Sejarah Awal Munculnya NEOLIBERALISME di Indonesia

May 3, 2012 in POLITIK by Adinda Laksmi Indara

oleh : Adinda Laksmi Indara

 

NEO-LIBERALISME

Neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neo-klasik.

 

NEO-LIB DI  INDONESIA.

Sebelum krisis ekonomi dan krisis politik 1997-1998, Indonesia di bawah kediktatoran Suharto, kerap dipandang sebagai salah satu kisah sukses pembangunan yang kapitalistik. Melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat selama tiga dekade, Indonesia dianggap sukses dalam menurunkan angka kemiskinan absolut. Pertumbuhan besar-besaran industri manufaktur dengan upah buruh murah dan pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam yang menyingkirkan petani dan masyarakat lokal menjadi potret yang pas bagaimana konsolidasi sistem kapitalisme di Indonesia.

  • Indikasi tentang paham neoliberal telah masuk dalam kebijakan sejak rejim Orde Baru hingga rejim-rejim yang terbentuk sesudahnya dan yang harus digarisbawahi adalah bahwa kebijakan-kebijakan neoliberal memang tidak turun secara serempak, tetapi melalui proses evolusi yang panjang, yang bisa ditelusuri dari berbagai kebijakan reformasi ekonomi sejak kelahiran Orde Baru. Apa yang disebut sebagai deregulasi dan debirokratisasi sejak era 1980an, menyusul kejatuhan harga minyak, adalah bukti reformasi pasar itu, dan kebijakan itu berlangsung semakin dalam setelah krisis ekonomi dan politik 1997-1998. Kebijakan-kebijakan itu di antaranya adalah reformasi pasar modal, keuangan dan perbankan, perdagangan dan investasi, dan hak milik intelektual.
  • Indonesia kembali memulai ekonomi pasar setelah kekerasan paling barbar dalam sejarah kemanusiaan di abad lalu, ketika ratusan ribu orang diburu dan dibunuh, dengan tuduhan sebagai anggota atau simpatisan PKI, dan sebagian dikirim ke kamp-kamp isolasi Pulau Buru, tanpa proses pengadilan. Dan pembunuhan itu jelas – jelas di bawah dukungan kuat USA. Yang terjadi adalah lahirnya sebuah rejim kapitalis, di mana ide-ide neoliberal secara perlahan mulai dipraktekkan, misalnya, dengan membuka pintu secara lebar bagi investasi swasta asing. Perkembangan ini sebagai bagian dari ‘primitive accumulation,’ proses penumpukan kekayaan yang bertumpu pada hak milik pribadi, yang didahului atau dilakukan dengan kekerasan yang berdarah-darah.
  • Reformasi politik dan reformasi ekonomi setelah kejatuhan Suharto melahirkan banyak ketegangan. Baik proses demokratisasi di bidang politik (Bunte & Ufen, 2009), maupun reformasi pasar yang memberikan kemudahan akses perusahaan-perusahaan swasta untuk mengeruk sumber daya alam dengan jaminan hak milik yang lebih kuat, semakin memperluas konflik dan kekerasan.

 

Neoliberalisasi awal

  • Industri pertambangan menjadi contoh paling tepat bagaimana ide-ide neo-liberal mulai diperkenalkan sejak awal orde baru.

UU No.1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi titik masuk investasi asing di sektor ini. Pasal 8 UU No. 1/1967 menyebutkan “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

Memperkenalkan Kontrak Karya (KK), model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing, yang dianggap paling liberal dalam dunia industri pertambangan. Kebijakan-kebijakan ini benar-benar merupakan cermin dari mantra ‘neo-liberal risk’ di sektor pertambangan. Menganggap perusahaan swasta menghadapi risiko politik. Oleh karena itu, perusahaan harus memperoleh jaminan pemerintah bahwa tidak ada nasionalisasi dan aneka klaim hak milik, ancaman terorisme dan sabotase, pembatalan kontrak, dan aturan perpajakan, eksplorasi dan eksploitasi yang kaku. Tujuannya adalah akumulasi kapital dapat berlangsung tanpa gangguan.

  • Freeport yang pertama kali memperoleh KK benar-benar memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Draft KK itu bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia, tetapi sepenuhnya disiapkan sendiri oleh Freeport untuk kemudian disetujui. Di bawah perlakuan yang istimewa terhadap Freeport investasi swasta asing berlomba-lomba masuk Indonesia. Setelah Freeport Indonesia memperoleh kontrak karya (KK) tahun 1967, maka hingga 1970 tercatat 9 perusahaan asing mengantongi KK dengan pemerintah Indonesia, dua di antaranya PT. Freeport dan PT. Inco.
  • Seperti juga di Freeport, penduduk-penduduk setempat terpaksa kehilangan tanah atau akses ke sumber daya alam lainnya dan menerima dampak pencemaran lingkungan akibat kebijakan pertambangan yang sangat liberal. Itu yang dialami oleh penduduk yang tinggal di sekitar Danau Matano, Sulawesi Selatan, setelah PT. Inco, memperoleh KK untuk mengeksploitasi biji Nikel di wilayah itu.
  • Sengketa semacam terjadi meluas di berbagai industri berbasis sumber daya alam lainnya, seperti kehutanan, pekebunan dan sebagainya. Akar dari sengketa, karena semakin kuatnya negara melindungi hak-hak milik pribadi (private property ownership), dengan memberi jaminan kepada korporasi-korporasi swasta,.

 

Pendalaman Neoliberalisasi.

ü  Ekspansi besar-besaran dalam industri perkebunan sawit di luar Jawa, yang mengantar Indonesia menjadi produsen utama crude palm oil (CPO) di dunia, menjadi contoh yang lain bagaimana paham neoliberal semakin menemukan kakinya. Tidak pelak lagi, ini merupakan buah dari kebijakan-kebijakan neoliberal di sektor ini: Bank Dunia memperkenalkan skema ‘Kebun Inti dan Plasma’ sejak 1990an; Sejak 1996, untuk mendorong sektor swasta pemerintah memberikan subsidi melalui pinjaman bank dengan tingkat suku bunga yang rendah; pengurangan pajak ekspor secara progresif untuk produk-produk minyak sawit seperti crude palm oil (CPO); refined, bleached,dan pemberian izin untuk lahan perkebunan yang luas, termasuk konversi hutan-hutan alam. Sejak krisis 1997/8, IMF mendorong liberalisasi investasi perkebunan sawit, yakni menghapus hambatan investasi asing di dalam industri perkebunan sawit.

ü  Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

 

LOI (letter of intent) berisi :

Pertama, Perdagangan bebas, Kaum neo liberal Mengembangkan konsep perdagangan bebas yang bukan lagi bertaraf nasional namun taraf global yaitu perdagangan dunia. perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya

Kedua, memangkas anggaran publik untuk layanan sosial. Mengurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih yang dibutuhkan rakyat miskin sebagai pengaman sosial, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Indonesia adalah negara yang paling patuh dalam menerapkan prinsip ini. Penghapusan subsidi BBM, swastanisasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, belum terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20% yang diamanatkan undang undang, swastanisasi rumah sakit adalah contoh kongkrit.

Ketiga, rampingkan peran negara melalui privatisasi BUMN. Umumnya kekayaan negara dunia ketiga terkonsentrasi pada BUMN dan pertambangan. Privatisasi akan menghasilkan penjarahan kekayaan nasional oleh multinasional corporate dalam waktu singkat.

 

*disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ekonomi Politik Semester 4*