Comments Off on Dasar-Dasar Perpajakan

Dasar-Dasar Perpajakan

2020
05.14

1. LANDASAN TEORI

1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan”surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

a. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat
Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

b.Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J.Feldman
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

c.Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr. Rochmat Soemitro,S.H.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak:
Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pleh pemerintah.
2.Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3.Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur), penjelasan sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b.Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebgai fungsi pengatur adalah:
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi, sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah/hedonisme).
2.Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3.Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4.Pajak penghasilan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat menganggu lingkungan atau populasi (membahayakan kesehatan).
5.Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.
6.Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan agar menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lain Selain Pajak

1. ASPEK PAJAK
– Balas jasa Tidak diterima secara langsung
– Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang
– Di hitung sendiri oleh wajib pajak,sesuai dengan sistem pemungutan pajak(self assessment system)
– Dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah
– Sesuai kebijakan pemerintah

2. PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK
– Diterima secara langsung
– Dipungut berdasarkan aturan pemerintah/para menteri atau pemerintah daerah.
– Perhitungannya dilakukan oleh pemerintah atau sudah ditentukan besarnya oleh pemerintah.
– Hanya dipungut oleh pemerintah daerah
– Ada yang bersifat memaksa seperti retribusi karena mendapat balas jasa secara langsung dan nyata kepada pembayar.Ada yang bersifat tidak memaksa yaitu sumbangan,sumbangan diberikan warga negara kepada pemerintah berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan apapun.

4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekadar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena:
1. Jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari Negara,
2. Antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.
Dalam tugasnya, negara memiliki tugas untuk melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan, warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian sama seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara subjek pajak dengan nilai perlindungannya.

b.Teori Kepentingan
Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka maki tinggi pajak yang harus dibayarnya.

c.Teori Daya Pikul
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.
Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilkan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi, daya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2) mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar daripada Tuan Hakim karena daya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) Tuan Akbar lebih kecil daripada Tuan Hakim.
Menurut Prof. W. J. de Langen, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuas kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada jika kebutuhan primer untuk hidup telah terpenuhi.

d.Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Teori ini didasari paham organisasi negara (organische staatsleer) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara , timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

e.Teori Asas Daya Beli
Teori ini tidak mepersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian meyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

5. Pembagian Pajak

Di Indonesia, pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutan, yaitu sebagai berikut :

a.Pembagian Pajak Menurut Golongan

1.Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan/dilimpahkan kepada orang lain maupun pihak lain. Pajak itu sendiri harus menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2.Pajak Tak Langsung
Pajak tak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang / jasa.
Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya penjualnya, karena penjualnyalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, maka pengenaan PPN dapat digeser kepada pembeli (pihak lain). Pajak tersebut dibebankan kepada konsumen/pembeli, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan ke dalam harga jual).
Untuk menentukan apakah pajak termasuk sebagai pajak langsung atau tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara melihat unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Unsur-unsur tersebut ialah :
a). Penanggung Jawab Pajak, yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak secara formal yuridis,
b). Penanggung Pajak, yaitu orang yang pada kenyataannya menanggung beban pajak terlebih dahulu, dan
c). Pemikul Pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajak secara undang-undang.
Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang, maka pajak yang harus ditanggunggnya merupakan pajak langsung. Akan tetapi, jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang/satu pihak, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak tidak langsung.

b.Pembagian Pajak Menurut Sifatnya

1.Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya.
Contoh : PPh (Pajak Penghasilan). Dalam PPh ini terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) yang berupa perorangan. Pembebanan PPh kepada orang tersebut dilakukan dengan melihat keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status pernikahan, jumlah anak, dan tanggungan-tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut digunakan untuk menentukan seberapa besar penghasilan yang tidak kena pajak dari Wajib Pajak tersebut.
2.Pajak Objektif
Pajak Objektif adalah pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan objek yang berupa benda, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.
Contoh :
• PPN (Pajak Pertambahan Nilai), karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.
• PPnBM (Pajak Pejualan atas Barang Mewah).
•PBB (Pajak Bumi da Bangunan) karena PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

c. Pembagian Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1.Pajak Pusat / Negara
Pajak pusat atau negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/keperluan umum rumah tangga negara.
Contoh :
• PPh (Pajak Penghasilan),
• PPN (Pajak Pertambahan NIilai),
• PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan
• Bea Materai.
Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di atas, jika dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan sifatnya dapat disajikan dalam bentuk matriks :
Menurut Golongan Menurut Jenis
Pajak Langsung Pajak Tak Langsung Pajak Subjektif Pajak Objektif
PPh √ √
PPN dan PPnBM √ √
Bea Materai √ √

2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (Pajak Provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.
Contoh :
(a). Pajak Provinsi :
• Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
(b). Pajak Kabupaten/Kota :
• Pajak Hotel, ● Pajak Penerangan Jalan,
• Pajak Restoran, ● Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
• Pajak Hiburan, ● Pajak Reklame,
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Di samping pengelompokkan pajak di atas, pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Final dan Pajak Tidak Final.
1. Pajak Final : adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan tidak dapat dikreditkan atau dikurangi pada total PPh yang terhutang pada akhir tahun saat pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh.
Contoh :
a). Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,
b). Pengahsilan berupa hadiah undian,
c). Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,
d). Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/bangunan,
e). PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu sampai dengan Rp.4.800.000.000.
2. Pajak Tidak Final : adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, misalnya Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24 dan PPN. Sebagian besar pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak tidak final.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem dalam pemungutan pajak, yaitu :
a. Official Assessment System
Sistem pajak ini dilaksanakan sampai pada tahun 1967.
Official assessment system adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan atau Fiskus untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, sedangkan Wajib Pajak hanya pasif karena dalam sistem seperti ini kegiatan menghitung dan inisiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas perpajakan.
Ciri dari official assessment system adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak berada ditangan Fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada petugas pajak (petugas pajak memiliki peran dominan).
b. Self Assessment System
Sistem pajak ini dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984, atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan 1983. Self assessment system adalah sistem yang memberikan wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang Wajib Pajak. Dalam sistem ini juga, Wajib Pajak sudah dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Maka dari itu, dalam sistem self assessment ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
1). Menghitung sendiri besar pajak terutang,
2). Memperhitungkan sendiri besar pajak terutang,
3). Membayar sendiri besar pajak terutang,
4). Melaporkan sendiri besar pajak terutang,
5). Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terutang.
Dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri karena Wajib Pajak memiliki peran dominan.
c. With Holding System
With holding system adalah sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya mengenai memungut, memotong, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk tersebut.
Di Indonesia, semi self assessment system diterapkan bersama-sama dengan with holding system. Pihak ketiga yang dimaksud dalam semi self assessment system ini misalnya adalah bendaharawan gaji, perusahaan yang memiliki kewenangan memungut atau memotong pajak. Dengan penggabungan kedua sistem ini, besarnya angsuran terutang yang sesungguhnya ditentukan oleh Fiskus.

7.Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai denan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Pelaksaanan asas-asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Berikut asas-asasnya:
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini meyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Contohnya: Tuan Andri bertempat tinggal di Indonesia yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dan telah memenuhi kentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada 2011 , Tuan Andri meperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp.50.000.000,- dan dari luar negeri sebesar Rp.75.000.000,-. Penghasilan Tuan Andri yang dikenakan pajak di Indonesia pada 2011 adalah Rp.125.000.000 ,-.
b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.
Contohnya : Hideko adalah warga Negara Jepang yang pada bulan Juli 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp.100.000.000,- dan dari Negara lain sebesar Rp.50.000.000,-. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Hideko bukan wajib pajak dalam negeri. Oleh karena itu, penghasilan Hideko yang dikenakan pajak di Indonesia pada bulan Juli 2011 hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja sebesar Rp.100.000.000,-.
c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Adam Smith, pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:
1. Asas Equality
Harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu Negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima wajib pajak dari pemerintah.
Keadilan masyarakat bahwa setiap sumbangan wajib pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini di bebankan menjadi dua yaitu:
a. Keadilan Horizontal
Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
b. Keadilan Vertikal
Keadilan vertikal berarti bahwa pemungutan pajak adil jika wajib pajak dalam kondisi kemampuan finansial yang sama di kenakan pajak yang sama.

Sedangkan menurut Musgrave, terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak yaitu:
a. Benefit principle
Benefit principle berarti bahwa untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak membayar pajak sebanding dengan manfaat yang dinikmati dari pemerintahan. Asa ini sering disebut sebagai Revenue and Expenditure Approach.
b. Ability principel
Ability principel berpedoman pahwa untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil maka pembebanan pajak didasarkan atas kemampuan wajib pajak untuk membayar.
2. Asas Certainty
Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaranya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.
3. Asas Convinencience
Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (Convenience) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (Pay as you earn). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara illegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.
4. Asas Economics
Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintan pusat maupun pemerintah daerah, dapat melakukan rasiniolisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya besar akan ditinggalkan. Jadi pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang di keluarkan lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

8. Hukum Pajak

DEFINISI HUKUM PAJAK
Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.
Dalam hukum pajak diatur mengenai:
1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak,
2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak,
3. Kewajibaban wajib pajak terhadap pemerintah,
4. Timbul dan hapusnya utang pajak,
5. Cara penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberata dan banding.
Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa latin fiscal yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas Negara. Sedangkan fiskus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan Negara atau disebut juga admiistrasi pajak.
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Namun, menurut Santoso Brotodiharjo yang termasuk kedalam hukum publik ini antara lain: hukum tata Negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif ini. Sekalipun ada yang menghendaki (antara lain Prof. Adriani) supaya kepada hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administratif (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administrative pada umumnya. Yaitu hukum pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Lagi pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Meski demikian, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum perdata dan hukum pidana).
R. santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan,dan seterusnya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukan dengan banyaknya istilah-istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya hukum pajak juga berkaitan dengan hukum perdata.
Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 mei 1927, dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus.
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

Hukum pajak di bagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Penjelasannya sebagai berikut :

Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan , dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang member hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan.
Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat mengenai:
1. Subject pajak,
2. Wajib pajak,
3. Objek pajak,
4. Tarif pajak.

HUKUM PAJAK FORMIL
Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksud untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pada fiskus.
Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah (PDRD),
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

9. Timbulnya Utang Pajak

Ajaran Materiil
Menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini , seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system.

Ajaran Formil
Menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menetukan apakah seorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yg harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam Surat Ketetapan Pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system.

10. Berakhirnya Utang Pajak

1. Pembayaran :
• Pembayaran utang pajak adalah kewajiban wajib pajak,
• Pembayaran pajak merupakan perbuatan hukum yang dapat menghapus utang pajak,
• Pembayan pajak harus tepat waktu,
• Pembayaran lewat waktu jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi,
• Wajib pajak berhak mendapatkan bukti pembayaran yang sah,
• Wajib pajak berhak mendapat bunga sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pejabat pajak.

2. Pembayaran dengan Cara Lain :
• Dalam bentuk natura,
• Ada cara pembayaran lain, seperti terdapat pada Undang-Undang Bea Materai (UU BM). Dalam UU BM, pajak tidak dibayar dengan sejumlah uang, melainkan dengan mengunakan kertas materai atau materai tempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU BM,
• Lebih lanjutat Rochmat Soemitro (1988:59) mengemukakan bahwa, cara lain lagi ialah “nazegeling” atau “pemateraian kembali”, untuk dokumen/tanda yang ternyata besarnya tidak atau kurang dibayar dengan menunjukkan dokumen itu kepada pegawai kantor pos untuk dibubuhi materai, yang kemudian dicap dengan stempel kantor pos. Pada pemateraian kembali itu, denda yang terutang untuk pelanggaran itu harus sekalian dibayar, kalau tidak pegawai kantor pos tidak akan melakukan “nazegeling” tersebut.

3. Kompensasi :
• Kompensasi merupakan salah satu cara penghapusan utang pajak yang diperkenangkan dalam ketentuan perpajakan. Kompensasi ini hanya diperkenangkan kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak.
• Kompensasi adalah suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda).

4. Pembebasan pajak :
• Ketentuan hukum pajak yang terkait dengan pembebasan utang pajak, adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUT) mengatur antara lain bahwa, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi beruapa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Banganan (UU PBB), mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menberikan pangurangan pajak yang terutang: a). karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; b). Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
• Sedangkan Pasal 20 mengatur bahwa, atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Kata “mengurangkan”, “menghapuskan”, dan “pengurangan” pada pasal tersebut pada dasarnya mengandung makna “pembebasan”.
• Dll.

5. Daluarsa :
• Daluarsa merupakan instrument hukum yang menyebabkan hapusnya utang pajak wajib pajak.
• Yang dimaksud daluarsa adalah hapusnya suatu hak atau kewajiban karena lampaunya waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.
• Daluarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum bagi wajib pajak untuk suatu masa tertentu yang ditentukan undang-undang tidak lagi mempunyai utang pajak.
• Jangka waktu daluarsa ;
• Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali ( Pasal 22 ayat 1 UU KUT).
• Jangka waktu daluarsa tersebut sama dengan jangka waktu daluarsa Pajak Daerah yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah (Pasal 31 UU PDRD).

6. Penghapusan Pajak :
• Menurut Wirawan B. Ilyas, Richard Burton (2001:23) bahwa, hapusnya utang pajak dapat terjadi karena adanya proses penghapusan piutang pajak yang bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.
• Penghapusan utang pajak melalui proses penghapusan merupakan bentuk keadilan bagi Wajib Pajak yang memang benar-benar mengalami hal tersebut diatas.
• Sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

11. Hambatan Pungutan Pajak

Ada 2 hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu :
1. Perlawanan pasif
Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh :
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak. Ada dua cara/bentuk perlawanan aktif, yaitu :
a. Tax Avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang Undang.
b. Tax Evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang Undang (menggelapkan pajak).

12.Jenis-jenis Tarif Pajak

1. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00.
2. Tarif Proporsional
Tarif Proporsional adalah tariff berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Contoh :
DPP TARIF PAJAK UTANG PAJAK
a. Rp15.000.000 10% Rp1.500.000
b. Rp25.000.000 10% Rp2.500.000
c. Rp40.000.000 10% Rp4.000.000
d. Rp60.000.000 10% Rp6.000.000

3. Tarif Progresif
Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
a. Tarif pajak Progresif Progresif
Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Contoh :
DPP Tarif Pajak Kenaikan Tarif
Sampai dengan Rp25.000.000 10% –
>Rp25.000.000 s.d Rp50.000.000 15% 5%
>Rp50.000.000 30% 15%
Tarif Progesif-Progesif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut.
DPP Tarif Pajak Kenaikan Tarif
0 – Rp50.000.000 10% –
>Rp50.000.000 s.d Rp100.000.000 15% 5%
>100.000.000 30% 15%

b. Tarif pajak Progresif Proporsional
Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu tetap. Contoh :
DPP Tarif Pajak Kenaikan Tarif
Sampai dengan Rp10.000.000 15% –
Diatas Rp10.000.000 s.d Rp25.000.000 25% 10%
Diatas Rp25.000.000 35% 10%
Tarif Progesif-Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No.7 Tahun 1983.

c. Tarif pajak Progresif Degresif
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. Contoh :
DPP Tarif Pajak Kenaikan % Tarif
Rp50.000.000 10% –
Rp100.000.000 15% 5%
Rp200.000.000 18% 3%

4. Tarif Degresif
Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
DPP Tarif Pajak
Rp50.000.000 30%
Rp100.000.000 20%
Rp200.000.000 10%

Daftar Pustaka

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
Supramono, Theresi Woro Damayanti. 2015. Perpajakan Indonesia Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
Maridasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Andi.

Tags: , , ,