Newest Posts

Mengukur Kinerja Individu Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Abstract

Mengukur kinerja individu merupakan sebagai upaya dalam melihat kapasitas apa yang dilakukan serta yang dikerjakan pegawai dalam sebuah pekerjaan di dalam organisasi sebagai aktivitas penyelesaian tugas mempunyai penerapan dengan pengetahuan dan kemampuan tersendiri. Peneliti mengunakan Koopmans, Bernaad & Hildebrandt (2014) untuk mengukur kinerja individu yang melibatkan kinerja tugas, kinerja kontekstual dan perilaku kontraproduktif. Dalam penentuan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling sebanyak 87 responden dengan hasil penelitian bahwa kinerja pegawai masih kurang maksimal menciptakan organisasi yang memiliki kualitas kinerja yang tinggi. Kemudian secara psikologi pegawai dalam pengukurannya menunjukan bahwa merasa cukup memberikan konstribusi dengan pekerjaan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci: Kinerja Kontekstual, Kinerja Tugas & Kinerja Kontraproduktif

Analisis Kebijakan Penyediaan Kapal Tangkap Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Bintan; Studi di Desa Mantang Lama

Abstract

Analisis kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintahan desa mantang lama merupakan langkah strategis sebagai upaya dalam persiapan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir yang terdapat di kabupaten bintan, provinsi kepulauan riau. Tujuan penelitian ini adalah melihat formulasi kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintahan desa melalui BUMDes, lalu peneliti ingin mengkaji; 1) Kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan desa mantang lama, 2) Kesepakatan bersama antara pemerintah desa melalui BUMDes dan nelayan setelah kapal tangkap ikan beroperasi sebagai tahap pertama. Hasil kajian menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat semata-mata untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan ingin memutuskan rantai perbudakan (toke/bos kapal tangkap ikan) serta megubah fikiran nelayan pada umumnya hanya tegantung dari orang di luar desa mantang (Bos Pengusaha Ikan). Kebijakan pemerintah desa mantang lama yang di buat melihat nelayan memiliki potensi besar bagi nelayan desa mantang bisa mandiri dan kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam kesehariannya bekerja dari darat menjadi bekerja di laut dari sektor kelautan dan perikanan melalui profesi sebagai tuan rumah nelayan tangkap ikan.

Kata Kunci : Kebijakan, BUMDes, Nelayan.

http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/2383

Dampak Desentralisasi terhadap Kapabilitas Kepala Daerah (Studi Kasus Gubernur Riau Periode Tahun 2008-2013)

Abstract

Kepemimpinan pemerintah (kepala daerah) yang dijalankan secara terpusat oleh rezim Orde Baru merupakan cikal bakal pelaksanaan sistem pemerintahan yang tidak memberi peluang kepada daerah untuk tumbuh dan berkembang. Terjadinya era reformasi di mana pergeseran berubah menjadi sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yang meningkatkan nilai substansi demokrasi. Namun euphoria perjalanan otonomi daerah sebagai Kepala Daerah penguasa setempat semakin kuat. Bukti ini, nyata terjadi adalah praktek KKN (korupsi, Korupsi dan Nepotisme) terjadi jauh dalam pencapaian harapan desentralisasi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membahas kapabilitas, meskipun setiap kepala daerah dipilih oleh rakyat. Peneliti telah dilakukan dengan studi kasus kualitatif di provinsi Riau. Masalah ketidaksetaraan secara khusus dalam hal kewajiban kepemimpinan yang memuncak dari faktor historis yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan Kepala Daerah sebagai otoritas daerah. Masalahnya adalah di mana ketimpangan tertentu dalam hal kewajiban memuncak kepemimpinan faktor sejarah yang memberikan peran yang sangat besar untuk kepemimpinan kepala daerah.
Kata Kunci : Kepemimpinan, Desentralisasi

Problematika Pembangunan Kabupaten Natuna di Perbatasan Indonesia

NATUNA merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan Malaysia, Vietnam, Filipina Thailand, Brunei Darussalam dan Tiongkok.

Natuna sebagai kawasan perbatasan mendapat perhatian serius seharusnya oleh pemerintah pusat untuk membangun 5 pilar pembangunan di kawasan tersebut, mulai dari Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Perikanan, Pariwisata, dan Pertahanan.

Pertama Lingkungan Hidup, Natuna lebih dikenal dengan kekayaan gas alamnya dengan volume lebih dari 90 triliun kaki kubik dengan cadangan gas alam yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan capaian volume 222 triliyun kaki kubik / Trillion Cubic Feet (TCT), selain itu gas hidrokarbon yang bisa di tambang memenuhi angka 46 TCT.

Tentunya belum termaksud cadangan gas alam di natuna yang tidak di ketahui.Natuna tidak melulu soal gas saja, kawasan yang memiliki pantai yang sangat indah serta memiliki serahkan batu granit di salah satu pantai di desa sepempang kabupaten Natuna juga seharusnyabisa di jadikan salah satu sumber devisa sumber keuangan yang sangat dahsyat.

Natuna seharusnya dikelola secara serius baik oleh swasta maupun pemerintah setempat hendak menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar yang mensejahterakan masyarakat.

Lanjut aspek pembangunan infrastruktur seperti jalan utama utama yang terbilang sangat memprihatinkan dan sarana penghubung antar lokasi seharusnya memenuhi kebutuhan pariwisata yang di antaranya konektivitas.

Tidak dipungkiri jika pemerintah kabaupaten membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Natuna yang disingkat dengan TP3N salah satu yang di prioritas yaitu transportasi udara, hal ini di sebabkan masih banyak permintaan turis asing untuk mengakses ke kabupaten Natuna.

Pada kenyataannya sekarang turis asing bisa diakses melalui Bandara Hang Nadim Batam dan belum banyak maskapai yang membuka penerbangan menuju bandara Ranai Natuna di kabapaten natuna.Bandara ranai ini hanyaberfungsi sebagai terminal penerbangan sipil dan juga militer.

Pada tahun lalu, Permintaan dari perusahaan yang ingin investasi dan bekunjung menikmati wisata sebanyak 40 negara menginginkan akses yang memadai serta menjamin akan membawa 2000 tamu per minggu ke Natuna yang akan di jadi kan destinasi pariwisata internasional dengan mempromosikan natuna, bersamaan dengan itu, pemerintah kabupaten natuna mengelar 2 event internasional pada tahun ini yaitu Sail Natuna dan Natuna The Tour.

Kemudian ada sektor perikanan natuna ini memiliki berbagai jenis ikan konsumsi untuk produksi yang pada setiap tahun mengalami peningkatan yaitu bekisar sebesar 65.000 ton pertahunnya. Angka ini terbilang masih jauh dari potensi yang dimiliki perairan nya laut natuna sangat luas.

Memiliki laut luas seharusnya sebuah data research dari UGM memiliki potensi tangkapan sebesar 1,1 juta ton per tahun atau hampir 20% dari potensi penangkapan ikan di Indonesia, maka dari itu untuk menjadikan Natuna sebagai pusat sentral perikanan Indonesia sudah seharusnya memiliki alternatif menyiapkan sentral Kelautan dan Perikanan terpadu di Selat Lampa Natuna.

Penyiapan sentral ini memiliki kapasitas penyimpanan atau cold storage untuk 300 ton ikan yang beku agar hasil tangkapan dilaut Natuna akan diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Realita yang ada terjadi saat ini karena belum mengantongi izin ekspor sentra Kelautan dan Perikanan terpadu, maka hanya bisa beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Keinginan masyarakat Natuna khususnya nelayan tradisional bisa langsung ekspor agar memperpendek biaya-biaya ekspor yang tidak harus melalui pemerintah pusat dalam angkutan logistik perikanan ke jakarta kemudian di ekspor ke beberapa tetangga negara.

Keluhan masyarakat natuna tidak bisa menyembunyikan keresahan membicarakan tentang ikan Napoleon, ikan Napoleon atau bahasa ilmiah nya Cheilinus undulatusyang merupakan ikan karang yang tersebar di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di Indonesia bisa ditemukan di perairan Anambas dan Wakatobi, tidak ada yang tahu keberadaan ikan ini hadir.

Harga 1 ekor ikan napoleon yang berusia 4 tahun dengan berat hampir 1 kg bisa dilepas dengan harga lebih dari satu juta rupiah dimana spesies yang terancam punah dan sangat langka untuk di temukan keberadaannya.

Berdasarkan forum Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) menyatakan ikan Napoleon sebagai ikan yang perdagangan nya harus dibatasi dan juga diawasi ketat. untuk itulah Dirjen perlindungan hutan dan konservasi alam mengeluarkan aturan tentang ikan Napoleon pada tahun 2014 dengan ukuran tertentu yang hanya bisa di jual. Seharusnya pemerintah harus mengkaji ulang akan aturan ini, sebab ini salah satu pendapatan masyarakat nelayan tradisonal untuk meningkakan pendapatan.

Lalu yang terkhir Pertahanan, Ada sejumlah perubahan yang signifikan ada peta baru Republik Indonesia yaitu salah satunya adalah klaim baru teritorial Indonesia di Selat Malaka yang berbatasan perairan Filipina dan Indonesia kini ditandai dengan garis tegas sebagai hasil disepakatinya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta yang paling menarik perhatian adalah berubahnya nama perairan Indonesia di Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Natuna merupakan daerah paling utara yang berbatasan dengan banyak negara.

Mendapat perhatian serius ini di tunjukan dengan kegiatan pertahanan di laut darat dan udara yang di hadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dengan diperkuat beberapa kali latihan militer yang di selenggrakan Kabupaten Natuna artinya bahwa pemerintah pusat itu telah memberikan perhatian lebih dan fokus terhadap keberadaan pulau-pulau terluarperbatasan.

Disamping itu juga mengandung konsekuensi logis ataupun tantangan ke depan untuk melaksanakan penegakan hukum serta penegakan kedaulatan di laut Natuna Utara dalam ini yang akan dilaksanakan oleh TNI AL dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat yang menegaskan dari teritorial perairan Indonesia. Nyatanya tidak berpengaruh besar akan hal itu, banyak nelayan asing sudah beberapa tahun ini di tangkap dan di tenggelamkan oleh kementerian kelautan dan perikanan RI.

Ini sangat memberi dampak psikologi yang kurang baik bagi nelayan dan juga masyarakat di natuna. Dari 5 pilar tersebut diharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera melakukan evaluasi, formulasi dan implementasi kebijakan yang strategis demi percepatan pembangunan di kabupaten natuna

Hilangnya Perspektif Ekologi Konservasi dalam Masyarakat

Manusia sebagai mahkluk hidup merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam proses saling pengaruh mempengaruhi antar manusia dan antara manusia denganlingkungan. Agar mudah di pahami, maka untuk selanjutnya lingkungan ini dapat dibagi dalam tiga kelompok dasar yang sangat menonjol, yakni lingkungan fisik (physical environment) Lingkungan biologi (biological environment) dan lingkungan sosial (social environment). Administrasi negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi maupun perorangan (yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat) yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif serta yudikatif. Dalam perspektif kontemporer, administrasi negara didefinisikan sebagai proses kepemerintahan yang melibatkan sektor publik, sektor bisnis, dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Pendekatan ekologi merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses kepemerintahan.

Studi kasus berbicara amdal di dalam ilmu ekologi bertujuan untuk mempersulit atau menghambat dalam perizinan yang mengarah ke perusakkan lingkungan, disini ada beberapa keraguan kesalahan instansi melihat cara kerja amdal dan filosofinya terbalik yang terjadi saat sekarang ini. sebuah faktor lingkungan dalam ekonomi, izin untuk memudahkan eksplorasi tapi didalam ekologi untuk menghalangi karena izin itu mengarah untuk konservasi. Ini perfektif yang tidak terlihat dalam arah konservasi di publik dalam hak lingkungan khusunya dalam reboisasi di tanjungpinang. Ini kekacauan yang tidak terlihat persfektif ekologinya.

Wawasan dan cara berfikir terhadap logika ekologi yang hilang oleh aktor pemerintahan yang tidak melibatkan masyarakat akibat suatu keresahan yang disembunyikan. Logika ekologi bisa di contohkan seperti mereboisasi untuk sebatang pohon akibatnya adalah berpengaruh secara visual kemudian berpengaruh juga terhadap metamorposis lingkungan akhirnya impact nya sebuah gejala kecil yang bermanfaat. Hal ini menjadi hal yang kecil hilang secara akal sehat dalam kehidupan civil society. Sepertinya tidak ada gairah dalam melihat itu. Wawasan ini bisa diartikan apakah nol atau kecil dari nol kalau di kalkulasikan secara teoritis.

Saat ini reboisasi tidak di perlihatkan tanggung jawab bersama meskipun oknum dibelakangnya bersembunyi seolah –olah ini sudah transaksional yang masif, terlalu banyak variabel seperti asumsi belaka terhadap lingkungan tak seindah sewaktu nenek moyang kita melihat, tak seindah dulu mengeluarkan inspirasi dalam berimanjinasikan diri. Masyarakat tak di edukasikan dalam pelestarian lingkungan. Pemerintah selalu berdalih dengan penyelesaian korporasinya sebagai instansi pemirintahan sebagai administrasi memperlihatkan legal dokumen yang mengarah ke teknik manipulasi. Kurangnya kreatifitas dalam mengatasi lingkungan tak muncul di permukaan wilayah kepulauan. Di daerah lain sudah melakukan global warming (talkshow, lokakarya) dan di daerah kita sendiri yang daratannya hanya 5 % hanya bermain di local warming ?. inilah menjadi krisis akibat autisme yang di ajarkan secara berkala kalangan bermasyarakat.***https://teraju.umrah.ac.id/hilangnya-persfektif-ekologi-konservasi-dalam-masyarakat/

Pembangunan Karakter Masyarakat di Perbatasan

Wilayah perbatasan di Kepulauan Riau pada dasarnya memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pemanfaatannya akan sangat tergantung oleh kualitas sumber daya manusia yang ada. Pembangunan karakter perlu dibangun untuk mendukung usaha- peningkatan  jiwa kesatuan dan kebangsaan. Upaya membangun karakter merupakan proses yang sifatnya terus menerus karena selain membentuk dan membina, perlu penyempurnaan. Hal ini erat kaitannya dengan nilai yang ingin ditanamkan. Berkaca dari berbagai kasus yang pernah terjadi di tanah air, tidak hanya gerakan-gerakan separatis yang mengancam kesatuan dan ketahanan bangsa, konflik antar etnis bahkan antar agama juga dapat mengikis nilai-nilai kesatuan bangsa.

Inilah yang masih harus terus diupayakan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan,  pulau-pulau terluar dan yang jauh dari pusat pemerintahan. Jika karakter sudah terbentuk, maka segala bentuk ancaman dari luar tidak akan mempengaruhi ketahanan dan kesatuan bangsa.

Tantangan dalam strategi pembangunan karakter adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Adapun dalam implementasi penguatan kapasitas adalah melalui asistensi pihak lain yang kompeten di bidang sosial buaya, media skill dan upaya-upaya penyerataan akses dasar dalam seluruh bidang kehidupan dapat juga menjadi dasar penguat. Aspek teknis yang sangat esensial untuk ditingkatkan kualitasnya pada masyarakat perbatasan adalah penerapan teknologi bagi nelayan dalam mendukung aktivitas-aktivitas mencari ikan.

Pergeseran paradigma pembangunan wilayah perbatasan yang tidak lagi dilihat sebagai halaman/wilayah belakang sebuah negara. Pengalihan halaman belakang menjadi halaman muka berarti menuntut pengembangan ekonomi kawasan perbatasan dengan pengalokasian sumberdaya nasional untuk mengatasi rendahnya tingkat ekonomi kawasan perbatasan. Pada konteks inilah, pembangunan ekonomi lokal dan pengembangan sumberdaya manusia menjadi keharusan bagi pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan

Hal yang kerap terjadi adalah negara tetangga memanfaatkan kondisi-kondisi tidak sejahtera ini untuk memberikan bantuan yang bersifat karitatif, dan tidak jarang dari masyarakat perbatasan yang pada akhirnya menjadi seolah-olah memihak kepada negara tetangga. Hal inilah yang harus dicegah melalui komitmen Indonesia terhadap peningkatan kualitas masyarakat melalui strategi pembangunan karakter.

Hingga saat ini, pembangunan kawasan perbatasan Kepulauan Riau masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, kesenjangan terlihat dengan jelas pada berbagai aspek, baik aspek infratruktur, sosial, maupun ekonomi.

Ditinjau dari aspek keamanan (security) kondisi ini sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis yang mudah terinflitrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural. jelas isu dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan Kepulauan Riau dijelaskan yaitu masalah yang bersifat khusus yang dihadapi di 19 pulau terluar Provinsi Kepulauan Riau. Upaya membangun karakter warga negara pada dasarnya adalah proses pewarisan nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional yang tertera dalam konstitusi nagara serta pesan para pendiri Negara (the founding fathers). Tujuannya, sebagaimana pesan UUD 1945, adalah untuk mewujudkan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kebesaran dan kejayaan dalam suasana kemerdekaan.

Setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter bangsa (National Character Building) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai suatu negara-bangsa (nation-state). Di Indonesia, upaya pembangunan karakter bangsa ini telah menjadi masalah serius sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia karena suatu kenyataan bahwa kondisi bangsa Indonesia saat itu menghadapi masalah multi dimensi (ekonomi, politik, budaya, hankam, ideologi, dsb).

Tujuan utama dari pembangunan karakter adalah untuk menumbuhkan karakter warga Negara baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan pengetahuan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter publik,misalnya kepedulian sebagai warga Negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.