BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari judul diatas paradigma dapat diartikan sebagai pemikiran atau pandangan sehingga dalam makalah ini penulis akan mencoba menguraikan tentang wajah TNI (Tentara Nasional Indonesia) pasca terjadinya reformasi pada tahun 1998. Istilah reformasi itu sendiri awal berkembangnya pada awal reformasi pasca setelah lengsernya presiden Soeharto masa Orde baru. Gelombang reformasi memaksa perubahan internal mulai dari system yang ada dan organisasi didalamnya hingga paradigmanya. Langkah awal yang dilakukan ialah mengganti ABRI dengan sebutan TNI, kemudian diikuti dengan perubahan system dan reorganisasi dalam tubuh TNI. Dari perorganisasiannya saja terjadi likuidasi pada badan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi seperti Badan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) yang diera Orde Baru mengelola penempatan ABRI dalam struktur pemerintahan sipil, likuidasi Kepala staf Komando Teritorial (Kaster) TNI, serta Likuidasi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang membuat militer mengontrol kehidupan politik.

Munculnya istilah ini sebenarnya terdapat banyaknya desakan dari sector public atau masyarakat yang dahulunya ABRI ikut berperan aktif dalam bidang  politik dan ekonomi serta atas pelangaran HAM yang dilakukan oleh tubuh TNI sebelum pasca reformasi. Secara umum, tuntutan gerakan masyarakat dalam reformasi disektor keamanan berupa transformasi kebijakan-kebijakan Negara dari system lama yang otoriter menuju system baru yang demokratis. Sehingga actor-aktor keamanan menjadi institusi professional tidak terkecuali TNI itu sendiri. adanya reformasi itu sendiri sebenarnya diwujudkan untuk memisahkan kehidupan militer dengan kehidupan politik maupun ekonomi, dengan ini diharapkan TNI akan benar-benar bisa menjaga dan mengamankan masyarakat. Karena adanya peristiwa kelam yang terjadi pada zaman Orde Baru yang dahulunya TNI mempunyai peran dwifungsi ABRI, ABRI mempunyai peran penting juga dalam menentukan dkebijakan yang ada baik dalam aspek politik maupun ekonomi sehingga hal itu lah yang mendorong terjadinya reformasi ditubuh TNI. Lebih jauh lagi TNI bisa menentukan kebijakan Negara pada masa itu sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa itu adalah masa pemerintahan yang otoriter hal ini mungkin juga sosok pemimpin bisa mempengaruhi system yang ada. Karena Soeharto dahulunya adalah seorang Jendral TNI.

Salah satu agenda reformasi TNI adalah menjauhkan institusi ini dari berbagai praktek penyimpangan yang terjadi pada masa lampau dan memastikan terbentuknya militer professional sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagai “tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak ikut dalam politik praktis tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi,supermasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hokum nasional, dan hokum internasional yang telah diratifikasi”. Secara normative gerakan reformasi mendorong TNI melakukan perubahan paradigma peran, fungsi dan tujuannya. Namun implementasi dari perubahan-perubahan tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal ditambah dengan beberapa persoalan substansi masa lalu seperti pengembangan postur pertahanan penghapusan territorial (koter) yang masih menjalankan fungsi-fungsi politik, penghapusan bisnis TNI, serta penghapusan keterlibatan TNI dalam fungsi-fungsi diluar fungsi pertahanan yang juga terkait dengan belum dihapuskannya doktrin dwifungsi ABRI di tubuh TNI.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis akan merumuskan beberapa masalah yang terdapat didalamnya. Setelah pasca reformasi sejak tahun 1998 lalu tentunya menuai hasil walaupun hasil yang didapatkan belum maksimal. Dalam rumusan ini penulis akan merumuskan beberapa masalah yaitu:

1.      Mengapa reformasi yang terjadi dalam tubuh TNI itu penting dan paradigma yang baru?

2.      Bagaimana peran TNI setelah penghapusan dwifungsi ABRI dan setelah pasca reformasi dalam aspek politik?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan penulisannya adalah:

1.      Untuk mengetahui mengapa reformasi yang terjadi di tubuh TNI itu penting dan paradigma yang baru

2.      Untuk mengetahui bagaimana peran TNI setelah penghapusan dwifungsi ABRI setelah pasca reformasi khususnya pada aspek politik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Mengapa reformasi TNI itu penting

Jika pertanyaan yang diajukan penting atau tidaknya reformasi di sector public yang pada kali ini ada pada institusi TNI tentunya banyak yang menganggap sangat penting. Reformasi yang terjadi tentunya tidak lepas dari peristiwa kelam yang dialami oleh masyarakat sebelum reformasi terjadi. Gerakan reformasi mulai terlihat setelah jatuhnya rezim Soeharto, kita melihat saat itu pada massa pemerintahan presiden Soeharto institusi TNI yang dahulunya bernama ABRI ini sangat kuat pengaruhnya terhadap Negara, bahkan kebijakan Negara yang sebenarnya sangat penting merupakan kebijakan yang dihasilkan dari peranan ABRI itu sendiri. Pada zaman Orde Baru lebih dikenal dengan istilah dwifungsi ABRI, ABRI ini mempunyai fungsi yang luas sehingga kadang fungsi ABRI itu yang sebenarnya tidak Nampak di dalamnya. Bahkan fungsi ABRI yang sebenarnya tidak sepenuhnya dilakukan, fungsi untuk menjaga stabilitas social dan menjaga masyarakat tidak terlihat disini. Tetapi sebaliknya pada zaman Orde Baru yang terlihat hanyalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).

TNI merupakan institusi yang tidak terpisah dari sejarah kelam politik pemerintahan orde baru yang mendapatkan tekanan untuk mereformasi dirinya dari masyarakat. Pada zaman dahulu TNI masuk dalam kehidupan politik maupun ekonomi sebagai pengawal kepentingan Negara dan modal. Dan lebih jauh lagi militer menjadi penentu dari kebijakan Negara dimana rezim Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto lebih dikenal dengan rezim militer yang otoriter. Karenanya reformasi ini penting karena salah satu agenda yang penting adalah menjauhkan institusi ini dari berbagai praktik-praktik yang menyimpang dari fungsi militer itu sendiri. Selain itu juga untuk memastikan terbentuknya suatu militer professional yang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara normative gerakan reformasi yang ada mendorng TNI melakukan perubahan paradigma, peran, fungsi dan tugasnya.

Tahapan reformasi TNI yang telah dilakukan

Reformasi Perubahan yang terlihat Doktrin dasar waktu
Paradigma baru social politik ABRI Masih ada kecenderungan untuk mengemban fungsi politik meski tidak secara langsung intinya adalah:

1.      Merubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan

2        Merubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi

3        Merubah dari cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung

4        Senangtiasa melakukan role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan)

TNI masih menganut doktrin dwifungsi 1999 – 20 April 2000
Redefinisi,Reposisi, dan Reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa Esensi Reformasi TNI:

1.      Secara bertahap meninggalkan peran social politik

2.      Memusatan perhatian kepada tugas poko pertahanan nasional

3.      Meningkatkan kinerja manajemen internal.

Dari esensi tersebut TNI telah melakukan beberapa hal antara lain. 1. Perumusan paradigma baru, 2. Meninggalkan peran social politik secara bertahap, 3. Netralisasi TNI dalam pemilu, 4. Penghapusan doktrin kekaryaan, 5. Pemisahan TNI dan polri, 6. Membuka manajemen badan usaha yang bernaung dibawah yayasan TNI dll.

Ada perubahan tapi beberapa poin masih ada pengaruh doktrin dwifungsi 2001
Implementasi paradigma baru TNI pada tahun 2001 Mabes TNI mengeluarkan implementasi paradigma baru TNI. Dalam poin ini disebutkan tentang reformasi internal lanjutan TNI khususnya setelah adanya TAP MPR No.6 Tahun 2000. doktrin dasar perubahan doktrin dari doktrin dwifungsi kea rah netralitas dan profesionalitas TNI. 2001 sampaii..

2.2 Politik dan Militer (TNI)

Sesuai tujuan gerakan reformasi TNI adalah untuk memisahkan diri dari politik praktis, maksudnya para anggota TNI tidak diperbolehkan untuk berperan aktif dalam perpolitikan di Indonesia hal ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Secara langsung berpolitik mungkin tidak namun kenyataan yang terjadi berkata lain. Hampir disetiap pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten/kota figure-figur yang berasal dari militer selalu bermunculan. Begitu pula untuk daftar calon anggota legislative, nama-nama yang berlatar belakang militer akan bisa dipastikan ambil bagian dalam pertarungan ini. Fenomena ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa factor. Pertama, persoalan regulasi politik yang memang masih lemah dan masi member peluang bagi anggota aktif TNI untuk ikut mencalonkan diri dalam Pemilu. Walaupun dalam UU TNI sebenarnya sudah jelas tertulis disana bahwa setiap prajurit atau anggota TNI aktif dilarang keras untuk mengikuti pemilu dan dilarang menjabat dalam posisi politis apapun tetapi dalam kenyataannya UU pemilihan umum masih memberikan celah tersebut. Anggota TNI aktif boleh mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilu dengan syarat harus berstatus non-aktif yang bersifat sementara jika terpilih baru kemudian diberhentikan/pension dini. Celah inilah yang membuat TNI secara institusional tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang berniat untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum.

Kedua, masalah lain berada diluar institusi TNI yakni lemahnya politik sipil yang dalam hal ini adalah partai politik. Umumnya kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik dalam mecetak kader yang berkualitas mengalami hambatan karena sulit menemukan kader yang berkualitas sehingga membuat partai masih mencari-cari figure dari militer yang sudah banyak diknal oleh masyarakat luas. Dalam hal ini figure militer selalu difasilitasi dan ditarik-tarik oleh parpol untuk masuk kedalam kontes pemilihan, peluang ini jelas disambut baik oleh para figure militer yang memang kebetulan mereka mempunyai ambisi politik namun peluang politiknya tertutup oleh proses reformasi TNI yang memangkas tradisi politik TNI. Secara institusi TNI juga tidak bisa berbuat banyak, karena peluang itu sah dan dibenarkan oleh regulasi yang ada.

Keterlibatan figure militer dalam kontestan politik tidak hanya melemahkan TNI dalam upaya reformasi internal menuju TNI professional yang tidak berbisnis dan tidak berpolitik. Selain itu pertarungan dalam politik membawa implikasi negative bagi citra TNI secara institusi, sehingga upaya untuk menuju TNI yang professional ternodai oleh beberapa atau bahkan segelintir anggota TNI yang berambisi masuk dalam dunia politik. Hal ini juga member gambaran bahwa solidaritas dan rantai komando TNI belum berjalan baik. Selain adanya UU yang mengikat para anggota TNI untuk ikut serta dalam dunia politik, hal ini juga menjadi kekawatiran tersendiri. Apabila seorang anggota TNI berperan serta dalam pemilihan legislative maupun eksekutif akan berdampak negative, akibat yang terlihat nyata adalah jika TNI masih sibuk dalam urusan perpolitikan maka ini akan menjauhkan TNI dari tugas pokoknya sebagai alat pertahanan Negara. Kader-kader terbaik TNI harusnya bisa dimanfaatkan dalam upaya profesionalisme TNI akan banyak yang tersedot ke wilayah politik. Umumnya figure militer yang berambisi untuk mengikuti pemilihan adalah para figure militer yang mempunyai kapabilitas yang tidak diragukan lagi. Sehingga hal ini membuat militer kehilangan actor yang berkualitas.

Secara umum, militer dan politik memang dua aspek yang seharusnya tidak bisa berkorelasi karena adanya UU tentang TNI yang tidak mengijinkan untuk berperan di dalamnya. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian karena masih banyak para anggota militer yang aktif mempunyai ambisi yang sangat besar untuk bisa duduk dalam pemerintahan. Hal ini mungkin karena adanya doktrin yang memang pada zaman sebelum reformasi terjadi dwifungsi sehingga doktrin itu sulit untuk dihilangkan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Reformasi yang terjadi di tubuh TNI itu penting karena peristiwa sejarah yang telah terjadi. Gerakan reformasi ini penting dikarenakan salah satu agenda adalah menjauhkan institusi ini dari berbagai praktek-praktek yang menyimpang di massa lalu serta memastikan terbentuknya suatu instansi militer yang berkualitas dan agar terbentuknya militer professional.

Walaupun dalam agenda reformasi di tubuh TNI salah satunya adalah menjauhkan institusi dari berbagai praktek-praktek pada masa lalu, dan salah satunya adalah dalam praktek bidang politik. Tetapi dalam implementasinya saat ini belum sepenuhnya nyata, banyak para figure TNI yang berambisi mengikuti kegiatan politik .

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

http://www.mabesad.mil.ad/

http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/22/bellum-omnium-contra-omnes-potret-kasus-pelanggaran-ham-tni-mengapa-terjadi/

http://muardi.wordpress.com/2007/04/14/pemda-bisnis-militer-dan-profesionalisme-tni/

sundhaussen,Ulf. Politik militer di Indonesia 1945-1967: menuju dwi fungsi ABRI,terjemahan Hasan Basri,LP3ES,jakarta1998

You must be logged in to post a comment.