GOVERNANCE

Pengertian governance menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003 : 5 ) terdapat tiga model tata kepemerintahan yang baik, sebagai berikut :

  1. Political Governance yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (policy/strategy formulation).
  2. Economic Governance yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap equity (kekayaan), proverty (property), serta equality of life (kualitas hidup).
  3. Administrative Governance yang mengacu pada system implementasi kebijakan.

United Nations Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan governance ialah sebuah kepemerintahan. Pelaksanaan kewenangan atau kekuasaannya dibidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrumen atau peralatan kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat. Isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintahan maupun disisi warganegara. Governance juga dapat diartikan sebagai tatacara atau mekanisme, praktek ataupun susunan sistem pemerintahan dan warga negara dalam mengatur sumber daya alam maupun manusianya serta memecahkan berbagai masalah-masalah publik yang terjadi dimasyarakat.

Pengertian Good Governance menurut para ahli, antara lain :

  1. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo

Bintoro Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang.

2.      Menurut Kashi Nisjar

Kashi Nisjar (1997) dalam Domai (2001) mengemukakan bahwa secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntablitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

3.      Menurut Kooima

Kooiman (1993) berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

4.  Menurut J.B.Kristiadi

J.B.Kristiadi berpendapat bahwa Good Governance dicapai melalui pengaturan yang tepat diantara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi transaksi dengan biaya rendah

LATAR BELAKANG

Konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government yang terlalu meletakkan negara (pemerintah) dalam posisi yang terlalu dominan. Menurut Tascherau dan Campos yang dikutip Thoha dalam Ambar Teguh (2011:22), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu memiliki tata hubungan yang sama dan sederajat.. Peranan pemerintah yang saat ini telah beralih dari government ke governance, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Aktor yang terlibat di dalam governance tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki dua peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Negara (pemerintah) berperan dalam menciptakan situasi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas, ekonomi, sosial dan politik. Dengan kata lain, birokrasi dituntut agar mempunyai karakter bersih, terbuka, akuntabel, responsive, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat bagi keterlibatan dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan kontrol kebijakan.

Isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah, swasta, maupun disisi masyarakat. Pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap, serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk aktif melakukan upaya tersebut (Sedarmayanti, 2007: 2-3).

 

Sumber Referensi :

http://digilib.unila.ac.id/308/10/BAB%20I.pdf

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9165/BAB%20I%20SKRIPSI%20DESI.pdf?sequence=3

https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8289/Bab%202.pdf?sequence=10

http://eprints.undip.ac.id/45317/2/BAB_I-II.pdf