Prof. Sri Sumantri, sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara supra struktur dan infra struktur politik, supra struktur sering disebut juga bangunan.

Montesquieu, membagi lembaga dalam 3 kelompok :

  1. Eksekutif

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan mentri-mentri, untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :

  1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
  2. Menetapkan peraturan pemerintah
  3. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll

 

  1. Legislatif

Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika.

Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.

  1. MPR

Kewenangan :

  1. Mengubah menetapkan UUD
  2. Melantik presiden dan wakil presiden dll

c.

  1. DPR

Tugas :

  1. Membentuk UU
  2. Membahas RAPBN bersama presiden, dll.

Fungsi :

  1. Fungsi legislasi
  2. Fungsi anggaran
  3. Fungsi pengawasan

 

Hak-hak DPR

  1. Hak interpelasi
  2. Hak angket
  3. Hak menyampaikan pendapat
  4. Hak mengajukan pertanyaan
  5. Hak Imunitas
  6. Hak mengajukan usul RUU

 

  1. DPD

Fungsi :

  1. Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu
  2. Pengajuan usul

 

  1. 3. Yudikatif

Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :

  1. Mahkamah Agung (MA)
  2. Mahkamah Konstitusi (MK)
  3. Komisi Yudisial (KY)
  4. Insfektif

 

Daftar Pustaka :

http://indolisme.blogspot.com/2009/09/supra-struktur-politik-indonesia_03.html