RSS
 

Tahun 2014 : ASEAN Economic Community dan Post-MDGs yang “Terlupakan”

27 Dec
Sumber: Penulis, AEC dan MDGS

Sumber: Penulis, AEC dan MDGS

ASEAN Economic Community (AEC) atau akrab ditelinga masyarakat dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 merupakan hajatan ekonomi terbesar se-Asia Tenggara yang akan segera dihelat. Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN.[1] Dengan kondisi tersebut, tak berarti Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan tersebut  bukan tanpa masalah.

“Rezim Defisit” Neraca Perdagangan

Defisit neraca perdagangan selama dua tahun terakhir masing-masing 1669,2 juta dollar AS pada tahun 2012 dan 4076,9 juta dollar AS pada tahun 2013 yang mana komponen minyak dan gas menyumbang defisit dominan dalam neraca perdagangan menjadi sebuah persoalan yang tidak mudah. Selanjutnya, menjelang akhir tahun 2014, kecenderungan defisit neraca perdagangan semakin menyeruak mengingat impor Januari–Oktober 2014 mencapai 149,70 miliar dollar AS, sementara ekspor tercatat sebesar 148,06 miliar dollar AS. Dengan begitu, terjadi defisit neraca perdagangan sebesar 1,64 miliar dollar AS serta neraca perdagangan pada November dan Desember tidak banyak berpengaruh signifikan mengoreksi neraca perdagangan.[2] Berikutnya, Perdagangan RI dengan negara-negara di kawasan ASEAN pada Oktober 2014 masih mengalami defisit sebesar 58,6 juta dollar AS. Secara kumulatif Januari-Oktober 2014, defisit neraca perdagangan dengan negara-negara di ASEAN mencapai 1 miliar dollar AS.[3] Dengan menengok situasi tersebut terdapat kekhawatiran bahwa dengan adanya ASEAN Economic Community 2015 malah berkontribusi dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan akibat serbuan barang-barang serta produk dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang jika tidak diimbangi daya saing barang-barang dan produk dalam negeri, pada akhirnya Indonesia mau tidak mau harus memperbaiki kualitas barang-barang dan produknya sehingga dapat menyerap konsumsi domestik dan pengurangan konsumsi barang impor. Dengan perbaikan kualitas dan daya saing produk dapat mengubah “rezim defisit” neraca perdagangan.

Daya Saing dan “Jebakan” Bonus Demografi.

Indonesia dihadapkan dengan bonus demografi artinya penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak atau dengan kata lain proporsi angkatan kerja yang sangat besar. Meskipun demikian, bonus demografi sebagai jebakan atau bahkan menjadi sebuah malapetaka ekonomi tanpa ada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, perbaikan SDM Indonesia dapat ditempuh melalui jalur pendidikan. Ironisnya, tahun 2013, 28,3 % dari keseluruhan penduduk Indonesia masih berada dalam kondisi buta huruf.[4] Ditambah lagi berdasarkan laporan Global Competitiveness Report 2014-2015, dalam hal daya saing Indonesia (34) masih tertinggal ketimbang negara-negara  ASEAN lain seperti Singapura (2), Malaysia (20) dan Thailand (31).[5] Meskipun dalam hal pemenuhan pendidikan telah terlaksana. Akan tetapi, masih pula ditemui masalah pengangguran 7.244.905 jiwa per Agustus 2014 dimana yang menamatkan pendidikan pada jenjang universitas sebesar 495.143 jiwa dan diploma sebesar 193.517 jiwa yang dapat dikategorikan sebagai pengangguran terdidik atau intelektual.[6] Kedepannya pendidikan bukan hanya diarahkan untuk mencapai angka partisipasi pendidikan. Akan tetapi lebih dari itu, pendidikan harus bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Peningkatan SDM dan keberhasilan suatu pendidikan indikatornya dapat diukur melalui tingkat penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pasar tenaga kerja dan pendidikan yang didesain melalui paradigma entrepreneurial orientation sehingga ikut menambah jumlah wirausahawan yang pada akhirnya memiliki dampak yang cukup besar dalam hal pengurangan tingkat pengangguran. Pengurangan tingkat pengangguran dapat berasal dari wirausahawan yang memiliki efek kaitan kebelakang (backward linkage effect) terhadap tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang memiliki efek kaitan kedepan (forward linkage effect)  terhadap pasar tenaga kerja dalam hal ini wirausahawan.

GRAFIK 1. Fase Penanganan Pendidikan

Penddikan

Sumber : Telaah Penulis

Paradigma Trial and Error

Sebelum AEC, jauh sebelumnya liberalisasi ekonomi dimulai dengan hadirnya ASEAN sebagai Kawasan perdagangan bebas, dalam hal ini disebut AFTA (ASEAN Free Trade Area).  Menurut Arief (1998), ada beberapa studi yang layak untuk diperhatikan mengenai dampak AFTA terhadap negara-negara ASEAN. Pertama sekali adalah studi-studi yang menunjukkan betapa negara-negara ASEAN sebetulnya tidak punya basis untuk dijadikan sebagai kawasan perdagangan bebas. Ini dibuktikan dengan relatif rendahnya apa yang disebut “reciprocal trade complementary index” dalam perdagangan di antara sesama negara ASEAN (lihat Ariff dan Tan, 1992 dan juga Semudram, 1992). Studi Amelung (1991) dengan menggunakan konsep functional region berdasarkan kerangka analisa yang disebut “hierarchial cluster analysis”  juga menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN bukanlah merupakan negara-negara yang punya basis yang kukuh untuk dijadikan sebagai suatu kawasan perdagangan bebas atau kawasan integrasi perdagangan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa orientasi perdagangan internasional setiap negara ASEAN lebih kukuh ke negara-negara di luar ASEAN (negara-negara Timur Jauh, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di kawasan India Selatan).[7]

Berdasarkan jejak historis tersebut, hubungan antar negara-negara ASEAN pada umumnya dan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN lain pada khususnya berdiri d iatas fondasi hubungan ekonomi yang rapuh. Hanya sebatas terkena syndrome latah, oleh karena berkiblat pada Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang notabene sebelumnya menerapkan kesepakatan dalam hal integrasi ekonomi. Sehingga, agenda Visi ASEAN 2020 yang kemudian dipercepat 5 tahun dalam wujud konkret AEC 2015 hingga saat ini belum menjadi sebuah hal yang urgen untuk menjawab permasalahan ekonomi setiap negara-negara ASEAN utamanya Indonesia. Kedepannya apabila AEC 2015 terealisasi, harapannya tidak mengikuti jejak buruk Krisis Yunani yang merupakan koridor MEE yang dikiblatkan tidak  terjadi pada negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AEC 2015 serta tidak lagi menjerumuskan ingatan untuk flashback pada krisis ekonomi Indonesia  medio 1998 dimana bermula dari terdepresiasinya Baht (mata uang Thailand) yang diikuti pula Rupiah. Dengan kata lain “pesta ekonomi” , Asean Economic Community, tak berujung pada paradigma “Trial and Error” sehingga tidak mengesampingkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam naskah kenegaraan yakni “maju, adil dan makmur”.

Gelombang Post-MDGs

Beberapa tahun terakhir ini, perhatian stakeholder Indonesia banyak terkuras dengan agenda persiapan AEC 2015. Padahal jauh sebelum ini  pernahkah kita melihat perkembangan Millenium Development Golds (MDGs) yang sebentar lagi berakhir di 2015, hampir bersamaan dengan dimulainya AEC? Apa yang telah terjadi dan apa capaian MDGs 13 tahun (2013) kemudian? Laporan PBB tahun 2013 tentang MDGs menyatakan kemiskinan ekstrem di tingkat global telah berkurang dari 47% pada 1990 menjadi 22% pada 2010. Capaian tersebut dipandang sebagai salah satu keberhasilan dari MDGs. Sayangnya, penurunan jumlah kemiskinan ekstrem tidak merata baik di antara negara, wilayah, dan kelompok sosial. Sementara itu, permasalahan ketimpangan (inequality) kembali muncul dalam perdebatan pembangunan.[8] Laporan PBB tersebut ikut diperkuat dari data perkembangan Indeks Gini (Indeks Ketimpangan) yang dirilis BPS yang mengindikasikan tren yang meningkat 5 tahun belakangan ini, dimulai dari 0,37 (2009); 0,38 (2010); 0,41 (2011); 0,41 (2012); dan terakhir 0,413 (2013)[9]. Tidak heran ketika fenomena diintegrasi sosial marak terjadi seperti beberapa waktu terdapat oknum di Papua bergejolak ingin memisahkan diri dari Indonesia. Menengok kelemahan tersebut, kelemahan-kelemahan yang melekat pada MDGs menjadi pertimbangan utama bagi penyusunan agenda pembangunan global yang baru (Agenda Pembangunan Pasca-2015 atau dapat pula disebut Post-MDGs)[10].

Setelah sebelumnya terdiri dari sembilan poin yang tercantum pada Millenium Development Golds 2000-2015 selanjutnya beberapa indikator tambahan berkaitan dengan (10) Good Governance dan kelembagaan yang efektif, (11) stabilitas dan masyarakat yang damai dan (12) lingkungan global yang memungkinkan dan katalisasi keuangan jangka panjang, keseluruhannya tercantum dalam Agenda Post-MDGs.[11] Dengan berkaca pada kondisi tersebut, Post-MDGs ibarat gelombang yang menerpa bersamaan dengan datangnya AEC, gelombang yang seolah luput dari pandangan para stakeholder yang menjadi gagasan yang jarang diperbincangkan.

Top-Down ala AEC-MDGs

Patut untuk dicermati baik AEC maupun MDGs memiliki sebuah kesamaan yang menonjol. Keduanya lahir dari proyek top-down, artinya agenda tersebut lahir dari kesepakatan para pemimpin negara, bukan rakyatnya.  Seperti yang dikemukakan Kishore Mahbubani dalam kaitannya AEC, “From its inception, the group has fundamentally been a top-down project, driven by the region’s leaders instead of its people”. [12] MDGs dinilai pula membutuhkan waktu yang lama untuk diseminasi dan implementasi.  Dengan kesamaan tersebut, kepemilikan multipihak begitu sangat rendah sehingga tak jarang beberapa dari orang-orang berpendapat keduanya sebagai agenda ambisius pemerintah saja, tanpa mendengarkan pendapat dari berbagai pihak di dalam negeri. Meskipun berada dalam kondisi tersebut, pemerintah wajib memberikan penjelasan bagi setiap warga negara Indonesia dan menghadirkan program-program yang melindungi kepentingan rakyat utamanya dalam hal kesejahteraan sosial yang menjadi fundamental goal  bahkan sejak sebelum hadirnya kedua kesepakatan tersebut sehingga mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang didengung-dengungkan pada teks kenegaraaan.

 

Referensi:

[1] Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. Menuju ASEAN Economic Community 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta

[2] Badan Pusat Statistik RI. 2014. Nilai Ekspor dan Impor 1984-2013.  http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=08&notab=1. 21 Desember 2014(15:25).

[3]Suryowati, Estu. 2014. Neraca Perdagangan RI Kembali Surplus.  http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/01/1246277/Neraca.Perdagangan.RI.Kembali.Surplus.21 Desember 2014(15:34).

[4] Badan Pusat Statistik RI. 2014 http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28&notab=1. 21 Desember 2014(17:17).

[5] World Economic Forum. 2014. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/.21 Desember 2014(17:22).

[6]Badan Pusat Statistik RI. 2014. http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06&notab=4. 21 Desember 2014(17:53).

[7] Arief, Sritua. 1998. Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia. Zaman Wacana Mulia. Bandung

[8,9] Santono,Hamong. 2013.  MDGs dan Agenda Pembangunan Post 2015. INFID. Jakarta

[10] Badan Pusat Statistik RI. 2014. Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007-2013. http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=6. 27 Desember 2014(15:35).

Indeks Gini (Indeks Ketimpangan) memiliki besaran dari 0 -1. Apabila mendekati 0, berarti dalam hal ini alokasi pendapatan relatif merata, sedangkan apabila mendekati 1, maka dapat dimaknai sebagai alokasi pendapatan yang sangat timpang.

[11]UN Foundation. 2014. Illustrative Goals and Targets. http://www.unfoundation.org/assets/images/blog/blog-kc-post2015.jpg. 27 Desember 2014(16:29).

[12]Mahbubani, Kishore. 2014. Unlocking ASEAN’s Potential. http://www.project-syndicate.org/commentary/southeast-asia-economic-open-market-by-kishore-mahbubani-and-fraser-thompson-2014-12. 27 Desember 2014(16:29).

 

Artikel ini dimuat pula di:

http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/12/27/tahun-2014-asean-economic-community-dan-post-mdgs-yang-terlupakan-699133.html

https://hidzalizal.wordpress.com/2014/12/27/tahun-2014-asean-economic-community-dan-post-mdgs-yang-terlupakan/

hidsaljamil.blogspot.com/2014/12/tahun-2014-asean-economic-community-dan.html

 

Pajak untuk Siapa?

08 Oct

Pada beberapa kesempatan beberapa ahli mengungkapkan gagasannya mengenai tujuan berdirinya sebuah negara, tak terkecuali Aristoteles dalam Lubis (2007) mengungkapkan bahwa tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Oleh karena itu, sebagai refleksi dari keadilan lahirlah yang dinamakan pajak sebagai sebuah instrumen pemerataan ekonomi karena dari masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi didistribusikan kembali melalui pemerintah kepada masyarakat berkemampuan ekonomi rendah.

Menurut undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 6 tahun 2007: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

 

Prinsip Pengenaan Pajak

Penarikan pajak kepada wajib pajak oleh negara (fiskus) merupakan perpindahan sebagai kekayaan atau penghasilan orang kepada negara. Persyaratan atau prinsip-prinsip pokok perpajakan yang paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal sebagai “four canons of taxation”. Berdasarkan four canons of taxation yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Simon dan Nobes (1992: 13) , dikenal empat asas pemungutan pajak yang baik, yaitu asas persamaan keadilan dan kemampuan (equality, equity, and ability); asas kepastian (certainty); asas kenyamanan pembayaran (convenience of payment); dan asas efisiensi (economy of collection).

Selanjutnya kembali dipaparkan Mangkoesoebroto (1993), suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan “bagiannya yang wajar”
  2.  Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi, apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pasar yang efisien. Beban lebih pajak (excess burden) harus seminimal mungkin
  3. Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya
  4. Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi
  5. Sistem pajak haruslah dimengerti oleh wajib pajak
  6. Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sesedikit mungkin
  7. Kepastian
  8. Dapat dilaksanakan
  9. Dapat diterima

 

Peran Pajak dalam Pembangunan

Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki masalah dengan poverty vicious circle (lingkaran setan kemiskinan). Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah. Untuk menjadi negara maju, kita memerlukan dana yang besar.

Pendapatan Negara berdasarkan APBN tahun 2013 terdiri dari Pajak Dalam Negeri Rp 1.099,94 T ( 73,23%), Sumber Daya Alam (SDA) Rp 203,73 T (13,56%), Pajak Perdagangan Internasional Rp 48,42 T ( 3,22%), Penerimaan Bukan Pajak (selain SDA) Rp 149,92 T(9,98%) dimana Pendapat Negara terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri. Terkadang untuk pemenuhan kebutuhan Negara masih mengalami difisit.

 

Pajak  dan Produksi

Perngaruh pajak tehadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tebungan dan investasi. Kemudian lebih laju lagi kita melihat pengaruh-pengaruh pajak terhadap kerja, tebungan dan investasi melalui kemampuan dan keinginan; yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi.

 

Pajak untuk Kesejahteraan              

Setiap tahun setiap masyarakat dengan penghasilan kena pajak wajib membayarkan pajak. Tarifnya pun disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak. Tarif progresif adalah wujudnya. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.

Dengan begitu, negara memungut pajak sekaligus memanfaatkan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini diberikan negara melalui fasilitas-fasiltas yang mendukung meningkatnya taraf hidup masyarakat.
Seperti misalnya, subsidi bagi rakyat kecil, fasilitas sekolah gratis, dan pembangunan daerah. Dan demi menjamin semua ini terlaksana, yang terpenting adalah pemerintah bisa bersikap adil dalam menjalankan aksinya, memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi penggunaan anggaran negara dengan benar.

Untuk fasilitas sekolah gratis misalnya. Layanan ini harus berlaku disemua wilayah di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi, daerah-daerah yang tak bisa mengecap pendidikan. Artinya pembangunan tidak hanya dikota-kota besar tapi juga di daerah.

Di sisi lain, terkait dimensi bisnis dari pajak adalah dari sisi pengenaan pajak ke perusahaan, salah satu faktor penting  untuk membuat kemajuan ekonomi adalah dengan meringankan sedapat mungkin beban dari pajak terhadap para pebisnis agar mereka mempunyai insentif untuk lebih aktif lagi menjalankan usahanya. Bisnis yang berkembang tentunya akan membuka lapangan kerja yang banyak pula, lapangan kerja yang terbuka luas pada akhirnya akan meningkatkan kesejahtreaan masyarakat dan mengarah pada peningkatan penerimaan negara dari pajak. Sebaliknya, pajak yang memberatkan akan juga menekan ekonomi yang akhirnya akan juga menurunkan penerimaan pajak itu sendiri.

 

Referensi :

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Budiman Sudharma: Penerapan Pajak Demi Keadilan Masyarakat. http://www.pajak.go.id/content/budiman-    sudharma-penerapan-pajak-demi-keadilan-masyarakat. 15 Oktober 2014    (12.49)

Direktorat Jenderal Pajak. 2014.  Peran Pajak Terhadap Pembangunan Nasional dan Daerah. http://www.pajak.go.id/content/news/peran-pajak-terhadap- pembangunan-nasional-dan-daerah. 15 Oktober 2014 (12.37)

James Simon , Nobes Christopher. 1992. The Economics of Taxation. Prentice   Hall. New York

Lubis, Muhammad Solly. 2007. Ilmu Negara. Cetakan Keenam. Mandar Maju. Bandung

Mangkusubroto, Guritno.1993. Ekonomi Publik. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan      Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007.

 

Sistem Perekonomian Indonesia

24 Dec

SISTEM EKONOMI INDONESIA (BAB 24)

 
 

Menjelang Akhir Tahun, Pajak Tertahan Pada Perolehan 81% Terhadap Target Penetapan

15 Dec

Potensi pajak di Indonesia sangat tinggi , dari populasi sekitar 240 juta rakyat Indonesia, terdapat pekerja yang terdaftar sebagai wajib pajak berjumlah 60 juta pekerja. Namun, data wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak per 6 Desember 2013 hanya sebesar 25 juta. Sedangkan, untuk perusahaan yang wajib membayar pajak, dari sekitar 5 juta perusahaan, baru sekitar 500 ribu perusahaan saja yang membayar pajak. Hal tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Ada banyak orang kaya di Indonesia, memiliki rumah berharga hingga puluhan miliar, atau berpenghasilan miliaran per tahun. Namun sayang, mereka tidak taat membayar pajak. Walaupun  membayar pajak, nilainya jauh dari yang sesungguhnya. Contohnya saja Ada rumah di Pondok Indah berharga Rp 30 miliar, tetapi pemiliknya bayar pajak hanya Rp 2,8 juta , jumlah tersebut terlalu kecil. Contoh lain. Dasar Tanah Abang, Jakarta, misalnya ada sekitar 20 ribu toko. Banyak toko memiliki penjualan besar dengan omzetnya mencapai 100 juta per bulan, atau Rp 1,2 miliar per tahun. Bahkan ada berpenghasilan mencapai Rp 10 miliar per tahun.

Penerimaan pajak per 6 Desember 2013 mencapai Rp814,7 triliun. Total penerimaan ini setara dengan 81,87% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebesar Rp 995 triliun.. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pemasukan negara ini hanya naik 7,87%. Tapi, kecepatan penerimaan ini tidak sekencang tahun sebelumnya yang mencapai 12%. Pada 2011, pertumbuhan pajak dapat mencapai 18% year on year (yoy).

Berdasarkan jenisnya, mayoritas masih di bawah target penerimaan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) baru mencapai Rp21,5 triliun atau setara 78,91%. PPN dan PPnBM mencapai Rp336 triliun (79,35%). PPh nonmigas mencapai Rp372 triliun (80,27%) dan pajak lainnya sebesar Rp4,5 miliar (84,73%). Hanya PPh migas yang melampaui target yakni Rp79,574 triliun (107,13%).

Beberapa sektor mengalami penurunan dalam penerimaan tahun ini, yakni sektor pertambangan dan migas. Melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini disebabkan oleh lambatnya penerimaan dari para eksportir yang mengalami pelambatan seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor seperti China, India, dan Jepang. Selain itu, volume dan harga barang-barang ekspor para eksportir tidak setinggi tahun lalu.

Menurut data DJP, penerimaan PPh Nonmigas mencapai Rp372 triliun, PPN dan PPnBM mencapai Rp336 triliun, PBB sebesar Rp21,5 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp4,5 miliar. Capaian ini menunjukkan capaian effort DJP per 6 Desember 2013 untuk penerimaan pajak mencapai Rp753 triliun. Ini di luar PPh migas yang merupakan tanggung jawab SKK Migas. Pertumbuhan target pajak sebesar 7,8 persen ini diharapkan menjadi evaluasi bagi semua pihak untuk penerimaan tahun depan.

Jumlah pegawai pajak yang sedikit ditengarai merupakan salah satu faktor yang berpengaruh.

Produktivitas sumber daya manusia Ditjen Pajak terus meningkat. tahun 2009, seorang pegawai dapat menghasilkan Rp 17,11 miliar pajak, meningkat menjadi Rp 19,88 miliar thaun 2010. Tahun 2012, produktivitas tiap orang pegawai pajak menjadi Rp 26,67 miliar dan tahun 2013 menjadi Rp 32,35 miliar setiap pegawai. Nilai belanja dalam RAPBN 2014 akan mencapai Rp 1.816,7 triliun. Nilai ini naik 5,2% dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 1.726,2 triliun. Pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp 1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7% dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 1.502 triliun. Dari anggaran pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.310,2 triliun, naik 14,1 persen dari targetnya dalam APBN-P tahun 2013 sebesar Rp 1.148,4 triliun. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 12,25 di tahun 2013, menjadi 12,65 di tahun 2014. Kekhawatiran terhadap target penerimaan pajak tidak akan tercapai karena jumlah pegawai tidak memadai, saat ini, hanya sektiar 31 ribu orang di seluruh Indonesia.

Komposisi pegawai DJP beberapa tahun ke belakang. Tahun 2009, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15,91 juta sedangkan jumlah pegawai pajak hanya 31.825 orang. Tahun 2012, jumlah wajib pajak terdaftar ada 24,812 juta sedangkan jumlah pegawai pajak 31.316 orang. Dari jumlah pegawai, posisi 2012, hanya 6.285 orang account representatif (AR) atau petugas di lapangan yang mengingatkan para wajib pajak, badan maupun perorangan agar menaati kewajibannya. Dan jumlah pemeriksa pajak 4.309 orang. Konsekuensinya, perbandingan antara jumlah wajib pajak dengan pegawai pajak terlalu jomplang.

Berdasarkan angka-angka itu, seorang AR akan menangni 3.948 wajib pajak, dan seorang pemeriksa pajak akan menangani 5.758 wajib pajak. Dibandingkan dengan negara maju yang pendapatan pajaknya sangat baik, komposisi pegawai pajak Indonesia sangat tertinggal. Seorang petugas (AR) menangani 3.948 wajib pajak, dan 1 pemeriksa pajak menangani 5.758 pembayar pajak. Kemudian dari sisi perbandingan pegawai pajak dengan penduduk, Indonesia pun berada pada posisi lemah. Jerman yang berpenduduk 80 juta, misalnya, terdapat 110 ribu pegawai pajak. Seorang pegawai pajak menangani 727 orang. Australia ada 25 ribu pegawai pajak untuk menangani 25 penduduk, perbandingannya  1 : 1.000, dan Jepang, 66 pegawai pajak menangani 120 juta penduduk atau 1 berbanding 1.818. Sedangkan Indonesia, 31 ribu pegawai pajak menangani 240 juta penduduk, 1 : 7.700 orang.

Padahal dari sisi penerimaan pajak, DJP dituntut terus untuk menaikkan pemasukan negara. Tahunh 2009 penerimaan pajak Rp 544,5 triliun naik menjai Rp 627,8 triliun tahun 2010, Rp 724,7 triliun (2011), Rp 835,2 triliun (2012) dan Rp 995,2 triliun (2013). Sedangkan jumlah pegawai pajak tenreung menurun dari 31.825 orang tahun 2009 menjadi 30.762 orang tahun 2013.

Pro-Kontra Pajak Terhadap UKM

Target perolehan pajak dari UKM masih belum terlalu besar untuk menyumbang perolehan total pajak, yakni Rp 1-2 triliun saja. Masih terbilang kecil dibandingkan total perolehan pajak sekitar Rp 1.000 triliun. Pemberlakuan pajak terhadap UKM ini diatur dalam UU No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UKM diberlakukan sejak Juli 2013 lalu. Pemerintah dalam hal ini dilema dikarenakan pemberdayaan terhadap UKM sendiri terbilang rendah namun sudah dimasukkan dalam kriteria si pembayar pajak atau harus menggenjot penerimaan pajak lewat pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Peraturan tersebut itu pula dianggap kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergantung pada sektor informal. Pedagang kaki lima, atau pengusaha yang belum memiliki tempat usaha takut usahanya akan gulung tikar.

 

 

WTO : Kegalauan Tersendiri Bagi Negara Berkembang Termasuk Indonesia

08 Dec

Konferensi Tingkat Menteri WTO Bali

Beberapa hari ini, wacana publik tengah menyoroti tentang di gelarnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Orgazation (WTO) pada 3-6 Desember 2013 di Bali. Pertemuan tersebut rencananya akan membahas isu sentral terkait pertanian, perdagangan, dan pembangunan. Di samping itu, pertemuan digelar dikarenakan buntunya perundingan perdagangan dunia sejak digulirkannya Putaran Doha pada 2001. Hingga saat ini Doha Development Agenda (DDA) belum dapat berhenti pada satu titik temu yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan negara anggota, utamanya negara berkembang.

Dalam kesepakatan serta aturan yang ditetapkan oleh WTO , terkadang kontraproduktif bahkan mengekang negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Betapa tidak, peraturan tersebut terkadang tak selaras dengan kondisi bangsa seperti halnya pembatasan ekspor dan penambahan kuota impor dalam sektor pertanian ataupun pemenuhan kebutuhan pangan. Indonesia sebagai tuan rumah harus mendesak dan menyuarakan kepentingan nasional seperti perlindungan terhadap petani dan pembangunan desa , memperlancar arus barang serta pembangunan perdagangan yang pro-poor seperti halnya masyarakat yang berada didaerah perbatasan Indonesia dan wilayah-wilayah tertinggal.

Dalam kesepakatan yang akan di muat , yang sangat terasa dampaknya yaitu terhadap petani. Sebab , pemerintah Indonesia hanya boleh memberikan subsidi kepada petani sebesar 10 persen , namun jika pemerintah menginginkan pemberian  subsidi sebesar 15 persen namun hanya berlaku dalam jangka waktu 4 tahun kedepan saja. Padahal penduduk negara berkembang seperti Indonesia, sebagian besar menggantungkan nasibnya di sektor pertanian. Sistem subsidi pangan sangat vital bagi Indoensia karena besarnya ketergantungan pada impor termasuk dalam komoditi kedelai, garam, jagung, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan gandum. Kehidupan mereka akan semakin terancam setelah negaranya meratifikasi liberalisasi pertanian seperti direkomendasikan WTO. Dengan adanya kebijakan tersebut memberi dampak kepada para petani dalam hal impor hasil pangan tersebut tidak sebesar sebelumnya , menyebabkan produk pertanian kita menjadi kalah bersaing dan proteksi terhadap kepentingan petani pun menjadi lemah. Dalam hal ini , subsidi harusnya membantu pembangunan pertanian , sehingga besarannya harus disesuaikan dengan kebuthan tiap-tiap negara dan bukan dibangun dari negosiasi Internasional serta dibawah tekanan negara-negara maju

Laporan dari Dewan HAM PBB tahun 2012 telah menunjukan bahwa krisis pangan dewasa ini justru menimbulkan diskriminasi terhadap petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Sementara di sisi lain, amanat UUD 1945 adalah jelas bahwa APBN dan Kekayaan Alam harus dipertanggungjawabkan dan bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari sudut pandang lain, data UN Women menyebutkan 70 persen orang miskin adalah perempuan dan sebagian besar merupakan dampak dari kebijakan WTO. Sebelumnya dalam pertemuan General Council of WTO di Jenewa yang berakhir pada 26 November 2013 gagal menghasilkan kesepakatan. Karena itu, timbul kekhawatiran bahwa Konferensi Tingkat Menteri ke-9 di Bali pada 3–6 Desember 2013 juga bakal menemui jalan buntu.

Bicara Soal WTO

Telah genap 18 tahun Indonesia telah tergabung dalam keanggotaan Worl Trade Organization (WTO), organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya . Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, International Trade Organization). ITO disetujui oleh PBB dalam Konferensi Dagang dan Karyawan di Havana pada Maret 1948, namun ditutup oleh Senat AS .

Pada akhir 1990-an, WTO menjadi target protes oleh gerakan anti-globalisasi.

WTO memiliki berbagai kesepakatan perdagangan yang telah dibuat, namun kesepakatan tersebut sebenarnya bukanlah kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak oleh WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang WTO buat.

Privatisasi pada prinsip WTO memegang peranan sungguh penting. Privatisasi berada di top list dalam tujuan WTO. Privatisasi yang didukung oleh WTO akan membuat peraturan-peraturan pemerintah sulit untuk mengaturnya. WTO membuat sebuah peraturan secara global sehingga penerapan peraturan-peraturan tersebut di setiap negara belum tentulah cocok. Namun, meskipun peraturan tersebut dirasa tidak cocok bagi negara tersebut, negara itu harus tetap mematuhinya, jika tidak, negara tersebut dapat terkena sanksi ekonomi oleh WTO.

Negara-negara yang tidak menginginkan keputusan-keputusan yang dirasa tidak fair, tetap tidak dapat memberikan suaranya. Karena pencapaian suatu keputusan dalam WTO tidak berdasarkan konsensus dari seluruh anggota. Merupakan sebuah rahasia umum bahwa empat kubu besar dalam WTO (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa) lah yang memegang peranan untuk pengambilan keputusan. Pertemuan-pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan di sebuah tempat yang diberi nama “Green Room”. Green Room ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam Ministerial Conference (selama 2 tahun sekali), negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi untuk memperbesar cakupan perdagangannya. Negara-negara berkembang tidak dapat mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan.

Sejarah panjang Doha Development Agenda (DDA) yang dimulai sejak 2001 masih terhenti dan belum menghasilkan kesepakatan dari 160 negara anggota WTO, dan merupakan malam-malam kelam yang selama ini masih menaungi Organisasi Perdagangan Dunia tersebut. Sedikit harapan mulai muncul saat dilangsungkannya General Council di Jenewa pada akhir November lalu yang diluar dugaan telah membuahkan beberapa kesepakatan Proposal Paket Bali.

Berbeda dengan DDA yang memiliki ambisi untuk menyelesaikan sebanyak 19 poin isu runding, Paket Bali hanya memiliki tiga isu runding yang menekankan pada Trade Facilitation (TF), Agriculture, dan Least Developed Countries (LDCs). Dalam TF yang dibagi dalam dua sections tersebut, akan memuat langkah-langkah atau komitmen yang mengikat untuk memperlancar arus ekspor, impor, dan barang dalam proses transit, yang terdiri dari 15 pasal diantaranya mengatur “prior publication and consultations; advance rulings; measures to enhance impartiality, non-discrimination and transparency; disciplines on fees and charges; release and clearance; dan freedom of transit” yang akan dibahas pada section satu.

Sementara dalam section dua, memuat ketentuan bagi negara berkembang dan LDCs seperti kategori komitmen. Untuk poin LDCs, dibagi dalam dua kelompok, yaitu S and D treatment yang pada intinya akan mengaktifkan penerapan sistem S and D treatment dalam sistem perdagangan; dan Bali LDC Package yang berisikan Duty Free Quota Free, Streamlined Rules of Origin, Service Waiver, dan Cotton. Negosiasi berat terjadi dalam Paket Agriculture yang dibagi dalam dua bagian yaitu Proposal G20 yang meminta agar administrasi Tariff Rate Quota agar lebih transparan, dan disiplin atas Export Competition. Yang menjadi kunci bagi Paket Bali juga tercantum dalam Paket Agriculture adalah Proposal G33 yang terkait dengan Stok Pangan Publik untuk Keamanan Pangan agar dibebaskan dari disiplin subsidi di WTO. Negosiasi Paket Agriculture tersebut bukan tanpa hambatan meskipun pemerintah Indonesia meyakini bahwa hampir seluruh anggota WTO telah memberikan sinyal yang menginginkan adanya hasil dari pertemuan Bali kali ini.

Referensi Data :

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

UN Women

 

Chevron Putus Kontrak , Kesempatan Emas Blok Siak Untuk Pertamina

29 Nov

Blok Siak yang berada tepat di Provinsi Riau dikuasai oleh perusahaan asal Amerika Serikat, PT.Chevron Pasific Indonesia (CPI) . Pengelolaan Blok Siak oleh Chevron telah dimulai sejak ditandatanganinya kontrak karya pada September 1963. Saat itu Chevron masih bernama PT California Texas Indonesia. Kontrak di blok ini pun berlanjut pada tahun 1991 sampai tahun 2013. Chevron sendiri telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak di blok siak sejak 2010 lalu. Produksi di Blok Siak pada akhir 2012 mencapai 1.600 hingga 2.000 barel per hari. Meski produksi blok Siak tidak sebesar blok lain yang dikelola namun pengoperasian Blok Siak sangat mendukung Blok Rokan.

Pada tanggal 27 November kontrak terhadap Blok migas tersebut berakhir dan tepat sehari setelahnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pengelolaan blok migas tersebut dan untuk sementara pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina. Dalam hal ini , Blok Siak belum sepenuhnya berada dalam pengelolaan Pertamina ,melainkan harus melalui tahap peralihan atau masa transisi yang ditetapkan oleh pemerintah paling lama enam bulan. Pertamina dalam hal ini sebagai perusahaan BUMN yang bersinggungan langsung mengenai migas teribilang sangat  siap mengelola Blok Siak yang menghasilkan 4.000 barel minyak per hari hingga saat ini. Dalam hal ini operasi yang telah ada sebelumnya diharapkan tak berhenti ditengah jalan meski pemutusan kontrak terhadap perusahaan minyak asal Amerika itu dilakukan. Hal yang perlu dipikirkan pula, ketika dalam masa peralihan kontrak tersebut pemerintah masih bisa mendapatkan keuntungan dan menjaga proses produksi tetap berjalan.

Pada masa transisi tersebut, pengelolaan migas tersebut harus benar-benar dapat memastikan bahwa Blok Siak seutuhnya dimiliki oleh Indonesia , lewat penunjukan Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang migas. Ketika kontrak Chevron terhadap Blok Siak berakhir namun masih dapat mengoperasikan blok migas tersebut walaupun dengan alasan transisi tentunya sangat riskan dan dalam jangka waktu enam bulan tersebut belum dapat dipastikan bahwa Pertamina sepenuhnya memndapatkan wewenang untuk mengelolanya dalam hal ini pula bisa dipastikan kebijakan tersebut telah melanggar hukum Dalam UU Migas No.22/2001, tidak dikenal adanya ketentuan tentang perpanjangan kontrak sementara. Andaikan Menteri ESDM ingin mengeluarkan kebijakan perpanjangan kontrak hulu, maka sesuai Pasal 38 dan 39 UU No.22/2001, hal tersebut harus dilakukan secara cermat, adil dan transparan

Perpanjangan tersebut dilakukan secara cermat, serta  memberikan keadilan kepada semua pihak termasuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama kepada masyrakat Riau dan BUMN dan BUMD. Yang lebih penting lagi, pemerintah wajib menjelaskan dan memaparkan kepada publik argumentasi dan alasan untuk pernjangan kontrak tersebut untuk dilakukan uji publik secara terbuka dan transparan. Perlu diketahui Pertamina telah pernah meminta secara resmi kepada Pemerintah untuk mengelola Blok Siak pada 2010. Permintaan ini kembali diajukan oleh Pertamina pada Februari 2013.Jika Pemerintah konsisten dengan pernyataan yang dibuat selama ini, yaitu ingin membesarkan national oil company (NOC) milik bangsa Indonesia guna meningkatkan ketahanan energi nasional, maka penyerahan Blok Siak kepada Pertamina merupakan satu-satunya langkah yang harus diambil. Namun ternyata Pemerintah terus mengulur waktu, mencari berbagai alasan dan tampaknya dalam upaya memihak kepentingan asing dan berburu rente, sehingga keputusan yang seharusnya mudah, gamblang dan konstitusional, justru tak kunjung diambil

Arti Penting Blok Siak

Pertama dengan menjadi operator Blok Siak selain dana bagi hasil, juga akan mendapat bagian 15 persen dari bagian yang selama ini dinikmati operator Migas. Kedua, dapat memberdayakan tenaga kerja pada khususnya masyarakat di wilayah kerja Blok Siak Riau.
Tentunya proses rekrutmen hendaknya dilakukan profesional sehingga tidak menjadi tempat berkumpulnya sanak keluarga pejabat, jajaran komisaris dan direksi. Jika ini terjadi akan menyulitkan kegiatan operasional dan percepatan menjadi perusahaan Migas yang profesional dan maju. Ketiga, dengan menjadi operator Blok Siak secara otomatis akan mampu membuka peluang bermitra yang bisa memberdayakan pengusaha lokal.
Untuk itu program Local Business Development (LBD) dan Vocational Training-nya harusnya dilakukan secara serius, terprogram dan terencana. Sehingga selain melahirkan pengusaha lokal baru juga bisa mengurangi pengangguran di Riau. Keempat, terbukanya peluang usaha, keberadaan industri tentunya akan memberikan multiplayer effect, di sinilah peranan dari program CSR dalam upaya membangun kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kelima, yang tak kalah pentingnya, ini kesempatan untuk melahirkan tenaga ahli perminyakan. Sejauh ini kita gagal dalam hal tersebut, seharusnya sesaat setelah menjadi operator kita langsung menyiapkan program beasiswa ke Jurusan Perminyakan dan Pertambangan untuk anak-anak Ring I operasional sehingga lima tahun setelah itu kita memiliki banyak stok sarjana siap untuk dididik di lapangan kita.

 

Tugas Manajemen : Mengelola dan Membangun Tim

26 Nov

1.Perilaku yang harus dimiliki oleh pemain tim yang baik yakni:

a)      Memiliki keterampilan yang baik

Kunci utama seseorang dapat bekerja dengan baik dalam suatu tim yaitu, jika seseorang itu mendapatkan dan mengerjakan tugas sesuai dengan kamampuan yang ia memiliki, sehingga diperoleh hasil kerja yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

b)      Mampu bekerjasama dengan baik

Dalam hal ini seorang pemain diharapkan mampu saling bekerjasama, saling mengandalkan dan membutuhkan satu sama lain, agar setiap pekerjaan dapat lebih efektif dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.

Selain itu dalam bekerjasama kita juga dapat mengambil keputusan dengan kesepakatan bersama dan untuk kebaikan bersama dan dapat saling memberikan masukan yang positif antar anggota tim.

c)      Mampu berkomitmen

Seorang pemain didalam tim juga harus bisa berkomitmen penting didalam tim, mempunyai janji pada dirinya sendiri akan melakukan yang terbaik untuk tim. Karena cara kerja suatu tim itu membutuhkan kekompakan dari para anggotanya, sehingga tindakan buruk/ ketidak seriusan dari satu orang saja juga dapat mempengaruhi anggota yang lainnya dan akan menghambat kinerja baik para anggota tim.

d)     Mampu berkomunikasi dengan baik

Seorang pemain dalam suatu tim haruslah mampu berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi adalah modal penting untuk seseorang mampu melakukan kerjasama. Seseorang juga dapat lebih menyampaikan pendapat dan maksud yang ia inginkan dengan baik dan mudah dimengerti oleh orang lain, sehingga pemain tersebut lebih dihargai karena kesederhanaan dan pemikirannya yang bijaksana.

e)      Mampu dipercayai dan mempercayai orang lain

Kepercayaan juga salah satu kunci utama dalam suatu tim, kita haru belajar untuk dapat memberikan kepercayaan terhadap orang lain, karena itu adalah satu cara kita untuk membangkitkan kepercayaan orang lain.

Selain itu kita juga harus bisa menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita. Jika kita sudah diberikan kepercayaan penuh, maka kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa dan berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain.

f)       Memiliki kedisiplinan

Disiplin adalah salah satu kunci utama untuk perilaku yang benar sebagai pemain tim yang baik. Disiplin mengajarkan kita untuk bisa menata kegiatan kita sehari-hari agar semua tugas dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sempurna. Dengan bersikap disiplin kita juga dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

g)      Mampu bernegosiasi

Dalam suatu tim, pasti akan ada kesepakatan-kesepakatan yang harus disetujui bersama. Sikap mampu bernegosiasi juga dapat diterapkan ketika seorang pemain mengalami permasalahan atau konflik antar anggota, sehingga dapat sama-sama menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan menemukan kesepakatan bersama

2. Memilih 2 karakteristik tim yang efektif dalam peraga 11-10 dan kembangkan tim-building pada masing-masing karakteristik yang akan membantu suatu kelompok dalam memperbaiki karakteristiknya.

  1. Komunikasi yang baik

Komunikasi menjadi salah satu karakteristik terpenting dalam suatu tim, karena apabila kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita mampu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sederhana namun memiliki makna solusi yang sangat baik. Dengan menjalin komunikasi yang baik antar anggota juga dapat mempererat hubungan antar anggota.

Dalam suatu tim para anggota dapat membentuk suasana keakraban satu sama lain, tidak hanya berkomunikasi di saat menjalankan tugas saja, tetapi juga disaat berkumpul dan bersantai bersama. Jika antar anggota sudah menemukan kecocokan, maka akan semakin mudah bagi para anggota untuk bisa menyelaraskan pendapat dan membentuk kerjasama yang baik.

Para anggota juga bisa saling berbagi pengalaman hidupnya, sehingga dapat saling mengenal satu sama lain dan dapat saling memberi solusi atau bantuan untuk memecahkan masalah sesama anggota lainnya.

        2.  Komitmen bersama

Komitmen adalah hal yang penting dalam suatu tim, karena didalam komitmenlah para pemain harus mempersiapkan diri untuk berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan yang terbaik, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Komitmen bisa juga di artikan sebagai ikatan antar anggota dimana setiap pemain bersama-sama menjunjung tujuan yang sama dan dengan cara yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama.

Komitmen dapat didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu tim. Jika kita sudah berani menjadi bagian dari satu tim, itu artinya kita sudah berani berkomitmen untuk bisa meluangkan waktu untuk tim dan mampu bekerjasama dengan baik dengan anggota lainnya. Komitmen yang dijalankan dengan serius akan berdampak positif dalam perkembangan suatu tim.

3.   Tahap Pembentukan Kelompok ada 5 :

  1. Tahap Pembentukan, terdiri dari 2 fase. Fase pertama adalah orang-orang bergabung dahulu kedalam suatu kelompok. Fase kedua adalah mendefiniskan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Fase ini masih banyak ketidak pastiannya karena masing-masing anggota banyak yang masih mencoba-coba saja. Tahapan ini selesai begitu mereka berpikir bahwa mereka adalah bagian dari kelompok.

 

  1. Tahap Pancaroba / Keributan, dinamakan demikian karena pada fase ini dalam suatu kelompok terjadi keributan masalah tentang apa yang harus dilakukan kelompok tersebut serta siapa yang berhak mengontrol kelompok tersebut. Jika fase ini selesai itu berarti sudah ada kepemimpinan yang jelas serta kelompok sudah memiliki tujuan.

 

  1. Tahap Penormaan, adalah tahap dimana para anggota kelompok sudah mulai akrab dan mengenal satu dengan lainnya serta memiliki rasa identitas dan persahabatan yang kuat.

 

  1. Tahap Pelaksanaan, adalah tahap dimana kelompok tersebut sudah befungsi secara penuh dan melaksanakan tugas-tugas kelompok.

 

  1. Tahap Penundaan, adalah tahap dimana perkembangan kelompok yang bersifat temporer, dimana para anggota kelompok cenderung melakukan kegiatan penyeleaian ketimbang pelaksanaan tugas.

 

Struktur Kelompok :

  1. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mengemban suatu posisi tertentu dalam unit sosial. Dalam suatu kelompok, individu diharapkan untuk melakukan hal-hal tertentu karena posisi (peran) mereka dalam kelompok tersebut.

 

  1. Norma adalah standar atau ekspektasi yang diterima dan dibagi oleh anggota kelompok, norma menjabarkan hal-hal seperti tingkat output, absensi, ketepepatan waktu dan penguasaan pekerjaan.

 

  1. Kesesuaian, karena individu ingin diterima oleh kelompok yang diikutinya, mereka rentan ditekan agar menyesuaikan diri.

 

  1. Sistem Status, merupakan factor yang penting dalam memahami kelompok, system adalah suatu posisi, peringkat atau nilai prestise dalam kelompok.

 

  1. Ukuran Kelompok, baik kelompok besar ataupun yang kecil sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelompok yang besar sangat baik dalam mendapatkan input yang beragam oleh sebab itu, apabila tujuan kelompok mencari fakta maka kelompok besar dapat melaksanakannya dengan lebih efektif. Sementara itu kelompok kecil lebih baik dalam hal yang produktif dengan fakta-fakta tersebut.

 

  1. Kesatuan Kelompok, hal ini penting karena berdasarkan temuan, terkait dengan produktivitas kelompok dan derajat dimana anggota kelompok tertarik satu dengan lainnya dan berbagi tujuan kelompok.

 

4.  Pengambilan Keputusan :

Ada 3 konflik yang mungkin terjadi dalam pengambian keputusan yaitu konflik     hubungan, proses dan tugas.

Menurut saya dari ketiga konflik yang ada biasanya yang paling berpengaruh dan sering muncul adalah konflik proses karena biasanya para anggota kelompok berargumentasi tentang bagaimana suatu tugas harus dikerjakan sehingga tujuannya dapat tercapai.

5.  STUDI KASUS : PROGRAM KERJA EKSEKUTIF MAHASISWA DALAM ACARA DIALOG KEBANGSAAAN KEMENTRIAN KEBIJAKAN PUBLIK EM UB 2013
            Yang terjadi saat tugas telah diselesaikan (hal yang dilakukan)

1. Evaluasi kinerja tim, mencakup umpan balik (feedback) yang membangun pada kinerja masing-masing orang, termasuk mengetahui hal-hal yang dapat dipelajari dari tugas tersebut, hal yang harus ditingkatkan, sehingga untuk tugas selanjutnya , kesalahan pada tugas sebelumnya dapat dihindari serta pelajaran baik dapat  diterapkan untuk tugas berikutnya

2. Menyimpan rancangan tugas yang telah dilaksanakan , barangkali dapat digunakan dilain waktu atau bahkan bisa menjadi perbandingan tugas kedepannya

 

            Pengaruh struktur kelompok sangatlah besar :

Di mana steering committee (SC) memantau Ketua Pelaksana (Kapel) untuk  menjabarkan perncanaan yang dibuat oleh pihak SC dan    Pendukung Acara , POL – TRACKING INSTITUTE , untuk segera diwujudkan, dalam beberapa periode menjelang hari H tugas, Ketua Pelaksana meminta progress dari setiap divisi dan melakukan koordinasi , sehingga pada Hari H tugas dapat diselesaikan dengan baik(sesuai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan)

6. Sarana pembuatan keputusan kelompok melalui Sumbang Saran (brainstorming)

Curah saran atau brainstorming adalah suatu cara untuk mendapat-kan banyak gagasan dari sekelompok orang dalam waktu yang sangat singkat. Golberg & Larso dalam Effendy (ibid) mengemukakan  a procedure for encouraging creativity in discussion groups by eliminating or reducing those factors that in hibit the formulation an expression of new and creative ideas (curah saran merupakan tata cara untuk menggalakkan atau mengurangi faktor-faktor yang merintangi pengekspresian gagasan-gagasan yang baru dan kreatif)

Lebih tegas lagi apa yang dikatakan oleh Freeley dalam Effendy (ibid) bahwa curah saran adalah untuk menciptakan suatu situasi yang menggalakkan jalan pintas dalam proses logis dan untuk memproduksikan sejumlah besar gagasan dalam waktu singkat.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa curah saran juga merupakan pertemuan untuk mendapatkan input dalam membuatl putusan, tetapi bukan rapat pemimpin/manajer atau rapat pegawai seperti biasa dijumpai dalam suatu organisasi, melainkan lebih tepat dikatakan diskusi kelompok, sebab di situ para peserta bukan saja diberikan kebebasan, melainkan digalakkan untuk mengemukakan gagasannya. Dari gagasan-gagasan yang diusahakan sebanyak-banyaknya itu, diambil satu yang terbaik, dalam arti kata mengan-dung kelayakan untuk dilaksanakan seraya risikonya paling kecil guna memecahkan suatu masalah yang diketengahkan dalam pertemuan itu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan curah saran ini, yaitu:

a.       Para peserta duduk mengelilingi meja dengan jumlah tidak lebih dari 15 orang. Jika lebih banyak orang yang dapat diikut-sertakan, sebaiknya dibagi menjadi kelompok kecil.

b.      Suasana diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak formal para peserta dalam keadaan tidak kaku serta mempunyai kebebasan untuk mengemu-kakan pendapat.

c.       Karena tujuan curah saran adalah untuk menampung gagasan-gagasan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memecahkan suatu masalah, maka waktu yang ditetapkan tidak lebih dari satu jam.

d.      Pemrakarsa curah saran mengumumkan kepada para peserta masalah yang akan dipecahkan begitu pertemuan dimulai atau beberapa waktu sebelumnya.

e.       Curah saran akan berhasil apabila peserta hampir sama derajatnya (rank) dan fungsinya. Percampuran orang-orang yang sangat berbeda fungsinya akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

f.       Diskusi dalam curah saran sengaja tidak menggunakan pola tertentu: karena itu sifatnya tidak resmi. Dalam diskusi dilakukan teknik “efek picu senapan” (trigger effect), artinya sekali sebuah gagasan diketengah-kan – apakah gagasan itu buruk atau tidak relevan – akan memotivasikan munculnya gagasan yang lebih baik.

g.      Para peserta digalakkan untuk berpartisipasi: dalam hal ini suasana akrab dan tidak resmi banyak membantu. Para peserta bukan saja dapat memberikan gagasan asli. Juga dapat merubah atau mengembangkan gagasan orang lain.

h.      Selama diskusi, penilaian atau kritik apapun tidak dibenarkan, sebab kritik akan mematikan semangat berpartisipasi. Sipemrakarsa curah saran harus menekan setiap kritik seraya berusaha agar setiap peserta bebas menyumbangkan gagasannya.

i.        Semua gagasan, termasuk yang sekilas tampak tidak bernilai, dituangkan dalam bentuk tulisan. Berbagai cara dapat ditempuh, antara lain menun-juk dua atau tiga orang untuk menuliskan setiap gagasan pada papan tulis begitu gagasan dilontarkan: menggunakan juru steno; membuat “pohon gagasan” (ide tree), yaitu semacam sebongkah kayu yang ditaro  diatas meja tempat para peserta melekatkan kertas yang bertulisan gagasannya dengan perekat; atau meletakkan sebuah keranjang di atas meja untuk menampung lembaran kertas berisikan gagasan para peserta; peranti rekaman kaset, dan lain-lain.

j.        Begitu curah saran selesai dan semua gagasan dihimpun dalam bentuk yang mudah diperiksa, maka kegiatan meningkat pada tahap penilaian secara menyeluruh. Himpunan gagasan tersebut lalu diserahkan kepada sekelompok penyusun kebijaksanaan (policy makers) atau perorangan yang bertanggung jawab atas pembuatan putusan (decision making).

Sehingga saran dari kelompok kami, brainstorming dapat digunakan sebagai solusi dalam pengambilan keputusan kelompok, baik organisasi kecil maupun besar, organisasi mencari laba atau nirlaba, dan lain-lain.

Opini

7.              3 Hal yang dilakukan untuk menjadi manajer yang baik

  • Melakukan pembuktian yang lebih ketimbang sekedar mengkomunikasikan. Pembuktian ini perlu agar anggota kita paham manajer mereka mampu melakukan   sesuatu, tidak hanya berteori. Sehingga anggota dalam organisasi tersebut termotivasi untuk bergerak mengerjakan instruksi yang diperintahkan
  • Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif sehingga memungkinkan mereka memberikan sumbangsih terbaik mereka terhadap kinerja tim
  • Kepemimpinan dalam kebersamaan, meskipun ada pemimpin formal, tetapi fungsi kepemimpinan dapat berpindah dari seseorang ke yang lain atau dengan kata lain tidak ada sekat antara pemimpin dan yang dipimpin

8.Pengetahuan dan Penilaian diri

                

Pertanyaan

Jawaban

Skor (1-10)

Apakah saya percaya pada orang lain? Saya percaya pada orang lain

8

Apakah orang  lain mempercayaiku? Orang lain percaya , namun terbilang relatif tergantung personalnya

7

Seberapa baik aku membangun dan Memimpin sebuah tim? Sejauh ini dapat menjalankan tim dengan baik

 

8,5

 

 

     Apa gaya penanganan konflik pilihan saya?

     Collaboration Style

Individu dengan collaborative style memiliki sikap tegas dan perhatian terhadap orang lain. Namun gaya penanganan konflik yang saya gunakan ini akan memberi kelelahan yang berarti karena gaya ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk menyelesaikan konflik. Menghabiskan waktu banyak untuk menyelesaikan konflik dengan tuntas.

 

Kekuatan :

–          Menyelesaikan masalah secepat-cepatnya atau sesegera mungkin

–          Memiliki spirit yang baik untuk bekerja

Kelemahan

–           Terkadang terburu-buru sehingga tugas yang diberikan tidak sepenuhnya sempurna

–          Cenderung mengambil keputusan yang diyakini sendiri

Cara memperkuat kelebihan :

–          Menganggap tugas adalah hal yang tidak bisa ditunda-tunda

–          Menyadari sepenuhnya tugas yang diberikan bukan sebuah beban melainkan amanah

Cara mengatasi kelemahan :

–          Mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum bertindak

–          Melibatkan orang lain dalam melaksanakan tujuan yang akan dicapai

 

Hidsal Jamil , Kelas AA , Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan, 2013 (135020100111028)

Dosen Pembimbing : http://nanangsuryadi.lecture.ub.ac.id/

 

 

Pengkajian Kembali Hubungan Bilateral Indonesia-Australia , Momentum Kebangkitan Ekonomi Indonesia

22 Nov

Terhitung hingga hari ini , peristiwa pascapenyadapan yang telah berlangsung pada 2009 dan baru terkuak di publik dua pekan yang lalu oleh Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia termasuk penyadapan terhadap orang nomor satu di negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kian memantik amarah oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Betapa tidak , ketika hal yang menyangkut informasi rahasia nan penting bagi keberlangsungan negara ini . Buntut dari tekanan publik , akhirnya ikut menyeret mengenai pengkajian seputar kerjasama ekonomi dengan negara yang berada di tenggara Indonesia itu. Bisa dikatakan  kedua negara harus menanggung konsekuensi yang tidak kecil jikalau pemutusan hubungan diplomatik dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Namun pihak yang paling dirugikan apabila hal itu terjadi adalah pihak Australia

Salah satu kesepakatan diantara dua negara terkait Australia saat ini tercatat sebagai penyuplai sapi terbesar di negeri ini. Pada tahun 2012 , berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) , Australia menyuplai sekitar 29 ribu ton sapi yang mempunyai nilai 144 juta USD. Indonesia melakukan impor sapi dari Australia. Setidaknya, dalam satu tahun, Indonesia mengimpor 500 ribu ekor sapi. Penghentian impor sapi dari negeri kanguru tersebut belum diputuskan oleh Pemerintah RI. Apabila penghentian impor tersebut dilakukan, Indonesia bisa beralih ke India. Tetapi, dilain sisi pula dengan penghentian impor sapi dari negeri kanguru tersebut dan inisiatif penghentian impor sapi dari negara manapun, menjadi peluang emas bagi peternak lokal Indonesia untuk menggenjot produksi sapi dalam negeri, ditambah lagi apabila pemerintah mengambil hikmah dari peristiwa ini sebagi langkah awal restrukturisasi peternakan Indonesia yang masih belum dapat memenuhi permintaan daging dalam negeri.

Meski hubungan diplomatik kedua negara dalam titik nadir , namun tidak sertamerta menghentikan gerak laju perputaran perdagangan antara kedua negara tersebut, kecuali kebijakan embargo ekonomi di lakukan. Penghentian hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tidak akan berdampak besar ke perdagangan. Pasalnya, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih selain berdagang dengan Australia. Perekonomian Indonesia tidak tergantung kepada satu negara saja, melainkan terdapat banyak negara yang bisa mendukung atas kemajuan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia akan bermasalah apabila memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Sebab  China adalah salah satu negara yang berpengaruh di dunia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Negeri Kangguru sendiri berada di peringkat lima sebagai negara penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia, setelah China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sepanjang Januari-September 2013, Indonesia mengalami defisit US$6,26 miliar.Neraca perdagangan migas defisit US$9,74 miliar namun sektor nonmigas surplus US$3,48 miliar. Selama periode tersebut, Australia menyumbang defisit sebesar US$1,5 miliar, meningkat dibanding periode sama 2012 yang sebesar US$200 juta.

Berikutnya, Indonesia adalah pasar penting produk-produk pertanian Australia. Bahkan, Indonesia adalah salah satu mitra dagang terpenting produk pertanian dan jasa dari Australia.  Dengan total nilai hampir Rp 140 triliun per tahun, penghentian kerjasama ekonomi mengancam ribuan perusahaan dan bisnis yang menggantungkan pada pasar Indonesia. Lebih dari 2.500 perusahaan Australia melakukan ekspor ke Indonesia. Lebih 150 di antaranya membuka cabang di Indonesia. Bila hubungan itu rusak, maka itu akan mengganggu sektor ekspor yang memberikan keuntungan 60 persen dibanding negara lain. Populasi Indonesia sekitar 244 juta jiwa merupakan potensi ekonomi yang besar di Asia Tenggara, bahkan dunia. Selain itu, pengguna sosial media di Indonesia, seperti Facebook dan Twitter, lebih banyak ketimbang di Australia. Sehingga itu berpotensi menjadi wadah marketing melalui media online. Banyak orang yang berpikir India dan China adalah negara dengan pertumbuhan yang besar di bidang bisnis. Indonesia merupakan negara yang tepat untuk berinvestasi. Bahkan, keuntungan pengembaliannya lebih tinggi 40 persen di banding negara lain.

Berdasarkan buku statistik Indonesia 2013 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketujuh untuk Australia pada tahun lalu. Sebaliknya, Australia negara tujuan ekspor terbesar kedelapan untuk Indonesia. Data lain menunjukkan, total perdagangan barang dan jasa kedua negara tahun lalu sekitar USD 10 miliar per tahun. Sementara, nilai investasi yang ditanamkan pengusaha Australia di Indonesia pada periode yang sama mencapai USD 6,8 miliar.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia sepakat meningkatkan volume perdangangan sebesar US$15 miliar pada 2015. Kerja sama perdagangan Indonesia dan Australia pada 2012 mencapai US$10,2 miliar dan hingga Juni lalu perdagangan kedua negara telah menghasilkan US$4,3 miliar. Komoditas yang diperdangangkan kedua negara antara lain emas, kendaraan bermotor, baja dan kayu. Angka kerja sama ekonomi kedua negara tinggi dan berpengaruh bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, kejadian penyadapan terhadap kepala negara telah mencoreng hubungan kedua negara. Sudah semestinya ketergantungan terhadap luar negeri perlahan dikurangi demi memberdayakan potensi lokal negeri ini. Serta, hikmah dan pelajaran yang baik untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia. (hdsl-j)

 

Tugas Manajemen Sumber Daya Manusia : Job Spesification

19 Nov
Lowongan Kerja Bank Mandiri

Lowongan Kerja Bank Mandiri

Salah satu instrumen utama dalam Manajemen Sumber Daya manusia (MSDM) adalah spesifikasi jabatan. Secara garis besar, spesifikasi jabatan biasanya terdiri dari 4 komponen yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), pengalaman (other characteristics). Pada dasarnya, konsep tersebut dapat dikatakan sudah baik. Akan tetapi pada pelaksanaannya, komponen-komponen tersebut seringkali kurang dapat diukur secara objektif.

Salah satu contohnya pada indikator penilaian pengetahuan seperti Pendidikan Minimal D3 , belum tentu dapat menggambarkan ukuran pengetahuan (knowledge) dari seseorang. Bisa saja beberapa orang  yang disyaratkan itu memenuhi persyaratan tingkatan pendidikan tetapi karakteristik yang membedakan  antara mereka mulai dari kondisi  lingkungan kuliah hingga akses informasi Perbedaan karakteristik tersebut dapat menyebabkan perbedaan pengetahuan antara mereka meski dengan pendidikan yang sama.

Pada persyaratan Tinggi Pria 175/ Wanita 165 , terlihat terjadi diskriminasi dimana orang yang memenuhi persyaratan namun terhambat pada satu persyaratan ini menyinggung mengenai persyaratan dan ketentuan dengan penilaian secara fisik

Dalam persyaratan berikutnya perusahaan menginginkan karyawan yang mempunyai pengalaman dalam beberapa bidang tertentu tercantum pada persyaratan Pernah bekerja di bank/asuransi/properti ini dimaksudkan  agar terjadi efisiensi atau dengan kata lain perusahaan cenderung tidak terlalu dibebankan dengan penyesuaiaan spesifikasi lingkungan kerja

Untuk memberi penghargaan terhadap karyawan, kompensasi yang diperoleh karyawan disebutkan dalam persyaratan THR , Reward , tunjangan hari raya dan kesehatan dalam hal pemberian Jamsostek

http://nanangsuryadi.lecture.ub.ac.id/

 

Penentuan UMP yang Tak berujung, Implikasi dari Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lemahnya Proteksi Terhadap Buruh

14 Nov

Dalam beberapa hari ini , pergolakan mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kian gencar dikumandangkan. UMP DKI Jakarta yang semula dilevel Rp 2 juta oleh pihak serikat buruh meminta dinaikkan pada angka Rp 3,7 juta. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bersedia menaikkan pada tingkat Rp 2,4 juta. Tarik menarik pun tak terhindarkan sehingga tak menemui titik terang. Namun akhirnya buruh mengurangi tuntutan kenaikan upah yakni pada kisaran Rp 3 juta , tetapi persetujuan dari pemerintah pun urung ditetapkan. Sehingga, kebuntuan pun terjadi dan sekali lagi tak mendapatkan titik  temu diantara kedua belah pihak baik serikat buruh maupun pemerintah DKI Jakarta. Padahal DKI Jakarta sebagai ibukota negara merupakan provinsi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang paling tinggi di Indonesia namun terbilang rendah untuk sebuah ibukota negara atau dapat dikatakan masih jauh lebih rendah dari Thailand sebesar Rp 2,8/tahun dan jauh mencolok ketimbang Filiphina Rp 3,2 juta/tahun , meski hanya sedikit lebih besar dari Vietnam dan Kamboja. Sangat memprihatinkan melihat kondisi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi kedua dan peringkat PDB tertinggi ke 16 di dunia.Belum lagi dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan rencana penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, maka akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Hasilnya, pendapatan buruh yang diterima saat ini tidak mencukupi kebutuhan para buruh dan  memperlemah daya beli buruh. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terasa bagi buruh karena pertumbuhan hanya dinikmati segelintir orang, di mana 1% orang kaya menguasai aset 40%. Kondisi upah murah ini sudah berlangsung 20 tahun dan gap pendapatan terus terjadi. Selama ini pemerintah melepaskan masalah upah kepada pasar saja tanpa mendukung industri nasional dan kebutuhan pokok buruh, sehingga konflik perburuhan acapkali terjadi.

Mencermati fenomena tersebut, aksi penuntutan terhadap kenaikan upah minimum tersebut tidak hanya ramai di Jakarta. Namun, besar kemungkinan aksi penuntutan di berbagai daerah mengenai kenaikan upah pun tak bisa dielakkan. Seringkali pemerintah mengambil patokan tentang upah minimum tersebut hanya didasarkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok tahun lalu tanpa melihat efek dari kenaikan BBM maupun TDL , belum terhitung kebuthan lainnya pula. Meskipun Mennakertrans, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa upah minimum buruh pada 2014 berada pada Rp 2 juta namun tetap saja masih terbilang rendah.

Akar dari permasalahan ini pula tidak lain disebabkan Indonesia kekurangan tenaga kerja profesional dengan keterampilan dan daya saing tinggi. Kebijakan peningkatan SDM Indonesia masih berkutat pada wajib belajar 6 tahun hingga 9 tahun. Padahal hal ini tidak akan mampu meningkatkan kompetensi kerja SDM Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2013, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 121,19 juta dan sebagian besar didominasi lulusan SD ke bawah sebanyak 56,67 juta (46,7%), SMP 22,1 juta (18.25%), SLTA 11,03 juta (9,10%), Diploma 3,41 juta (2,81%), dan lulusan universitas 8,36 juta (6,90%). Bahkan yang lebih parahnya lagi karena tak punya sertifikasi internasional, insinyur Indonesia yang bekerja di luar negeri kerap dibayar lebih rendah. Persoalan-persoalan tersebut sangat rawan mengingat persiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) ditengah-tengah rentetan permasalahan tadi, ketika tak terselesaikan bisa saja kesempatan seperti ini dimanfaatkan oleh negara lain untuk memasuki pasar tenaga kerja di Indonesia yang jauh lebih siap dalam hal SDM . Kesepakatan pada AEC 2015 tersebut membuka keran untuk hilir mudiknya tenaga kerja asing di Indonesia.

Faktor lain yang menjadi deadlock bukan hanya kisaran upah minimum tetapi lebih jauh lagi mengenai proteksi terhadap buruh baik dalam hal jaminan sosial. Pemerintah harusnya berdialog dengan serikat pekerja dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar tercipta peraturan yang aspiratif, prokesejahteraan pekerja dan tidak muncul resistensi. Sebelum RPP BPJS disahkan maka perlu uji material di kalangan pekerja agar substansinya benar-benar mengakomodasi kepentingan pekerja dan tidak terjadi resistensi di kemudian hari. tujuh RPP BPJS yang akan menjadi dasar pelaksanaan program jaminan sosial sangat strategis. Untuk itu pemerintah diharapkan mengajak semua elemen, utamanya buruh dan pelaksana program jaminan sosial dalam pembahasan RPP. Ketujuh RPP itu mencakup penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja, tata cara pengelolaan dana dan pengembangan investasi jaminan sosial, aset, dan hubungan antar lembaga.