Ekonomi Kelembagaan dan Sistem Ekonomi

November 7th, 2019
  • Kelembagaan Kapitalisme dan Sosialisme

Terdapat beberapa ciri yang dapat dijelaskan dari kapitalisme diantaranya yaitu :

  1. Kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar (bebas) dengan instrument harga sebagai penanda (sinyal)
  2. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (property rights) sebagai dasar melakukan transaksi (exchange)
  3. Kegiatan ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik faktor produksi yaitu pemodal, tenaga kerja dan pemilik tanah
  4. Tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar

Prinsip private property rights merupakan dasar terpenting dari kapotalisme. Di mana hak kepemilikan privat hanya dapat berfungsi dengan efektif apabila individu yang tidak memiliki otorisasi dapat dikeluarkan dari pemanfaatn property right tersebut sehingga tidak dapat memtik keuntungan ataupun biaya yang melekat pada pemiliknya. Kelembagaan ekonomi kapitaisme di buat agar dapat menjamin dan memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat

Selain itu, adanya pemisahan kegiatan ekonomi diantarnya dalam tiga pelaku yaitu pemilik modal, tenaga kerja dan pemilik lahan. Adanya relasi dari tiga pelaku ekonomi mengakibatkan ketidakadilan menurut ekonomi kiri akan tetapi faktanya pembagian kerja telah mendonorkan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kompetisi yang tinggi dari negara kapitalis.

Pilar kelembagaan kapitalisme dianggap oleh Karl Max sangat eksploitatif karena menempatkan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal. Akan tetapi, berbeda dengan sosialis yang melakukan sistem ekonomi dengan meletakkan faktor – faktor produksi dibawah control negara. Dalam sosialis, negara bukan sekedar sebgai agen yang mengalokasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai pelaku aktivitas ekonomi itu sendiri, akibat tekanan yang terlampau besar kepada negara, rezim sosialis kerap dipandang sebagai anti nilai – nilai kewirausahaan.

Ekonomi kelembagaan sistem ekonomi sosialis lebih simple daripada sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kelembagaan sistem ekonomi sosialis hanya didasrkan pada dua prinsip yaitu :

  1. Negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti investasi
  2. Pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya tetapi setiap pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yag telah ditetapkan.

 

  • Ekonomi Kelembagaan dan Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik yang idharapkan bisa memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, dalam perkembangannya tidak mesti menunjukkan gejala yang menggembirakan. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem politik lainnya seperti kecepatan dalam pengambilan keputusan justru absen dalam sistem politik demokratis. Dari sisi ini, demokrasi sesungguhnya hanya bisa menggaransi dua hal penting takni hak – hak politik dan kebebasan sipil.

Dalam sistem politik otoriter tidak memberikan tempat bagi kelompok sipik menyalurkan aspirasi politik dan kebebasan privat lainnya. persoalan sistem politik menjadi relevan apabila dikaitkan dengan persoalan kelembagaan. Dalam neraca otokrasi dan pada saat yang bersamaan permintaan terhadap barang dan jasa masih sederhana, rezim otoriter secara otomatis dapat berfungsi sebagai kelembagaan yang mengelola aturan main, memberikan insentuf bagi yang menaati peraturan dan menghukum pelanggar aturan main tersebut.

Penegakan kelembagaab hanya mungkin apabila organisasi pemerintahan yang dikembangkan sanggup menyerap seluruh kompleksitas dan dinamika masyarakat. Sebab kegagalan menjalankan kelembagaan pada sistem otoriter terjadi bukan saja akibat negara tidak mampu memaksakan peraturan yang telah tersedia, melainkan juga ketidaksanggupan egara dalam menciptakan perubahan kelembagaan karena tidak adaptif dengan dinamika persoalan yang berkembang.

Dalam pandangan ini, demokrasi tidak memberikan garansi apapun bagi pencapaian kinerja pembangunan ekonomi (pertumbuhan ekonomi), melainkan menyodorkan instrument yang memungkinkan seluruh dinamika masyarakat bisa diserap sehingga akan muncul kelembagaan yang represntatif bagi perkembangan kegiatan ekonomi itu sendiri.

 

  • Perubahan Kelembagaan dan Pembangunan Ekonomi

Adapaun contoh mikro tentang pentingnya kelembagaan dalam pembangunan ekonomi dapat dianalisis sebagai berikut. Transaksi ekonomi masyarakat di negara – negara yang memiliki kelembagaan kuat, cenderung akan lebih banyak menggunakan cek, transfer antar bank maupun surat – surat berharga lainnya dibandingkan dengan menggunakan uang tunai.

Maka, dalam model ini menimbulkan inefisiensi jika transaksi jumlah besar dan jaraknya saling berjauhan, sehingga dampaknya bisa meningkatkan percepatan kegiatan ekonomi.

Sedangkan dalam kasus makro, dapat diambil dari hubungan antara hak kepemilikan dan investasi. negara yang jaminan hak kepemilikannya lemah cenderung akan ditinggal oeh investor, baik domestic maupun asing. Investor asing takut untuk melakukan ekspansi modal karena sewaktu – waktu perusahannya bisa dinasionalisasi, sednagkan usahawan domestic ragu membuka investasi karena khawatir kontraknya dibatalkan oleh pemerintah.

Kelembagaan dan pembangunan ekonomi memiliki keeratan hubungan yang sangat tinggi, mengingat kinerja perekonomian sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan. Kelembagaan harus selalu mengalami perkembangan dan perubahan karena kegiatan ekonomi semakin kompleks.

Perubahan kelembagaan diperlukan mengingat proses perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya menciptakan dasar – dasar kelembagaan. Dalam konteks perubahan kelembagaan (formal) ini, diperlukan alat ukur dan variabel – variabel yang terfokus sehingga memudahkan setiap pengambil kebijakan merumuskan jenis kelembagaan yang dibutuhkan.

Terdapat dua pendekatan untuk menjawab pertanyaan terkait keberadaan kelembagaan tidak malah memposisikan pelaku ekonomi lemah semakin terjepit berhadapan dengan pelaku ekonomi yang telah mapan diantarnya yaitu :

  1. Kelembagaan akan menempatkan semua pihak berada dalam posisi yang sepadan akibat adanya rule of law yang mengatur
  2. Inefisiensi kelembagaan dalam wujud tiadanya jaminan hak kepemilikan, korupsi, penyalahgunaan infrastruktur public, dan kebijakan yang mendistorsi pasar justru akan lebih merugikan kelompok masyarakat yang lemah dan miskin.

Sifat kelembagaan adalah dinamis, di mana kelembagaan yang sudah tidak relevan secara otomatis akan berubah karena desakan partisipan yang terlibat di dalamnya maupun adanya penetrasi dari otoritas luar. Secara teoritis perubahan kelembagaan dapat terjadi karena dua hal yaitu :

  1. Permintaan dari konstituen
  2. Peawaran dan otoritas tertentu

 

  • Pandangan dalm Liberalisasi

Terdapat dua implikasi penting dari liberalisasi diantaranya :

  1. Efek dari penguatan pelaku ekonomi berskala besar dalam mempengaruhi seluruh kehidupan yang dapat dibuktikan

Pada negara berkembang pengaruh dari korporasi besar dan perusahaan – perusahaan multinasional khususnya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga menentukan perkembangan ekonomi tersebut ke wilayah – wilayah yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan public.

  1. Dapat membuka ruang kepada sector swasta untuk membeli kebijakan pemerintah melalui politik uang.

Sebagian besar kebijakan pemerintah yang bertendensi pada perbaikan aspel distribusi, langsung dihentikan di tengah jalan oleh pelaku sector swasta karena akan mengurangi profit mereka

Dalam prespektif ekonomi kelembagaan, peran negara difokuskan untuk membentukkerangka kelembagaan yang dapat mengatur kegiatan ekonomi, hak kepemilikan, penegakan dan eksekusi hukum yang menghasilkan biaya transaksi. Maka, peran negara dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi yaitu :

  1. Stabilitas makro ekonomi
  2. Mengoreksi kegagalan pasar
  3. Retribusi pendapatan
  4. Mengarahkan proses penyatuan kegiatan ekonomi

Dalam ruang lingkup istrumen kelembagaan yang luas, maka peran negara dalam kegiatan ekonomi cukup besar khususnya apabila dilihat dari prespektif ekonomi kelembagaan.

 

Sumber : Prof.Dr.Ahmad Erani Yustika (2012)