0

Indonesia Emas 2045, Mungkinkah ?

Di tahun 2045 nanti, genab Indonesia berusia satu abad. Rencana besar pemerintah untuk mewujudkan era emas indonesia dirancang sedemikian hingga sejak dini sebagai hadiah spesial dalam merayakan seabad kemerdekaan Indonesia. Pembangunan yang dilakukan saat ini, juga merupakan bagian dari rencana tersebut. Di tahun 2016 ini, pernyataan akan rencana masa emas Indonesia itu mulai menjadi pertanyaan umum di kalangan masyarakat. “Mungkinkah?”, inilah satu kata yang menjadi topik pembicaraan masyarakat menanggapi wacana tersebut. Ada yang pro dan tentunya ada yang kontra.

Dalam kesempatan kali ini, penulis akan memaparkan pendapat penulis dilihat dari sisi kontra terhadap wacana Indonesia Emas 2045. Hal pertama yang ada di benak penulis yaitu esensi dari tahun 2045 itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa harus tepat diwujudkan di tahun 2045? Apakah di tahun sebelum 2045 pemerintah akan menunda proses pengembangan potensi negara agar bisa dipaskan dengan perayaan satu abad kemerdekaan? Atau apakah setelah tahun 2045 pemerintah akan kembali bekerja seperti biasa? Bukankah perkembangan harus kita lakukan terus-menerus tanpa memilih-milik kondisi?

Nah, berbicara masalah tahun, di sisi lain juga muncul pertanyaan akan waktu yang tersisa hingga 2045 untuk mewujudkan wacana tersebut. Menurut penulis, jika kita hitung mundur waktu mulai tahun 2045 sampai tahun 2016 ini, kita mempunyai sisa waktu 29 tahun. 29 tahun bukanlah waktu yang lama. Tak kan terasa waktu 29 tahun ini akan berjalan sangat cepat. Di dalamnya, juga akan terjadi pergantian pemegang posisi presiden Republik Indonesia sebanyak lima kali.

Apa yang menjadi kendala dalam kurun waktu 29 tahun menuju Indonesia Emas 2045 itu adalah banyaknya waktu yang terbuang dengan birokrasi yang terjadi di Indonesia. Pemilihan Umum tentunya akan banyak memakan waktu dalam mewujudkan demokrasi tersebut. Belum lagi pergantian staff pejabat atau petinggi-petinggi pemerintahan yang akan mengurus aspirasi masyarakat selanjutnya. Jalannya pemilu pun, juga belum tentu lancar. Pasti ada saja kendala yang membuat jalannya pemilu menjadi molor dan tidak segera terselesaikan.

Jika membahas masalah waktu, di sisi lain kita dapat mengambil contoh, kasus lumpur Lapindo. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, masih ada dan semakin memburuk. Sudah sepuluh tahun sejak 2006 lalu, dan saat ini masih belum terselesaikan. Ini baru satu kasus, bagaimana dengan kasus yang lain yang belum tuntas penanganannya?

Di sisi lain, penulis juga memiliki pemikiran bahwa dengan adanya wacana seperti ini maka secara tidak langsung pemerintah tentu akan melakukan banyak proyek dalam mengembangkan setiap potensi yang ada dari berbagai sektor. Dari rancangan-rancangan proyek pembangunan inilah, proyek besar yang dicanangkan pemerintah akan membuka celah bagi oknum-oknum untuk melakukan tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dari sinilah, akan semakin bertambah kasus yang harus ditangani dan tentunya hal ini juga memakan banyak waktu yang sejatinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk menertibkan hal-hal lain di lingkungan masyarakat.

Selain itu dengan banyaknya tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi di Indonesia juga akan memberikan banyak kerugian yang harus ditanggung dan diperbaiki ulang oleh pemerintah. Inilah yang akan memakan biaya lebih dari perhitungan sebelumnya.

Di sisi lain, dengan dilakukannya pergantian pemimpin pemerintahan maka akan berlaku pula revisi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta penambahan kebijakan baru yang akan diterapkan. Hal ini tentunya akan memakan banyak waktu untuk terealisasi bagi masyarakat. Selain itu, akan banyak dilakukan revisi kebijakan yang sebelumnya telah diputuskan dan penambahan kebijakan-kebijakan baru yang akan menunda pekerjaan yang telah berlangsung dan membuat proses yang sedang berjalan semakin alot dan lamban untuk terselesaikan.

Sejauh ini, dapat kita garis bawahi mengenai hal-hal yang menjadi agenda pemerintah. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, ada tiga tujuan besar yang mesti kita capai di satu abad kemerdekaan nanti, yaitu (1) demokrasi yang kuat, stabil, dan berkualitas; (2) ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan; dan (3) peradaban bangsa yang lebih unggul menuju negara maju (developed country) akhir abad XXI. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan orang yang benar-benar menjaga amanah rakyat untuk mewujudkan hal ini menjadi kenyataan. Disamping itu, peran penting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namu semua pihak juga turut mengambil peran dalam mewujudkannya. Baik masyarakat maupun pemerintah harus benar-benar ajek dalam menghadapi setiap proses yang dicanangkan. Di sinilah, kurangnya koordinasi pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat hanya akan menjadikan wacana Indonesia Emas sebagai mimpi dan harapan saja.

Dikatakan bahwa wacana Indonesia Emas 2045 merupakan perwujudan dari hadiah demografi atau pertumbuhan penduduk bangsa Indonesia dimana di tahun 2045 ini akan terjadi peningkatan populasi usia produktif. Peningkatan ini, merupakan hadiah dari perkembangan demografi bagi Indonesia dimana dengan meningkatnya populasi usia produktif akan mengurangi angka ketergantungan di Indonesia. Akan tetapi, jika kita tidak dapat mengarahkan populasi usia produktif di Indonesia dengan baik, maka kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan produktivitas muda mudinya ini akan berbalik menjadi bencana besar bagi bangsa Indonesia ke depannya.

Di sinilah kita mulai menemui kendalanya. Mengarahkan masyarakat usia muda tidaklah mudah. Usia remaja merupakan usia yang labil dan mudah mendapat pengaruh dari luar. Pola mendidik anak yang tidak tepat akan mempengaruhi kualitas diri anak tersebut di masa depannya. Perkembangan teknologi pun juga turut mempengaruhi perkembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Misalnya, kita lihat perbedaannya melalui kebiasaan masyarakat di Indonesia. Berkembangnya teknologi membuat masyarakat yang menikmatinya menjadi lebih malas dan lebih menyukai hal-hal yang instan. Dampaknya adalah masyarakat Indonesia menjadi kurang produktif. Jika masyarakat kurang produktif maka kemampuan yang dimiliki tidak akan maksimal dan dikhawatirkan nantinya tidak dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari bangsa lain. Sehingga dalam hal ini bagsa lain dapat dengan mudah menguasai aset-aset penting yang ada di Indonesia. Dan dengan begitu maka secara tidak langsung dapat dikatakan negara kita dijajah oleh negara lain. Kembali ke pernyataan sebelumnya, hal ini dapat terjadi jika masyarakat kurang produktif dan terlalu terlena dengan perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, masyarakat utamanya generasi muda-mudi haruslah mendapatkan layanan pendidikan sehingga dapat diarahkan pemikirannya agar lebih produktif dan inovatif serta berkarakter. Namun, yang masih menjadi kendala adalah proses dan fasilitas pendidikan yang diterima di setiap daerah hingga saat ini masih belum merata. Masih dapat kita temukan daerah tertinggal yang penduduknya belum bisa membaca. Proses pendidikan di Indonesia berjalan lambat, terlebih lagi sistem pendidikan di Indonesia masih berpaku pada kurikulum yang mana kita tahu kurikulum akan berubah setiap bergantinya pemegang kendali yaitu menteri pendidikan Indonesia. Kita dapat berkaca pada saat bergantinya KTSP ke K13 yang sempat diterapkan di tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini memakan waktu yang lama, serta biaya yang dikeluarkan pun juga tidak sedikit. Belum lagi, ketika berganti menteri pendidikan yang baru setelah beberapa tahun diterapkannya K13, perkembangan belum merata serta diketahui pencetakan buku K13 masih belum selesai, namun pemerintah telah mencanangkan pergantian ke kurikulum yang baru. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang fatal, karena berhubungan langsung dengan dunia pendidikan yang mana bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang nantinya akan memegang kendali atas nasib bangsa ini di masamendatang.

Secara garis besar, penulis tidak memaparkan ketidakmungkinan terwujudnya Indonesia Emas. Akan tetapi, lebih spesifiknya penulis berpendapat mengenai ketidakyakinan penulis akan terwujudnya wacana Indonesia Emas dapat terwujudkan di tahun 2045. Berbagai kondisi yang ada, mencerminkan betapa lambannya proses birokrasi yang ada dalam pemrosesan suatu kebijakan di dalam pemerintahan di Indonesia. Perlunya kesadaran dari keseluruhan pihak akan terwujudnya cita-cita Indonesia Emas ini. Perubahan dapat terjadi secara nyata jika masyarakat sadar akan perannya masing-masing dalam membela dan memajukan negara.