• Gaji Perangkat Desa Bisa Bebani APBD

    Date: 2019.01.18 | Category: Lain - Lain | Tags:

    Pergantian proses pemberian upah piranti desa yaitu sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) kelompok II A, punya potensi memberatkan biaya penghasilan serta berbelanja daerah (APBD).

    Baca juga : Jurusan di POLNES

    Perihal ini dapat berlangsung bila alokasi upah datang dari alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD. “Tentu yang kita pertanyakan sumbernya dari tempat mana upah ini. Kan kelak PP Nomer 47/ 2015 akan dirubah terlebih dulu,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Penerapan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng di Jakarta tempo hari.

    Berdasar pada PP Nomer 30/2015, upah PNS kelompok II terendah Rp1.926.000 serta tertinggi Rp3.212.100. Endi menjelaskan sekarang ini upah piranti desa diambil dari ADD.Menurut dia, bila sumber alokasi tidak beralih jadi bisa punya potensi akan memberatkan APBD. Daerah akan kembali menyimak APBD-nya untuk mewujudkan kebijaksanaan itu.

    “Jadi mungkin kelak ada sisi spesifik dari program yang mungkin terganggu. Dapat di service basic atau pembangunan fasilitas serta prasarana, sebab daerah tidak mungkin ambil di luar,” katanya.

    Ia menjelaskan sumber keuangan desa sekarang ini masih tetap didominasi dari dana desa yang bersumber dari biaya penghasilan serta berbelanja negara (APBN). Jumlahnya ADD cukuplah banyak, akan tetapi lebih ditempatkan untuk memberi dukungan program pembangunan kabupaten/kota di desa.

    “Sering kali daerah itu kasih ADD tetapi sekalian menitip program,” katanya. Sebetulnya Endi memberi dukungan langkah perbaikan pendapatan buat piranti desa ini. Faktanya, piranti desa mempunyai pekerjaannya yang bertemu langsung dengan penduduk.

    Baca juga : Jurusan di UPR

    Akan tetapi, pemerintah pusat mesti lebih jeli mencari sumber alokasi yang pas hingga tidak memberatkan APBD. Awal mulanya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan jika revisi PP 47/2015 tengah dibicarakan di lintas kementerian.

    Menurut dia, pemerintah akan mengoptimalkan supaya ketentuan ini bisa tuntas dalam tempo dua minggu. Akan tetapi, ia tidak menuturkan dengan detil beberapa hal apakah yang akan dirubah.