browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dokter vs Pemerintah, Masyarakat Jadi Korban

Posted by on November 28, 2013
Ilustrasi (sumber foto : merdeka.com)Ilustrasi (sumber foto : merdeka.com)

Akhirnya pada Rabu 27 November 2013 terlaksana juga agenda besar para dokter di beberapa kota – mogok dan berdemo.  Saya bersyukur bahwa pada hari itu tidak ada anggota keluarga besar yang sakit sehingga tidak ada kutukan dan sumpah serapah yang keluar sehubungan dengan tidak adanya dokter yang bekerja.

Secara pribadi saya meyakini bahwa banyak diantara para dokter tersebut yang nuraninya menolak seruan mogok yang dikeluarkan PB IDI.  Namun karena seruan tersebut berasal dari induk organisasi, maka apa boleh buat harus ditaati jika tidak ingin terkena resikonya – diskors atau diberhentikan.  Mohon koreksinya jika saya salah.

Terlepas dari segala peristiwa yang akhirnya bermuara pada tindakan mogok dan demo para dokter – yang kemudian masih disertai dengan peristiwa ikutan lainnya seperti adanya pasien yang terpaksa melahirkan di toilet, atau rumah dokter yang disatroni maling, demo yang dilakukan para dokter ini pantas dijadikan catatan.  Demo yang selama ini identik dengan mahasiswa, buruh, sopir angkot, dan kelompok masyarakat tertentu ternyata diharapkan bisa menjadi resep manjur para dokter dalam “melawan” pemerintah – dalam hal ini Mahkamah Agung.  Mungkin persepsi kita tentang demo perlu dirombak karena dokter yang notabene berpendidikan (sangat) tinggi toh masih merasa perlu untuk turun ke jalan, membentangkan poster, dan berorasi – sebuah tindakan yang rasanya tidak terbayangkan dalam benak kita sebelum ini.

“Ini merupakan aksi lanjutan, dengan massa yang lebih besar.  Karena aksi itu tidak digubris, maka seluruh dokter demo,” ujar dr Gabriel dari IDI Kota Bekasi di Tugu Proklamasi (sumber).“Harusnya para dokter melakukan cara yang lebih elegan, diskusi atau apalah, kalau mereka melakukan demo sama saja dong seperti buruh,” ujar Alfa Restu (28), pasien di RSIA Hermina Podomoro Sunter Jakarta Utara, yang sedang memeriksakan kandungannya (sumber).

Masyarakat Dijadikan Tameng?

Seperti demo-demo lainnya, masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari tindakan para dokter kemarin.  Seorang teman menulis di facebook-nya bahwa ada seorang anak kecil yang diminta pulang karena tidak ada dokter yang bertugas saat itu – padahal pasien tersebut datang dari luar kota.  Selain itu cukup banyak peristiwa pasien terlantar dan ditolak yang bisa Kompasianer cari di Google dengan kata kunci “akibat demo dokter” (tanpa tanda petik).

Dalam pandangan awam saya, masyarakat dijadikan tameng alias perisai hidup atas tuntutan mereka terhadap pemerintah.  Meski berkali-kali ditegaskan bahwa layanan gawat darurat tetap buka, secara jujur para dokter harus mengakui bahwa demo kemarin malahan memperburuk citra dokter di mata masyarakat.  Ini jelas melenceng dari tujuan demo yang seharusnya berupaya menarik dukungan masyarakat atas apa yang mereka perjuangkan, bukannya malah menuai kecaman dan antipati masyarakat.

“Dari tadi menunggu, belum ada dokter, padahal keluarga kami keguguran dan sampai siang ini, belum ada tindakan medis,” kata salah satu keluarga pasian Idah ditemui di RS Tenriawaru (sumber).

Kreatiflah Dalam Berdemo

Karena saya takut adanya kemungkinan demo lanjutan, maka saya menyarankan agar dokter lebih kreatif dan cerdas ketika “terpaksa” harus berdemo kembali.

Bagaimana caranya?

Dokter (IDI) bisa memulai agenda besar ini dengan mencetak selebaran/brosur/booklet yang kemudian didistribusikan kepada seluruh anggotanya di Indonesia.  Booklet tersebut berisi kronologis peristiwa yang terjadi pada kolega mereka yang dianggap telah dikriminalisasi.  Isi booklet tersebut harus berimbang karena tak bisa dipungkiri ada korban jiwa dalam peristiwa yang di mata hukum (dan keluarga korban serta masyarakat) merupakan kelalaian para dokter.  Selain itu, sertakan pula definisi malpraktik.

“Mereka tidak tahu apa itu malpraktik dan kami ini juga manusia bukan malaikat” kata dr. Gabriel masih dari sumber berita yang sama.“Anak saya divonis mati, mereka hanya divonis 10 bulan, kenapa harus demo,” kata Yulin Malengkeng, ibunda Julia Fransiska Makatey yang meninggal saat persalinan (sumber).

Dan di akhir booklet tersebut ditambahkan petisi memohon dukungan pembebasan terhadap kolega mereka yang dianggap telah dikriminalisasi.  Petisi ini nantinya ditandatangani oleh masyarakat, dan untuk itu mereka (masyarakat) berhak mendapat dispensasi berupa potongan biaya konsultasi misalnya, atau pernyataan bahwa seluruh uang yang terkumpul akan diserahkan pada keluarga korban (simpati terdalam saya pada mereka).

Harapan saya, jangan jadikan masyarakat sebagai pelanduk yang mati di tengah-tengah akibat gajah bertarung lawan gajah.

Bagaimanapun, semoga rentetan peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, maaf bila saya salah…


Referensi
AD/ART IDI