perusahaan multinasional ikut masuk dalam sektor hulu (eksplorasi) dan hilir migas (eceran).
4. Pengalihan plat hitam menjadi plat kuning Effectiveness Evaluation
  • Dinilai tidak efektif dan efisien karena penggunaan kendaraan ber-plat hitam juga untuk kegiatan transportasi, UKM, dan bisnis.
  • Transportasi umum belum dapat dikatakan layak karena keselamatan penumpang belum tentu terjamin (pencopetan, pemerkosaan, pelecehan)
  • Trasnportasi umum tidak efisien waktu
5. Penerapannya tidak efektif Effectiveness Evaluation
  • Masih banyak pengedara kendaraan yang tergolong mampu untuk membeli BBM non-subsidi namun mereka tetap membeli BBM bersubsidi
  • Tidak ada kejelasan dalam kebijakan pembatasan subsidi BBM dalam membatasi penggunaan BBM.
6. Borosnya penggunaan BBM Effort Evaluation
  • Mengacu pada kebijakan yang sangat lemah di sektor transportasi berdampak pada tingginya konsumsi BBM
  • Kualitas transportasi yang rendah. Ketersediaan Busway juga hanya ada di kota besar, di kota kecil yang tersedia hanya kol, bus kota kecil dan tentu saja kualitas dan keamanannya belum terjamin.

 

ALTERNATIF KEBIJAKAN

No.

Kebijakan

Penjelasan

1. Mengurangi mindset cultural trap yang diprakarsai World Bank, IMF, Paris Club.
  • Mengacu pada reformasi dan inovasi tenaga kerja Indonesia dan teknologi di Indonesia sehingga ketergantungan terhadap bantuan luar negeri bias dikurangi
  • Menempatkan harga minyak atau BBM dengan ukuran daya beli masyarakat Indonesia, bukan pada dasar harga minyak dunia karena apabila terus-menerus seperti itu, maka akan terjadi ketimpangan.
  • Meningkatkan diplomasi Negara Indonesia di luar negeri
2. Penghematan penggunaan BBM
  • Mengacu pada kebijakan sarana transportasi, agar kualitas trasnportasi menjadi baik dan banyak pengguna plat hitam beralih ke plat kuning
  • Penggunaan sistem 3 in 1 untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi
  • Penggunaan bahan bakar bio-solar
3. Menaikkan pajak kendaraan bermotor
  • penerapan kenaikanpajak kendaraan bermotor didasarkan pada ukuran silinder dan tahun pembuatan sehingga kenaikan pajak akan lebih tinggi bila mobil semakin mewah dan semakin baru
4. Pembagian alokasi dana bagi hasil minyak bumi
  • diperhitungkanberdasarkan dana penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi dan gassetelah dikurangi subsidi BBM. Dengan kebijakan ini, perhitungan alokasiDana Bagi Hasil minyak bumi dan gas masih tetap memperhitungkanfluktuasi harga minyak dunia, akan tetapi dana yang dibagikan adalahdana penerimaan pemerintah setelah dikurangi pengeluaran subsidi

 

DAFTAR PUSTAKA

Jans, Theo. 2007. IES research colloqium. Vrije Universiteit Brussel

Yulian, Briarto.2011. Mencari Akar Masalah Pembatasan BBM. Majalah Energi

Susetyo, Benny. 2011. Politik kebijakan BBM , subsidi atau masalah?. Media Indonesia

Laporan Hasil Studi. Pembatasan Subsidi BBM Harus Ditolak. Balitbang PDI-P