Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayanan Publik

May 23rd, 2019

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelayanan Publik

 

Sejak kita berada dalam kandungan kita pasti membutuhkan pelayanan publik bahkan sampai akhir hayat kita. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan penghidupan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berarti kegiatan pelayanan publik sudah diatur oleh para regulator dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan tentang pelayanan publik sudah dirilis sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuan sebagai berikut :

  1. Memberikan Batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
  2. Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik
  3. Terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan perundang-undangan
  4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik.

Sesuai dengan Pasal 12 UU No. 29 Tahun 2009 tentang hubungan antar penyelenggara yang meliputi penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. penyelenggara  yang  memiliki  lingkupkewenangan  dan  tugas  pelayanan  publik tidak  dapat  dilakukan  sendiri  karena  keterbatasan  sumber  daya  dan/atau  dalam  keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Berarti penyelenggara tidak dapat melakukan sendiri proses pelayanan publik dikarenakan keterbatasan sumber daya sehingga dapat meminta bantuan dengan pihak lain atas kesepakatan bersama.

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama oleh unsur-unsur lain dengan berbagai bentuk dengan syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama yang dilakukan sesuai prosedur yang sudah disepakati oleh dua belah pihak. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan kerja sama tertentu. Maksudnya adalah dalam Pasal 13 UU No 25 tahun 2009 menjelaskan bahwa, kerja sama yang tidak harus melalui prosedur dan penyelenggaraannya tidak bersifat darurat serta harus diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat penerimaan tamu negara, transportasi pada masa liburan lebaran, dan pengamanan saat pemilihan umum.

Setiap penyelenggara publik wajib memenuhi komponen-komponen yang dapat menjaga standar pelayanan. Seperti, dasar hukum, persyaratan, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, sarana dan masih banyak lagi. Pasal 21 UU No 25 Tahun 2009 tentang Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat.

Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menunutut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Dalam rangka memberikan dukungan informmasi terhadap penyelenggara pelayanan publik perlu mengadaakn sistem informasi yang bersifat nasional. Sistem ini dikelola oleh Menteri yang akan menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tahu menahu layanan apa saja yang dapat mereka dapatkan. Selanjutnya, informasi yang diberikan harus dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pelayanan seperti ini sudah di atur dalam Pasal 23 UU No. 25 Tahun 2009.

Proses penyelenggaraan pelayanan publik juga perlu adanya pengawasan. Pasal 35 UU No 35 Tahun 2009 sudah mengatur hal tersebut. Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal. Pengawasan ini diperlukan agar para penyelenggara tidak melakukan hal yang diluar prosedur dan ketentuan hukum. Dilakukannya hal ini agar penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa untuk khawatir adanya penyelewengan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kepastian hukum seperti ini membuat masyarakat mempunyai acuan untuk dapat menilai pelayanan publik yang ada di Indonesia. Semoga proses pelayanan yang ada di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pelayanan Publik dan Knowledge Management

May 23rd, 2019

Pelayanan Publik dan Knowledge Management

 

Secara umum pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka. Aktor dari pelayanan publik adalah pemerintah dengan bisa membantu elemen lain. Tujuannya adalah bagaimana pelayanan publik ini dapat memaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasa seperti diperhatikan oleh negaranya sendiri. Pelayanan publik mempunyai prinsip seperti ; Kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Mari kita bedah satu persatu untuk memperjelas prinsip yang dimaksud dari pelayanan publik.

Yang pertama terdapat kepastian hukum. Kepastian hukum ini bertujuan untuk agar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ada. Kepastian hukum ini tidak hanya berfokus pada masyarakatnya tetapi para penyelenggara. Hukum-hukum yang tercantum adalah agar penyelenggara tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip pelayanan publik yang bertujuan agar masyarakat tau dengan jelas visi dan misi dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu transparansi dapat sebagai salah satu cara bagi pemerintah agar masyarakat dapat memantau pelayanan publik dengan bersama. Yang ketiga, partisipatif. Partisipatih yang dimaksud adalah partisipatif masyarakat, di era keterbukaan seperti sekarang masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam upaya pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, akuntabilitas. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh para penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kelima, kepentingan umum. Pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk mendahulukan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan individua tau kelompok tertentu. Yang keenam, profesionalisme. Profesionalisme yang dimaksud adalah, bagaimana para implementator dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Yang paling utama adalah mempunyai jiwa untuk melayani masyarakat dengan baik. Yang terakhir ada kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Tidak ada diskriminasi antar masyarakat. Maksudnya adalah kelompok tertentu tidak mempunyai hak yang lebih daripada kelompok lain.

Knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dari informasi dari sebuah organisasi. Selain itu KM untuk menciptakan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan pegawai perlu adanya KM dan mengumpulkan knowledge yang dimiliki para pegawai pada organisasi tersebut.  Terdapat 3 komponen dalam KM pada organisasi yaitu :

  1. Penerapan knowledge management yang berhasil harus didukung dengan ketersediaan manusia yang kompeten.
  2. Proses knowledge management yang jelas akan mempermudah inovasi atau penciptaan pengetahuan dan mempermudah transfer pengetahuan.
  3. Teknologi akan membantu kolaborasi dan komunikasi yang terjadi dalam proses knowledge management diantaranya dengan menangkap, menyimpan, dan mempermudah menggunakan informasi.

Jika ketiga komponen ini dapat diterapkan dengan maksimal, makan kinerja pegawai dan juga organisasi akan meningkat. Knowledge management dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Karena dalam sebuah organisasi publik maupun swasta pastinya harus ada inovasi inovasi kebijakan yang dibuat agar organisasi tersebut dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Dalam organisasi publik knowledge management berperan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas daripada sumber daya manusianya sendiri. Karena focus dari Knowledge Management sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas daripada pegawai yang akan berimbas pada kualitas dari organisasi itu sendiri.

Knowledge management sudah banyak berhasil dilakukan diberbagai organisasi sektor publik maupun swasta. Karena manajemen pengetahuan ini berhasil meningkatkan kualitas daripada pegawai dan dapat memabagikan ilmunya yang berakhir menjadi inovasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management). Penerapan Knowledege Management dimaskudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola asset intelektualnya berupa pengetahuan dan pengalaman yang ada. Tujuannya adalah pemanfaatan asset tersebut dapat mendorong percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan berkembangnya organisasi sector publik tujuan utama dari organisasi publik yaitu mensejahterakan masyarakat akan dapat cepat terselesaikan. Karena kualitas dari organisasi tersebut dapat menanggulangi permasalahan publik yang kompleks ini dengan baik dan keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik akan  mulai berkurang. Sekian pembahasan materi ini dari saya, semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi pembaca.

 

Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

May 22nd, 2019

Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

 

Pengertian pelayanan menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan keindahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli, barang dan jasa. Pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan yang dimana pelayanan yang dilakukan untuk publik dan sama sekali tidak mengambil profit atau untung. Jika berbicara pelayanan publik Indonesia cukup sulit untuk digambarkan. Karena Indonesia sangat luas yang sulit untuk dicakup oleh pemerintah. Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan,baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pd prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,daerah,dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik di Indonesia saya akan memberikan beberapa contoh yang sekiranya dari contoh yang saya ambil dapat diambil gambarannya dari pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik khususnya di Indonesia pastinya terdapat masalah-masalah dalam pelayanan publik. Contoh seperti di kabupaten asmat Papua. Secara objektif saya menilai bahwa pelayanan publik bermasalah bukan semata-mata salah dari pemerintah daerah ataupun pusat. Karena dalam kabupaten asmat ini atau khususnya di papua terdapat banyak sekali aturan-aturan adat yang dimana itu memperumit pemerintah dalam membantu papua. Pemerintah pusat sudah memberikan bantuan berupa medis dan pembangunan tetapi masyarakat asli papua menolak mentah-mentah karena adanya tanah adat yang merupakan salah satu peraturan adat istiadat asli papua. Maka pelayanan publik dibilang gagal karena partisipasi dari masyarakat disana juga kurang supportif kepada pemerintah.

Selain masyarakat, saya juga mengambil dari sisi pemerintahnya, yaitu perhatian atau awareness pemerintah juga kurang. Kenapa? Karena banyak sekali masalah pelayanan publik maupun tidak selagi tidak ke- blow up oleh media, pemerintah belum turun tangan. Contoh permasalahan jalan rusak di batumarta daerah sumatera selatan pemerintah daerah baru menggelontorkan dana untuk membenahi jalanan rusak yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan tanpa harus viral terlebih dahulu. Itulah mengapa pemerintah harus cukup tanggap terhadap permasalahan yang ada di negeri ini.

Kualitas pelayanan publik Indonesia memang belum baik, tapi dengan kerja keras pemerintah dalam menangani proses pelayanan yang ada bukan tidak mungkin kualitasnya akan membaik. Bahkan pemerintah telah berupaya menjalankan pemerintahan pusat maupun daerah seperti teori Good Governance yang dimana prinsip dari teori tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisien. Seperti contoh di Surabaya yang sudah serba elektrik. Lalu ada di Jakarta yang sudah bisa memantau proses pemakaian transjakarta dari jauh. Maksud dari memantau transjakarta adalah pemerintah dapat membuat alur baru buat para pengguna transjakarta karena sistem yang digunakan untuk membayar transjakarta adalah melalui e-money. Sehingga pemerintah kota Jakarta dapat memonitor seluruh alur keuangan dan alur dari para pengguna transjakarta.

Pemerintah adalah sebagai aktor untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu pemerintah dapat meminta bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik seperti partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta. Mengapa pihak swasta? Karena ketidaksanggupan pemerintah dalam memberi pelayanan publik untuk masyarakat maka dari itu pihak swasta dapat membantu pemerintah. Untuk dapat bisa memperbaiki selain meminta bantuan pihak lain, pemerintah juga harus membuat inovasi-inovas kebijakan yang dapat mengidentifikasi permasalahan masa kini dan dapat memprediksi permasalahan dimasa mendatang.

 

Governance

March 21st, 2019

Governance

 

Pengertian pelayanan menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan keindahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli, barang dan jasa. Pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan yang dimana pelayanan yang dilakukan untuk publik dan sama sekali tidak mengambil profit atau untung. Ada 5 pola pelayanan publik yaitu

  1. Pelayanan teknis fungsional

Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya,fungsi,dan kewenangannya.

  1. Pelayanan satu pintu

Pelayanan ini diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dr unit kerja pemerintah.

  1. Pelayanan satu atap

Dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yg bersangkutan.

  1. Pola pelayanan terpusat

dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator thdp pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dgn bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.

  1. Pola pelayanan elektronik

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yg merupakan otomasi dan otomisasi pemberian.

Pola-pola pelayanan inilah yang pasti dipakai dalam suatu negara. Lalu dalam pelayanan publik khususnya di Indonesia pastinya terdapat masalah-masalah dalam pelayanan publik. Contoh seperti di kabupaten asmat Papua. Secara objektif saya menilai bahwa pelayanan publik bermasalah bukan semata-mata salah dari pemerintah daerah ataupun pusat. Karena dalam kabupaten asmat ini atau khususnya di papua terdapat banyak sekali aturan-aturan adat yang dimana itu memperumit pemerintah dalam membantu papua. Pemerintah pusat sudah memberikan bantuan berupa medis dan pembangunan tetapi masyarakat asli papua menolak mentah-mentah karena adanya tanah adat yang merupakan salah satu peraturan adat istiadat asli papua. Maka pelayanan publik dibilang gagal karena partisipasi dari masyarakat disana juga kurang supportif kepada pemerintah.

Selain masyarakat, saya juga mengambil dari sisi pemerintahnya, yaitu perhatian atau awareness pemerintah juga kurang. Kenapa? Karena banyak sekali masalah pelayanan publik maupun tidak selagi tidak ke- blow up oleh media, pemerintah belum turun tangan. Contoh permasalahan jalan rusak di batumarta daerah sumatera selatan pemerintah daerah baru menggelontorkan dana untuk membenahi jalanan rusak yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan tanpa harus viral terlebih dahulu. Itulah mengapa pemerintah harus cukup tanggap terhadap permasalahan yang ada di negeri ini.

Selanjutnya terdapat 5 kelompok patologi dalam birokrasi, yaitu :

  1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkup birokrasi
  2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana
  3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota yang melanggar norma-norma hukum dan perundangundangan yang berlaku
  4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat difungsional atau negative
  5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan

Sumber :

Jenis Dan Pola Pelayanan Publik. (online)http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2011/01/jenis-dan-pola-pelayanan-publik.html. diakses tanggal 21 Maret 2019.

Opini.id tentang, protes masyarakat tentang jalanan rusak di Batumarta, Sumatera Selatan.

Sumitro Maskun, “Pengembangan Tenaga Fungsional Sebagai Pendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia”. (Makalah, Jakarta, 2000).

Miftach Thoha dan Agus Dharma, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta Balai Pustaka. 1999, hal. 26-55.

 

 

 

Konsep Barang dan Jasa

March 11th, 2019

Konsep Barang dan Jasa

 

Pengantar

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep dasar bisnis, dimana melibatkan banyak pihak yang saling kait-mengait baik dari segi alur produsen-supplier-konsumen. Pernyataan ini di dukung oleh Kotler et al (2005) yang mencatat bahwa proses bisnis itu meliputi segala hal yang saling berkaitan dan berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya dimulai dari ihtisiar dari pengusaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam artikel ini selain konsep ini cenderung lebih ke konsep dasar bisnis, saya akan menjelaskan bahwa barang dan jasa itu tidak hanya ada dalam konsep dasar bisnis tetapi juga ada di sector publik.

Definisi barang menurut mata konsumen adalah, hasil keluaran sebuah sistem kerja yang terdiri dari bentuk fisik dan/atau informasi yang didapatkan konsumen dan digunakan kemudian. ada 2 macam barang yaitu, barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama itu yang biasanya kita konsumsi 2 kali atau lebih, contohnya sabun, gula, garam, dan lain-lain. Barang tahan lama itu yang pemakaiannya tahan lama atau biasanya ada asuransi untuk barang tersebut seperti tv, ac, kulkas, Kasur, dan lain-lain. [1]

Definisi jasa menurut mata konsumen adalah, hasil keluaran sebuah sistem kerja yang terdiri dari kumpulan aksi yang dijalankan bagi konsumen tanpa menghasilkan produk yang dapat digunakan kemudian. Dalam hal jasa yang dimaksud adalah, pelayanan yang diberikan baik dari sector publik dan bisnis. Ada 4 karakteristik utama yang membedakan jasa dengan barang, yaitu : [2]

  1. Intangibility, yaitu barang dapat dimiliki maka jasa hanya bisa di konsumsi.
  2. Inseparavility, barang itu di produksi kemudian dijual, kalua jasa biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan.
  3. Variability, dalam jasa terdapat variasi bentuk yang artinya dalam sistem pelayanannyapun bisa berbeda.
  4. Perishability, jasa itu tidak bertahan lama, tapi bukan masalah jika permintaan tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan pelanggan.

Tipologi Barang dan Jasa

Apa saja sih yang termasuk dalam tipologi barang dan jasa? Dalam tipologi barang dan jasa tedapat barang publik/privat, barang common pool good dan toll good. Mari kita bedah satu persatu

  1. Barang publik, barang yang bisa dinikmati semua orang dan sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Barang ini dapat dikonsumsi oleh setiap individu tanpa mengurangi barang tersebut.
  2. Barang privat, barang yang biasanya teridentifikasi secara baik karena konsumen dan produsen memiliki titik temu dalam mekanisme harga. Contohnya seperti pakaian, handphone, dan makanan.
  3. Tolls good, tolls good ini bersifat dapat dipisahkan tapi tidak dapat dibagi. Contoh tiket masuk bioskop, hanya yang bayar saja yang bisa masuk.
  4. Common pool good, hampir sama dengan tolls good tetapi bedanya adalah barang dan jasa ini dapat dibagi, contohnya adalah kolam renang yang memiliki akses buat siapapun.[3]

[1] Mengambil kutipan dari Makalah Good and Service yang berada di academia.edu dan https://media.neliti.com/media/publications/219438-produk-dan-jasa-dalam-kaitannya-dengan-t.pdf

[2] Mengambil kutipan dari Good and Service yang berada di academia.edu dan https://media.neliti.com/media/publications/219438-produk-dan-jasa-dalam-kaitannya-dengan-t.pdf

 

[3] [3] Mengambil kutipan dari Makalah Good and Service yang berada di academia.edu

Perbedaan Manajemen Pelayanan Publik dan Privat

March 11th, 2019

Perbedaan Manajemen Pelayanan Sektor Publik dan Privat

 

Pengantar

Pembahasan kali ini mengenai tentang Manajemen Pelayanan Sektor Publik yang dimana dalam pelayanan publik negaralah yang berperan penting karena itulah salah satu tugas dari sebuah negara. Dalam manajemen pelayanan publik terdapat perbedaan yang signifikan antara sektor publik dengan sektor privat. Selain itu dalam artikel ini juga akan membedah sebenarnya peran pemerintah dalam pelayanan publik itu seperti apa? Apakah hanya sebagai perancang kebijakan? Atau juga sebagai implementator?

 

Pelayanan Sektor Publik

Pelayanan dalam sektor publik adalah pelayanan yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Pelayanan publik dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan tulus dan transparan agar dapat memenuhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun karakteristik pelayanan sektor publik diantaranya adalah :

  • Dalam pelayanan publik harus mementingkan kepentingan publik. Setiap pelayanan yang diberikan harus diberikan kepada publik dan juga harus memudahkan publik tidak boleh mementingkan individua tau golongan tertentu. Keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan juga harus menguntungkan publik dengan cara mendengar permasalahan-permasalahan yang ada di publik itu sendiri.
  • Pemberi layanan juga harus sekali lagi tidak boleh berpihak kepada golongan lain, mereka harus berpihak kepada masyarakat.
  • Pentingnya etika dan moral dalam pelayanan publik. Karena para pelaku pelayanan publik juga tidak boleh seenaknya dalam memberi pelayanan kepada publik karena itu akan mencoreng Lembaga institusi publik yang dinaungi oleh pemerintah. Dan menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun.
  • Pelayanan publik juga sama sekali tidak berorientasi kepada laba atau keuntungan.
  • Dalam sektor publik semua aspirasi wajib didengar dan menjadi kewajiban sebagai organisasi publik untuk meresponnya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro publik.[1]

Ini merupakan karakteristik dari pelayanan publik yang bisa diambil kesimpulan bahwa sektor publik murni untuk masyarakat dan sama sekali tidak mencari keuntungan dalam hal ini. Karena disini organisasi publik atau Lembaga publik wajib mendengarkan aspirasi dari masyarakat agar kebijakan yang diputuskan sesuai dengan apa keinginan rakyat.

 

Pelayanan Sektor Privat

Sektor privat ini berbeda, mereka lebih berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang punya tujuan untuk meningkatkan keuntungan, berikut karakteristiknya :

  • Sektor swasta lebih mengarah profit oriented. Mereka lebih mementingkan kebutuhan individu. Mereka menganalisa terlebih dahulu menurut mereka apa saja yang dibutuhkan oleh masyarkat dan organisasi swastapun dituntut untuk memenuhi kebutuhan atau seleran dari setiap individu atau pelanggan.
  • Dalam sektor swasta juga dipengaruhi oleh ilmu ekonomi seperti supply dan demand. Berarti pelayanan dalam sektor swasta dikendalikan oleh pasar sedangkan sektor publik tidak bisa diganggu oleh pasar.
  • Sistem manajemen sektor swasta bersifat tertutup yang sangat berbeda dengan sektor publik yang harus menjunjung transparansi terhadap masyarakat. Informasi yang masyarakat dapat juga sangat terbatas.[2]

 

Sektor swasta dan publik memiliki karakteristiknya masing-masing. Publik tidak bisa diganggu pasar sedangkan swasta bisa. Swasta tujuannya mencari keuntungan publik tidak. Lalu dimanakah peran pemerintah dalam pelayanan publik?

 

Peran Pemerintah dalam Pelayanan Publik

Menurut paradigma administrasii publik dibagian good governance adalah, pemerintah perannya untuk membuat kebijakan yang pro publik. Negara disini tugasnya kompleks, merekalah yang menaungi masyarakat dan sektor swasta. Dalam pelayanan publik juga negara membaut kebijakan yang bersifat politik , maksudnya ada banyak tentangan dari bagai pihak. Peran pemerintah dalam good governance juga mengatur sektor swasta dengan memberi kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi agar tidak menyalahgunakan powernya.

[1] Makalah Pelayanan Publik dan Pelayanan Privat Universitas Negeri Padang, hal. 2-3.

[2] Artikel Perbedaan Manajemen Pelayanan Sektor Publik dengan Pelayana Sektor Privat (https://jutaajrullah.wordpress.com/2010/06/03/perbedaan-manajemen-pelayanan-sektor-publik-dengan-manajemen-pelayanan-sektor-swasta/ )

Konsep Pelayanan Publik

February 8th, 2019

Konsep Pelayanan Publik

 

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan yang ditujukan untuk rakyat atau publik sesuai dengan cara dan aturan yang sudah ada. Pelayanan publik ini adalah tanggung jawab para pemerintah atau birokrasi yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat tidak memandang status sosial yang dimiliki masyarakat tersebut. Berikut merupakan pelayanan publik menurut para ahli[1] :

  1. Tesis Irsan, 2012 : Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
  2. Moenir : Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
  3. Agus Dwiyanto : pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.
  4. Undang-undang no. 25 tahun 2009 : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik harus dilakukan secara professional. Yang artinya pelayanan publik ini harus ada ciri-ciri seperti adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan yang dimana itu adalah aparatur pemerintah.  Thoha menjabarkan dalam Tesis Irsan sebagai berikut[2] :

  1. Efektif
  2. Sederhana
  3. Transparan
  4. Keterbukaan
  5. Efisiensi
  6. Responsif
  7. Ketepatan waktu
  8. Adaptif

Tujuan dari pelayanan publik menurut Zeithaml, secara umum pelayanan publik itu untuk melayani publik, untuk memberikan apa yang publik butuhkan dan bagaimana cara mengakses dalam menjangkau pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berarati pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah harus dapat dipahami oleh masyarakat agar masyarakat setempat dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, dalam pelayanan publik harus memiliki standarisasi yang jelas agar semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan mencegah para pelaku atau para aparatur pemerintah tidak menggunakan kewajibannya dengan seenaknya.

Dalam pelayanan publik terdapat jenis dan prinsipnya sendiri. Berikut adalah prinsip dari pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003[3] :

  1. Kesederhanaan
  2. Kejelasan
  3. Kepastian Waktu
  4. Akurasi
  5. Keamanan
  6. Tanggung jawab
  7. Kelengkapan sarana dan prasarana
  8. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
  9. Kemudahan akses
  10. Kenyamanan

Lalu ada juga jenis-jenis dari pelayanan publik menurut Kep. MENPAN No. 63 Th 2003:VB, antara lain[4] :

  1. Prosedur pelayanan
  2. Waktu Penyelesaian
  3. Biaya Pelayanan
  4. Produk Pelayanan
  5. Sarana dan prasarana
  6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Ini semua berhubungan dengan standarisasi dari pelayanan publik yang sudah disebutkan diatas agar dalam menjalankan pelayanan kriteria-kriteria ini harus disanggupi oleh para petugas yang memberikan pelayanan terhadap publik.

 

 

[1] Jurnal Universitas Lampung tentang Konsep Pelayanan Publik, halaman 11 pada bab Tinjauan Pustaka.

[2] Jurnal Universitas Lampung tentang Konsep Pellayanan Publik, halaman 11 dan 12 bab Tinjauan Pustaka.

[3] Jurnal Universitas Yogyakarta tentang Pelayanan Publik, halaman 14 dan 15 bab Kajian Pustaka

[4] Jurnal Universitas Yogyakarta tentang Pelayanan Publik, halaman 15 dan 16 bab Kajian Pustaka

Hello world!

February 8th, 2019

Selamat datang di Student Blogs. Ini adalah posting pertamaku!