Konsep Barang dan Jasa

March 11th, 2019

Konsep Barang dan Jasa

 

Pengantar

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep dasar bisnis, dimana melibatkan banyak pihak yang saling kait-mengait baik dari segi alur produsen-supplier-konsumen. Pernyataan ini di dukung oleh Kotler et al (2005) yang mencatat bahwa proses bisnis itu meliputi segala hal yang saling berkaitan dan berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya dimulai dari ihtisiar dari pengusaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam artikel ini selain konsep ini cenderung lebih ke konsep dasar bisnis, saya akan menjelaskan bahwa barang dan jasa itu tidak hanya ada dalam konsep dasar bisnis tetapi juga ada di sector publik.

Definisi barang menurut mata konsumen adalah, hasil keluaran sebuah sistem kerja yang terdiri dari bentuk fisik dan/atau informasi yang didapatkan konsumen dan digunakan kemudian. ada 2 macam barang yaitu, barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama itu yang biasanya kita konsumsi 2 kali atau lebih, contohnya sabun, gula, garam, dan lain-lain. Barang tahan lama itu yang pemakaiannya tahan lama atau biasanya ada asuransi untuk barang tersebut seperti tv, ac, kulkas, Kasur, dan lain-lain. [1]

Definisi jasa menurut mata konsumen adalah, hasil keluaran sebuah sistem kerja yang terdiri dari kumpulan aksi yang dijalankan bagi konsumen tanpa menghasilkan produk yang dapat digunakan kemudian. Dalam hal jasa yang dimaksud adalah, pelayanan yang diberikan baik dari sector publik dan bisnis. Ada 4 karakteristik utama yang membedakan jasa dengan barang, yaitu : [2]

  1. Intangibility, yaitu barang dapat dimiliki maka jasa hanya bisa di konsumsi.
  2. Inseparavility, barang itu di produksi kemudian dijual, kalua jasa biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan.
  3. Variability, dalam jasa terdapat variasi bentuk yang artinya dalam sistem pelayanannyapun bisa berbeda.
  4. Perishability, jasa itu tidak bertahan lama, tapi bukan masalah jika permintaan tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan pelanggan.

Tipologi Barang dan Jasa

Apa saja sih yang termasuk dalam tipologi barang dan jasa? Dalam tipologi barang dan jasa tedapat barang publik/privat, barang common pool good dan toll good. Mari kita bedah satu persatu

  1. Barang publik, barang yang bisa dinikmati semua orang dan sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Barang ini dapat dikonsumsi oleh setiap individu tanpa mengurangi barang tersebut.
  2. Barang privat, barang yang biasanya teridentifikasi secara baik karena konsumen dan produsen memiliki titik temu dalam mekanisme harga. Contohnya seperti pakaian, handphone, dan makanan.
  3. Tolls good, tolls good ini bersifat dapat dipisahkan tapi tidak dapat dibagi. Contoh tiket masuk bioskop, hanya yang bayar saja yang bisa masuk.
  4. Common pool good, hampir sama dengan tolls good tetapi bedanya adalah barang dan jasa ini dapat dibagi, contohnya adalah kolam renang yang memiliki akses buat siapapun.[3]

[1] Mengambil kutipan dari Makalah Good and Service yang berada di academia.edu dan https://media.neliti.com/media/publications/219438-produk-dan-jasa-dalam-kaitannya-dengan-t.pdf

[2] Mengambil kutipan dari Good and Service yang berada di academia.edu dan https://media.neliti.com/media/publications/219438-produk-dan-jasa-dalam-kaitannya-dengan-t.pdf

 

[3] [3] Mengambil kutipan dari Makalah Good and Service yang berada di academia.edu

Perbedaan Manajemen Pelayanan Publik dan Privat

March 11th, 2019

Perbedaan Manajemen Pelayanan Sektor Publik dan Privat

 

Pengantar

Pembahasan kali ini mengenai tentang Manajemen Pelayanan Sektor Publik yang dimana dalam pelayanan publik negaralah yang berperan penting karena itulah salah satu tugas dari sebuah negara. Dalam manajemen pelayanan publik terdapat perbedaan yang signifikan antara sektor publik dengan sektor privat. Selain itu dalam artikel ini juga akan membedah sebenarnya peran pemerintah dalam pelayanan publik itu seperti apa? Apakah hanya sebagai perancang kebijakan? Atau juga sebagai implementator?

 

Pelayanan Sektor Publik

Pelayanan dalam sektor publik adalah pelayanan yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Pelayanan publik dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan tulus dan transparan agar dapat memenuhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun karakteristik pelayanan sektor publik diantaranya adalah :

  • Dalam pelayanan publik harus mementingkan kepentingan publik. Setiap pelayanan yang diberikan harus diberikan kepada publik dan juga harus memudahkan publik tidak boleh mementingkan individua tau golongan tertentu. Keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan juga harus menguntungkan publik dengan cara mendengar permasalahan-permasalahan yang ada di publik itu sendiri.
  • Pemberi layanan juga harus sekali lagi tidak boleh berpihak kepada golongan lain, mereka harus berpihak kepada masyarakat.
  • Pentingnya etika dan moral dalam pelayanan publik. Karena para pelaku pelayanan publik juga tidak boleh seenaknya dalam memberi pelayanan kepada publik karena itu akan mencoreng Lembaga institusi publik yang dinaungi oleh pemerintah. Dan menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun.
  • Pelayanan publik juga sama sekali tidak berorientasi kepada laba atau keuntungan.
  • Dalam sektor publik semua aspirasi wajib didengar dan menjadi kewajiban sebagai organisasi publik untuk meresponnya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro publik.[1]

Ini merupakan karakteristik dari pelayanan publik yang bisa diambil kesimpulan bahwa sektor publik murni untuk masyarakat dan sama sekali tidak mencari keuntungan dalam hal ini. Karena disini organisasi publik atau Lembaga publik wajib mendengarkan aspirasi dari masyarakat agar kebijakan yang diputuskan sesuai dengan apa keinginan rakyat.

 

Pelayanan Sektor Privat

Sektor privat ini berbeda, mereka lebih berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang punya tujuan untuk meningkatkan keuntungan, berikut karakteristiknya :

  • Sektor swasta lebih mengarah profit oriented. Mereka lebih mementingkan kebutuhan individu. Mereka menganalisa terlebih dahulu menurut mereka apa saja yang dibutuhkan oleh masyarkat dan organisasi swastapun dituntut untuk memenuhi kebutuhan atau seleran dari setiap individu atau pelanggan.
  • Dalam sektor swasta juga dipengaruhi oleh ilmu ekonomi seperti supply dan demand. Berarti pelayanan dalam sektor swasta dikendalikan oleh pasar sedangkan sektor publik tidak bisa diganggu oleh pasar.
  • Sistem manajemen sektor swasta bersifat tertutup yang sangat berbeda dengan sektor publik yang harus menjunjung transparansi terhadap masyarakat. Informasi yang masyarakat dapat juga sangat terbatas.[2]

 

Sektor swasta dan publik memiliki karakteristiknya masing-masing. Publik tidak bisa diganggu pasar sedangkan swasta bisa. Swasta tujuannya mencari keuntungan publik tidak. Lalu dimanakah peran pemerintah dalam pelayanan publik?

 

Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik

Menurut paradigma administrasii publik dibagian good governance adalah, pemerintah perannya untuk membuat kebijakan yang pro publik. Negara disini tugasnya kompleks, merekalah yang menaungi masyarakat dan sektor swasta. Dalam pelayanan publik juga negara membaut kebijakan yang bersifat politik , maksudnya ada banyak tentangan dari bagai pihak. Peran pemerintah dalam good governance juga mengatur sektor swasta dengan memberi kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi agar tidak menyalahgunakan powernya.

[1] Makalah Pelayanan Publik dan Pelayanan Privat Universitas Negeri Padang, hal. 2-3.

[2] Artikel Perbedaan Manajemen Pelayanan Sektor Publik dengan Pelayana Sektor Privat (https://jutaajrullah.wordpress.com/2010/06/03/perbedaan-manajemen-pelayanan-sektor-publik-dengan-manajemen-pelayanan-sektor-swasta/ )

Konsep Pelayanan Publik

February 8th, 2019

Konsep Pelayanan Publik

 

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan yang ditujukan untuk rakyat atau publik sesuai dengan cara dan aturan yang sudah ada. Pelayanan publik ini adalah tanggung jawab para pemerintah atau birokrasi yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat tidak memandang status sosial yang dimiliki masyarakat tersebut. Berikut merupakan pelayanan publik menurut para ahli[1] :

  1. Tesis Irsan, 2012 : Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
  2. Moenir : Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
  3. Agus Dwiyanto : pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.
  4. Undang-undang no. 25 tahun 2009 : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik harus dilakukan secara professional. Yang artinya pelayanan publik ini harus ada ciri-ciri seperti adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan yang dimana itu adalah aparatur pemerintah.  Thoha menjabarkan dalam Tesis Irsan sebagai berikut[2] :

  1. Efektif
  2. Sederhana
  3. Transparan
  4. Keterbukaan
  5. Efisiensi
  6. Responsif
  7. Ketepatan waktu
  8. Adaptif

Tujuan dari pelayanan publik menurut Zeithaml, secara umum pelayanan publik itu untuk melayani publik, untuk memberikan apa yang publik butuhkan dan bagaimana cara mengakses dalam menjangkau pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berarati pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah harus dapat dipahami oleh masyarakat agar masyarakat setempat dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, dalam pelayanan publik harus memiliki standarisasi yang jelas agar semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan mencegah para pelaku atau para aparatur pemerintah tidak menggunakan kewajibannya dengan seenaknya.

Dalam pelayanan publik terdapat jenis dan prinsipnya sendiri. Berikut adalah prinsip dari pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003[3] :

  1. Kesederhanaan
  2. Kejelasan
  3. Kepastian Waktu
  4. Akurasi
  5. Keamanan
  6. Tanggung jawab
  7. Kelengkapan sarana dan prasarana
  8. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
  9. Kemudahan akses
  10. Kenyamanan

Lalu ada juga jenis-jenis dari pelayanan publik menurut Kep. MENPAN No. 63 Th 2003:VB, antara lain[4] :

  1. Prosedur pelayanan
  2. Waktu Penyelesaian
  3. Biaya Pelayanan
  4. Produk Pelayanan
  5. Sarana dan prasarana
  6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Ini semua berhubungan dengan standarisasi dari pelayanan publik yang sudah disebutkan diatas agar dalam menjalankan pelayanan kriteria-kriteria ini harus disanggupi oleh para petugas yang memberikan pelayanan terhadap publik.

 

 

[1] Jurnal Universitas Lampung tentang Konsep Pelayanan Publik, halaman 11 pada bab Tinjauan Pustaka.

[2] Jurnal Universitas Lampung tentang Konsep Pellayanan Publik, halaman 11 dan 12 bab Tinjauan Pustaka.

[3] Jurnal Universitas Yogyakarta tentang Pelayanan Publik, halaman 14 dan 15 bab Kajian Pustaka

[4] Jurnal Universitas Yogyakarta tentang Pelayanan Publik, halaman 15 dan 16 bab Kajian Pustaka

Hello world!

February 8th, 2019

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!