ANALISA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Posted: 28th May 2013 by Gio Adamarthata Girsang in KUMPULAN RESUME
Comments Off

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1    Latar Belakang

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dielu-elukan oleh banyak bangsa dari berbagai dunia. Dengan demokrasi diharapkan warga negara dapat memilih pemimpin pilihannya yang dianggap pantas untuk memimpin negaranya dan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itulah kita mengenal bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana mengenai demokrasi yang dipahami semua orang.

Dalam realitanya perkembangan sistim ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak di adopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Setiap Negara menganut system ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman Yunani kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Banyaknya negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan dalam bentuk demokrasi, membentuk jenis-jenis demokrasi tersendiri di negara tersebut. Karena adanya perbedaan dari penerapan sistem demokrasi tadi, maka terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis demokrasi yang diterapkan masing-masing negara tersebut.

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik sekaligus mahasiswa Universitas Brawijaya, sangat penting untuk memahami Demokrasi di Negara Indonesia, juga perbandingannya dengan Demokrasi Amerika Serikat.Oleh karna itu, pada makalah ini kita akan membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan Amerika Serikat.

 

1.2    Rumusan Masalah

  1. Bagaimana demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat?
  2. Bagaimana perbedaan demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat?
  3. Apa pengaruh demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat?

 

1.3    Tujuan

  1. Mengetahui perbedaan penerapan demokrasi Indonesia dan Amerika Serikat.
  2. Mengetahui pengaruh demokrasi yang diterapkan Indonesia dan Amerika Serikat.

 

1.4    Manfaat

  1. Mengetahui kelebihan dari demokrasi Amerika Serikat untuk memberikan pengetahuan dan perbaikan bagi demokrasi di Indonesia.
  2. Mengetahui kekurangan dari demokrasi yang diterapkan di Indonesia untuk memberikan pengetahuan dan perbaikan bagi demokrasi di Indonesia.
  3. Menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik mesin tentang demokrasi.

 

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

 

2.1     Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratia) “kekuasaan rakyat yang dibentuk dari kata δῆμος (demos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengendalikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif  demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat artinya, kekuasan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Namun demikian, penerapan system demokrasi saat ini berbeda dengan penerapannya pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, rakyat yang menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Demokrasi zaman Yunani kuno sering disebut dengan demokrasi langsung atau demokrasi murni. Penerapan sistem demokrasi dengan cara tadi tentunya tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan, karena saat ini hampir setiap negara memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar. Kondisi itulah yang membuat setiap perkara kenegaran tidak mungkin dibicarakan secara langsung dengan seluruh rakyat. Oleh karena dilakukan secara perwakilan, maka sistem demokrasi seperti ini seiring disebut sebagai demokrasi tak langsung atau demokrasi perwakilan.

 

2.2    Macam-macam Demokrasi

  1. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:

a)    Demokrasi langsung

Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

1)      sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;

2)      tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;

3)      musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

b)   Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.

Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

c)   Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum

Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.

  1.  Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya
    1. Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)

Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.

Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini masyarakat (public opinion).

  1. Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)

Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.

Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri:

  1. sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia);
  2. sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;
    1. sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai pemimpin negara/ pemerintahan;
    2. sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara.
      1. Demokrasi Gabungan

Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.

  1. Demokrasi ditinjau dari hubungan antaralat perlengkapan negara
    1. a.    Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer        

Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia (pada masa UUDS 1950) dengan pelaksanaan yang bervariasi, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing.

Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen. Mereka wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif.

Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi.

Dalam demokrasi parlementer, terdapat pembagian kekuasaan (distribution of powers) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dan kerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankan kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutif maupun legislatif.

Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:

  1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar;
  2. Pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik;
  3. Kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat sekaligus dimintakan pertanggungjawabannya oleh parlemen kepada kabinet;
  4. Mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan legislatif;
  5. Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat pula;
  6. Menteri-menteri akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen;
  7. Pemerintah yang dianggap tidak mampu mudah dijatuhkan dan diganti dengan pemerintah baru yang dianggap sanggup menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:

  1. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
  2. Sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun labil;
  3. Karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya.

b . Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan

Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah John Locke (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) asal Prancis, memodifikasi teori Locke itu dalam teori yang disebut Trias Politica pada bukunya yang berjudul L’Esprit des Lois. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antarlembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ/ lembaganya maupun fungsinya.

Teori Montesquieu disebut teori pemisahan kekuasaan (separation du puvoir) dan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Ketiga badan tersebut berdiri terpisah dari yang lainnya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jangan sampai kekuasaan salah satu badan menjadi terlampau besar. Kesederajatan itu menjadikan ketiganya dapat berperan saling mengawasi (check and balance).

Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:

  1. Pemerintah selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, sehingga pemerintahan dapat berlangsung relatif stabil;
  2. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh adanya krisis kabinet;
  3. Sistem check and balance dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang terlampau besar pada setiap badan;
  4. Mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut (terpusat pada satu orang).

Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:

  1. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh;
    1. Pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian;
    2. Pada umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil negosiasi antara badan legislatif dan eksekutif sehingga keputusan tidak tegas;
    3. Proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama.

c.   Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum

Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetap ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karena dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan mengenai hal lain, keputusan parlemen dapat langsung diberlakukan sepanjang rakyat menerimanya.

Ada dua macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum ini bersifat wajib karena menyangkut masalah penting, misalnya tentang perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum fakultatif baru perlu dilakukan apabila dalam waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan pemberlakuannya, sejumlah rakyat meminta diadakan referendum.

Kelebihan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:

  1. Apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai;
  2. Adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak harus sama dengan pendapat partai/ golongannya.

Kelemahan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:

  1. Pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit;
  2. Pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai atau menguji kualitas produk undang-undang.

 

2.3    Prinsip-prinsip Demokrasi

  1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
  2. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
    1. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
    2. Penghormatan terhadap supremasi hukum.

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai berikut :

  1. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;
  2. Kedudukan yang sama dalam hukum;
  3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang

 

2.4    Penerapan Demokrasi di Indonesia

2.4.1      Sejarah Demokrasi di Indonesia

Bangsa dan negeri Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi, meski harus diberi pula catatan-catatan tentang pengalaman Indonesia telah melalui beberapa masa demokrasi dengan versi yang berbeda-beda. Pertama demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua demokrasi parlementer. Ketiga demokrasi terpimpin. Keempat adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang.  Demokrasi di indonesia berubah-ubah karena adanya kekurangan dan kelebihan di dalam sistemnya yang tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Sebab Demokrasi gagal menurut:

  1. Herbert Feith(1962), adanya dua gaya kepemimpinanyang sangat berbeda di kalangan elit Indonesia pada masa pasca kemerekaan yaitu disatu pihak oleh Feith disebut Solidarity Makers. Dan dipihak lain didalam katagori administrator  atau problem sorver.
  2. Adnan Buyung Nasution (1993), disebabkan  adanya persamaan kepentingan  antara Soekarno dan angakatan darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang sedang berjalan.
  3. Afam gaffar (1997), dominannya poltik aliran sehingga membangun konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, basis sosial ekonomi yang sangat lemah.

 

Seperti yang kita ketahui perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :

  1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

  1. Periode 1959-1965 (Orde Lama)

Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.

  1. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila

Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah

  1. Periode 1998-sekarang( Reformasi )

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.

 

2.4.2   Demokrasi Pancasila

A.  Ciri demokrasi Pancasila:

1)   Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi.

2)   Adanya pemilu secara berkesinambungan.

3)   Adanya peran-peran kelompok kepentingan.

4)   Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.

5)  Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.

6)  Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

 

B.  Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

1)   Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2)   Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.

3)   Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya.

4)   Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

5)   Pelaksanaan Pemilihan Umum.

6)   Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

7)   Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

8)  Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.

9)   Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

10) Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)

b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)

c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.

 

 C. Tujuh Sendi Pokok

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu :

1)    Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.

Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2)   Indonesia menganut sistem konstitusional.

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

3)   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi.

Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu :

a)    Menetapkan UUD.

b)   Menetapkan GBHN, dan

c)    Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Wewenang MPR, yaitu :

a)   Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden.

b)   Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN.

c)   Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

d)   Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD.

e)   Mengubah undang-undang.

4)   Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

5)   Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi :

a)   Hak tanya/bertanya kepada pemerintah.

b)   Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah.

c)   Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah.

d)   Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal.

e)   Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6)   Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.

Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

7)   Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

 

D. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

1)   Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

Contohnya:

a) Ikut menyukseskan Pemilu.

b) Ikut menyukseskan pembangunan.

c) Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

2)   Menjamin tetap tegaknya negara RI.

3)   Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional.

4)   Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.

5)   Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara.

6)   Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

Contohnya:

a)    Presiden adalah mandataris MPR,

b)   Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

 

 

2.5    Penerapan Demokrasi di Amerika Serikat

2.5.1   Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis). Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi di Amerika Serikat.

 

A.  Asas Demokrasi Liberal

Kapitalisme yang menjadi ideologi dalam pemerintahan demokrasi liberal berdiri atas akidah sekulerisme. Akidah sekulerisme adalah memisahkan agama dari kehidupan(pemerintahan dan politik). Atas asas tersebut mereka menganggap bahwa pembuat aturan/hukum di masyarakat adalah manusia, bukan yang lainnya.

Rakyat dalam demokrasi liberal dianggap sebagai sumber hukum. Kemudian rakyat jugalah yang membuat perundang-undangan untuk kepentingan mereka sendiri.

 

B.  Konsep Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal memiliki konsep-konsep yang sangat menonjol diantaranya dalah :

1)   Individualisme.

Demokrasi Liberal yang ideologinya adalah kapitalisme memandang bahwa masyarakat terbentuk dari individu-individu. Ideologi kapitalisme ini tidak memprioritaskan pandangannya ke masyarakat sebagai satu kesatuan utuh.

Pemerintah selaku pelaksana amanah kekuasaan dari rakyat harus bisa menjamin seriap individu agar bisa menyalurkan seluruh kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani. Setiap individu dalam demokrasi liberal bisa memaksimalkan keinginan dan kemauannya secara bebas tanpa batasan apapun.

2)   Kebebasan.

Kebebasan atau liberalisme menjadi hal yang sangat pokok dalam demokrasi liberal. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan dan ketentraman bagi setiap rakyat di lingkungan khusus maupun umum. Hak Asasi Manusia juga harus dijaga dari gangguan pihak manapun.

Kebebasan berakidah (bebas memilih agama dan keyakinan sesuai dengan kehendak) dan kebebasan ekonomi adalah 2 kebebasan yang dibangga-banggakan dalam demokrasi liberal. Setiap individu berhak untuk berpidah-pindah agama. Dalam roda perekonomian setiap individu berhak mengelola semua kepemilikan, bahkan sumber air atau sumberdaya alam berhak dikelola atau dimonopoli oleh individu.

3)   Kesetaraan.

Demokrasi liberal yang memiliki akidah sekulerisme memandang bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan dalam semua hal, baik mengenai hak dan kewajiban. Kesetaraan ini tidak memandang laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat atau yang lainnya.

 

 C. Komponen Khusus Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal memiliki beberapa komponen khusus sebagai berikut:

1)  Kontrol terhadap negara, keputusan-keputusan dan alokasi-alokasi sumber dayanya dilakukan secara faktual maupun teoritik oleh para pejabat publik yang terpilih. Dalam hal ini kekuasaan militer berada di bawah subordinasi para pejabat sipil yang terpilih.

2)  Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional dan faktual, oleh kekuasaan otonom institusi-institusi pemerintahan lain (seperti peradilan independen, parlemen dan mekanisme-mekanisme akuntabilitas horizontal lainnya).

3) Selain hasil pemilu tidak dapat diprediksi, suara oposisi yang signifikan dan peluang bagi setiap partai untuk memerintah, demokrasi liberal juga mengakui hak kelompok yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusionalisme untuk membentuk partai dan mengakui pemilu.

4) Demokrasi liberal tidak melarang kelompok-kelompok minoritas kultural, etnik, agama dan lainnya untuk mengungkapkan kepentingannya dalam proses politik atau untuk berbicara dengan bahasanya dan mempraktikkan budayanya.

5) Di luar pemilu dan partai, warga negara mempunyai berbagai saluran artikulasi dan representasi dari kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai mereka, termasuk kebebasan membentuk dan bergabung dengan beragam perkumpulan dan gerakan independen.

6)  Demokrasi liberal menyediakan sumber-sumber informasi alternatif (termasuk media independen) agar warga negara memiliki akses yang tidak terkekang secara politik.

7)  Setiap individu juga memiliki kebebasan beragama, berpendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berserikat, berdemonstrasi dan menyampaikan petisi.

8)  Setiap warga negara memiliki kedaulatan yang setara di hadapan hukum (walaupun bisa dipastikan setiap warga negara tidak memiliki kedudukan yang setara dari segi pemilikan sumber-sumber daya politik).

9)  Kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah peradilan yang independen dan tidak diskriminatif, yang keputusan-keputusannya ditegakkan dan dihormati pusat-pusat kekuasaan lainnya.

10) Rule of law melindungi warga negara terhadap penahanan yang   tidak sah, pengucilan, teror, penyiksaan dan campur tangan yang tidak sepantasnya dalam kehidupan pribadi baik oleh negara maupun oleh kekuatan terorganisasi non-negara dan anti negara.

 

 D.  Penerapan Demokrasi Liberal di Negara Maju

Demokrasi telah diterapkan di negara-negara Eropa sejak awal abad 18. Di antara negara-negara terebut adalah Perancis, Inggris, dan Jerman. Sehingga dapat kita ketahui dalam sejarah bahwa ketiga negara itulah (selain amerika) yang menjadi pelopor diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi liberal di negara-negara di seluruh dunia.

Di awal penerapan, demokrasi liberal mendapatkan sambutan positif dan optimis dari seluruh kalangan masyarakat baik dari yang kaya maupun yang miskin. Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan demokrasi liberal ternyata justru membuat para pemilik modal semakin memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini dikarenakan tidak setiap orang bisa mendapat jabatan di pemerintah, hanya orang yang kaya atau disokong dana saja yang bisa melakukan kampanye dan kegiatan politik.

Mereka para kapitalis akhirnya menjadi pemerintah di sistem pemerintahan demokrasi liberal sebagai alat untuk mencari kekayaan. Para politisi dan kapitalis saling bekerjasama untuk melancarkan kepentingannya masing-masing. Sehingga politik dalam negeri negara-negara maju tersebut kental akan nuansa ekonomi dan manfaat serta keuntungan.

 

2.5.2      Sejarah Demokrasi di Amerika Serikat

Akar sosial demokrasi AS berasal dari rasa kesataraan para kaum imigran Eropa di pesisir New England. Dalam perkembangan sejarahnya, Amerika Serikat merupakan negara yang terbentuk dari kumpulan imigran dari Eropa yang lari dari kekuasaan feodal. Menurut Tocqueville (dalam Stone dan Menhell, 2005), dalam sistem feodal sebelumnya semua anggota masyarakat diikat oleh jejaring yang sudah baku, dalam sistem baru Amerika Serikat, Individualisme menjadi pilihan. Dalam sistem baru ini, para individu menjadi diri yang bebas, komunalisme berganti dengan Individualisme. Persamaan menjadi basis dari sistem masyarakat di Amerika serikat.

Anglo-Amerika adalah bangsa pertama yang cukup senang untuk menyingkirkan kekuasaan absolut, mereka mendapatkan kesempatan ini berkat keadaan, asal ususl, kecerdasan dan perasaan moral mereka, yang menjaga kedaulatan rakyat.

Demokrasi Amerika Serikat menganut sistem pluralisme. Teori pluralisme menyatakan bahwa sistem politik Amerika Serikat tersusun atas sejumlah kekuatan yang masing-masing berdiri sebagai sebuah kelompok. Model demokrasi pluralis (pluralist model of democracy) bahkan menafsirkan istilah demokrasi sebagai ‘pemerintahan oleh orang banyak’ (government by the people), dan hal tersebut ditafsirkan sebagai pemerintahan yang beroperasi atas dasar kepentingan-kepentingan setiap warganya.

 

Hal ini memang ditopang oleh Konstitusi Amerika yang menjadi legitimasi dari pluralisme. Empat gagasan politik yang menjadi pilar Konstitusi 1787 adalah:

1)   Republikanisme yang bersumber dari pemikiran Aristoteles yang ingin memadukan sistem demokrasi langsung ala Yunani dengan sistem oligarki, bahwa pemerintahan Amerika merupakan kumpulan individu terpilih yang oleh rakyat diserahi kedaulatan dan kekuasaan untuk mengatur demi kebaikan dan kepentingan bersama.

2)   Federalisme yang bersumber dari pemikiran para founding fathers Amerika yang membagi kekuasaan secara vertikal dari pemerintahan pusat/federal, negara bagian, dan lokal.

3)   Separation of powers yang bersumber dari pemikiran John Locke dan Charles-Louis de Secondat Montesquieu bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan untuk setiap tingkat pemerintahan (federal, negara bagian, dan lokal) dipecah lagi menjadi beberapa cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

4)   Checks and balances yang bersumber dari pemikiran Henry St. John Bolingbroke dan William Blackstone. bahwa masing-masing cabang dan tingkat pemerintahan diwajibkan untuk senantiasa saling mengawasi dan mengontrol.

 

2.5.3 Ciri-Ciri Demokrasi Amerika

1)  Warga-warganya cenderung membentuk perkumpulan

Ciri-ciri utama masyarakat AS adalah negara dimana warga negaranya suka berkumpul hal inilah yang menjadikan Amerika disebut sebagai negara yang memiliki tatanan sosial yang bersifat demokratis. Orang-orang Amerika Serikat dari segala usia kondisi, dan kecenderuangan senantiasa membentuk perkumpulan. Perkumpulan bukan hanya perkumpulan serikat pegawai, namun juga perkumpulan agama, dan komunitas hiburan. Orang Amerika membentuk perkumpulan untuk mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan, membangun penginapan, membangun gereja dan lain lain.

2)   Agama berbaur dengan kebiasaan bangsa.

Mengingat masyarakat Amerika sering berkumpul dan salah satunya adalah berkumpul dalam aktivitas keagamaan, hal ini menurut Tocqueville dalam menunjukkan bahwa Amerika merupakan negara yang agamis. Agamalah yang melahirkan masyarakat Anglo-Amerika. Dengan demikian, di Amerika Serikat agama berbaur dengan kebiasaan bangsa itu dan bersatu dengan rasa patriotisme.

3)   Aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup.

Menurut Tocqueville di Amerika Serikat, aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup masyarakatnya. Sehingga tingkatan dan perbedaan status sejak lahir secara logis menjadi tidak ada, sehingga posisi individu sama dengan individu lainnya. Hal ini mengakibatkan negara cenderung membentuk sebuah tirani baru, yaitu tirani mayoritas. Dalam sistem masyarakat di AS menurut Tocqueville, unsur-unsur aristokrasi selalu lemah saat kelahiran manusia di sana. Sebaliknya, prinsip demokrasi telah memperoleh begitu banyak kekuatan seiring dengan perkembangan waktu, peristiwa dan produk hukum.

4)   Yang kuat yang menjadi pemimpin.

Jika ditinjau dari kehidupan sosialnya, masyarakat aristrokrasi senantiasa berisi sejumlah kecil warga yang kuat dan kaya, dan masing-masing mampu merampungkan pekerjaan besar sendirian. Dalam masyarakat aristokrasi, orang tak perlu bergabung untuk bisa bertindak karena mereka sangat terikat bersama. Setiap warga yang kaya dan kuat senantiasa berpeluang menjadi pemimpin perkumpulan wajib, dimana para anggotanya dituntut patuh dengan keputusan yang dirancang.

Hal ini berbeda dengan prinsip tatanan sosial warga AS. Menurut Tocqueville di negara demokratis, semua warganya independen dan lemah. Mereka nyaris tidak dapat berbuat apapun sendirian, dan tiada seorang pun yang dapat menuntut sesamanya untuk mengulurkan bantuan. Dengan demikian, tidak ada perintah untuk membantu sesama. Negara demoraktis harus dengan sendirinya menumbuhkan kesadaran untuk menjadi warga negara yang mempunya prinsip empati dan saling membantu dengan sukarela. Hal ini lebih lanjut akan menjadi masalah besar sekaligus tantangan besar bagi setiap negara demokrasi, yang mana nantinya akan menjadikan negara tersebut individualis atau kooperatif.

5)   Individualis sangat kuat.

Dengan demikian, dalam kehidupan sosialnya, Amerika Serikat memperlihatkan fenomena yang paling luar biasa. Orang hidup disana dinilai berdasarkan kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaaan dan kepintaran. Lebih lanjut dalam hal ini, sistem persamaan dalam konteks masyarakat komersial cenderung membuat individu hanya mencari kebahagiaan sesaat, bersaing mencari kebahagiaan sesaat, dan bersaing mencari keuntungannya sendiri. Masyarakat akan berisi manusia tanpa keagungan aristrokrasi. Yang terpenting adalah perdamaian dan kesejahteraan dan sebuah siituasi di mana anggota-anggotanya dapat bekerja dengan tenang mencari hidup dan kebahagiaan.

Dengan plus dan minus yang dimiliki oleh negara yang menganut sistem demokrasi, budi pekerti masyarakat Amerika Serikat adalah menjadi sebab nyata yang menjadikan satu-satunya alat yang membuat rakyat diseluruh AS mampu mendukung pemerintahan yang demokratis, dan pengaruh budi pekertilah yang menghasilkan derajat-derajat keteraturan dan kemakmuran di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

          Karena sikap individualis yang kuat Amerika Serikat memperlihatkan fenomena yang paling luar biasa. Orang hidup disana dinilai berdasarkan kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaaan dan kepintaran. Budi pekerti masyarakat Amerika Serikat adalah menjadi sebab nyata yang menjadikan satu-satunya alat yang membuat rakyat diseluruh AS mampu mendukung pemerintahan yang demokratis, dan pengaruh budi pekertilah yang menghasilkan derajat-derajat keteraturan dan kemakmuran di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Orang-orang Amerika Serikat dari segala usia kondisi, memiliki kecenderungan membentuk perkumpulan. Perkumpulan bukan hanya perkumpulan serikat pegawai, namun juga perkumpulan agama, dan komunitas hiburan. Orang Amerika membentuk perkumpulan untuk mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan, membangun penginapan, membangun gereja dan lain lain.

Namun dibalik semua sisi positif tadi terdapat cukup banyak kekurangan. Kehendak bebas manusia ditentukan oleh apa yang jelas dapat ditentukan dan diputuskan, tetapi dalam hal berkehendak bebas untuk sesuatu, bagi negara sekuler seperti amerika serikat ini, agama hanya dipegang pada acara-acara khusus seperti kelahiran, kematian, pembaptisan, dan pernikahan. Sedangkan dalam hal yang menentukan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu pihak dan orang lain, semuanya sudah mereka tinggalkan. Itulah sebabnya dari tahun ke tahun angka statistik perkosaan, pembunuhan, pelecehan seksual, penganiayaan semakin tinggi saja, karena perjudia, pelacuran, penjualan senjata api, tontonan cabul hanya diterbitkan tetapi tidak dilarang, Jadi di negeri ini tidak tercegah lagi dekadensi moral, apalagi keberadaan suka sama suka dalam kebebasan seks seperti lesbian, homoseks, dan hidup bersama tanpa nikah bukan rahasia umum lagi.

Adanya demokrasi di Amerika Serikat selain menyebabkan rakyat lebih mementingkan kesenangan sesaat, selain itu orang juga enggan untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, namun memperlihatkan rasa iba akan sesamanya. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum yang ada. Amerika serikat pada abad ke 19 hampir menghapuskan semua hukuman berat penuh dari kitab pidana mereka. Berkaitan dengan hal hukum tersebut, dikarenakan warga AS dalam hak istimewa tidak lebih unggul dari pada warga lainnya, akan berdampak pada anggapan setiap individu warga negara bahwa mereka tidak harus mematuhi atau menghormati warga negara yang lain, mereka hanya bersatu dalam urusan pengadilan, pemerintahan, dan urusan urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Orang Amerika yang begitu bersemangat untuk berkumpul dalam rapat politik dan sidang pengadilan, sebaliknya dapat memisahkan diri dari lingkaran-lingkaran kecil untuk menikmati kehidupan pribadinya. Setiap orang mengakui bahwa setiap warga negara adalah sederajat, namun mereka hanya sedikit saja rela untuk menerima teman sebagai tamu.

Sedangkan disisi lain demokrasi pancasila dianggap demokrasi yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Berangkat dari asumsi bahwa rakyat Indonesia menganut nilai-nilai dasar bersama yang terkandung didalam Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber bagi segenap tatanan kehidupan yang berwadahkan NKRI, maka penentuan model demokrasi manakah yang paling sesuai untuk diterapkan tentunya harus dikembalikan rujukannya kepada Pancasila. Sehingga dapat dikatakan bahwa model demokrasi yang paling sesuai untuk Indonesia adalah model demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bersama yang terkandung di dalam pancasila, atau “Model Demokrasi Pancasila”. Demokrasi pancasila pada hakekatnya kerakyatan yg berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Menurut sila pertama demokrasi pancasila menolak atheisme dan memiliki toleransi terhadap sesama umat beragama. Menurut sila kedua memiliki penghargaan atas harkat dan martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut sila ketiga harus mengutamakan integrasi nasional dan semua perbedaan atau konflik harus diselesaikan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Menurut sila kelima berperan mewujudkan kesejahteraan bg seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian demokrasi pancasila bukan demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi sosial dan ekonomi.

Namun terungkap bahwa selama kurun waktu 60 tahun sejak Indonesia merdeka, pancasila ternyata belum sepenuhnya berperan sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber bagi segenap tatanan kehidupan kenegaraan di Indonesia, sebagai akibat kekosongan pada tataran pemahaman/teori tentang pancasila, yang pada gilirannya menyebabkan nilai-nilai dasar bersama yang terkandung pada pancasila tidak dapat dirumuskan sebagai asas-asas hukum materiil dan berikutnya tidak dapat diserap oleh norma-norma sosial (norma hukum) yang positif dan konkret sebagai pedoman tingkah laku bagi warga masyarakat (rakyat) didalam interaksi sosialnya.

BAB IV

PENUTUP

 

4.1    Kesimpulan

1. Demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat dan Indonesia pada umumnya sama saja, Indonesia lebih mengedepankan musyawarahdan kebersamaan. Sedangkan Amerika Serikat lebih mengedepankan kebebasan aktualisasi individu. Meskipun demikian, rasa berserikat dan berkumpul masih dimiliki masyarakat Amerika Serikat yang membentuk perkumpulan untuk mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan, membangun penginapan, membangun gereja dan lain lain.

2. Sisi positif dari demokrasi Amerika Serikat adalah karena sikap individualis yang kuat masyarakat Amerika Serikat memiliki kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaaan dan kepintaran dan sering membentuk perkumpulan untuk kegiatan positif. Sedangkan sisi negatifnya adanya demokrasi di Amerika Serikat menyebabkan rakyat lebih mementingkan kesenangan sesaat, selain itu orang juga enggan untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, namun memperlihatkan rasa iba akan sesamanya.

3. Sisi positif demokrasi pancasila adalah dianggap demokrasi yang paling tepat diterapkan di Indonesia karena menganut nilai-nilai dasar bersama yang terkandung didalam Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber bagi segenap tatanan kehidupan yang berwadahkan NKRI. Namun sisi negatifnya, sampai sekarang demokrasi pancasila belum dapat diterapkan dengan baik di Indonesia dan dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman.

 

4.2    Saran

  1. Sebaiknya kita semua sebagai bangsa Indonesia membantu kelancaran penerapan demokrasi pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan memperjuangkan hak asasi manusia.
  2. Sebaiknya kita dapat meniru masyarakat Amerika Serikat untuk memiliki sikap individualis yang kuat sehingga memiliki kesetaraan yang lebih baik dalam hal kekayaaan dan kepintaran

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kencana, Inu S.2008.Perbandingan Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama

http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/.

http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547

http://organisasi.org.com

http://komunitasmahasiswa.info.com

www.irchan.co.cc/2009/01/sejarah-perkembangan-ham.com

http://hitsuke.blogspot.com

http://bluecryztal.blogspot.com

http://chaplien77.blogspot.com

Comments are closed.