Krisis Ekonomi, Kebijakan Reformasi, dan Kelembagaan Ekonomi

November 10th, 2019
  • Prespektif Krisis Ekonomi

Pada pertengahan 1997 krisis ekonomi menyerang wilayah Asia dan berdampak pada negara – negara lainnya. hal ini dipicu oleh jatuhnya nilai tukar bath terhadap US Dolar pada Juli 1997. Di mana hal ini berdampak pada Indonesia yaitu indeks harga saham di Indonesia anjlok 60% dan mata uangnya terdevaluasi sevesar 600%. Hal ini mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan, termasuk sector riil.

Sumber krisis ini dikabarkan berasal dari beberapa sumber diantarnya yaitu :

  1. Pandangan yang beragumentasi bahwa fundamental ekonomi yang rapuh dan inkonsistensi kebijakan sebagai sumber utama krisis (first generation model)
  2. Keyakinan bahwa sumber krisis tidak lain adalah kepanikan yang terjadi di sector keuangan yag berinteraksi dengan ekspektasi pelaku ekonomi sehingga berpengaruh langsung terhadap kebijakan makroekonomi (second generation model)

Dalam kasus Indonesia, pandangan “first generation model” itu dapat di lacak kebenarnya setelah melihat situasi fundamental ekonomi nasional. Misalnya, mengungangkapkan periode sebelum krisis perekonomian Indonesia ditandai kerentanan periode sebelum krisis perekonomian Indonesia ditandai kerentanan di sector perbankan maupun struktur korporasi.

Pada pandangan “second generation model”, krisis ekonomi di Indonesia tidak akan menyebar secara cepat dan mengalami pendalaman yang parah bila pemerintah tidak mengambil keputusan melikuidasi 16 bank pada November 1997.

  • Reformasi Ekonomi Terbalik

Sejak krisis Ekonomi politik pada 1997/1998 terjadi proyek reformasi ekonomi. Dalam penerapannya terdapat dua kubu dalam mendesain reformasi ekonomi yaitu kubu Asia dan kubu Eropa Timur. Pada “Pendekatan Asia” cenderung mendesain reformasi ekonomi lewat tahapan yang berurutan. Pada startegi lebih menekankan pada sistem “bottom up” serta menempatkan reformasi pada level mikro ekonomi seperti reformasi kelembagaan.

Sedangkan pada “pendekatan Eropa Timur” cenderung mengerjakan reformasi ekonomi lewat perubahan yang radikal seperti perubahan hak kepemilikan. Hal ini dapat diterapkan ketika perencanaan dalam kinerja perusahaan terkhusus BUMN. Pada pendekatan Asia menerapkan upaya – upaya perluasam otonomi dan akuntabilitas. Sedangkan di negara – negara Eropa Timur lebih menyukai cara privatisasi untuk mereformasi kinerja BUMN. Terdapat asumsi dalam melakukan pendekatan tersebut diantaranya yaitu :

  1. Pemerintah mengubah secara drastic hak kepemilikan sumber daya ekonomi menuju kepemilikan swasta termasuk sumber daya ekonomi yang seharusnya dikuasai oleh negara
  2. Control harga dilepas satu per satu, khususnya yang berkenaan dengan komoditas pertania, padahal kelembagaan produksi dan distribusi belum sepenuhnya disentuh pemerintah
  3. Liberalisasi dijalankan secara ekstensif, baik di sector perdagangan maupun investasi asing
  4. Strategi privatisasi lebih dipilih pemerintah untuk membangun kultur korporasi dan efisien BUMN

Jika reformasi ekonomi Indonesia dibuat dalam hirarki maka dapat dibaca dari tiga level berikiut :

  1. Reformasi ekonomi pada lapis makro dimulai pada decade 1980 an ketika beberapa sector ekonomi dideregulasi dan diliberalisasi cukup massif
  2. Reformasi ekonomi pada level meso yakni mendesain manajemen pembangunan ekonomi yang mulai didesentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah
  3. Reformasi pada level mikro perekonomian berjalan sehat yang dirumuskan dalm UU No. 5/1999 tentang “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat”

Dengan adanya reformasi ekonomi yang diddesin lebih dari satu decade memberikan banyak kemajuan ekonomi, salah satunya adalah pencapaian stabilitas makroekonomi pada satu decade terakhir. Akan tetapi selain suksesnya program kebijakan reformasi juga terjadi kegagalan dari beberapa program reformasi ekonomi yang disebabkan oleh ;

  1. Analisis yang focus kepada pilihan dan urutan kebijakan reformasi ekonomi
  2. Alasan lemahnya desain dan penegakan kelembagaan sebagai “kaki” dari kebijakan yang telah diproduksi
  • Kerapuhan Kelembagaan Makro

Problem reformasi ekonoi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan kelembagaan atau lebih tepatnya tidak ada strategi reformasi kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat berinvestasi, mengakumulasi modal dan mengembangkan teknologi baru.

Reformasi kelembagaan merupakan “enabling environmental” yang membuat kebijakan reformasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Terdapat tiga aspek reformasi kelembagaan pada level makro yang tidak disentuh pada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi yakni kelembagaan reformasi administrasi, sistem hukum dan politik.

Pokok soal dalam kegiatan ekonomi yang penting adalah hak kepemilikan dan respect terhadap aturan hukum sebagai faktor mendasar yang menentukan stabilitas makroekonomi, pengembangan pasar modal, pembangunan sector usaha dan investasi dalam inovasi.

Dalam tradisi kelembagaan, investasi berkaitan dengan seberapa jauh pemerintah mampu melindungi investor danri praktik –praktik pencurian hak cipta, penjiplakan, pembajakan dan lain sebagainya.

  • Kedangkalan Kelembagaan Mikro

Dalam beberapa kasus, stabilitas makroekonomi diacapai di suatu negara dapat terjadi di antara masalah ekonomi yang mendasar diantaranya yaitu kemiskinna, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Ada beberapa alasan reformasi ekonomi Indonesia menghasilkan stabilitas makroekonomi akan tetapi meninglkan masalah – masalah kecil, diantaranya yaitu :

  1. Meskipun dana dan kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tiak menunjukkan data yang impresif. Seharusnya kelembagaan yang dipersiapkan antara lain adalah aturan main hubugan antar pelaku ekonomi, mengurangi dominasi pedagang local, menghidupkan asset orang miskin yang mati, dan lain – lain
  2. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberpa tahun terakhri justru menjadi lahan terjadi nya ketimpangan yang semakin meningkat. Dalam prespektif kelembagan terdapat dua cara yaitu terdapat tendensi kesenjangan antara inflasi da upah minimum semakin tipis; liberalisasi keuangan hanya menjadi instrument memutar dana dari satu saku ke saku lainnya tanpa memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi riil
  3. Pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan, tapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur masih sangat besar. hal ini dikarenakan faktor – faktor berikut diantaranya yaitu : desain insentif yang tidak bekerja di sector pertanian, mahalnya biaya izin usaha, perilaku rent seeking dalam promosi sector ekonomi, akses permodalan yang tidak berjalan maksimal dan ketiadaan perlindungan hukum terhadap sector informal.

Dari hasil analisis di atas maka terjadi kedangkalan kelembagaan mikro sehingga salah satu tugas terpenting pemerintah ke depan menyelamtkan reformasi ekonomi adalah mendesain kelembagaan mikro yang lebih rinci agar masalah – masalah ekonomi yang pokok dapat diatasi.

 

Sumber : (Prof.Dr.Ahmad Erani Yustika: 2012)