PAPER

Partai Politik dan Amanat Demokrasi

Peran dan Dilema Partai Politik dalam dialektika demokrasi di Indonesia

 

 

“ Tidak ada Amerika tanpa demokrasi, Tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada  politik tanpa partai, tidak ada partai tanpa kompromi dan modernisasi.” (Cliton Rossiter)

 

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Partai Politik merupakan unsur penting dalam suatu negara, baik itu negara demokratis maupun negara otoriter. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik di negara yang menaunginya. Sigmund Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.[1]

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisir berdasarkan prinsip – prinsip kedaulatan rakyat (Popular soveregnity), Kesamaan politik (Political equality), Konsultasi atau dialog dengan rakyat (political consultation), dan berdasarkan pada aturan mayoritas. (Efriza, 2008:108). Di sini hakikat dari demokrasi yaitu dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih dalam sebuah proses demokratisasi. Proses Demokratisasi di Indonesia lahir setelah runtuhnya rezim Orde baru di bawah kekuasaan Soeharto yang sangat otoriter dan menutup semua akses masyarakat untuk berdemokrasi secara langsung dan dalam arti yang sebenar- benarnya. Demokrasi di Indonesia selalu direpresentasikan melalui sebuah bentuk Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau disingkat dengan LUBER- JURDIL. Pemilihan Umum memang menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap praktik ketatanegaraan yang dilandasi semangat Demokrasi, karena demokrasi yang memiliki karakteristik keterbukaan memandang bahwa kedaulatan sebuah Negara berada di tangan rakyat, tetapi pemilihan umum pun bukanlah salah satu indikator keberhasilan demokrasi di negara- negara manapun yang menganut paham demokrasi. (Budiardjo, 1972:85)

A.2 Rumusan Masalah

1.  Bagaimana peran dan fungsi Partai Politik ?

2.  Bagaiamana Klasifikasi Sistem Kepartaian dan Pemilu ?

3.  Dilema apa saja yang dialami oleh partai politik ?

 

A.3 Tujuan Penulisan

            1. Mengetahui tantang bagaimana peran dan fungsi partai politik

2. Memberikan tinjauan teoritis mengenai klasifikasi sistem kepartaian dan pemilu di Inodnesia

3. Mengetahui berbagai dilema yang dirasakan oleh partai politik di Indonesia

 

B. Pembahsan

     B.1 Peran dan Fungsi Partai Politik

Fungsi Partai Politik secara  normatif  yaitu : melakukan pendidikan politik, mensejahterakan rakyat, penyalur aspirasi, partisipasi politik, recruitment politik. Untuk lebih detailnya adalah sebagai berikut :

  1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit untuk mensejahterakan rakyat.
  3. Penyaluran aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan danmenetapkankebijakanNegara .
  4. Partisipasi politik warga Negara
  5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian/penempatan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2008 tentang Parpol, tujuan umum parpol adalah :

  1. Mewjudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 45.
  2. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI.
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.
  4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut UU tersebut Fungsi Partai politik adalah sebagai berikut :

  1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.
  2. Penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
  3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat.
  4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
  5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

 

B.2 Definisi dan Klasifikasi Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian merupakan suatu mekanisme interaksi antar partai dalam sebuah sistem politik. Karena tujuan utama dari partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam rangka mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Maka untuk merealisasikan program tersebut, partai-partai politik yang ada berinteraksi dalam suatu sistem kepartaian. Secara klasik, Maurice Duverger menyebutkan ada tiga sistem partai yang dapat mewujudkan interaksi antar partai. Ketiga sistem tersebut ialah one party system (sistem satu partai), two party system (sistem dua partai), dan serta multy party system (sistem banyak partai). Sistem satu partai maksudnya hanya ada satu partai, seperti Partai Komunis di China. Sistem dua partai ialah bahwa ada dua partai dalam Pemilu, seperti Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Sedangkan sistem banyak partai, Pemilu diikuti oleh lebih dari lima partai seperti di Indonesia. [2]

Ada banyak jenis sistem pemilihan umum yang saat ini diimplementasikan di seluruh dunia. Namun secara sederhana, hanya ada tiga sistem pemilihan umum yang dikenal dewasa ini. Ketiga sistem tersebut ialah sistem pemilihan mayoritas plural (plural majority), sistem pemilihan proporsional (representasi), dan sistem pemilihan semi proporsional.

Sistem Pemilu mayoritas plural lebih menekankan pada perwakilan setempat melalui penggunaan distrik pemilihan yang kecil dan beranggota tunggal. Sebaliknya, sistem Pemilu Proporsional menggunakan distrik yang lebih besar dan anggota yang banyak serta hasil yang lebih proporsional. Sedangkan sistem semi proporsional merupakan campuran dari model-model umum dengan model proporsional. Maksudnya sebagian dari badan legislatif dipilih melalui perwakilan proporsional dan sebagian melalui distrik lokal.

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Perbedaan pokok antara dua sistem ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Dalam sistemdistrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the first past the post (FPTP). Pemenang tunggal meraih satu kursi itu. Hak ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu.

Dalam sistemdistrik karena hanya diperukan pluralitas suara untuk membentuk suatu pemerintahan, dan bukan mayoritas (50% plus satu) dapat terjadi bahwa partai yang menang dengan hanya memperoleh pluralitas suara dapat membentuk kabinet. Pemerintahan seperti ini dinamakan minority government.

Ciri khas yang melekat pada sistem distrik, yaitu bahwa pada pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan “distorsi” atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibat distorsi menguntungkan partai besar melalui over-representation, dan merugikan partai kecil karena under-representation. Hal ini disebabkan karena banyak suara dari partai kecil bisa dinyatakan hilang, yaitu lantaran tidak berhasil menjadi juara pertama suatu distrik. Keadaan ini akan berpengaruh dalam masyarakat pluralis, dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun etnis.

 

B.3 Dilema Partai politik  

Pada saat ini, semua sepakat bahwa partai politik merupakan salah satu instument terpenting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Parpol memegang kunci atas terselenggaranya proses demokrasi di suatu Negara.

Di indonesia parpol menjadi kunci utama bagai keberlangsungan demokrasi. Melalui parlement parpol mampu berbicara banyak. Pemilihan MK, MA, KPK, semua dipilih melalui parpol. Pembuatan undang – undang dan pengawasan juga di lakukan oleh parpol yang ada di parlemen (Kompas 20 juni 2011)

Coba kita refleksikan kondisi partai politik saat ini, apa kondisi tersebut sudah mampu menanmpung aspirasi dari konstituen yang memilih partai tersebut. Salah satu fungsi partai politik yaitu recruitmen politik dan memberikan pendidikan politik.

Masalah kaderisasi partai adalah masa utama saat ini. partai politik cenderung memakai kader – kader instan dan sudah populer sebelumnya. Kita lihat di gedung DPR RI banyak sekali artis – artis yang duduk di Parlemen tentunya masih sangat diragukan kapasitas mereka sebagai wakil rakyat.

Partai politik lebih mengorbankan ideologi dan tujuan partainya demi ambisinya untuk memburu kemenangan. Kader – kader instan hanya dikenalkan dengan visi dan misi secara normatif partai. Bagaimana bisa memberikan penddikan politik yang baik kalau kader partainya saja tidak mengenal ideologi dan semangat partainya.

 

 

 

C. Penutup

     C.1 Kesimpulan

            Dari berbagai penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah bagaimana pemerintah harus selalu bekerja sama dengan partai politik dalam rangka untuk menjalankan amanat demokrasi yang telah dikonsepsikan oleh para pendiri Republik Indonesia. Artinya, jangan sampai kekuasaan menjadi penghalang bagi tiap-tiap partai politik untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi demi terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat Indonesia.

 

C.2 Saran

            Dari berbagai masalah inilah kemudian penulis mencoba untuk memberikan gambaran mengenai konsepsi kepartaian demi menunjangnya pemilu yang lebih mengutamakan politik nilai dan menuju pada kesejahteraan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Salah satu dari upaya untuk menjaga kestabilan politik di Indonesia adalah dengan cara melakukan penyederhanaan jumlah partai politik melalui jalur hukum. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan adanya ketentuan batas minimal suara yang harus diperoleh suatu partai politik sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilihan umum selanjutnya., untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, serta mencalonkan pasangan kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Upaya penyederhanaan partai politik tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pembahasan RUU Partai Politik dan RUU Pemilihan Umum yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum. Selain menggunakan sarana electoral threshold, penulis juga mengusulkan perubahan besaran daerah pemilihan dan diterapkannya parliamentary threshold, yaitu batas minimal suara yang diperoleh untuk dapat memperoleh kursi parlemen.

 

Daftar Pustaka

-          Budiardjo, Miriam Prof. 2008. Dasar-Dasar ilmu Politik.Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

-          Ali Safa’at, Muhammad Dr. 2011. Pembubaran Partai Politik. Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

 



[1] Friedrich, Constitutional Government and Democracy, hlm. 419

[2] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hal 415