UU TIPIKOR (Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi) Terkait dengan Penyimpangan Pasal – Pasal UU TIPIKOR Dikaji dalam Perspektif Governance, Civil Society dan Private Sector

April 30, 2012 in POLITIK by Adinda Laksmi Indara

 

OLEH : ADINDA LAKSMI

PENDAHULUAN

UU TIPIKOR dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi tindak tanduk korupsi di Indonesia. Undang – Undang ini diharapkan mampu memberantas korupsi dan menjadikan Indonesia lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ditemukan pelemahan – pelamahan pasal Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ini yang cenderung menguntungkan beberapa pihak, dan malah melindungi actor korupsi itu sendiri.

 

Penyimpangan Pasal UU TIPIKOR yang cenderung menguntungkan pihak berkepentingan

Setidaknya ICW mencatat ada sembilan poin yang dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi[1].

Berikut sembilan poin yang menjadi catatan ICW:

1)      Menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999. Ancaman hukuman mati masih penting dipertahankan karena akan jadi upaya untuk mengurangi atau menekan potensi korupsi, meski pasal ini belum diterapkan.

2)      Menghilangnya Pasal 2 yang paling banyak digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat koruptor. Hilangnya pasal 2 tentang “kerugian keuangan” negara yang sebelumnya banyak digunakan penegak hukum untuk menjerat koruptor. Hingga saat ini, KPK telah menjerat 42 tersangka korupsi dengan pasal tersebut

3)      Hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal. Padahal ketentuan tentang ancaman hukuman minimal ini adalah salah satu ciri dari sifat extraordinary korupsi di Indonesia. ICW menemukan 7 pasal di RUU Tipikor yang tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal.

4)      Penurunan ancaman hukuman minimal menjadi 1 tahun. Dalam UU yang berlaku saat ini, ancaman hukum antara 1-4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan hukuman percobaan bagi koruptor. Bandingkan dengan UU 31/1999 jo 20/2001 yang memiliki ancaman hukuman minimal bervariasi tergantung jenis kejahatan, yaitu: 1 tahun, 2, 3 dan bahkan 4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara.

5)      Melemahnya sanksi untuk mafia hukum, seperti suap untuk aparat penegak hukum. Di UU 31/1999 jo UU 20/2001 suap untuk penegak hukum seperti hakim ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan di RUU Tipikor ancaman minimal hanya 1 tahun dan maksimal 7 tahun (ditambah 1/3) atau 9 tahun.

6)      Ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor saksi kasus korupsi.

7)      Korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum (pasal 52). Meskipun dalam klausul tersebut disebutkan pelepasan dari penuntutan hanya dilakukan setelah uang dikembalikan dan pelaku mengaku bersalah, hal ini tetap saja dapat dinilai sebagai bentuk sikap ‘kompromi’ terhadap koruptor. Apalagi korupsi tidak bisa dinilai hanya dari nilai uang, melainkan harus dilihat dari unsur jahat dan busuknya perbuatan.

8)      Kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas dalam RUU (Pasal 32), padahal di pasal sebelumnya posisi KPK sebagai penyidik korupsi disebutkan secara tegas. Hal ini harus dicermati agar jangan sampai menjadi celah untuk membonsai kewenangan penuntutan KPK.

9)      Tidak ditemukan dalam RUU Tipikor seperti dalam Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pidana tambahan : pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan barang yang digunakan dan hasil untuk korupsi, penutupan perusahaan yang terkait korupsi.

UU TIPIKOR dianalisis menurut perspektif Governance

Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Disini pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Kualitas pemerintahan dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen pemerintahan yaitu pemerintah, civil society, dan sektor swasta[2].

Secara terminologis, pemerintahan sebagai kepemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa pemerintahan adalah sinonim dari pemerintah. Interpretasi dari praktek-praktek pemerintahan selama ini memanglebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga pemerintahan yang baik seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparansi.

Good governance sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih (clean government). Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik ataukah tidak.

Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Dianalisis menurut Perspektif Civil Society

Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana (termasuk dalam hukum pidana khusus) didayagunakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Pendayagunaan ini perlu dibahas, dan juga mengenai karakteristik UUTPK  sehubungan dengan kelahirannya disemangati gerakan reformasi  tentu pengaturannya berbeda dengan perundang-undangan yang sebelumnya. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, UUTPK  merupakan salah satu sarana yang memerlukan sarana lain  secara terpadu, dan kesemuanya itu sebagai pengoperasian perundang-undangan pidana di dalam masyarakat, maka tidak dapat terpisahkan dari problema kemasyarakatan menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kaitan itu, pemahaman proyeksi penanggulangan korupsi secara menyeluruh menjadi penting.

Penutup

Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi itu memang sudah ditarik kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM dari Sekretariat Negara, dan akan diperbaiki kembali. Tetapi publik akan ingat bahwa Undang – Undang Tipikor itu mencerminkan niat pemerintah untuk kompromistis terhadap koruptor. Penghilangan pasal tentang hukuman mati atau pasal tentang ancaman hukuman minimal terhadap individu yang terbukti melakukan korupsi menunjukan betapa tolerannya rezim sekarang ini terhadap koruptor.

Desain pemberantasan korupsi harus dipertegas. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi gerakan seperti ini dan bukan menggembosi gerakan antikorupsi. Undang-Undang Tipikor harus diperkuat, bukan dilemahkan. Sudah pasti Undang – Undang itu lebih menyerap aspirasi para koruptor, bukan aspirasi rakyat.

 


[1] Inggried Dwi Wedhaswary | Tri Wahono | Minggu, 27 Maret 2011 | Kompas


[2] Mardoto wordpress

 

DAFTAR PUSTAKA

Marapiu, Amalatu. 2005. Pemberantasan Korupsi Membutuhkan Reformasi Sektor Hukum

Sabruddin, Abdul. 2010. Kemitraaan Pemerintah, Swasta dan Civil Society Dalam Formulasi Kebijakan Publik (Sebuah Keharusan) : Politik Kompasiana

http://mardoto.wordpress.com/2009/04/22/suara-mahasiswa-004-mengkritisi-clean-and-good-governance-di-indonesia/ (diakses pada tanggal 27 Juni 2011 pada pukul 15:06)

http://serius.multiply.com/journal/item/39 (diakses pada tanggal 27 Juni 2011 pada pukul 15:24)