Teori Hak Kepemilikan

September 21st, 2019
  1. Definisi dan Jenis Hak Kepemilikan

Hak kepemilikan atas suatu asset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan (right to use) untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan ( to change its form and substances) dan untuk memindahkan seluruh hak – hak atas asset atau beberapa hak yang diinginkan. Sehingga, hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset sehingga di dalam dirinya terdapat hak menggunakan atau memindahkan atas yang aset dikuasai atau dimiliki. Dalam hal ini, kepemilikan bisa berupa fisik yaitu tanah, modal dan peralatan. Sedangkan kepemilikan non fisik adalah ide dan formula. Adanya empat karakteristik dari hak kepemilikan yang penting diantaranya yaitu :

  1. Universalitas, di mana seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan dispesifikasi lengkap
  2. Ekskluisivitas, seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya
  3. Transferabilitas, seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dpindahkan
  4. Enforsibilitas, hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik atau pelanggaran

Maka, ada beberapa jenis hak kepemilikan diantaranya yaitu :

  1. Hak kepemilikan individu, dimaksudkan bahwa setiap individu berhak menguasai dan memiliki asset yang diinginkan
  2. Hak kepemilikan negara, diartikan bahwa asset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara
  3. Hak kepemilikan komunal, kepemilikan yang dipunyai oleh kelompok

Keterkaitan antara Hak Kepemilikan dan Rezim Sistem Ekonomi

  1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Maka dalam sistem ini seluruh kepemilikan dimiliki oleh sector swasta di mana hak kepemilikan privat dimediasi oleh mekanisme pasar yang menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien

 

  1. Sistem Ekonomi Sosialis

Dalam sistem ini, maka mengandaikan hak kepemilikan ada di tangan negara, di mana dalam hal ini negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia

  1. Sistem ekonomi campuran

Maka dalam sistem ini, adanya hubungan antara swasta dan negara, maka tujuan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan pemerataan.

 

  • Keterkaitan Hak kepemilikan dan Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan masalah eksternalitas seperti hal nya pasar tidak mampu memecahkan persoalan hak kepemilikan dan barang public. Menurut Coase, mengatakan bahwa tidak menempatkan negara sebagai pihak yang harus hadir untuk menyelesaikan kasus eksternalitas dan hanya menyarankan pemyelesaian dengan hak kepemilikan privat.

Sebaliknya, menurut Pigou menganggap bahwa negara harus melakukan intervensi untuk mengatasi masalah eksternalitas misalnya melalui instrument pajak. Dalam hal ini, ekonomi kelembagaan lebih berfokus pada hubungan antara kepemilikan atau pengelolaan hak kepemilikan terhadap kesejahteraan, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Maka, dalam hal ini hak kepemilikan atas asset – asset yang pasti berubah seiring dengan perubahan waktu dan teknologi. Sehingga terlihat bahwa komposisi dan jumlah populasi bisa mempengaruhi perubahan bentuk hak kepemilikan atas sumber daya agar kehidupan bersama dapat dilangsungkan.

  1. Keterkitan antara Hak Kepemilikan dan Efisiensi Ekonomi

Ketika persoalan efisiensi ekonomi dikaitkan dengan hak kepemilikan maka ada beberapa prespektif diantaranya yaitu :

  1. Melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan – penemuan baru, di mana dalm hal ini negara yang bisa menjamin hak kepemilikan terhadap penemuan inovasi teknologi akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi
  2. Melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap SDA cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan efisiensi ekonomi.

Adanya kejelasan atau kepastian atas hak kepemilikan sehingga setiap pengelola atau pemiliknya mempunyai insentif untuk memakai dan melindungi hak kepemilikannya. Hak milik negara atau komunitas mendonorkan bagi pemiliknya melalui proses negosiasi dan partisipasi yang utuh.

Sumber : Ekonomi Kelembagaan karya Prof.Dr. Ahmad Erani Yustika