Home » Uncategorized » MAKALAH LEMBAGA SOSIAL

MAKALAH LEMBAGA SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masyarakat adalah kesatuan individu yang terikat oleh suatu tata cara, kebiasaan atau adat istiadat tertentu, yang dianut oleh anggota anggotanya. Dari sudut formalnya dapat dikatakan hidup bermasyarakat adalah suatu bentuk kehidupan bersama manusia. Antara manusia satu dengan manusia lainnya saling menghubungkan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya, bersama-sama menunjukkan kesediaan menjunjung tinggi dan melaksanakan tata cara yang dianggap perlu dan penting yang menganggap orang atau sebagai sesama anggotanya sebagai suatu kelompok. Dalam hal bertingkah laku inilah manusia harus mempunyai pedoman dan pegangan agar tingkah lakunya tidak menyeleweng, yaitu yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan.
Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social-institution. Lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga social itu mempunyai pengertian, yaitu keseluruhan peraturan, norma-norma, adapt istiadat yang mendapat dukungan dari masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai yang penting dan kemudian mengatur hubungan-hubungan social antara para anggota masyarakat dalam memenuhi hubungan social antara para anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, demi kesejahteraan mereka sendiri.
Selama manusia satu dengan manusia lain mengganggap sebagai sesama warga atau anggota masyarakat, berarti masing-masing telah menyadari dan menghargai adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk. Dengan demikian, kita perlu mempelajari lembaga kemasyarakatan karena lembaga kemasyarakatan itu sendiri mempunyai fungsi sebagai pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; menjaga kebutuhan masyarakat; memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian social (social control) yang artinya system pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan lembaga social?
2. Apa saja fungsi Lembaga Kemasyarakatan?
3. Bagaimana proses pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan?
4. Bagaimana perkembangan Lembaga Kemasyarakatan?
5. Apa ciri-ciri lembaga kemasyarakatan?
6. Apa syarat norma terlembaga?
7. Apa syarat Lembaga Kemasyarakatan?
8. Apa saja tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan?
9. Apa saja jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan?
10. Bagaimanakah cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan?
11. Apa yang dimaksud dengan conformity dan deviation?

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan
Pengertian istilah lembaga kemasyarakatan dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun socil institution juga diterjemahkan sebagai pranata social. Hal ini dikarenakan socil institution merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata social merupakan system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktifitas- aktifitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
Sedangkan menurut Koentjaraningrat Lembaga Kemasyarakatan merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah lain yang digunakan adalah bangunan sosial yang diambil dari bahasa Jerman sozialegebilde dimana menggambarkan dan susunan institusi tersebut.
Sedangkan menurut Hoarton dan Hunt, lembaga social (institutation) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga (institutations) adalah suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

2.2 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Menurut Soerjono Soekanto, Lembaga Kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Menurut Horton dan Hunt, fungsi Lembaga Kemasyarakatan adalah:
1. Fungsi Manifes atau fungsi nyata yaitu fungsi lembaga yang disadari dan di akui oleh seluruh masyarakat
2. Fungsi Laten atau fungsi terselubung yaitu fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika di ikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan.

2.3 Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan.
Timbulnya lembaga kemasyarakatan dapat terjadi melalui 2 cara yaitu :
1. Secara tidak terncana
2. Secara terencana
Secara tidak terencana maksudnya adalah institusi itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat, biasanya hal ini terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat penting. Contohnya adalah dalam kehidupan ekonomi, dimasa lalu, untuk memperoleh suatu barang orang menggunakan system barter, namun karena dianggap sudah tidak efisien dan menyulitkan, maka dibuatlah uang sebagai alat pembayaran yang diakui masyarakat, hingga muncul lembaga ekonomi seperti bank dan sebagainya.
Secara terencana maksudnya adalah institusi muncul melalui suatu proses perncanaan yang matang yang diatur oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Contohnya lembaga transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk. Singkat kata bahwa proses terbentuknya lembaga social berawal dari individu yang saling membutuhkan. Saling membutuhkan ini berjalan dengan baik kemudian timbul aturan yang disebut norma kemasyarakatan. Norma kemasyarakatan dapat berjalan baik apabila terbentuk lembaga social.

2.4 Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan
Terbentuknya lembga kemasyarakatan bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto Lembaga Kemasyarakatan tumbuh karena manusiadalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku.
Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar.
Contohnya “dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual.”
Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga social. Namun, tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan Lembaga Kemasyarakatan karena untuk menjadi sebuah Lembaga Kemasyarakatan sekumpulan norma mengalami proses yang panjang.
Menurut Robert M.Z. Lawang proses tersebut dinamakan pelembagaan atau institutionalized, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi. Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/ lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalamkehidupan bersama.

2.5 Ciri-Ciri Kelembagaan Masyrakat
Menurut J.P Gillin di dalam karyanya yang berjudul “Ciri-ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan” (General Features of Social Institution) menguraikan sebagai berikut :
1. Lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakukan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
2. Lembaga Kemasyarakatan juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena Lembaga Kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
3. Lembaga Kemasyarakatan memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain- lain.
4. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan Lembaga Kemasyarakatan. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
5. Lembaga Kemasyarakatan biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
6. Lembaga Kemasyarakatan memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.
Sedangkan seorang ahli sosial yang bernama John Conen ikut pula mengemukakan karakteristik dari Lembaga Kemasyarakatan. Menurutnya terdapat sembilan ciri khas (karakteristik) Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut :
1. Setiap Lembaga Kemasyarakatan bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
2. Setiap Lembaga Kemasyarakatan mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
3. Dalam Lembaga Kemasyarakatan ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.
4. Ada saling ketergantungan antarLembaga Kemasyarakatan di masyarakat, perubahan Lembaga Kemasyarakatan satu berakibat pada perubahan Lembaga Kemasyarakatan yang lain.
5. Meskipun antarLembaga Kemasyarakatan saling bergantung, masing-masing Lembaga Kemasyarakatan disusun dan di- organisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan.
6. Ide-ide Lembaga Kemasyarakatan pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi.
7. Suatu Lembaga Kemasyarakatan mempunyai bentuk tata krama perilaku.
8. Setiap Lembaga Kemasyarakatan mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.
9. Suatu Lembaga Kemasyarakatan mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

2.6 Syarat Norma Terlembaga
Menurut H.M. Johnson suatu norma terlembaga (institutionalized) apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:
1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut.
3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.
Dikenal empat tingkatan norma dalam proses pelembagaan, pertama cara (usage) yang menunjuk pada suatu perbuatan. Kedua, kemudian cara bertingkah laku berlanjut dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan (folkways), yaitu perbuatan yang selalu diulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu. Ketiga, apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Keempat, tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Tata kelakuan semacam ini disebut adat istiadat (custom). Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi yang lebih keras. Contoh, di Lampung suatu keaiban atau pantangan, apabila seorang gadis sengaja mendatangi pria idamannya karena rindu yang tidak tertahan, akibatnya ia dapat dikucilkan dari hubungan bujang-gadis karena dianggap tidak suci.
Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika norma-norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan tetapi menjadi terpatri dalam diri secara sukarela (internalized) dimana masyarakat dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Lembaga Kemasyarakatan umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang isebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya Lembaga Kemasyarakatan terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau institutionalization menghasilkan lembaga social.

2.7 Syarat Lembaga Kemasyarakatan
Menurut Koentjaraningrat aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain:
1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut.
3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks- kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.
5. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok- kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

2.8 Tipe-Tipe Lembaga Kemasyarakatan
Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Berdasarkan sudut perkembangan
 Cre sive institution yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh: lembaga perkawinan, hak milik dan agama
 Enacted institution yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh: lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan.
b. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat
 Basic institution yaitu institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh: keluarga, sekolah, dan negara.
 Subsidiary institution yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat seperti rekreasi.
c. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat
 Approved dan sanctioned institution yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang.
 Unsanctioned institution yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh: sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian.
d. Berdasarkan sudut penyebarannya
 General institution yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh: institusi agama
 Restricted institution yaitu institusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contoh: lembaga agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.
e. Berdasarkan sudut fungsinya
 Operative institution yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh: institusi ekonomi.
 Regulative institution yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Contoh: institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan.

2.9 Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan
Ada 5 jenis Lembaga Kemasyarakatan, yakni :
a. Pranata Keluarga
Keluarga adalah unit social yang terkecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang manusia ketika dilahirkan.Proses Terbentuknya Keluarga Pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat atau pemerintah dengan proses seperti dibawah ini :
• Diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita
• Interaksi dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi hubungan social yang lebih intim sehingga terjadi proses perkawinan.
• Setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan , kemudian terbentuklah keluarga inti.
b. Pranata Pendidikan
Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:
• Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
• Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
• Melestarikan kebudayaan.
• Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.
Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:
• Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
• Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
• Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.
• Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.
Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:
• Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
• Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
• Menjamin integrasi sosial.
• Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
• Sumber inovasi sosial.
c. Pranata Ekonomi
Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi
Pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.
Fungsi dari lembaga ekonomi adalah:
• Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan
• Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang/barter
• Memberi pedomantentang harga jual beli barang
• Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja
• Memberikan pedoman tentang cara pengupahan
• Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
• Memberi identitas bagi masyarakat
d. Pranata Agama
Pranata Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan.
Fungsi pranata agama adalah:
• Sebagai pedoman hidup
• Sumber kebenaran
• Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan
• Tuntutan prinsip benar dan salah
• Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama
• Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala, walaupun perbuatannya sekecil apapun.
• Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata
• Pengungkapan estetika manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia
• Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama
e. Pranata Politik
Pranata politik merupakan pranata yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Pranata yang merupakan pembantunya adalah seperti sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, kepartaian, hubungan diplomatik. Bentuk pranata atau institusi politik yang mengkoordinasi segala kegiatan diatas disebut negara. Fungsi lembaga politik :
• Pelembagaan norma melalui Undang-Undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif.
• Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui.
• Menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para warga masyarakat yang bersangkutan.
• Menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan seterusnya.
• Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain.
• Memelihara kesiapsiagaan/kewaspadaan menghadapi bahaya.

2.10 Cara- Cara Mempelajari Lembaga Kemasyarakatan
Betapa pentingnya penelitian terhadap lembaga kemasyarakatan, dapat disimpulkan dari uraian-uraian diatas. Telah lama para ahli berusaha untuk meneliti dengan cara atu metode-metode yang menurut anggapannya paling efisien.Apabila cara atu metode-metode tersebut di himpun, maka akan dapat di jumpai 3 golongan pendekatn (approach) terhadap masalah tersebut , yaitu sebagai berikut:
1. Analisis secara hitoris
Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Mislnya diselediki asal mula serta perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan yang monogami, keluarga batih, dan lain sebagainya.
2. Analisis komparatif
Anlisi komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyrakatan tertentu dalam berbagai masyarkat berlainan ataupun berbagai lapisan soosial masyarkat tersebut. Bentuk-bentuk milik, praktik-praktik pendidikan kanak-kanak dan lain-lainnya, banyak di telaah secara komparatif. Cara anlisis ini bnyk sekli di gunakn oleh para ahli seperti Ruth Benedict, Mrgaret Mead, dan lain-lain.
3. Analisis Fungsional
Lembaga- lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga- lembaga tersebut didalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini, yang lebih menekankan hubungan fungsi sebenarnya, seringkali mempergunakan analisis- analisis histories dan komparatif. Sesunggugnya suatu lembaga kemasyarakatan tidak mungkin hidup sendiri terlepas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya penelitian tentang lembaga perkawinan mau tak mau kan menyangkut pula penelitian terhadap lembaga pergaulan muda mudi, lembaga keluarga, lembaga harta perkawinan, lembaga kewarisan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, didalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara- cara penelitian.

2.11 Conformity Dan Deviation
Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Diadakannya kaidah serta lain- lain peraturan didalam masyarakat adalaah dengan maksud supaya ada conformity warga masyarakat terhadap nilai- nilai yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang homogen dan tradisional conformity warga masyarakat cenderung kuat. Misalnya, didesa- desa yang terpencil, dimana tradisi dipelihara dan dipertahankan dengan kuat, warga masyarakat desa tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengadakan conformity terhadap kaidah- kaidah serta nilai yang berlaku. Didalam masyarakat desa terpencil, apabila seseorang mendirikan rumah dia akan meniru bentuk- bentuk rumah yang telah ada, jika mendirikan rumah dengan bentuk yang berbeda maka dia akan dicelah oleh para anggota masyarakat lain.
Masyarakat dikota- kota berlainan keadaannya, karena anggota- anggotanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan- perubahan yang terjadi dengan kotanya. Hal ini juga disebabkan karena kota merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh- pengaruh luar misalnya peralatan yang modern dibidang mass comunication seperti surat kabar, film, televisi dan lain-lain. Dengan demikian, kaidah- kaidah dalam kota, juga mengalami perkembangan dan perubahan sehingga conformity dikota- kota (terutama dikota- kota besar) juga sangat kecil, shingga proses institutionalization apabila dibandingkan dengan masyarakat yang ada didesa.
Deviation atau penyimpann dalam masyarakat tradisoinal yang relative statis yidak akan disukai. Deviation terhadap kaidah-kaidah dalam masyarakat yang tradisonal memerlukan suatu keberanian dan kebijaksanaan tersendiri. Namun, apabila masyarakat tradisional tersebut merasakan manfaat dari suatu deviation tertentu, penyimpangan akan diterimanya. Biasanya proses tersebut dimulai oleh generasi muda yang pernah pergi merantau. Kebiasaan-kebiasaan yang dibawanya dari luar mulai ditiru oleh orang-orang di sekitarnya, kemudian menjalar ke seluruh masyarakat.
Untuk mengkaji deviation telah banyak teori yang dikembangkan oleh para sarjana ilmu-ilmu social dan sosiologi. Menurut Robert K. Merton, sosiologi ini meninjau penyimpangan (deviation) dari sudut struktur social dan budaya. Menurut Merton, diantara segenap unsure social dan budaya, terdapat dua unsur terpenting yaitu kerangka aspirasi dan unsure-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Lembaga kemasyarakatan merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, lembaga kemasyarakatan berfungsi untuk sebagai pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; menjaga kebutuhan masyarakat; memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian social (social control) yang artinya system pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.
Proses pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan ada dua, yang pertama terbentuk dari norma-norma masyarakat dan yang kedua dari sistem pengendalian sosial (social control). Dari norma-norma masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dapat timbul secara tidak terencana dan terencana.
Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan adalah suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu pola pemikiran dan juga pola perilaku; suatu lembaga kemasyarakatan juga mempunyai tingkat kekekalan, tujuan, alat-alat kelengkapan, lambang, dan suatu tradisi tertentu.
Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan menurut sudut perkembangan: cresive institutions dan enacted institutions; menurut sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat: basic institutions dan subsidiary institutions; menurut sudut penerimaan masyarakat: approved-social sanctioned institutions; menurut sudut penyebarannya: general institutions dan regulative institutions; dan menurut sudut fungsinya: operative institutions dan restricted institutions.
Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan ada 5 yaitu pranata keluarga, pranata pendidikan, pranata ekonomi, pranata agama, dan pranata politik. Ada pula cara mempelajari Lembaga Kemasyarakatan dengan tiga golongan pendakatan yaitu analisis secara historis, analisis komparatif, dan analisis fungsional.
Ada juga masalah yang berhubungan dengan Lembaga Kemasyarakatan yaitu convormity dan deviation. Conformity yaitu proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah penyipangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat.
1.2 Saran
Pembuatan makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai lembaga kemasyarakat pada masyarakat petani di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
Koentjaraningrat. 1987. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
Leibo, Jefta. 1994. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Andi offset
Rahardjo. 1993. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: UGM Press
Worang, Buddy L. 1983. Pengantar Sosiologi; Suatu Ringkasan. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Uncategorized

No Comments to “MAKALAH LEMBAGA SOSIAL”

Leave a Reply

(required)

(required)


CAPTCHA Image
*