RSS
 

Makalah Kelembagaan Agribisnis dalam Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

05 Jun

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1.  Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia, bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif  bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh  masyarakat dipandang penting, atau, secara formal dapat dikatakan sebagai sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Dilihat dari berbagai aspek, seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan nasional, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk agribisnis, dan peta kompetisi dunia, Indonesia memiliki prospek untuk mengembangkan sistem agribisnis. Prospek ini secara aktual dan faktual ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sistem agribisnis di Indonesia telah menjadi keputusan politik. Rakyat melalui MPR telah memberi arah pembangunan ekonomi sebagaimana dimuat dalam GBHN 1999-2004 yang antara lain mengamanatkan pembangunan keunggulan komparatif Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Arahan GBHN tersebut tidak lain adalah pembangunan sistem agribsinis.

Kedua, pembangunan sistem agribisnis juga searah dengan amanat konstitusi yakni No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000 tentang pelaksanaan Otonomi Daaerah. Dari segi ekonomi, esensi Otonomi Daerah adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia di setiap daerah, yang tidak lain adalah sumberdaya di bidang agribinsis. Selain itu, pada saat ini hampir seluruh daerah struktur perekonomiannya (pembentukan PDRB, penyerapan tenagakerja, kesempatan berusaha, eskpor) sebagian besar (sekitar 80 persen) disumbang oleh agribinsis. Karena itu, pembangunan sistem agribisnis identik dengan pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, Indonesia memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam agribisnis. Kita memiliki kekayaan keragaman hayati (biodivercity) daratan dan perairan yang terbesar di dunia, lahan yang relatif luas dan subur, dan agroklimat yang bersahabat untuk agribisnis. Dari kekayaan sumberdaya yang kita miliki hampir tak terbatas produk-produk agribisnis yang dapat dihasilkan dari bumi Indoensia. Selain itu, Indonesia saat ini memiliki sumberdaya manusia (SDM) agribisnis, modal sosial (kelembagaan petani, local wisdom, indegenous technologies) yang kuat dan infrastruktur agribisnis yang relatif lengkap untuk membangun sistem agribisnis.

Keempat, pembangunan sistem agribisnis yang berbasis pada sumberdaya domestik (domestic resources based, high local content) tidak memerlukan impor dan pembiayaan eksternal (utang luar negeri) yang besar. Hal ini sesuai dengan tuntutan pembangunan ke depan yang menghendaki tidak lagi menambah utang luar negeri karena utang luar negeri Indonesia yang sudah terlalu besar.

Kelima, dalam menghadapi persaingan ekonomi global, Indonesia tidak mungkin mampu bersaing pada produk-produk yang sudah dikuasai negara maju. Indonesia tidak mampu bersaing dalam industri otomotif, eletronika, dll dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman atau Perancis. Karena itu, Indonesia harus memilih produk-produk yang memungkinkan Indonesia memiliki keunggulan bersaing di mana negara-negara maju kurang memiliki keunggulan pada produk-produk yang bersangkutan. Produk yang mungkin Indonesia memiliki keunggulan bersaing adalah produk-produk agribisnis, seperti barangbarang dari karet, produk turunan CPO (detergen, sabun, palmoil, dll). Biarlah Jepang menghasilkan mobil, tetapi Indonesia menghasilkan ban-nya, bahan bakar (palmoil diesel), palmoil-lubricant

 

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini akan dibahas permasalahan mengenai kelembagaan pendukung bagi pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, yang diantaranya :

1.2.1 Apakah sistem agribisnis itu dan subsistem apa sajakah yang tercangkup dalam sistem agribisnis?

1.2.3 Bagaimanakah keragaan dan peranan Kelembagaan agribisnis ?

1.2.4 Permasalahan apa sajakah yang terdapat dalam kelembagaan agribisnis ?

1.2.5 Bagaimana cara memperkuat kelembagaan yang ada dalam agribisnis ?

 

1.3 Tujuan

Setelah mempelajari materi mengenai kelembagaan pendukung bagi pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, diharapkan mahasiswa dapat :

1.3.1 Memahami apa yang dimaksud dengan sistem agribisnis dan mengetahui macam – macam subsistem yang tercangkup dalam sistem agribisnis

1.3.2 Menjelaskan keragaan dan peranan kelembagaan agribisnis

1.3.3 Menganalisis berbagai permasalahan dalam kelembagaan agribisnis ?

1.3.4 Menunjukkan cara memperkuat kelembagaan yang ada dalam agribisnis ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

 

1.1  Definisi Lembaga

Apa yang dimaksud dengan lembaga ?Konsep sosiologis  berbeda dengan konsep yang umum digunakan.Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan , bukan sekelompok orang dan juga bukan sebuah organisasi.Lembaga ( institution ) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, atau secara formal sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.Lembaga adalah proses-proses terstruktur ( tersusun ) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Lembaga tidak mempunyai anggota tetapi mempunyai pengikut.Pembedaan antara anggota dan pengikut sangat halus namun penting. Yang perlu kita ingat hanyalah bahwa lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku itu .Setiap lembaga itu mempunyai kumpulan Asosiasinya dan melalui asosiasi itulah norma-norma lembaga itu dilaksanakan.

Lembaga adalah sistem hubungan social yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dalam definisi ini nilai-nilai umum mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama , prosedur umum adalahpola-pola perilaku yang dibakukan dan di ikuti dan sistem hubungan adalah jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut .

Lembaga muncul sebagai produk kehidupan social yang sungguh tidak direncanakan. Orang mencari-cari cara yang praktis untuk memenuhi kebutuhannya,mereka menemukan beberapa pola yang dapat dilaksanakan yang menjadi kebiasaan yang baku karena terus menerus diulangi. Dari waktu kewaktu orang mungkin bergabung untuk mengkodifikasikan dan melegalisasikan praktek-praktek tersebut karena terus berkembang dan berubah .Dengan cara itulah lembaga tumbuh.

Kelembagaan terdiri dari penetapan norma-norma yang pasti yang menentukan posisi status dan fungsi peranan untuk perilaku. Kelembagaan mencakup penggantian perilaku spontan atau eksperimental dengan perilaku yang diharapkan,dipolakan,teratur dan dapat diramalkan . Seperangkat hubungan social akan melembaga apabila sudah dikembangkan suatu sistem yang teratur tentang status dan peran serta sistem harapan status dan peran sudah umum diterima oleh masyarakat.

Di dalam kelembagaan terjadi suatu hubungan timbal balik seperti halnya pada kelembagaan pendukung dalam pengembangan agribisnis dan hortikultura.

 

(sumber:Hill,1999)

2.2 Kelembagaan Pendukung Pengembangan Agribisnis

Agribisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu sistem pertanian yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang paling tinggi baik berbentuk natura maupun uang melalui usaha dibidang pertanian.

Keberdaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis nasional sangat penting untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis adalah:
(1)pemerintah
(2)lembaga pembiyatan
(3)lembaga pemasaran dan disitribusi
(4)koperasi
(5)lembaga pendidikan formal dan informal
(6)lembaga penyuluhan
(7)lembaga Riset Agribisnis
(8) lembaga penjamin dan penanggungan resiko

Peranan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis

(1)Pemerintah
Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, memiliki wewenang, regulasi dalam menciptakan lingkungan agribinis yang kompetitif dan adil.

(2)Lembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Penataan lembaga ini segera dilakukan, terutama dalam membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah yang tidak memilki aset yang cukup untuk digunkan guna memperoleh pembiayaan usaha.

(3) Lembaga pemasaran dan disitribusi
Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribinis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara deficit unit (konsumen pengguna yang membutuhkan produk) dan surplus unit ( produsen yang menghasilkan produk).

(4) Koperasi
Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Namun di Indonesia perkembangan KUD terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah, modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang profesional.

(5) Lembaga pendidikan formal dan informal
Tertinggalnya Indonesia dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia, lemabaga ini sangat berperan sangat besar dalam pengembagan agribisnis dampaknya Malaysia sebagai raja komoditas sawit. Demikian juga Universitas Kasetsart di Thailand telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya agribisnis buah-buhan dan hortikultura yang sangat pesat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator bukan sebagai pengatur dan penentu meknisme sistem pendidikan. Dengan demikian diharapkan lembaga pendidikan tinggi akan mampu menata diri dan memiliki ruang gerak yang luas tanpa terbelenggu oleh aturan main yang berbelit-belit.

(6) Lembaga penyuluhan
Keberhasilan Indonesia berswasembada beras selama kurun waktu 10 tahun (1983-1992) merupakan hasil dari kerja keras lembaga ini yang konsisiten memperkenalkan berbagai program, seperti Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus. Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. P peranannanya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat.

(7) Lembaga Riset Agribinis
Lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang dahulunya berkiblat ke Indonesia. Semua lembaga riset yang terkait dengan agribinis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak untuk mengahasilkan komoditas yang unggul dan daya saing tinggi. Misalnya Meksiko dapat memproduksi buah avokad yang warna daging buahnya kuning kehijau-hijauan, kulit buah bersih dan halus, dan bentuk buah yang besar dengan biji yang kecil.

(8) Lembaga penjamin dan penanggungan resiko.
Resiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen heading dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan bebagai resiko dalam agribisnis dan industri pengolahannya.

(sumber:anonimous a,2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

3.1 Definisi Sistem Agribisnis Dan Subsistem Yang Tercangkup Di Dalamnya

Agribisnis sebagai suatu sistem atau sistem agribisnis merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dalam memproduksi terdapat beberapa subsistem yaitu :

  1. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi

Sub sistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup Perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk.Sedangkan dalam penyediaan peralatan dan bahan pertanian didapat dari koperasi desa maupun toko pertanian berupa cangkul, sabit, pupuk, benih, dan bibit serta peralatan lain yang mendukung.

  1. Subsistem Usahatani atau proses produksi

Sub sistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer.

  1. Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah value added (nilai tambah) dari produksi primer tersebut. Dengan demikian proses pengupasan, pembersihan, pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu.

  1. Subsistem Pemasaran

Sub sistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usahatani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri.

  1. Subsistem Penunjang

Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen yang meliputi :

* Sarana Tataniaga  = berkaitan dengan rantai pemasaran

* Perbankan/perkreditan = berkaitan dengan asal permodalan usaha

* Penyuluhan Agribisnis = penyampaian informasi pada kelompok tani

* Kelompok tani = himpunan para petani

* Infrastruktur agribisnis = meliputi jalan atau prasarana yang lainnya

* Koperasi Agribisnis = badan yang memberikan bantuan bagi kelompok tani

* BUMN = badan usaha milik negara yang turut membantu kelompok tani 

* Swasta = dimiliki oleh perorangan

* Penelitian dan Pengembangan = untuk pencapaian hasil yang maksimal

* Pendidikan dan Pelatihan = mengasah ketrampilan pelaku usaha

* Transportasi = melancarkan rangkaian tata niaga

* Kebijakan Pemerintah = mengatur seluruh kegiatan yang dinaunginya

( Sumber : Anonymousb,2012)

 

3.2 Keragaan dan Peranan Kelembagaan Agribisnis

Keberhasilan pembangunan sektor agribisnis tidak terlepas dari faktor manusia sebagai pelaku dalam pelaksanaan  pengembangan agribisnis.Kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Untuk lebih mengenal kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis, berikut ini akan disajikan berbagai bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis.

  • · Kelembagaan sarana produksi

Kelembagaan sarana produksi merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti : BUMN, Koperasi Unit Desa (KUD) dan usaha perdagangan swasta. Kelembagaan ini pada umumnya melakukan usaha dalam produksi, perdagangan/ pemasaran saran produksi seperti pupuk, pestisida, dan benih/ bibit tanaman yang diperlukan petani.

1)      Produsen Saprodi

Kelembagaan sarana produksi ini ada yang berfungsi sebagai produsen atau perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk seperti PT Pusri, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT ASEAN Aceh Fertilizer. Produsen pupuk tersebut menghasilkan pupuk Urea, SP-36, dan ZA. Selain dari produsen pupuk, ada pula perushaan yang memproduksi pestisida (sebagai formulator) dan produsen penghasil pupuk alternatif seperti pupuk Pelengkap Cair (PPC), Zat Pengatur Tumbuh (ZPT), dan sebagainya. Selain itu terdapat pula kelembagan yang bergerak di bidang produksi benih, baik BUMN seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani, maupun perusahaan swasta penghasil benih seperti PT BISI, PT CArgil, PT Pionir dan sebagainya.

2)      Distributor / penyalur saprodi

Kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang distribusi/ penyaluran sarana produksi ini cukup banyak jumlahnya, baik yang berstatus sebagai perusahaan BUMN maupun swasta dan koperasi / KUD.Kelembagaan ini tersebar di sentra-sentra produksi tanaman pangan dan holtikultura di daerah.Di tingkat pedesaan kelembagaan ini berwujud sebagai kios-kios sarana produksi dan tempat pelayanan koperasi (TPK) yang berfungsi sebagai pengecer sarana produksi langsung kepada petani selaku konsumen.

3)      Asosiasi

Untuk mengkoordinasikan kegiatan baik di bidang produksi maupun distribusi sarana produksi,biasanya beberapa kelembagaan usaha membentuk asosiasi. Di bidang produksi ada asosiasi produsen pupuk Indonesia (APPI) yang meliputi produsen pupuk perusahaan BUMN, sedang di bidang ekspor/impor ada asosiasi niaga pupuk Indonesia (ANPI) yang merupakan wadah bagi eksportir/importer pupuk.

  • · Kelembagaan Usaha Tani/ Produksi

Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani/produksi meliputi :

1) Rumah Tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

2) kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani, dan

3) kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangandan holtikultura.

Jumlah rumah tangga petani sebagai unit usaha tani yang bergerak di bidang tanaman pangan dan holtikultura berjumlah + 18, 1 juta unit, sedang kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani berjumlah 354.894 kelompok 7. Dari jumlah kelompok tani tersebut sebanyak 127.339 kelompok (37,1%) kelas pemula, sebanyak 119.971 kelompok (33,8%) kelas lanjut, sebanyak 73.814 kelompok (20.8%) kelas madya dan 23.016 kelompok (6.5%) kelas utama. Sisanya sebanyak 10.754 kelompok (3.0%) belum dikukuhkan.Baik unit-unit usaha tani dalam bentuk rumah tangga petani maupun kelompok tani, merupakan kelembagaan non-formal yang melaksanakan fungsi agribisnis di pedesaan. Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan yang lebih maju dan terorganisasi, berfungsi sebagai :

1) wadah berproduksi,

2) wahana kerjasama antar anggota kelompok tani, dan

3) kelas belajar di antara petani/ anggota kelompok tani.

Selain dari kelembagaan non-formal tersebut di atas, di bidang produksi tanaman pangan dan holtikultura terdapat pula kelembagaan yang relatif lebih maju (kelembagaan usaha) dan lebih modern.Kelembagaan tersebut berupa kelembagaan usaha budidaya tanaman pangan dan holtikultura.Kelembagaan ini dapat berwujud perusahaan budidaya murni atau perusahaan budidaya terpadu dengan pengolahan (agroindustri).Pengelolaan perusahaan budidaya ini dilakukan dengan manajemen yang lebih maju, dan status legalnya adalah sebagai perusahaan berbadan hokum yang memang dirancang dengan baik melalui investasi di bidang usaha budidaya tanaman. Bentuk investasinya dapat berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), dua-duanya mendapat fasilitas dari pemerintah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No 11 tahun 1970 untuk PMA dan Undang-undang no. 6 tahun 1968 jo. Undang-undang no 12 tahun 1972 untuk PMDN. Selain dari PMA dan PMDN ada pula investasi di luar ketentuan tersebut (non fasilitas) yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri (swasta nasional).

Jumlah perusahaan yang melakukan investasi di bidang tanaman pangan dan holtikultura terdiri dari PMA sebanyak 53 perusahaan, PMDN sebanyak 209 perusahaan, dan swasta nasional non-fasilitas sebanyak 45 perusahaan.8 Iklim usaha yang belum kondusif, tampaknya mengakibatkan perkembangan investasi di bidang

usaha budidaya tanaman pangan dan holtikultura ini berjalan sangat lambat, meskipun pemerintah telah berupaya menerapkan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi.

  • · Kelembagaan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil

Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil ini dapat dibedakan antara lain :

1) kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen meliputi : usaha perontokan, seperti usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) power thresher dan corn sheller, usaha pelayanan jasa alsintan pengeringan dengan alsin dryer, usaha pelayanan jasa alsintan panen dengan reaper, usaha pengemasan sortasi grading yang dilakukan oleh pedagang dan sebagainya;

2) kelembagaan usaha di bidang pengolahan (agroindustri) seperti perusahaan penggilingan padi yang beroperasi sampai dengan tahun 1997 sebanyak 74.000 unit, industri tepung tapioca, industri pembuatan tahu/ tempe, industri kecap,industri kripik emping, industri pembuatan selai, industri pembuatan juice buah-buahan, industry pengalengan buah-buahan dan sebagainya,

3) kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi sementara untuk memperolehnya masyarakat relative tidak memiliki daya beli. Lumbung desa ini dikelola oleh LKMD. Dilihat dari skala usaha, unit usaha di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ini meliputu usahadalam skala kecil (skala rumah tangga), skala menengah dan skala besar yang dikelola dalam bentuk perusahaan industri pengolahan hasil pertanian, yang tersebar baik di pedesaan maupun di kota.

  • · Kelembagaan Pemasaran Hasil

Kelembagaan sangat penting dalam pemasaran hasil .karena melalui kelembagaan ini arus komoditi atau barang berupa hasil pertanian dari produsen disampaikan kepada konsumen akan lebih terjangkau. Kelembagaan pemasaran meliputi kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga hasil pertanian sejak lepas dari produsen ke konsumen. Kelembagaan tersebut dapat berupa pedagang pengumpul yang ada di daerah produsen (kabupaten/kecamatan), pedagang antar daerah yang berada di kabupaten dan provinsi, dan pedagang grosir yang ada di kabupaten dan provinsi, dan pedagang pengecer ke konsumen.Kelembagaan pemasaran ini dapat pula dikelompokkan kedalam perusahaan BUMN seperti Dolog yang ada di 27 provinsi dengan kegiatan pengadaan dan distribusi pangan (beras), swasta dan koperasi/ KUD yang melakukan kegiatan pemasaran hasil. Jumlah KUD yang menangani komoditi tanaman pangan dan holtikultura sebanyak 6.148 KUD (1997).9 Selain dari kelembagaan pemasaran tersebut di atas terdapat pula asosiasi pemasaran hasil tanaman pangan dan holtikultura yang terdiri dari :

1) asosiasi bunga Indonesia yang meliputi 23 perusahaan,

2) asosiasi pemasaran holtikultura yang merupakan gabungan dari 13 pengusaha yang melakukan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri,

3) asosiasi eksportir holtikultura yang terdiri dari 17 perusahaan eksportir,

4) gabungan perusahaan makanan ternak (GPMT) merupakan gabungan beberapa perusahaan makanan ternak yang melakukan kegiatan pemasaran dalam negeri dan impor,

5) asosiasitepung tapioca Indonesia (ATTI) yang melakukan kegiatan produksi tepung tapioca dan pemasaran baik di dalam maupun luar negeri.

Semakin efisien sistem tataniaga hasil pertanian, semakin sederhana pula jumlah mata rantai tataniaga yang diperlukan. Pada umumnya kelembagaan pemasaran ini merupakan unit-unit usaha di bidang

jasa perdagangan, termasuk juga usaha jasa transportasi hasil pertanian.

  • · Kelembagaan Jasa Layanan Pendukung

Di dalam sistem agribisnis terdapat pula subsistem jasa layanan pendukung dengan berbagai kelembagaan yang sangat berbeda fungsinya. Kelembagaan ini sangat menentukan keberhasilan kelembagaan agribisnis dalam mencapai tujuannya.Di antara banyak kelembagaan jasa layanan pendukung ada beberapa yang dianggap penting, antara lain :

1)      Kelembagaan di Bidang Permodalan

Kelembagaan ini juga sangat bervariasi mulai dari perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat/ BPR), Dana Ventura (sebagai lembaga keuangan non bank), maupun dana dari penyisihan keuntungan BUMN. Kelembagaan permodalan ini menyediakan modal bagi sektor agribisnis baik berbasis komersial murni maupun menyalurkan kredit program yang di skemakan oleh pemerintah.

2)      Kelembagaan di Bidang Penyediaan Alsintan

Wujud kelembagaan ini berupa perusahaan/ industri pembuatan dan perakitan alsintan baik skala besar maupun skala menengah dan kecil, termasuk usaha perbengkelan yang melakukan perakitan dan pembuat alsintan sederhana yang tersebar di daerah-daerah.Usaha perbengkelan dan produsen alsintan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendayagunaan dan pengembangan alsintan melalui usaha pelayanan jasa. Dari 335 usaha perbengkelan yang telah dibina sampai saat ini, ada yang masih belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dari 335 usaha perbengkelan binaan tersebut, diantaranya terdapat sebanyak 136 usaha perbengkelan sudah dievaluasi dengan hasil 96 usaha perbengkelan (70,58%) masih berfungsi sebagai usaha perbengkelan alsintan, sisanya beralih fungsi pada usaha perbengkelan non alsintan.

3) Kelembagaan Aparatur

a) Kelembagaan aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan / penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Jumlah BPP yang ada saat ini sebanyak 3.083 unit. Di samping BPP, ada pula Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP), merupakan kelembagaan “baru” dari peningkatan status BPP yang ada. Jumlah BIPP telah mencapai 250 unit, di mana direncanakan setiap Pemda Tingkat II Kabupaten/ Kotamadya memiliki kelembagaan BIPP masing-masing sebanyak 1 unit.

b) Selain dari kelembagaan penyuluhan, ada pula kelembagaan aparatur yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan yaitu organisasi pemerintah baik di pusat (Deptan dan instansi lintas sektor terkait dalam pengembangan agribisnis) dan tingkat provinsi (Kanwil Pertanian dan instansi terkait serta dinas pertanian dan instansi terkait di tingkat kabupaten. Dalam kelembagaan aparatur ini termasuk juga kelembagaan penelitian sebagai sumber teknologi dalam pengembangan agribisnis.

( Sumber : Kolff,1937 )

 

3.3 Permasalahan dalam Kelembagaan Agribisnis

  1. Kebijaksanaan pemerintah yang kurang mendukung

Berbagai kebijaksanaan pemerintah yang menumbuhkan kelembagaan yang melalui top-down policy sepertinya masih belum dapat menghasilkan kelembagaan agribisnis yang kuat dan mandiri. Dalam hal ini,kadang dadapatkan penyuluhan yang kurang detail karena dukungan dari pemerintah yang kurang seperi halnya bantuan atas fasilitas yang sangat diperlukan kelompok tani miskin dalam merealisasikan apa yang telah didapatkannya dari penyuluhan yang telah didapatkannya.

  1. Masalah intern kelembagaan

Apabila ditelusuri lebih jauh ke dalam setiap subsistem agribisnis akan ditemukan titik-titik rawan dalam produksi petani berupa kelembagaan yang kinerjanya kurang maksimal, sebagai berikut :

  1. Kelembagaan sarana produksi, biaanya petani pada umumnya masih menggunakan peralatan tradisional yang masih dalam takaran rendah. Sehingga tidak tersedianya peralatan modern yang mendukung dari lembaga agribisnis tersebut.
  2. Kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil, seperti yang dijelaskan bahwa para petani langsung menjual hasil panen dan tidak mengolah lebih lanjut. Hal itu karena tidak ada penyuluhan bagaimana hasil produksi tersebut diolah lebih lanjut dan menjadi apa.
  3. Kelembagaan masalah pemasaran
  • Efisiensi pemasaran yang rendah karena panjangnya rantai pemasaran serta biaya transportasi yang tinggi
  • Fluktuasi harga yang besar, dalam berusaha sering terjadi juga petani mengalami kerugian karena harga hasil produksi yang tidak menetap. Sehingga anjloknya harga membuat keuntungan yang didapatkan sangat minimum.
  1. Permodalan usaha, modal yang didapat adalah modal sendiri, sehingga tidak ada bantuan modal lain sebagai modal tambahan.
  2. Kelembagaan jasa layanan pendukung  yaitu  berupa bank perkreditan rakyat  yang berperan sebagai sarana untuk  meminjam uang yang digunakan sebagai  dana proses produksi dan koperasi yang menyediakan peralatan dan pupuk serta benih, bibit yang jumlahnya terbatas.

( Sumber : Anonymousc,2012 )

3.4 Memperkuat Kelembagaan Agribisnis

1. Pembangunan Agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, dilakukan secara simultan dan harmonis.Hal ini dapat diartikan bahwa perkembangan pertanian, industri dan jasa harus saling berkesinambungan dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang sering kita dapatkan selama ini adalah industri pengolahan (Agroindustri) berkembang di Indonesia, tapi bahan bakunya dari impor dan tidak (kurang) menggunakan bahan baku yang dihasilkan pertanian dalam negeri. Dipihak lain, peningkatan produksi pertanian tidak diikuti oleh perkembangan industri pengolahan ( Membangun industri berbasis sumberdaya domestik/lokal).

2. Membangun Agribisnis adalah membangun keunggulan bersaing diatas keunggulan komparatif yaitu melalui transformasi pembangunan kepada pembangunan yang digerakkan oleh modal dan selanjutnya digerakkan oleh inovasi. Sehingga dengan adanya pembangunan agribisnis  dapat membantu mentransformasikan perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian dengan produk utama (Natural resources and unskill labor intensive) kepada perekonomian berbasis industri dengan produk utama bersifat Capital and skill Labor Intesif dan kepada perekonomian berbasis inovasi dengan produk utama bersifat Innovation and skill labor intensive. Dalam arti bahwa membangun daya saing produk agribisnis melalui transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing, yaitu dengan cara:

a.) Mengembangkan subsistem hulu (pembibitan, agro-otomotif, agro-kimia) dan pengembangan subsistem hilir yaitu pendalaman industri pengolahan ke lebih hilir dan membangun jaringan pemasaran secara internasional, sehingga pada tahap ini produk akhir yang dihasilkan sistem agribisnis didominasi oleh produk-produk lanjutan atau bersifat capital and skill labor intensive.

b.) Pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi. Pada tahap ini peranan Litbang menjadi sangat penting dan menjadi penggerak utama sistem agribisnis secara keseluruhan. Dengan demikian produk utama dari sistem agribisnis pada tahap ini merupakan produk bersifat Technology intensive and knowledge based.

c.) Perlu orientasi baru dalam pengelolaan sistem agribisnis yang selama ini hanya pada peningkatan produksi harus diubah pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan permintaan pasar serta harus selalu mampu merespon perubahan selera konsumen secara efisien..

3. Menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak dan harmonis. Oleh karena itu untuk menggerakkan Sistem agribisnis perlu dukungan semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis/ pelaku-pelaku agribisnis mulai dari Petani, Koperasi, BUMN dan swasta serta perlu seorang Dirigent yang mengkoordinasi keharmonisan Sistem Agribisnis.

4.  Menjadikan Agroindustri sebagai A Leading Sector.Agroindustri adalah industri yang memiliki keterkaitan ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung) yang kuat dengan komoditas pertanian. Keterkaitan langsung mencakup hubungan komoditas pertanian sebagai bahan baku (input) bagi kegiatan agroindustri maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk akhir agroindustri. Sedangkan keterkaitan tidak langsung berupa kegiatan ekonomi lain yang menyediakan bahan baku (input) lain diluar komoditas pertanian, seperti bahan kimia, bahan kemasan, dll. Dalam mengembangkan agroindustri, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh agroindustri penunjang lain seperti industri pupuk, industri pestisida, industri bibit/benih, industri pengadaan alat-alat produksi pertanian dan pengolahan agroindustri seperti industri mesin perontok dan industri mesin pengolah lain. Dikatakan Agroindustri sebagai A Leading Sector apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Memiliki pangsa yang besar dalam perekonomian secara keseluruhan sehingga kemajuan yang dicapai dapat menarik pertumbuhan perekonomian secara total.

b. Memiliki pertumbuhan dan nilai tambah yang relatif tinggi

c. Memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang cukup besar sehingga mampu menarik pertumbuhan banyak sektor lain.

d. Keragaan dan Performanya berbasis sumberdaya domestik sehingga efektif dalam membangun daerah serta kuat dan fleksibel terhadap guncangan eksternal.

e. Tingginya elastisitas harga untuk permintaan dan penawaran.

f. Elastisitas Pendapatan untuk permintaan yang relatif besar

g. Angka pengganda pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif besar

h. Kemampuan menyerap bahan baku domestic

i. Kemampuan memberikan sumbangan input yang besar.

5. Membangun Sistem agribisnis melalui pengembangan Industri Perbenihan

Industri Perbenihan merupakan mata rantai terpenting dalam pembentukan atribut produk agribisnis secara keseluruhan. Untuk membangun industri perbenihan diperlukan suatu rencana strategis pengembangan industri perbenihan nasional.Oleh karena itu pemda perlu mengembangkan usaha perbenihan (benih komersial) berdasar komoditas unggulan masing-masing daerah, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi industri perbenihan modern. Pada tahap berikutnya daerah-daerah yang memiliki kesamaan agroklimat dapat mengembangkan jenjang benih yang lebih tinggi seperti jenjang benih induk,

6. Dukungan Industri Agro-otomotif dalam pengembangan sistem agribisnis.

Dalam rangka memodernisasi agribisnis daerah, perlu pengembangan banyak jenis dan ragam produk industri agro-otomotif untuk kepentingan setiap sub sistem agribisnis.Untuk kondisi di Indonesia yang permasalahannya adalah skala pengusahaan yang relatif kecil, tidak ekonomis bila seorang petani memiliki produk agro-otomotif karena harganya terlalu mahal.Oleh karena itu perlu adanya rental Agro-otomotif yang dilakukan oleh Koperasi Petani atau perusahaan agro-otomotif itu sendiri.

Dukungan Industri Pupuk dalam pengembangan sistem agribisnis.

Pada waktu yang akan datang industri pupuk perlu mengembangkan sistem Networking baik vertikal(dari hulu ke hilir) maupun Horisontal (sesama perusahaan pupuk), yaitu dengan cara penghapusan penggabungan perusahaan pupuk menjadi satu dimana yang sekarang terjadi adalah perusahaan terpusat pada satu perusahaan pupuk pemerintah.

7. Pengembangan Sistem Agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis.

Dalam membangun sistem informasi agribisnis, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi produksi, informasi proses, distribusi, dan informasi pengolahan serta informasi pasar.

8. Tahapan pembangunan cluster Industri Agribisnis.

Tahapan pembangunan sistem agribisnis di Indonesia:

a. Tahap kelimpahan faktor produksi yaitu Sumberdaya Alam dan Tenaga Kerja tidak terdidik. Serta dari sisi produk akhir, sebagian besar masih menghasilkan produk primer.Perekonomian berbasis pada pertanian.

b. Akan digerakkan oleh kekuatan Investasi melalui percepatan pembangunan dan pendalaman industri pengolahan serta industri hulu pada setiap kelompok agribisnis. Tahap ini akan menghasilkan produk akhir yang didominasi padat modal dan tenaga kerja terdidik, sehingga selain menambah nilai tambah juga pangsa pasar internasional. Perekonomian berbasis industri pada agribisnis.

c. Tahap pembangunan sistem agribisnis yang didorong inovasi melalui kemajuan teknologi serta peningkatan Sumberdaya manusia.Tahap ini dicirikan kemajuan Litbang pada setiap sub sistem agribisnis sehingga teknologi mengikuti pasar. Perekonomian akan beralih dari berbasis Modal ke perekonomian berbasis Teknologi.

 

 

9. Membumikan pembangunan sistem Agribisnis dalam otonomi daerah

Pembangunan Ekonomi Desentralistis-Bottom-up, yang mengandalkan industri berbasis Sumberdaya lokal. Pembangunan ekonomi nasional akan terjadi di setiap daerah.

10. Dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah.

Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini yang terjadi adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah, khususnya pada on farm agribisnis.Selama 30 tahun terakhir, keluaran kredit pada on farm agribisnis di daerah hanya kurang dari 20 % dari total kredit perbankan.Padahal sekitar 60 % dari penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya pada on farm agribisnis.Kecilnya alokasi kredit juga disebabkan dan diperparah oleh sistem perbankan yang bersifat Branch Banking System. Sistem Perbankan yang demikian selama ini, perencanaan skim perkreditan (jenis, besaran, syarat-syarat) ditentukan oleh Pusat bank yang bersangkutan/sifatnya sentralistis, yang biasanya menggunakan standart sektor non agribisnis, sehingga tabungan yang berhasil dihimpun didaerah, akan disetorkan ke pusat, yang nantinya tidak akan kembali ke daerah lagi. Oleh karena itu perlunya reorientasi Perbankan, yaitu dengan merubah sistem perbankan menjadi sistem Unit Banking system (UBS), yakni perencanaan skim perkreditan didasarkan pada karakteristik ekonomi lokal.

11. Pengembangan strategi pemasaran

Pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat penting peranannya terutama menghadapi masa depan, dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahan, keadaan pasar heterogen. Dari hal tersebut, sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar (konsumen). Sehingga dengan berubahnya paradigma tersebut, maka pengetahuan yang lengkap dan rinci tentang preferensi konsumen pada setiap wilayah, negara, bahkan etnis dalam suatu negara, menjadi sangat penting untuk segmentasi pasar dalam upaya memperluas pasar produk-produk agribisnis yang dihasilkan. Selain itu diperlukan juga pemetaan pasar (market mapping) yang didasarkan preferensi konsumen, yang selanjutnya digunakan untuk pemetaan produk (product mapping)..Selain itu juga bisa dikembangkan strategi pemasaran modern seperti strategi aliansi antar produsen, aliansi produsen-konsumen, yang didasarkan pada kajian mendalam dari segi kekuatan dan kelemahan.

12. Pengembangan sumberdaya agribisnis.

Pengembangan sektor agribisnis dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, sehingga diperlukan pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) . Dalam pengembangan teknologi, yang perlu dikembangkan adalah pengembangan teknologi aspek: Bioteknologi, teknologi Ekofarming, teknologi proses, teknologi produk dan teknologi Informasi. Sehingga peran Litbang sangatlah penting karena jaringan litbang diperlukan dalam pengembangan sistem teknologi informasi yang berperan mengkomunikasikan informasi pasar, mengefektifkan arus informasi antar komponen jaringan, mengkomunikasikan hasil-hasil litbang kepada pengguna langsung dan mengkomunikasikan konsep dan atribut produk agribisnis kepada konsumen. Dalam pengembangan SDM Agribisnis perlu menuntut kerjasama tim (team work) SDM Agribisnis yang harmonis mulai dari SDM Agribisnis pelaku langsung dan SDM Agribisnis pendukung sektor agribisnis.

13. Penataan dan pengembangan struktur Agribisnis.

Struktur agribisnis telah menciptakan masalah transisi dan margin ganda. Oleh karena itu penataan dan pengembangan struktur agribisnis nasional diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu:

a. Mengembangkan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal mengikuti suatu aliran produk (Product Line) sehingga subsektor agribisnis hulu, subsektor agribisnis pertanian primer dan subsektor agribisnis hilir berada dalam suatu keputusan manajemen.

b. Mengembangkan organisasi bisnis (ekonomi) petani/koperasi agribisnis yang menangangani seluruh kegiatan mulai dari subsistem agribisnis hulu sampai dengan subsistem agribisnis hilir, agar dapat merebut nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir.

14. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Sektor Agribisnis.

Perlu perubahan orientasi lokasi agroindustri dari orientasi pusat-pusat konsumen ke orientasi sentra produksi bahan baku, dalam hal ini untuk mengurangi biaya transportasi dan resiko kerusakan selama pengangkutan. Oleh karena itu perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis komoditas unggulan yang didasarkan pada peta perkembangan komoditas agribisnis, potensi perkembangan dan kawasan kerjasama ekonomi.Serta berdasar Keunggulan komparatif wilayah. Perencanaan dan penataan perlu dilakukan secara nasional sehingga akan terlihat dan terpantau keunggulan setiap propinsi dalam menerapkan komoditas agribisnis unggulan yang dilihat secara nasional/kantong-kantong komoditas agribisnis unggulan, yang titik akhirnya terbentuk suatu pengembangan kawasan agribisnis komoditas tertentu.

15. Pengembangan Infrastruktur Agribisnis.

Dalam pengembangan pusat pertumbuhan Agribisnis, perlu dukungan pengembangan Infrastruktur seperti jaringan jalan dan transportasi (laut, darat, sungai dan udara), jaringan listrik, air, pelabuhan domestik dan pelabuhan ekspor dan lain-lain.

16. Kebijaksanaan terpadu pengembangan agribisnis.

Ada beberapa bentuk kebijaksanaan terpadu dalam pengembangan agribisnis. Diantaranya , yaitu :

a. Kebijaksanaan pengembangan produksi dan produktivitas ditingkat perusahaan.

b. Kebijaksanaan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis.

c. Kebijaksanaan pada tingkat sistem agribisnisyang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor.

d. Kebijaksanaan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis.

Beberapa kebijaksanaan operasional untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensi, antara lain:

1.Mengembangkan forum komunikasi yang dapat mengkoordinasikan pelaku-pelaku kegiatan agribisnis .

2.Mengembangkan dan menguatkan asosiasi pengusaha agribisnis.

3.Mengembangkan kegiatan masing-masing subsistem agribisnis untuk meningkatkan produktivitas melalui litbang teknologi untuk mendorong pasar domestik dan internasional.

17. Pembinaan Sumberdaya Manusia untuk mendukung pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan.

Dalam era Agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukung pembangunan agribisnis perlu ada pembinaan kemampuan aspek bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. Oleh karena itu perlu peningkatan pendidikan penyuluh baik melalui pendidikan formal, kursus singkat, studi banding. Serta perlu perubahan fungsi BPP yang selama ini sebagai lembaga penyuluhan agro-teknis, menjadi KLINIK KONSULTASI AGRIBISNIS

18. Pemberdayaan sektor agribisnis sebagai upaya penaggulangan krisis pangan dan Devisa.

Perlu langkah-langkah reformasi dalam memberdayakan sektor agribisnis nasional, yaitu:

a. Reformasi strategi dan kebijakan industrialisasi dari industri canggih kepada industri agribisnis domestik.

b. Kebijakan penganekaragaman pola konsumsi berdasar nilai kelangkaan bahan pangan.

c. Reformasi pengelolaan agribisnis yang integratif, yaitu melalui satu Departemen yaitu DEPARTEMEN AGRIBISNIS

d. Pengembangan agribisnis yang integrasi vertikal dari hulu sampai hilir melalui koperasi agribisnis.

(Astrid, 1983)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Agribisnis merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan pra-panen, panen,  pasca-panen dan pemasaran. Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional.

Kelembagaan adalah organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif.Kelembagaan Agribisnis memiliki berbagai macam keragaman dan peranan.Namun,didalam kelembagaan agribisnis ini juga terdapat berbagai macam masalah sehingg harus diperhatikan berbagai macam upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada .

4.2 Saran

Diharapkan untuk pembaca dapat memahami isi dari makalah ini serta dapat menerapkannya dalam kehidupannya . Penulis juga sangat berharap untuk mendapatkan saran dari pembaca untuk memperbaiki kesalahan dalam menulis makalah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Anonymousa,2012 (http://agribisnis.umm.ac.id/id/umm-news-2490-prospek-pengembangan-sistem-agribisnis-di-indonesia.html ) , diakses 23 April 2012

Anonymousb, 2012 (http://agribisnis.blogspot.com/2010/06/subsistem-agribisnis.html ) , diakses 23  April 2012

Anonymous c, 2012 (http://mencholeo.wordpress.com/2008/01/05/membangun-sistem-agribisnis/\ ) , diakses 23 April 2012

Hill,Mc Graw.1999.Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam.Jakarta : Penerbit Erlangga

Kolff, G.H. van der 1937De Historische Ontwikkeling van de Arbeidsverhoudingen bij de Rijstcultuur in een Afgelegen Streek op Java: Voorlopige Resultaten van Plaatselijk Onderzoek, Volkskredietwezen: hlm. 3-70.

 

Astrid S , Susanto, Dr, Phill. Pengantar Sosiologi , Bira Cipta , 1983 .

 
 

Leave a Reply

 
*